Deprov – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-149 dengan agenda Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Gubernur Gorontalo. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin, 5 Agustus 2024.

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Paris Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, memimpin rapat dan menjelaskan dasar hukum perubahan APBD, yang merujuk pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Paris menjelaskan bahwa sesuai Pasal 161 Ayat 1 peraturan tersebut, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menjadi dasar untuk perubahan APBD. Pasal 161 Ayat 2 menyatakan bahwa perubahan APBD diperlukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, seperti kebutuhan pergeseran anggaran antar organisasi, atau keadaan yang memerlukan penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), keadaan darurat, atau keadaan luar biasa.

Pasal 162 mengatur bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA bisa berupa proyeksi pendapatan yang melampaui atau tidak tercapai, realisasi belanja yang tidak sesuai, atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Menurut Pasal 169 Ayat 1, rancangan perubahan KUA dan PPAS harus disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus pada tahun anggaran berjalan.

Dengan rapat ini, DPRD Provinsi Gorontalo memastikan bahwa proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, untuk mengakomodasi kebutuhan daerah secara efektif.

The post Rapat Paripurna ke-149, Gubernur Sampaikan KUA/PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Rapat Paripurna ke-149, Gubernur Sampaikan KUA/PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 appeared first on Barakati ID.