DEPROV – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan menghasilkan masukan penting terkait pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Masukan tersebut merujuk pada hasil reses seluruh anggota dewan dan rapat konsultasi dengan komisi-komisi DPRD. Secara umum, disepakati bahwa anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh dipotong. Bahkan, sebagian komisi mengusulkan penambahan anggaran untuk mendukung realisasi aspirasi masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan bahwa pembahasan yang dilakukan sudah mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

“Semua komisi yang ada mitranya tidak ada yang mau dipotong anggarannya, malah rata-rata meminta tambahan karena ada kepentingan-kepentingan yang harus direalisasikan,” jelas Erwin.

Ia menambahkan bahwa dari seluruh konsultasi dengan komisi-komisi DPRD, kesimpulannya sama: tidak ada yang setuju pengurangan anggaran.

“Pokoknya semua sepakat tidak ada yang mau dipotong,” tegasnya.

The post APBD Perubahan 2025, DPRD Provinsi Gorontalo Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Komisi appeared first on Barakati ID.

The post APBD Perubahan 2025, DPRD Provinsi Gorontalo Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Komisi appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Dalam upaya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengacu pada regulasi serta memperhatikan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Umum Antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan publik menjadi prioritas utama, sesuai dengan amanah undang-undang yang harus diprioritaskan.

Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal akibat penurunan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap berkomitmen untuk memprioritaskan hal-hal yang bersifat mendesak.

Iskandar juga menyoroti isu belanja pegawai yang dianggap terlalu tinggi. Menurutnya, hal tersebut sebenarnya merupakan pemenuhan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer.

Kabupaten Pohuwato tidak mengikuti kebijakan merumahkan tenaga Honorer, mengingat keterbatasan fiskal yang dialami oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato.

“Dalam kondisi kemampuan fiskal yang menurun, Kebijakan Anggaran kita lebih memprioritaskan hal-hal yang urgent, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan,” tambah Iskandar.

Sekda Iskandar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya agar harapan DPRD, termasuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dapat terpenuhi.

Dengan kinerja yang baik, Pemda dan DPRD berhasil meraih prestasi, seperti mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) inflasi tahap satu dan dua, yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Saat ini, kami sedang menyelesaikan proses dengan Surat Manfaat Insentif (SMI) dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan kelonggaran pencicilan pinjaman, sambil menunggu review dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP),” tutup Sekda Iskandar.

The post Hadapi Keterbatasan Fiskal Pemda Pohuwato Komitmen Prioritaskan Hal Urgent appeared first on Barakati ID.

The post Hadapi Keterbatasan Fiskal Pemda Pohuwato Komitmen Prioritaskan Hal Urgent appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun 2024 secepatnya akan dituntaskan.

Dokumen rancangan KUA/PPAS ini kata Paris Jusuf, akan menjadi dasar penyusunan APBD 2024, dan dibahas sesuai mekanisme.

“Pembahasan kita mulai hari ini, jika tidak selesai hari ini, maka kita akan lanjutkan besok, sesudah itu KUA/PPAS ini akan kita ketuk melalui pembicaraan tingkat II,” ungkap Paris Jusuf usai Rapat Paripurna, (21/8/2023)

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, setelah proses itu semua selesai, maka akan diberi kewenangan kepada OPD-OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk bisa meneruskan pembahasannya.

Hasil pembahasan tersebut akan didistribusikan pada RKA dan Renja dari pada OPD masing-masing.

“Dalam penyusunan ini, maka hal yang prioritas dan yang terpenting adalah bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat untuk APBD tahun 2024, pokok-pokok pikiran anggota DPRD melalui reses, dan peninjauan lapangan itu bisa terakomodir dengan bagus,” tutur Paris Jusuf.

The post KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo 2024 Secepatnya Dituntaskan appeared first on Barakati ID.

The post KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo 2024 Secepatnya Dituntaskan appeared first on Barakati ID.

GORUT – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di bawah kepemimpinan Bupati Thariq Modanggu terus melangkah cepat dan strategis dalam rangka memaksimalkan 6 agenda strategis di akhir masa jabatan periode 2018-2023.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mempercepat dan memaksimalkan program dengan mengajukan dokumen nota pengantar KUA-PPAS tahun anggaran 2023 lebih awal.

Sebelumnya, KUA-PPAS diajukan Pemkab nanti pada bulan Oktober, setelah sebulan sebelumnya mengajukan Perubahan APBD tahun berjalan. Namun, dokumen nota pengantar KUA-PPAS telah diajukan pada akhir Juli 2022 ini. Dengan demikian, maka pengajuan tahun ini lebih cepat 3 bulan dibanding tahun sebelumnya.

Hal itu tergambar jelas dengan telah diterima dan disetujuinya nota pengantar KUA-PPAS tahun anggaran 2023 oleh DPRD Gorut lewat mekanisme rapat paripurna, Senin (25/7/2022) .

Seluruh fraksi di DPRD Gorut menyetujui nota pengantar KUA-PPAS tahun anggaran 2023 yang diajukan Pemkab Gorut, untuk kemudian dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bupati Gorut, Thariq Modanggu mengaku, kebijakan yang ambil pihaknya, semata-mata untuk percepatan. Terlebih, untuk menghindari waktu yang mepet mulai dari pembahasan hingga penetapan nanti.

“Karena kita mau ada percepatan. Jangan sampai terlambat pembahasan,” terang Thariq.

Lanjut kata dia, karena memang sejak awal menjabat Bupati, percepatan merupakan doktrin yang dibangun dirinya agar pembahasan di DPRD tidak terkesan singkat hanya karena mengejar waktu deadline yang semakin mepet.

“Tentu harus sesuai ketentuan, tidak boleh terlambat, biar masa waktu pembahasan di DPRD lebih panjang dan itu akan lebih bagus, supaya lebih detail. Sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat Gorontalo Utara,” tandasnya.

The post Thariq Modanggu Maksimalkan 6 Agenda Strategis Diakhir Masa Jabatan appeared first on Barakati ID.

The post Thariq Modanggu Maksimalkan 6 Agenda Strategis Diakhir Masa Jabatan appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo diminta untuk lebih teliti dalam melakukan penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2022. Hal itu bukan tanpa alasan menurut ketua fraksi PDI-P Ali Polapa guna meminimalisir kejadian di tahun 2020,

Ali menjelaskan, berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar kurang lebih 43 M. Ia menuntut penyesuaian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) lebih kearah yang pasti dan bukan hanya dikira-kira.

“Kita berharap agar penyusunan KUA PPAS ada kehati-hatian, sehingga di APBD 2022 kita terhindar dari kondisi yang terjadi di tahun 2020 kemarin,” Ungkap Ali Polapa, (13/10/2021).

Kejadian di tahun 2020 sangat berbekas dimata semua pihak, menurutnya banyak kejadian yang diluar prediksi, seperti ketidak tersediaan anggaran, pekerjaan tidak selesai karena DAU yang tak kunjung tiba maupun pendapatan daerah tidak sesuai target.

“Nah ini yang tidak kita inginkan terjadi kembali, sehingga dengan adanya pemberitahuan DAU kita turun. Maka KUA PPAS ini kita minta disesuaikan kembali dengan teliti dan lebih hati-hati,” Jelas Ali.

Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo menskorsing rapat pembahasan KUA PPAS, karena adanya surat dari kementerian keuangan tentang pemberitahuan pengurangan DAU sebesar kurang lebih 43 M.

“Dengan adanya pengurangan DAU, Banggar memberi waktu kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan kembali KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.” Pungkasnya.

The post Pemda Kabgor Diminta Lebih Jeli Lakukan Penyesuaian KUA PPAS 2022 appeared first on Barakati ID.

The post Pemda Kabgor Diminta Lebih Jeli Lakukan Penyesuaian KUA PPAS 2022 appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Penundaan rapat Badan Musyawarah (Banmus) mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo bukan tanpa alasan.

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan beberapa pimpinan Fraksi, salah satunya terkait kabar pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Wakil ketua I DPRD Irwan Dai, pihak DPRD Kabupaten Gorontalo memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengakumulasi dan merumuskan kembali pengurangan DAU sebelum masuk pada pembahasan KUA PPAS.

“Sehingga rapat hari ini sepakat dijadwalkan kembali, besok akan diagendakan rapat konsolidasi antara pimpinan DPRD dan fraksi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ungkap Irwan Dai usai rapat bersama pimpinan DPRD dan fraksi diruang kerja wakil ketua I DPRD, (11/10/2021).

Irwan Dai menjelaskan, rapat konsolidasi sangat penting dan harus segera dilaksanakan mengingat waktu pembahasan KUA PPAS sudah mulai mepet. Jika rapat tersebut sudah terlaksana, maka pihaknya akan segera melaksanakan rapat Banmus untuk menjadwalkan pembahasan KUA PPAS induk.

“Insya Allah usai rapat konsolidasi besok, maka kita akan gelar rapat Banmus untuk penjadwalan pembahasan KUA PPAS tersebut.” Pungkasnya.

The post Dewan Kabgor Tunda Rapat Banmus Pembahasan KUA PPAS T.A 2022 appeared first on Barakati ID.

The post Dewan Kabgor Tunda Rapat Banmus Pembahasan KUA PPAS T.A 2022 appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga Bersama Wakil Bupati Suharsi Igirisa menghadiri rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2021, di Gedung DPRD Pohuwato, (1/9/2021).

Dalam sambutannya Bupati Saipul Mbuinga mengatakan saat ini memasuki enam bulan pertama dia bersama Wakil Bupati menjalankan roda pemerintahan sejak dilantik pada 26 Februari 2021. Dimana ia menjelaskan proses pengajuan dan pembahasan perubahan APBD 2021 telah masuk dalam tahap persetujuan.

“Syukur alhamdulillah, pemerintah daerah berupaya untuk selalu tepat waktu, dan kami pula bersyukur dan mengapresiasi lembaga dewan yang terhormat selalu merespon dengan kinerja yang cepat, sehingga seluruh proses yang terkait APBD maupun perubahan APBD selalu tepat waktu,” Ungkap Saipul.

Menurut Saipul, rapat paripurna perubahan KUA PPAS kali ini adalah awal pelaksanaan APBD bagi dirinya bersama Suharsi dan juga berlangsung disuasana pandemi covid-19.

“Saat ini kita masih terus berupaya menerapkan adaptasi kebiasaan baru, dimana melaksanakan aktivitas pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya dengan protokol kesehatan secara ketat agar terhindar dari penularan covid-19,” Jelasnya.

The post Bupati Pohuwato Bersama Wakilnya Hadiri Rapat Paripurna appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Pohuwato Bersama Wakilnya Hadiri Rapat Paripurna appeared first on Barakati ID.