Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membagikan cerita menegangkan sekaligus jenaka terkait upayanya mengamankan pasokan gas nasional. Di tengah eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah yang mengancam rantai pasok energi dunia, Bahlil mengaku sangat tertekan memikirkan nasib dapur rakyat Indonesia.

Tingginya ketergantungan negara pada impor gas yang menyentuh angka 7 juta ton per tahun menjadi pemicu kepanikan tersebut. Saat ketegangan global memuncak bertepatan dengan bulan puasa, pikiran Bahlil sepenuhnya tersita hanya untuk urusan ketersediaan energi.

“karena saya bangun sahur mikir LPG buka puasa LPG muka saya waktu itu hampir jadi LPG,” kelakar Bahlil menceritakan betapa stresnya ia menghadapi ancaman krisis tersebut di hadapan para hadirin.

Sebagai pejabat publik, ia menyadari betul konsekuensi sosial yang akan timbul jika stok gas sampai langka di pasaran.

“bayangkan kalau LPG kurang berapa berapa mak-mak akan hajar saya kan kira-kira begitu dan jangankan mak-mak istri saya pun pasti akan marah saya,” tambahnya dengan nada humor yang memecah tawa.

Gangguan lalu lintas distribusi akibat krisis di sekitar Selat Hormuz memang sempat memaksa pemerintah memutar otak mencari pemasok alternatif dengan cepat. Beruntung, diplomasi kilat yang dilakukan Bahlil membuahkan hasil positif. Ia sukses mengalihkan keran impor dari Timur Tengah menuju negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Berkat langkah taktis tersebut, Bahlil memastikan kondisi ketahanan energi nasional saat ini sudah berangsur aman dan terkendali.

The post Menggelitik! Curhat Bahlil Pusing Urus Gas: Muka Saya Hampir Jadi Elpiji appeared first on Barakati ID.

The post Menggelitik! Curhat Bahlil Pusing Urus Gas: Muka Saya Hampir Jadi Elpiji appeared first on Barakati ID.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Dalam forum itu, Bahlil menuturkan komitmennya untuk menjadikan pemerataan akses listrik hingga pelosok sebagai prioritas utama kebijakan sektor ESDM.

“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai. Kabinet ini sukses kalau semua desa dan kelurahan sudah dialiri listrik,” ujar Bahlil. Ia menekankan, keberhasilan kabinet akan ikut dinilai dari sejauh mana seluruh desa dan kelurahan dapat menikmati listrik secara merata.

Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa capaian indikator makro, seperti lifting minyak dan gas maupun target kelistrikan nasional, tidak cukup bila masih ada warga di desa dan kelurahan yang hidup dalam kegelapan. “Sekalipun katakanlah lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya Menteri yang gagal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor energi untuk menjadikan akses listrik sebagai tolok ukur nyata kehadiran negara. Bahlil menilai, pemerataan listrik desa merupakan bentuk konkret keadilan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kegiatan belajar anak sekolah hingga aktivitas ekonomi lokal.

Bahlil juga menyampaikan bahwa dukungan politik dari DPR penting untuk menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. “Dan saya mendapat vitamin besar dari Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12, untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan, agar saudara-saudara kita belum ada listrik,” katanya. Ia menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah, PLN, dan para mitra lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah terpencil.

Meski pemerataan listrik terus membaik, sejumlah data menunjukkan masih adanya desa yang belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai. PLN mencatat Rasio Desa Berlistrik (RDB) Indonesia telah mencapai 99,92 persen hingga akhir 2024, dengan 83.693 desa dan kelurahan sudah terlistriki. Rasio elektrifikasi nasional pada periode yang sama dilaporkan mencapai sekitar 99,83 persen.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga mengakui masih terdapat ribuan desa yang belum menikmati listrik secara penuh, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Pada awal 2026, pemerintah menargetkan percepatan penyediaan listrik bagi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersambung ke jaringan PLN, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Bahlil. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya mengungkap bahwa lebih dari 10.000 lokasi atau desa masih belum teraliri listrik PLN per kuartal I 2025, dan kebutuhan investasi untuk menutup kesenjangan itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Kementerian ESDM sudah lama menargetkan rasio listrik perdesaan mendekati 99,7 persen pada 2025 melalui program listrik perdesaan, mini-grid, dan solar home system, termasuk dengan mendorong peran BUMD, swasta, dan koperasi untuk melistriki daerah terpencil berbasis energi terbarukan. PLN juga melaporkan, sepanjang 2024 program Listrik Desa berhasil menerangi 951 desa baru, menyambungkan lebih dari 100.000 rumah tangga, dan membangun ribuan kilometer jaringan tegangan menengah dan rendah berikut gardu distribusi untuk memperkuat infrastruktur.

Dalam konteks kebijakan saat ini, pernyataan Bahlil menempatkan tanggung jawab pribadi dan institusional secara bersamaan, karena ia mengikat reputasinya sebagai menteri pada tuntas atau tidaknya persoalan desa tanpa listrik menjelang akhir masa kerja kabinet. Sikap ini sejalan dengan dorongan publik agar pemerintah tidak hanya mengejar angka rasio elektrifikasi nasional, tetapi memastikan tidak ada kantong-kantong desa yang tertinggal dari akses listrik yang layak.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.

NEWS – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, angkat bicara terkait sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai keberadaan tambang emas ilegal di wilayah yang selama ini disebut dekat dengan Mandalika. Iqbal menjelaskan bahwa lokasi tambang yang dimaksud sebenarnya berada di Sekotong, Lombok Barat, yang jaraknya cukup jauh dari kawasan Mandalika.

“Sebenarnya, yang dibicarakan adalah yang terletak di selatan, tepatnya di Sekotong, tetapi jaraknya cukup jauh dari Mandalika,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Selasa (28/10/2025).

Menurut Gubernur Iqbal, keberadaan tambang emas ilegal di manapun dapat berdampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Ia menegaskan, “Namun, prinsipnya, tambang ilegal di mana saja tetaplah ilegal, baik itu dekat atau jauh dari Mandalika, dan akan menimbulkan efek sosial serta lingkungan yang merugikan.”

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk menyelesaikan permasalahan tambang ilegal ini. “Saya justru meminta dokumen-dokumen itu untuk saya pelajari dan memahami peran apa yang harus kita lakukan sebagai Pemerintah Provinsi di situ,” imbuhnya. Iqbal juga mengakui belum memiliki data akurat terkait jumlah tambang ilegal di NTB, namun menyebut bahwa keberadaan tambang ilegal di Lombok dan Sumbawa sudah diketahui luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah mengungkapkan keberadaan tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, yang diperkirakan mampu memproduksi hingga 3 kilogram emas per hari. Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, menyebut tambang tersebut hanya berjarak sekitar satu jam perjalanan dari kawasan wisata Mandalika.

“Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” ujar Dian Patria saat acara Minerba Convex 2025 di Jakarta pekan lalu.

KPK mengungkapkan bahwa tambang ilegal tersebut telah disegel sejak tahun 2024 bersama Kementerian Kehutanan serta diduga dikelola oleh tenaga kerja asing asal China. Namun upaya penegakan hukum masih mengalami kendala. Selain itu, sempat ada upaya memasukkan tambang ilegal ini ke dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), meskipun masyarakat di sekitar tidak memahami bahasa Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kementeriannya hanya mengawasi tambang dengan izin resmi dan menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum terhadap tambang tanpa izin. “ESDM mengawasi, mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun Gakkum ya proses hukum aja,” katanya.

Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin, juga meluruskan bahwa lokasi tambang yang dimaksud sudah berbeda kabupaten dengan Mandalika dan telah disegel oleh KPK sejak tahun lalu. Dari keterangan berbagai pihak, penegakan hukum masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi tambang emas ilegal di NTB.

The post Mengejutkan! Tambang Emas Ilegal di Dekat Mandalika Produksi 3 Kg per Hari appeared first on Barakati ID.

The post Mengejutkan! Tambang Emas Ilegal di Dekat Mandalika Produksi 3 Kg per Hari appeared first on Barakati ID.

Para demonstran telah berkumpul sejak pagi dengan harapan dapat berdialog langsung dengan Menteri Bahlil. Namun, harapan tersebut pupus ketika Bahlil memilih meninggalkan bandara melalui pintu belakang tanpa menemui massa. Tindakan ini memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam dari warga yang merasa diabaikan oleh pemerintah.

Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Namun, keberadaan tiga izin usaha pertambangan (IUP) nikel di pulau-pulau kecil wilayah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan ekosistem. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua mencatat adanya aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Menanggapi protes yang meluas, Menteri Bahlil menyatakan akan memanggil pemilik IUP yang diduga merusak lingkungan di Raja Ampat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kembali izin-izin pertambangan yang ada dan memastikan kepatuhan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM telah mencabut sementara izin usaha pertambangan PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Raja Ampat. Keputusan ini diambil setelah laporan Greenpeace Indonesia yang menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan nikel di kawasan tersebut telah merusak ekosistem dan mengancam pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat.

The post Bahlil Diteriaki “Penipu” di Sorong, Warga Adat Protes Tambang Nikel di Raja Ampat appeared first on Barakati ID.

The post Bahlil Diteriaki “Penipu” di Sorong, Warga Adat Protes Tambang Nikel di Raja Ampat appeared first on Barakati ID.