Gorontalo – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan terkait penahanan salah satu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Mustafa Yasin.

Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo, menegaskan bahwa partainya telah memproses kasus ini secara internal sebelum adanya tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Proses etik terhadap yang bersangkutan telah berjalan sejak kasus ini mencuat ke publik.

“Pada tanggal 9 November 2025, Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) mulai menyidangkan kasus ini dengan agenda pembacaan tuntutan serta tanggapan dari berbagai pihak terkait,” jelas Adnan.

Saat ini, Dewan Syariah Wilayah (DSW) bersama Komisi Etik DPW PKS berada di Jakarta untuk melakukan konsultasi langsung dengan DPP PKS. Konsultasi ini dilakukan agar setiap langkah partai tetap sesuai dengan prosedur organisasi dan prinsip keadilan internal. Adnan menegaskan, Majelis Hakim Partai bekerja secara independen, objektif, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk menunggu hasil resmi dari Majelis Penegak Disiplin Partai. Proses ini akan dijalankan secara profesional dan transparan,” ujarnya.

PKS, lanjut Adnan, sejak awal selalu menekankan pentingnya amanah bagi seluruh kader dan pejabat publik. Partai konsisten mengingatkan setiap anggota untuk berhati-hati dalam bertindak serta menjaga marwah partai. Sebelum dilantik, semua anggota legislatif PKS diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen moral untuk menjauhi penyalahgunaan jabatan dan menjaga kepercayaan publik.

“PKS menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum, sambil memastikan hak-hak hukum yang bersangkutan tetap dihormati,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh kader agar terus memperkuat integritas, disiplin, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“PKS akan terus berkomitmen menghadirkan politik yang bersih, beretika, serta berpihak kepada rakyat Gorontalo. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini,” tutup Adnan.

The post Setelah Penahanan Mustafa Yasin, PKS Ambil Langkah Tegas appeared first on Barakati ID.

The post Setelah Penahanan Mustafa Yasin, PKS Ambil Langkah Tegas appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo menyampaikan sikap resmi terkait penetapan status tersangka terhadap Saudara Mustafa Yasin (MY) oleh Kepolisian Daerah Gorontalo.

PKS menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Setiap warga negara, termasuk kader PKS, wajib tunduk pada hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap kasus hukum.

Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa partai memiliki mekanisme etik dan disiplin organisasi yang berjalan sesuai aturan. Sidang internal Dewan Syariah dan Majelis Etik DPW PKS yang telah dijadwalkan sejak awal akan tetap dilaksanakan pada pekan depan. Sidang tersebut akan membahas secara menyeluruh perkembangan kasus ini serta menentukan langkah politik dan organisatoris yang tepat, termasuk kemungkinan Pergantian Antar Waktu (PAW) apabila diperlukan.

“PKS tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh tahapan etik dan klarifikasi dijalankan. Kami memastikan setiap keputusan partai diambil secara adil, objektif, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman serta peraturan partai,” tegas Ketua DPW PKS Gorontalo.

PKS menilai bahwa penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum tidak otomatis menghapus hak konstitusional seseorang sebelum adanya putusan hukum tetap (inkracht). Meski demikian, partai juga memandang penting menjaga marwah organisasi dan kehormatan lembaga DPRD, sehingga proses evaluasi internal dan pengambilan keputusan etik tetap dilakukan secara cepat, transparan, dan terukur.

“Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar PKS senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga integritas dan amanah rakyat. Kasus ini tidak akan mengalihkan fokus perjuangan kami dalam membela kepentingan masyarakat Gorontalo,” tambahnya.

DPW PKS juga memastikan koordinasi intensif telah dilakukan dengan Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjaga soliditas serta kesinambungan kerja politik Fraksi di lembaga legislatif.

Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk terus menjadi partai yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab — tidak hanya di hadapan hukum, tetapi juga di hadapan rakyat dan Tuhan.

The post Hormati Proses Hukum, PKS Pastikan Mekanisme Internal Tetap Berjalan appeared first on Barakati ID.

The post Hormati Proses Hukum, PKS Pastikan Mekanisme Internal Tetap Berjalan appeared first on Barakati ID.

Kasus ini menyeruak setelah 65 calon jemaah haji jalur mandiri gagal berangkat karena diduga diberangkatkan dengan visa tenaga kerja, bukan visa haji, melalui biro travel milik Mustafa Yasin, PT Novavil Mutiara Utama. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah; salah satu korban bahkan menyebutkan, “Total uang yang saya sudah setorkan untuk berangkat haji ini kurang lebih Rp800 juta, itu untuk tiga orang. Saya bersama istri dan anak saya,” ungkap Amin seusai melapor ke Polda Gorontalo.

Menurut korban lain, setelah tiba di Jeddah jemaah masih dimintai biaya tambahan sebesar Rp33 juta per orang untuk lanjut ke Arafah, namun akhirnya tetap gagal berhaji. Seorang korban yang enggan disebut namanya berkata, “Kami hitung-hitung boros, kalau biaya perjalanan maksimal hanya mencapai Rp3 miliar, lalu ke mana sisa Rp10 miliarnya?”. Ketua LSM pendamping korban, Reflin Liputo, menegaskan, “Para korban sebenarnya hanya ingin uang mereka dikembalikan, tapi sampai saat ini pemilik travel tidak mau bertemu dengan para korban,” pungkasnya.

Sengkarut kasus ini tak lepas dari sorotan publik. Travel milik Mustafa diketahui telah diblokir izinnya oleh Kemenag, namun tetap memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji yang diakali menjadi “Visa Amil”. Dalam dokumen yang beredar dan dikonfirmasi ke media, “Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Eksekusi Makkah dengan Nomor Surat Promes 1009062519361145, tanggal 09-06-2025, bahwa Mustafa Yasin berhutang kepada seseorang bernama Waleed Saad bin Awadh Al-Otaibi dengan total tagihan sejumlah 150.000 Riyal Saudi, dengan status perkara sedang dalam proses eksekusi.”

DPRD dan PKS di Gorontalo terus didesak bersikap. Publik bertanya-tanya soal perlindungan politik, “Statusnya sebagai anggota DPRD membuat sebagian publik bertanya-tanya, adakah perlindungan politik yang sedang bekerja di balik layar? Kalau bukan penipuan, lalu apa?” kutip salah satu korban pada media. Kuasa hukum korban juga menantang, “Kapolda harus berani memeriksa Mustafa Yasin dan Nova Lahay sesuai proses hukum yang berlaku,” ungkapnya di media lokal.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pengembalian dana kepada para jemaah, sementara aksi dan tuntutan massa terus bergulir di berbagai titik, termasuk DPRD, Polda, Kantor Kemenag, dan DPTW PKS Gorontalo.

The post Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi appeared first on Barakati ID.

The post Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya angkat bicara terkait polemik yang menyeret nama anggotanya, Mustafa Yasin, yang sempat tersandung masalah di Arab Saudi dan mangkir dari tugas kedewanan.

Melalui Ketua Fraksi PKS, Manaf Hamzah, disampaikan bahwa kembalinya Mustafa ke Indonesia menjadi bukti ia tidak menghindar dari tanggung jawab.

“Bahkan setelah pertama kali sampai, saya yang pertama kali dihubungi dan langsung mengarahkan Mustafa untuk konferensi pers agar semuanya jelas. Harus terbuka, jangan ada yang disembunyikan,” ujar Manaf, Senin (04/08/2025).

7 Sikap Resmi Fraksi PKS

Menanggapi dinamika tersebut, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah poin sikap:

1. Tidak Membenarkan atau Membela
   Permasalahan Mustafa Yasin adalah urusan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

2. Dukung Mekanisme Etik dan Hukum
   PKS mendukung proses yang dilakukan melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD dan jalur evaluasi internal partai.

3. Tidak Ada Perlindungan Khusus
   PKS menegaskan bukan tempat berlindung bagi pelanggar etik atau hukum.

4. Kader Wajib Bertanggung Jawab
   Setiap kader harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara jujur dan transparan.

5. Mengajak Masyarakat Kawal Proses
   PKS mengajak publik mengawal proses ini secara objektif dan proporsional.

6. Komitmen Politik Bersih
   Transparansi dan ketegasan sikap adalah bagian dari etika politik yang dijunjung PKS.

7. Permintaan Maaf kepada Publik
   PKS menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait permasalahan ini.

Terkait Isu PAW

Menanggapi spekulasi soal Pergantian Antar Waktu (PAW), Manaf menegaskan PKS tidak akan gegabah mengambil keputusan.

“Kami siapkan opsi PAW sesuai prosesnya, tapi kami tidak bisa zolim hanya karena ingin terlihat tegas. Semua harus melalui mekanisme partai dan BK DPRD,” tegas Manaf.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PKS akan tetap menjaga kinerja dan tidak terpengaruh oleh dinamika ini.

“Saya sebagai Ketua Fraksi memastikan agar kerja-kerja Fraksi tetap maksimal,” pungkasnya.

The post Fraksi PKS Minta Maaf ke Publik, Pastikan Transparansi Kasus Mustafa Yasin appeared first on Barakati ID.

The post Fraksi PKS Minta Maaf ke Publik, Pastikan Transparansi Kasus Mustafa Yasin appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Gorontalo, Mustafa Yasin, akhirnya angkat bicara terkait isu miring yang menyeret namanya selama berada di Arab Saudi. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPRD Gorontalo, Senin (04/08/2025) sore, Mustafa menegaskan bahwa informasi dirinya ditahan pihak kepolisian Arab Saudi tidak benar.

Mustafa, yang baru tiba di Gorontalo pagi tadi menggunakan penerbangan Batik Air, langsung mengikuti Rapat Paripurna sebelum memberikan klarifikasi kepada awak media.

“Permasalahan yang terjadi di Arab Saudi bukan karena pelanggaran pidana, melainkan terkait pemblokiran PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) akibat ada aduan dari salah satu jamaah asal Sulawesi Utara,” jelas Mustafa.

Ia menerangkan, persoalan berawal ketika keberangkatan jamaah umrah pada Februari 2025 harus ditunda ke April akibat masalah ketersediaan hotel. “Jamaah tersebut akhirnya tetap berangkat, tetapi sebelumnya meminta refund. Semua biaya refund sudah kami kembalikan,” katanya.

Mustafa menegaskan, seluruh data refund telah diserahkan ke Kementerian Agama dan pihaknya memastikan pemblokiran PPIU akan segera dibuka. “Jadi tidak ada alasan lain. Ini murni persoalan teknis, bukan pelanggaran hukum,” tambahnya.

Terkait kabar bahwa dirinya ditahan polisi Arab Saudi, Mustafa dengan tegas membantah. “Saya tidak ada urusan dengan polisi. Saya tidak ditangkap, tidak ditahan, seperti yang diberitakan. Permasalahan saya hanya administratif dengan pihak sponsor visa,” ungkapnya.

Mustafa menjelaskan, dirinya dilaporkan oleh sponsor ke pengadilan sehingga sempat tertahan di Arab Saudi selama proses hukum berjalan. “Saya melapor ke KBRI. Karena sebulan tidak selesai, saya pakai pengacara. Dalam satu minggu selesai dan saya kembali secara resmi, bukan ilegal,” tegasnya.

Mustafa juga mengungkapkan bahwa pihak sponsor yang melaporkannya justru kalah di pengadilan. “Mereka kalah dan diwajibkan mengembalikan uang sebesar 8.400 riyal,” ujarnya.

Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar dan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sebagai wakil rakyat. “Saya pulang dengan kepala tegak dan siap menjalankan tugas kembali,” tutupnya.

The post Puluhan Hari di Arab Saudi, Mustafa Yasin Tegaskan: Saya Tidak Ditahan! appeared first on Barakati ID.

The post Puluhan Hari di Arab Saudi, Mustafa Yasin Tegaskan: Saya Tidak Ditahan! appeared first on Barakati ID.