Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

The post Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar appeared first on Barakati ID.

The post Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar appeared first on Barakati ID.

Selama 6,5 jam penuh Sudewo duduk di ruang pemeriksaan. Usai keluar, ia menyampaikan kepada media bahwa dia telah menjawab semua pertanyaan “sejujur-jujurnya”

Topik yang banyak dibahas adalah soal aliran uang yang menurut Sudewo bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa semua dana yang dimaksud telah ia jelaskan sejak dua tahun lalu adalah pendapatan sebagai anggota DPR RI, dilengkapi dengan catatan pemasukan dan pengeluaran

Nama Sudewo memang muncul dalam sidang terdakwa di kasus ini, yaitu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (Putu Sumarjaya) dan pejabat pembuat komitmen (Bernard Hasibuan)

Di tempat yang sama, JPU KPK pernah menunjukkan barang bukti berupa uang tunai—sekitar Rp3 miliar yang diklaim ditemukan di rumah Sudewo. Namun, Sudewo kembali membantah—mengklaim uang itu adalah gaji DPR dan hasil usaha, bukan suap. Ia juga menolak tuduhan menerima Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan lewat stafnya .

KPK sendiri pernah menyatakan bahwa pengembalian uang, meski dilakukan, tidak menghapus unsur pidana—sejalan dengan ketentuan hukum pidana korupsi.

Di luar ruang pemeriksaan, situasinya juga memanas. Ratusan warga Pati bahkan mengirim surat ke KPK desak agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka. Merespons ini, Sudewo menyampaikan harapannya agar aksi tetap berlangsung dengan damai. Ia menegaskan niatnya “istikamah dan amanah” dalam menjalankan tugas, serta mengajak masyarakat untuk tetap solid dan damai .

The post BUPATI PATI SUDEWO MENGAKU UANG 3 MILYAR HASIL DARI DPR, BUKAN UANG SUAP appeared first on Barakati ID.

The post BUPATI PATI SUDEWO MENGAKU UANG 3 MILYAR HASIL DARI DPR, BUKAN UANG SUAP appeared first on Barakati ID.