DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Gerindra, Iqbal Al Idrus, menegaskan bahwa pers memiliki peran vital sebagai jantung informasi masyarakat yang menyampaikan berita secara aktual, jernih, dan berimbang.

Hal tersebut disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi insan pers dalam menjaga arus informasi yang sehat dan mencerdaskan publik di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi.

“Pers adalah jantung informasi masyarakat yang menyampaikan berita secara aktual dan jernih. Melalui pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik di bidang pemerintahan, sosial, maupun pembangunan,” ujar Iqbal di Gorontalo, Senin (9/2/2026).

Iqbal menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers se-Provinsi Gorontalo. Ia menyatakan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kerja keras dan profesionalisme jurnalis yang terus mengedukasi masyarakat dengan informasi yang kredibel.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers di Gorontalo. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi dalam menyajikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta membangun bagi masyarakat,” tambahnya.

Politisi Gerindra itu juga berharap insan pers terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menjaga independensi, serta mengedepankan fakta dan keseimbangan berita demi memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya sinergi antara pers dengan lembaga legislatif. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi pintu utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel di Provinsi Gorontalo.

“Sinergi antara pers dan legislatif sangat penting, karena melalui kerja sama inilah aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dapat berjalan lebih efektif,” tutupnya.

The post Di Momen Hari Pers Nasional, Iqbal Al Idrus Sebut Pers Adalah Jantung Informasi Masyarakat appeared first on Barakati ID.

The post Di Momen Hari Pers Nasional, Iqbal Al Idrus Sebut Pers Adalah Jantung Informasi Masyarakat appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo secara resmi mengumumkan pelaksanaan Uji Publik Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029.

Pengumuman tersebut ditetapkan melalui surat bernomor DPRD/4218/XII/2025, sebagai tindak lanjut dari surat Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Gorontalo Nomor 20/TIMSEL-KPID GTO/XII/2025 tertanggal 5 Desember 2025 tentang penyampaian hasil uji kompetensi dan usulan pelaksanaan uji publik.

Uji publik ini digelar untuk menilai kelayakan dan kepatutan para calon anggota, sesuai amanat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI.

DPRD Provinsi Gorontalo merilis 15 nama calon komisioner KPID yang akan mengikuti uji publik, yaitu:

1. Abdul Rajak Babuntai

2. Arif Rahim

3. Fahrudin F. Salilama

4. Hasanudin Djadin

5. Jitro Paputungan *

6. Marten Nusi

7. Muhlis Pateda

8. Rahmat Giffary Bestamin

9. Rajib Gandi Ismail *

10. Sofya Abdullah

11. Suci Priyanti Kartika Chanda Sari

12. Sudirman Mile *

13. Yenny Harmain

14. Zainudin Husain
    (*) Menandakan calon petahana.

Dalam kesempatan itu, DPRD Provinsi Gorontalo mengajak partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan, saran, maupun masukan terhadap para calon komisioner KPID selama masa pelaksanaan uji publik.

Tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis ke alamat DPRD Provinsi Gorontalo di Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo 96118, atau melalui email resmi di sekretariat.dprdgorontalo@gmail.com.

Waktu penyampaian tanggapan dibuka setiap hari kerja pukul 08.00–16.00 WITA, mulai tanggal 5 hingga 18 Desember 2025. Semua tanggapan wajib mencantumkan identitas pengirim dan dijamin kerahasiaannya oleh pihak DPRD.

Melalui uji publik ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses seleksi, agar komisioner KPID terpilih nantinya merupakan figur yang profesional, kredibel, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah.

The post Warga Diajak Terlibat! DPRD Provinsi Gorontalo Umumkan Uji Publik Calon KPID appeared first on Barakati ID.

The post Warga Diajak Terlibat! DPRD Provinsi Gorontalo Umumkan Uji Publik Calon KPID appeared first on Barakati ID.

Menggugat Kaum Terpelajar (Bagian II)

Oleh: Zulfikar M. Tahuru

“Intelektual sejati bukan yang paling tahu, tapi yang paling berani menyampaikan kebenaran.”
— Edward Said

Kaum terpelajar di negeri ini sering kali terlalu sibuk mencari kebenaran, tapi lupa memperjuangkannya di ruang publik.
Mereka hadir di ruang riset, diskusi, dan seminar — namun jarang berdiri bersama rakyat ketika persoalan sosial muncul di depan mata. Saat kekisruhan sosial terjadi, mereka memilih diam: takut diserang, takut disalahpahami, takut kehilangan posisi.

Namun ketika orang-orang yang tidak kompeten berbicara lantang di publik — dengan analisis dangkal tapi retorika meyakinkan — kaum terpelajar justru mulai mengeluh soal “rendahnya kualitas wacana publik”. Padahal, orang-orang tidak kompeten itu jadi viral karena diamnya kaum terpelajar.

Lihat saja apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara belum lama ini.
Publik dikejutkan oleh dugaan pungutan liar dalam proses seleksi PPPK. Massa rakyat turun ke jalan menuntut keadilan. Di tengah aksi itu, seorang anggota DPRD malah tampak mencibir para demonstran — dan gestur itu langsung viral.

Alih-alih membahas akar masalah seperti praktik pungli atau sistem rekrutmen yang tidak adil, media sosial justru ramai memperdebatkan gestur dan ekspresi wajah.
Yang lebih ironis, percakapan publik kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, maupun etika politik. Tapi karena mereka viral, suaranya dianggap paling benar.

Inilah akibat dari vakumnya suara kaum terpelajar.
Ketika para akademisi, peneliti, dan kaum intelektual tidak hadir memberi pencerahan, ruang itu diisi oleh siapa saja yang paling berani bicara — bukan yang paling paham persoalan.
Dan pada titik itu, kebenaran berubah menjadi tontonan.

Kaum terpelajar sebetulnya tidak kekurangan kapasitas.
Setiap tahun mereka menghasilkan ribuan penelitian, banyak di antaranya dibiayai negara.
Namun, publik jarang sekali bisa memahami isi riset-riset itu — bukan karena bodoh, tapi karena bahasanya tidak pernah disederhanakan.
Laporan akademik berakhir di rak kampus, sementara masyarakat tetap haus penjelasan.

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, pengetahuan sering menjadi modal simbolik — alat mempertahankan gengsi, bukan memperjuangkan perubahan.
Ilmu berhenti sebagai tanda status sosial, bukan sebagai alat pencerahan.

Kita hidup di zaman ketika semua orang bisa menjadi “pakar instan”.
Internet memberi panggung pada siapa pun, tanpa verifikasi kemampuan.
Akibatnya, kebebasan bicara meluas, tapi kewenangan berbicara hilang.

China baru-baru ini mengeluarkan kebijakan kontroversial: hanya mereka yang memiliki kualifikasi profesional terverifikasi yang boleh membahas topik-topik serius seperti keuangan, pendidikan, hukum, dan kesehatan.
Bagi sebagian orang, kebijakan ini terdengar otoriter. Tapi kalau dipikir jernih, ada benarnya juga.

Karena di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia, kita kini menghadapi ancaman serupa:
bukan sensor negara, melainkan banjir opini tanpa kapasitas.

Masalahnya bukan kebebasan berbicara, tapi hilangnya tanggung jawab intelektual.
Dan di situlah seharusnya kaum terpelajar mengambil peran — bukan membungkam, tapi menyehatkan ruang publik dengan argumentasi yang jernih dan berbasis pengetahuan.

Tanggung Jawab Moral Kaum Terpelajar

Kaum terpelajar perlu belajar dari Antonio Gramsci, yang menyebut bahwa setiap zaman butuh intelektual organik — mereka yang tak hanya berpikir untuk rakyat, tapi berpikir bersama rakyat.
Bukan sekadar menulis jurnal, tapi menyederhanakan gagasan agar bisa dipahami tukang ojek, petani, guru, dan mahasiswa.
Karena ilmu yang tidak bisa diakses rakyat hanyalah kesombongan intelektual.

The post Ketika Orang Tidak Kompeten Jadi Viral, Kaum Terpelajar Malah Diam appeared first on Barakati ID.

The post Ketika Orang Tidak Kompeten Jadi Viral, Kaum Terpelajar Malah Diam appeared first on Barakati ID.

GORUT – Sejumlah pelaku media partner pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan penjabat Bupati Indra Yasin, (10/3/2021).

Indra Yasin mengungkapkan, sebagai salah satu sumber penyedia informasi, media banyak dijadikan referensi oleh masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan perkembangan pembangunan daerah. Hal ini tentu menjadi wadah pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi di hal layak.

“Media sebagai sumber informasi, menyedikan informasi pembangunan daerah. Misal kita bisa lihat, oh di kabupaten ini yang terjadi seperti ini, di kabupaten lain pembangunannya seperti ini, nah ini bisa kita ambil pengalamannya” Ujar Indra.

Sebab itu Indra menyampaikan bahwa peran media sangatlah penting untuk pembangunan suatu daerah. Selain itu ia menyampaikan, media juga dapat memberikan hiburan bagi masyarakat melalui tulisannya.

“Ketiga, tentu media juga adalah hiburan, mungkin ada tulisan lucu-lucu disitu, ada kritikan-kritikan yang bagus disitu” Ujarnya.

The post Pemda Gorut Teken Kontrak Dengan Pelaku Media massa appeared first on Barakati ID.

The post Pemda Gorut Teken Kontrak Dengan Pelaku Media massa appeared first on Barakati ID.