DEPROV – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato pada Kamis (15/01/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus evaluasi terhadap capaian Universal Health Coverage (UHC) antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Yeni. Dalam kesempatan itu, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis di sektor kesehatan daerah yang menjadi perhatian serius, mulai dari capaian UHC, pencegahan stunting, hingga penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Manaf Abidin Hamzah, S.Ag., M.Pd., menegaskan bahwa permasalahan malaria di Pohuwato kini menjadi perhatian utama lantaran telah menyebar di hampir seluruh kecamatan. Menurut Manaf, masifnya penyebaran malaria tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pertambangan yang menyisakan banyak genangan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk.

“Sudah hampir seluruh kecamatan di Pohuwato terpapar malaria. Wilayah ini merupakan daerah tambang, dan dampak dari aktivitas pertambangan berimbas langsung pada kesehatan masyarakat. Ini perlu perhatian serius baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi,” ujar Manaf.

Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah turun langsung menangani KLB malaria di Pohuwato. Namun, Manaf menilai upaya tersebut tidak akan efektif jika tidak disinergikan dengan sektor lain.

“Memang Kementerian Kesehatan sudah turun, tetapi belum maksimal. Banyak kubangan bekas tambang yang menjadi sumber penularan malaria. Kalau hanya ditangani oleh sektor kesehatan tanpa koordinasi lintas dinas, persoalan ini akan sulit diselesaikan secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan, menekan angka stunting, serta menuntaskan kasus KLB malaria secara berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

The post Waspada Malaria! Pohuwato Jadi Fokus Pembahasan DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Waspada Malaria! Pohuwato Jadi Fokus Pembahasan DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kyai, mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo untuk segera melakukan penanganan komprehensif terhadap Daerah Aliran Sungai Bilungala di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Menurut Syamsir, kondisi Sungai Bilungala dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya intensitas hujan. Meluapnya aliran sungai tersebut berdampak signifikan pada aktivitas warga dan stabilitas lingkungan di wilayah sekitar.

“Sedikitnya tiga desa terdampak langsung, yaitu Desa Bilungala Utara, Desa Pelita Hijau, dan Desa Bilungala. Setiap musim hujan, banjir tidak hanya memasuki rumah penduduk, tetapi juga merendam lahan pertanian, jalan desa, bahkan fasilitas pendidikan,” jelasnya pada sesi wawancara.

Ia menambahkan bahwa gangguan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga menghambat aktivitas belajar mengajar, produktivitas pertanian, serta mobilitas warga yang bergantung pada akses jalan di sekitar DAS.

Syamsir, yang juga legislator Partai Gerindra, menegaskan bahwa penanganan struktural melalui normalisasi sungai dan pembangunan tanggul menjadi solusi yang paling mendesak. Menurutnya, beberapa titik kritis di sepanjang Sungai Bilungala membutuhkan prioritas perhatian.

“Area sebelum Jembatan Bilungala serta bagian muara sungai merupakan dua lokasi sangat rentan. Tanpa upaya normalisasi dan pemasangan tanggul memadai, warga di wilayah hilir akan terus menghadapi ancaman banjir tahunan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, mengingat banjir setiap tahun semakin meluas dan intensitasnya meningkat. Penanganan cepat dari pihak berwenang, terutama BWS Sulawesi II, dinilai sebagai kebutuhan mendesak.

Syamsir juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, antara pemerintah daerah, BWS, serta lembaga terkait lainnya, agar upaya mitigasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya mendesak BWS Sulawesi II untuk segera menindaklanjuti kebutuhan normalisasi dan pembangunan tanggul di DAS Bilungala. Penanganan cepat ini penting untuk menjamin keselamatan masyarakat serta mengurangi kerugian yang berulang dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi sungai dan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah tersebut, mengingat DAS Bilungala merupakan salah satu jalur air utama yang memengaruhi kehidupan ribuan warga di Kecamatan Bonepantai.

Dengan tindakan nyata dari BWS Sulawesi II dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Syamsir optimistis ancaman banjir di DAS Bilungala dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

The post Syamsir Djafar Kyai Mendesak BWS Bilungala Disikapi Segera appeared first on Barakati ID.

The post Syamsir Djafar Kyai Mendesak BWS Bilungala Disikapi Segera appeared first on Barakati ID.