DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna Ke-22 Masa Sidang Ke-3 secara mendadak pada Senin (19/05/2025). Agenda ini dilaksanakan dalam rangka pengumuman perubahan agenda kerja DPRD terkait dengan penjadwalan ulang laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut merupakan permintaan dari pihak BPK, yang mengusulkan agar laporan disampaikan pada hari Rabu, bukan sesuai jadwal semula.

“Rapat Paripurna ini digelar mendadak karena adanya permintaan dari BPK untuk mengubah jadwal. Permintaan ini sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus),” jelas Sulyanto.

Dalam rapat Banmus sempat terjadi perdebatan mengenai ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD Provinsi, yang menyatakan bahwa perubahan pada Rencana Induk Kegiatan (RIK) hanya dapat dilakukan melalui Rapat Paripurna.

“Atas kesepakatan dalam rapat Banmus, maka disepakati bahwa perubahan agenda RIK, khususnya terkait laporan BPK, harus diumumkan dalam Rapat Paripurna. Jadi, tidak lagi melewati Banmus,” tambah Sulyanto.

Meskipun rapat hanya dihadiri sekitar 15 anggota DPRD dan tidak memenuhi kuorum, Sulyanto menegaskan bahwa paripurna kali ini bersifat pengumuman, sehingga tidak memerlukan kuorum sebagaimana sidang pengambilan keputusan.

“Alhamdulillah, tadi ada kurang lebih 15 anggota DPRD yang hadir mengikuti paripurna pengumuman ini,” ungkapnya.

Dengan perubahan ini, laporan hasil pemeriksaan oleh BPK resmi dijadwalkan ulang menjadi hari Rabu dan akan menjadi agenda utama DPRD dalam waktu dekat.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Jadwal Laporan BPK Sesuai PP No. 14/2018 appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Jadwal Laporan BPK Sesuai PP No. 14/2018 appeared first on Barakati ID.