DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Libuo, Kota Gorontalo. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan langsung kepada wakil rakyat.

Reses berlangsung dengan penuh antusiasme. Warga Kelurahan Libuo hadir dalam jumlah besar dan menyampaikan beragam usulan, terutama terkait bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejumlah aspirasi yang paling menonjol mencakup peningkatan bantuan untuk masjid, pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar, serta dukungan terhadap sektor peternakan rakyat.

Meyke Camaru menilai aspirasi ini merupakan langkah positif untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Ia menyebut pengembangan sektor peternakan, seperti beternak kambing, bisa menjadi peluang ekonomi baru yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan.

“Ini merupakan langkah positif dalam memperkuat perekonomian keluarga. Tidak ada salahnya masyarakat menjadi peternak kambing selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya di hadapan warga.

Selain masalah ekonomi, Meyke juga menyoroti isu ketersediaan LPG yang menjadi perhatian penting menjelang bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa DPRD, khususnya melalui Komisi II, akan memastikan pasokan LPG tetap aman serta distribusinya berjalan lancar.

“Menjelang Ramadan, kami akan memastikan seluruh pangkalan LPG mendapatkan suplai yang memadai agar kebutuhan masyarakat, baik di Kota Gorontalo maupun kabupaten, dapat terpenuhi,” tegas politisi perempuan Partai NasDem tersebut.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Provinsi Gorontalo juga akan melakukan monitoring langsung ke pangkalan-pangkalan LPG, guna memastikan distribusi berjalan tepat, tanpa penimbunan maupun kelangkaan.

Melalui kegiatan reses ini, Meyke Camaru berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

The post Jelang Ramadan, Meyke Camaru Pastikan Ketersediaan LPG Aman di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Jelang Ramadan, Meyke Camaru Pastikan Ketersediaan LPG Aman di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Meyke Camaru, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Buliide, Kota Gorontalo. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, persoalan saluran drainase menjadi isu utama yang banyak disuarakan warga. Mereka mengeluhkan seringnya terjadi genangan air setiap kali curah hujan tinggi, yang menyebabkan air meluap hingga memasuki area permukiman warga.

Warga menyebut kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memicu masalah kesehatan lingkungan. Kepala Puskesmas setempat turut menuturkan adanya indikasi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dipicu oleh genangan air, karena menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

“Masalah yang paling mengemuka dan banyak disampaikan oleh masyarakat adalah terkait saluran drainase. Saat hujan deras, air tergenang di banyak titik dan ini bisa menjadi sumber penyakit,” ungkap Meyke Camaru di hadapan warga Kelurahan Buliide.

Menanggapi hal itu, Meyke memastikan bahwa Kelurahan Buliide telah masuk dalam program pembangunan saluran drainase tahun 2026. Ia berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat tersebut agar segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, untuk tahun 2026, Kelurahan Buliide sudah termasuk dalam prioritas pembangunan saluran drainase. Insya Allah, pelaksanaannya akan dimulai tahun ini,” jelasnya optimistis.

Lebih jauh, Meyke juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di Kelurahan Buliide, tidak hanya terbatas pada perbaikan saluran air semata. Ia menilai bahwa peningkatan fasilitas umum seperti jalan lingkungan dan sarana kebersihan juga merupakan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan berbagai persoalan infrastruktur di Kelurahan Buliide. Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tegas anggota DPRD asal Dapil Kota Gorontalo tersebut.

Kegiatan reses ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.

The post Genangan di Mana-Mana, Meyke Camaru Janji Perjuangkan Drainase Buliide appeared first on Barakati ID.

The post Genangan di Mana-Mana, Meyke Camaru Janji Perjuangkan Drainase Buliide appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Gorontalo) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, Senin (8/11/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD La Ode Haimuddin itu dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, serta seluruh anggota dewan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Camaru, memaparkan laporan komprehensif yang menyoroti berbagai persoalan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango — dua wilayah yang menjadi pusat aktivitas tambang terbesar di Provinsi Gorontalo.

Meyke menjelaskan, Pansus Pertambangan dibentuk berdasarkan keputusan DPRD pada 28 April 2025, menyusul usulan 27 anggota lintas fraksi. Mereka menilai penataan ulang tata kelola pertambangan sangat diperlukan untuk mencegah konflik dan memastikan manfaat ekonomi kembali ke masyarakat.

Dalam laporannya, Pansus mengidentifikasi sedikitnya delapan persoalan krusial di sektor pertambangan, di antaranya:

• Konflik tali asih antara penambang lokal dan PT PETS yang memicu kerusuhan di Marisa pada tahun 2023.

• Dualisme kepengurusan KUD Darma Tani dan hilangnya peran sebagai pemegang saham mayoritas di PT PETS.

• Dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan dan dokumen AMDAL yang belum tuntas.

• Rencana relokasi warga oleh PT Pani Bersama Tambang tanpa kejelasan teknis.

• Belum tuntasnya pengesahan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Pohuwato yang menyebabkan ribuan penambang kehilangan mata pencaharian.

• Alih fungsi lahan sawit menjadi area tambang aktif.

• Meningkatnya aksi demonstrasi warga dan mahasiswa terkait ketimpangan tata kelola tambang.

Meyke menegaskan, permasalahan tersebut telah menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi di daerah. DPRD menerima berbagai aspirasi dari penambang rakyat, aktivis lingkungan, hingga organisasi mahasiswa yang menilai keberadaan perusahaan berizin justru menggeser ruang hidup masyarakat penambang kecil.

Menurut laporan Pansus, Provinsi Gorontalo menyimpan cadangan emas besar yang membentang dari Pohuwato hingga Bone Bolango. Aktivitas tambang rakyat sendiri telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Namun, dominasi perusahaan besar seperti PT PETS dan PT Gorontalo Minerals dinilai menciptakan ketimpangan manfaat ekonomi dan konflik kepentingan lapangan.

Meski kewenangan sektor pertambangan kini berada di Pemerintah Pusat, Meyke Camaru menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam menetapkan wilayah pertambangan, memberikan sebagian rekomendasi perizinan, serta menjalankan fungsi pengawasan.

“DPRD memiliki kewajiban memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,” tegas Meyke di depan peserta rapat.

Dari hasil verifikasi data, klarifikasi lapangan, serta serangkaian kunjungan kerja, Pansus telah menyusun rekomendasi strategis yang akan menjadi pedoman DPRD dalam menindaklanjuti kebijakan tata kelola tambang di Gorontalo.

Laporan tersebut juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antara perusahaan dan warga, perlindungan hak masyarakat penambang, serta menjaga kelestarian lingkungan pertambangan.

The post Laporan Mengejutkan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo: Konflik, Alih Fungsi Lahan, hingga Dugaan Pelanggaran AMDAL appeared first on Barakati ID.

The post Laporan Mengejutkan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo: Konflik, Alih Fungsi Lahan, hingga Dugaan Pelanggaran AMDAL appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Meskipun hujan mengguyur, semangat ratusan warga di Kota Gorontalo tidak surut untuk berkumpul di halaman Gedung Belle Li Mbui. Pada hari itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan berhasil menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha kecil yang sangat dibutuhkan.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menjadi sosok kunci di balik keberhasilan ini. Perjuangannya dalam mewujudkan bantuan usaha senilai Rp1,2 juta bagi 416 pelaku UMKM mencatat kisah inspiratif di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.

Meyke telah lama menjadi pendukung UMKM. Melalui program kerjanya (Pokir), ia secara konsisten mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bantuan pemerintah. Dalam setiap kesempatan, baik melalui agenda reses maupun kegiatan lainnya, Meyke memberikan motivasi kepada warga untuk proaktif mengajukan permohonan bantuan, bahkan membantu mereka dalam membuat proposal.

“Saya selalu mendorong warga untuk memanfaatkan bantuan pemerintah ini, bahkan saya juga membantu mereka dalam menyusun proposal. Hal ini saya lakukan semata-mata untuk mendukung usaha mereka agar dapat bertahan di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini,” jelasnya pada Sabtu (09/12/2023).

Ketika bantuan disalurkan, wajah gembira dan haru terpancar di wajah para penerima. Mayoritas penerima bantuan adalah pemilik warung makan, penjual nasi kuning, dan pedagang lainnya. Bantuan yang berupa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir disalurkan dengan tepat sasaran.

Meyke berharap bahwa bantuan ini akan memberikan dampak positif bagi usaha para pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi setelah pandemi. Ia terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

“Banyak pelaku UMKM yang telah gulung tikar akibat dampak dari pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat telah membuat banyak usaha harus ditutup. Oleh karena itu, setelah pandemi ini adalah saat yang tepat untuk bangkit kembali,” ungkap Meyke.

Baginya, bantuan ini bisa menjadi dorongan utama dalam memulihkan usaha dari keterpurukan. Srikandi dari Partai Golkar ini berharap bahwa upaya pemerintah ini dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi pelaku usaha di bidang UMKM.

“Tambahan modal usaha ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan semangat untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal,” tegasnya.

The post Perjuangan Anggota DPRD Meyke Camaru dorong Bantuan Rp1,2 Juta bagi Pelaku UMKM di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Perjuangan Anggota DPRD Meyke Camaru dorong Bantuan Rp1,2 Juta bagi Pelaku UMKM di Gorontalo appeared first on Barakati ID.