Pohuwato – Jajaran Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Pohuwato melakukan kunjungan lapangan langsung untuk menemui manajemen PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di TSF Pos 4 pertigaan Borose, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Minggu (17/05/2026). Langkah ini diambil demi mengawal dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat penambang tradisional ke pihak korporat.

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Beni Nento, Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri, serta Anggota DPRD Abdul Hamid Sukoli. Turut serta pula Tenaga Ahli Bupati Edo Sijaya dan Kabag Prokopim Ikbal Mbuinga.

Perjalanan menuju titik konsesi perusahaan tersebut dipenuhi tantangan. Guna menembus medan berat di sepanjang bantaran sungai, bupati beserta rombongan terpaksa harus menggunakan moda transportasi ojek motor. Akses jalan yang licin, terjal, berbatu, hingga keharusan menyeberangi aliran sungai beberapa kali tidak menyurutkan langkah jajaran eksekutif dan legislatif tersebut.

Namun, setibanya di pos perusahaan, hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Demi pertimbangan keselamatan, terutama mengantisipasi potensi longsor dan derasnya luapan arus sungai, rombongan memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan tidak masuk lebih jauh ke area inti pertambangan.

Meski tertahan cuaca, dialog tetap berlangsung di lokasi rencana pembangunan bendung setinggi 150 meter tersebut. Pemkab dan DPRD Pohuwato mendesak PT PETS untuk bersama-sama merumuskan solusi terbaik terkait pemanfaatan wilayah konsesi oleh warga.

Hasil dari pertemuan lapangan ini menyepakati diadakannya pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Pertemuan lintas sektor tersebut nantinya akan menghadirkan Pemkab Pohuwato, DPRD Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak manajemen perusahaan, serta unsur terkait lainnya.

Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa keterlibatan multipihak ini sangat krusial agar formula solusi yang dilahirkan nantinya komprehensif, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, keamanan, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Tujuannya adalah mencari solusi terbaik bagi para penambang tradisional dan para tukang ojek yang sehari-hari melintas di wilayah konsesi tersebut. Kami meminta agar dalam waktu dekat ini pertemuan lintas sektor atau stakeholder terkait segera dilaksanakan,” pungkas Bupati Saipul.

The post Terobos Medan Berat: Bupati Saipul Naik Ojek Temui Manajemen PT PETS di Pos 4 appeared first on Barakati ID.

The post Terobos Medan Berat: Bupati Saipul Naik Ojek Temui Manajemen PT PETS di Pos 4 appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Polemik penyelesaian pembayaran ganti rugi atau tali asih bagi penambang tradisional di kawasan tambang Kabupaten Pohuwato kembali memanas. Pihak perusahaan swasta, Pani Gold Project, diduga melakukan tindakan represif dan pemaksaan sepihak dalam proses penertiban lahan tanpa mengedepankan pendekatan persuasif terhadap warga, Jumat (15/05/2026).

Hingga saat ini, tercatat masih ada ratusan warga penambang di sejumlah titik krusial seperti wilayah Pani Dalam, Borose, Nanase, dan sekitarnya yang belum menerima hak tali asih mereka secara tuntas.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ketegangan meningkat setelah pihak perusahaan diduga melakukan intimidasi psikologis terhadap para penambang lokal. Eksekusi lahan tersebut melibatkan kekuatan besar dari pengamanan gabungan TNI, Polri, serta personel keamanan internal (security) yang disinyalir bersenjata laras panjang dengan dalih untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari masyarakat.

Salah seorang pelaku usaha tambang lokal, Rahman, mengaku memilih untuk tetap bertahan di lokasi Nanase, Puncak Gunung Pani. Baginya, kawasan tersebut bukan sekadar lahan tambang biasa, melainkan tanah tempat leluhurnya bertumpu yang kini menjadi satu-satunya sumber nafkah untuk menghidupi keluarga.

“Kami bertahan karena ini mata pencaharian kami satu-satunya,” ungkap Rahman.

Kejanggalan lain dalam proses penertiban ini adalah adanya pembatasan aktivitas dokumentasi di area konflik tanpa alasan yuridis yang jelas. Aparat pengamanan di lapangan secara ketat melarang warga dan awak media mengambil gambar maupun video.

“Kejadian (pelarangan) ini beberapa kali terjadi saat kami mencoba mengabadikan momen penertiban. Mereka memperingatkan agar jangan mengambil gambar sembarangan, bahkan larangan itu berlaku untuk kami yang berstatus media,” ujar salah satu jurnalis lapangan.

Tidak hanya melakukan pembatasan visual di area eksekusi, pihak manajemen perusahaan juga dikabarkan meminta awak media untuk tidak menayangkan pemberitaan secara sepihak tanpa melalui konfirmasi satu pintu dari pihak internal perusahaan, menyusul maraknya video bentrokan yang kini terlanjur viral di jagat media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak manajemen Pani Gold Project serta aparat keamanan terkait guna mendapatkan konfirmasi resmi dan perimbangan informasi (cover both sides) atas dugaan intimidasi dalam penertiban wilayah tambang tersebut.

The post DUGAAN ARONGANSI: Warga Sebut Pani Gold Project Gunakan Senjata Laras Panjang Saat Penertiban appeared first on Barakati ID.

The post DUGAAN ARONGANSI: Warga Sebut Pani Gold Project Gunakan Senjata Laras Panjang Saat Penertiban appeared first on Barakati ID.