Riau – Institusi Kepolisian kembali diguncang kabar duka sekaligus memprihatinkan. Seorang anggota Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Kepulauan Riau (Kepri), Bripda Natanael Simanungkalit, ditemukan meregang nyawa di Rumah Susun (Rusun) Asrama Polda Kepri. Penemuan jasad korban pada Senin (13/4/2026) malam tersebut sontak memicu sorotan tajam terkait dugaan tindak kekerasan berbalut senioritas di tubuh korps Bhayangkara.

​Terkait insiden nahas ini, Kapolda Kepri, Irjen Asep Safruddin, angkat bicara. Sang Jenderal tak menampik adanya indikasi kekerasan fisik yang berujung pada melayangnya nyawa Bripda Natanael. Indikasi ini diperkuat dari serangkaian interogasi awal yang dilakukan petugas di lapangan.
​”Dugaan sementara seperti itu (dianiaya senior) dari hasil pemeriksaan terhadap terduga dan beberapa orang saksi lainnya,” kata Asep saat dihubungi, Selasa (14/4/2026).

​Bergerak cepat merespons tragedi di markas sendiri, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri langsung menggelar penyisiran dan tindakan tegas. Hasilnya, sejumlah oknum yang diyakini berada di pusaran kejadian langsung diciduk untuk dimintai pertanggungjawaban.
​”Propam telah mengamankan delapan orang anggota Samapta Polda, satu orang diduga sebagai pelaku, yang lainnya masih dalam proses pendalaman,” tuturnya.

​Guna menguak tabir penyebab pasti kematian sang polisi muda, jasad Bripda Natanael dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjalani prosedur autopsi menyeluruh. Berdasarkan penelusuran data dari sejumlah laporan media nasional arus utama lainnya, pihak keluarga korban dikabarkan sangat terpukul atas kejadian ini dan mendesak institusi Polri agar proses investigasi serta hasil visum dibuka secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi demi tegaknya keadilan.

​Irjen Asep pun memberikan garansi bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam memproses kasus ini. Ia memastikan penyelidikan akan terus berjalan maraton dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai saksi mata, serta berkomitmen menghukum keras siapa pun oknum yang terbukti melanggar aturan.
​”Penanganan akan kita secara tegas sesuai prosedur baik kode etik maupun pidana umum,” ungkapnya menutup penjelasan.

The post Kapolda Kepri Benarkan Dugaan Bripda Natanael Tewas Dihajar Senior appeared first on Barakati ID.

The post Kapolda Kepri Benarkan Dugaan Bripda Natanael Tewas Dihajar Senior appeared first on Barakati ID.

Fakta ini terbongkar dalam persidangan Propam Polda Sulawesi Selatan. Keduanya diduga kuat menjadi beking bandar narkoba berinisial ET alias O. Mengutip CNN Indonesia, Aiptu Nasrullah mengaku telah menerima aliran dana kotor tersebut sebanyak 13 kali dengan total mencapai Rp132 juta. Artinya, sang bandar menyetor rata-rata lebih dari Rp10 juta setiap minggunya. Melengkapi data tersebut, laporan Tribun mengungkap bahwa negosiasi dan penyerahan uang ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Hotel Rotterdam.

Mendengar kelihaian sang bawahan (Aiptu Nasrullah) dalam mengatur pelindungan dan pembebasan bandar, Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham, murka. Ia melontarkan teguran keras kepada AKP Arifan di tengah persidangan:

“Kalau sampai Nasrul itu punya kemampuan seperti itu (melepaskan tahanan), kau bodoh sebagai perwira! Kau bodoh sebagai Kasat!”

Propam Polda Sulsel berjanji tidak akan berhenti sampai di sini dan akan membersihkan institusi dari oknum pelindung kartel narkotika. Terkait kelanjutan proses hukum kasus ini, Kombes Pol Zulham menegaskan:

“Insyaallah Minggu depan kita akan lakukan sidang dengan menghadirkan seluruh anggota,” ***

The post Skandal Memalukan! Rutin Digaji Negara, Polisi Ini Malah Minta Jatah ke Bandar Narkoba appeared first on Barakati ID.

The post Skandal Memalukan! Rutin Digaji Negara, Polisi Ini Malah Minta Jatah ke Bandar Narkoba appeared first on Barakati ID.

News – Tokoh Pemuda Kecamatan Popayato, Ariyanto Yunus, angkat bicara menanggapi pemberitaan di salah satu media online yang menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Popayato Grup.

Dalam pernyataannya, Ariyanto menegaskan bahwa dalam logika hukum, pihak yang mengemukakan suatu tuduhan bertanggung jawab untuk menyertakan bukti yang kuat.

“Bagi saya, menduga adalah hal biasa. Tapi dalam berita itu, arahnya bukan lagi menduga, melainkan menuduh. Karena ini sudah masuk ranah tuduhan, maka harus bisa dibuktikan,” ujar Ariyanto kepada awak media, Rabu (18/06/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa tuduhan tanpa dasar seperti ini rentan menimbulkan fitnah, yang bukan hanya mencemarkan nama baik individu, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian secara keseluruhan.

“Sekali lagi, yang dirugikan nantinya bukan hanya individu yang disebut, tapi satu institusi. Ini tuduhan serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral,” tegasnya.

Ariyanto pun meminta kepada pihak yang menyampaikan tuduhan, dalam hal ini Ketua KPMP, agar segera menyampaikan bukti konkret jika memang memiliki dasar atas pernyataan yang disampaikan ke publik.

Dirinya berharap seluruh pihak dapat bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, agar tidak menciptakan kegaduhan atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Popayato yang selama ini dikenal hidup dalam suasana damai.

The post Ariyanto Yunus: Tuduhan Serius Harus Disertai Bukti, Jangan Rusak Institusi appeared first on Barakati ID.

The post Ariyanto Yunus: Tuduhan Serius Harus Disertai Bukti, Jangan Rusak Institusi appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat di Provinsi Gorontalo. Sorotan publik kali ini mengarah pada seorang oknum perwira menengah di jajaran Polda Gorontalo yang disebut menjabat sebagai Kasubdit Intelkam.

Nama oknum tersebut mencuat setelah Marten Basaur, salah satu pihak yang diduga kuat sebagai pelaku PETI di wilayah Boalemo, menyebutkan secara terbuka dalam sebuah video wawancara yang kini viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Marten terlibat adu argumen panas dengan Kapolres Boalemo, AKBP Sigit Rahayudi, menyusul operasi penertiban tambang ilegal di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh awak media, Marten mengklaim memiliki bukti atas dugaan keterlibatan aparat kepolisian.

“Bukti-buktinya lengkap semua. Di situ ada oknum Kasubdit Intel dan oknum Krimsus, semua ada,” ujar Marten dalam pernyataannya.

Saat kembali ditegaskan oleh wartawan, Marten menyebut secara eksplisit bahwa oknum tersebut berasal dari jajaran Kasubdit Intel Polda Gorontalo.

Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi publik, terutama karena keterlibatan aparat dalam praktik PETI telah menjadi isu yang berulang dan mencoreng citra institusi penegak hukum. Banyak pihak mendesak Polda Gorontalo agar segera memberikan klarifikasi resmi dan melakukan investigasi transparan terhadap pernyataan Marten yang beredar luas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Gorontalo terkait nama ataupun status oknum yang disebutkan. Namun tekanan terhadap institusi kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini semakin kuat, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas PETI sangat merugikan masyarakat.

Dugaan keterlibatan aparat dalam PETI ini mengemuka bersamaan dengan operasi penertiban tambang ilegal yang dilakukan Polres Boalemo pada Rabu, 4 Juni 2025. Operasi tersebut menghentikan aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat di bantaran sungai Desa Saripi, dengan sejumlah barang bukti telah diamankan.

Pernyataan Marten yang menyebut keterlibatan oknum polisi terjadi hanya sehari setelah dirinya terlibat perdebatan langsung dengan Kapolres Boalemo di Mapolres, yang juga sempat menjadi sorotan publik.

Aktivis lingkungan dan pengamat hukum di Gorontalo menyerukan pentingnya audit independen dan investigasi internal di tubuh Polda Gorontalo untuk menjaga integritas institusi.

“Kalau pernyataan ini dibiarkan tanpa penyelidikan, kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin merosot. Butuh ketegasan, bukan pembiaran,” kata Andi Karim, pegiat antikorupsi di Gorontalo.

Publik kini menantikan langkah konkret dari Polda Gorontalo guna memastikan bahwa tidak ada oknum internal yang terlibat dalam praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

The post Institusi Kepolisian Disorot, Dugaan Keterlibatan Aparat dalam Tambang Ilegal Mencuat di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Institusi Kepolisian Disorot, Dugaan Keterlibatan Aparat dalam Tambang Ilegal Mencuat di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian sektor Mananggu dalam aktivitas penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pasokan untuk Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato mencuat.

Berdasarkan pantauan tim media pada Jumat, 30 Mei 2024, sebuah mobil truk dengan nomor polisi DM 9722 E yang diduga milik anggota polisi terpantau hampir setiap hari melakukan pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mananggu.

Keterangan dari masyarakat sekitar membenarkan kejadian tersebut. Mereka bahkan mengaku sering melihat mobil truk tersebut melakukan pemindahan BBM ke dalam jerigen dari mobil ekspedisi di Rumah Makan Winda, Mananggu.

Oknum polisi yang diduga kuat melakukan aktivitas penyelundupan ini diidentifikasi berinisial ML, yang bertugas di Polsek Mananggu. Praktik ilegal ini diduga telah berlangsung cukup lama, bahkan disebut-sebut hingga SPBU Marisa.

Menanggapi dugaan keterlibatan anggotanya, Kapolres Boalemo saat dikonfirmasi menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut dan berjanji akan menertibkan secara menyeluruh.

“Ok nanti akan segera kami tindak lanjuti, Saya akan tertibkan secara keseluruhan, Makasih informasinya,” ujar Kapolres.

Kasus ini tentu menjadi sorotan dan diharapkan adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini akan terus dipantau oleh tim media.

The post Warga Ungkap Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Mananggu dalam Penyelundupan BBM appeared first on Barakati ID.

The post Warga Ungkap Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Mananggu dalam Penyelundupan BBM appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dua anggota polisi dalam kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, yang terjadi pada tahun 2024 lalu.

Desmont menyebut, dua oknum polisi yang dimaksud adalah eks Kapolsek Popayato berinisial LO dan anggotanya RD. Keduanya telah menjalani sidang kode etik dan disiplin di internal kepolisian.

“Sudah selesai sidang. Jadi hukumannya adalah Penempatan Khusus (Patsus) selama 21 hari untuk keduanya,” ujar Desmont kepada wartawan, Rabu (28/05/2025).

Lebih lanjut, Desmont menyampaikan bahwa eks Kapolsek Popayato LO juga telah dinonaktifkan dari jabatannya.

“Saya lupa tanggal pasti sidangnya, tapi yang jelas proses etik dan disiplin sudah selesai,” tambahnya.

Meski telah dijatuhi sanksi etik dan disiplin, Desmont menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada proses hukum pidana terhadap kedua oknum tersebut. Pasalnya, laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut hanya masuk ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Gorontalo.

“Propam menangani pelanggaran disiplin dan kode etik. Untuk proses pidana, itu kewenangan Direktorat Kriminal Umum,” jelasnya.

Menurut Desmont, proses pidana bisa dilakukan jika ada laporan resmi dari masyarakat ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Kalau ada laporan pidana masuk ke SPKT dari masyarakat, barulah bisa diproses pidana,” tegasnya.

Kasus pupuk bersubsidi di Kecamatan Popayato sempat menjadi sorotan publik setelah beberapa pihak menuding adanya keterlibatan aparat dalam distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk LSM, menuntut agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan menyeluruh.

The post Belum Ada Laporan Pidana, Oknum Polisi Kasus Pupuk Baru Disanksi Etik appeared first on Barakati ID.

The post Belum Ada Laporan Pidana, Oknum Polisi Kasus Pupuk Baru Disanksi Etik appeared first on Barakati ID.

NEWS – Sejumlah sopir kendaraan ekspedisi dan angkutan umum mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Parigi Moutong di pos perbatasan antara Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo.

Informasi ini terungkap dari pengakuan beberapa sopir kendaraan roda empat kepada media Barakati.id, Jumat (2/2/2025). Para sopir mengaku dimintai uang dengan nominal bervariasi setiap kali melintasi perbatasan tersebut, mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000, tergantung jenis kendaraan.

“Iya pak, kami mulai risih karena setiap lewat perbatasan itu, pasti dimintai uang. Untuk taksi dan mobil ekspedisi biasanya antara Rp30.000 sampai Rp50.000, sementara truk dikenai Rp10.000 dan mobil pribadi sekitar Rp5.000,” ungkap salah satu sopir pikap yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan bahwa praktik ini telah berlangsung cukup lama dan dianggap sebagai “hal biasa” setiap kali melintas. Para sopir, kata dia, merasa enggan melaporkan karena takut akan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk saat berada di jalan.

“Kadang hasil setoran ke pemilik mobil jadi kurang karena penghasilan dipotong untuk bayar pungli. Kami kecewa, apalagi kondisi pendapatan sekarang tidak menentu,” tambahnya.

Sopir lainnya bahkan mengungkap bahwa jika dikalkulasikan, pungutan liar ini bisa menghasilkan jutaan rupiah per hari bagi oknum pelaku. “Bayangkan, kalau 100 mobil lewat dan dipungut Rp5.000, sudah berapa banyak uang yang terkumpul?” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Aipda Hamka selaku penanggung jawab penjagaan lalu lintas di wilayah tersebut membantah adanya praktik pungli. “Itu tidak ada, Pak. Tapi kalau memang benar, saya akan tanyakan langsung kepada anggota yang berjaga di sana,” singkatnya.

Namun demikian, hasil investigasi lapangan tim Barakati.id menunjukkan adanya indikasi kuat pungli terjadi. Bukti berupa rekaman video, foto, serta testimoni sopir telah dikantongi sebagai dokumen investigatif.

Dugaan pungli ini diduga berlangsung di jalur lintas trans Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Temuan ini menambah deretan sorotan terhadap oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan di lapangan.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan segera menindaklanjuti temuan ini demi menjaga kepercayaan publik serta menjamin kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha transportasi di wilayah tersebut.

The post Diduga Terjadi Pungutan Liar oleh Oknum Polisi di Perbatasan Parigi Moutong-Gorontalo, Sopir Ekspedisi Keluhkan Praktik Ilegal appeared first on Barakati ID.

The post Diduga Terjadi Pungutan Liar oleh Oknum Polisi di Perbatasan Parigi Moutong-Gorontalo, Sopir Ekspedisi Keluhkan Praktik Ilegal appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato terus berlangsung tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum, meskipun diancam dengan sanksi hukuman dan denda atas pengrusakan lingkungan. Meski demikian, kegiatan PETI tetap berlanjut dengan escavator beroperasi dengan leluasa, menunjukkan ketidakpedulian terhadap peraturan yang ada.

Pantauan lapangan menunjukkan escavator aktif di beberapa wilayah seperti Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, dan Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Beberapa escavator terparkir tanpa aktivitas, menunggu arahan untuk beroperasi kembali.

Kepala Desa Karya Baru mengkonfirmasi adanya escavator terkait dengan pertambangan emas ilegal di wilayahnya. Masyarakat juga melaporkan bahwa sejumlah escavator yang merusak jalan akses desa terparkir di rumah seorang pelaku usaha, yang dikenal sebagai Ibu Suci, di Desa Buntulia Jaya. Suami Ibu Suci mengaku bahwa escavator tersebut digunakan untuk aktivitas PETI di Desa Hulawa.

Lebih mengkhawatirkan lagi, ternyata oknum polisi yang bertugas di Polres Pohuwato yang mengatur keluar masuknya escavator tersebut. Kepala Desa Buntulia Jaya mengaku tidak mengetahui adanya escavator di lokasi tersebut.

Kapolres Pohuwato sebelumnya telah berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan PETI yang merusak lingkungan. Perwakilan DPP LAI juga berencana melaporkan pengrusakan lingkungan melalui laporan resmi agar masalah ini bisa ditindaklanjuti.

Dengan adanya rekomendasi kerusakan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, LAI berencana mengambil langkah-langkah melalui laporan resmi untuk menyelesaikan masalah ini.

The post Potret Aktivitas PETI di Kabupaten Pohuwato: Escavator Beroperasi Tanpa Izin, Kepala Desa dan Bahkan Oknum Polisi Terlibat appeared first on Barakati ID.

The post Potret Aktivitas PETI di Kabupaten Pohuwato: Escavator Beroperasi Tanpa Izin, Kepala Desa dan Bahkan Oknum Polisi Terlibat appeared first on Barakati ID.

NEWS – Mengungkap kehadiran sejumlah escavator yang diduga terkait dengan aktivitas penambangan emas ilegal. Informasi tersebut menyoroti kediaman seorang pendatang baru di wilayah tersebut, Ibu Suci, yang dianggap sebagai tempat parkir escavator tersebut.

Masyarakat setempat melaporkan adanya lima escavator yang merusak jalan akses kampung. Namun, saat investigasi dilakukan, terdapat tujuh escavator yang terparkir di halaman rumah Ibu Suci di Kampung Hulude Bunggu, Desa Buntulia Jaya. Suami Ibu Suci menyebutkan bahwa alat-alat tersebut digunakan untuk aktivitas penambangan emas di Desa Hulawa dan diatur oleh oknum polisi yang bertugas di Polres Pohuwato.

Walaupun Ibu Suci tidak berada di tempat, suaminya mengonfirmasi bahwa oknum polisi tersebut bertanggung jawab atas keluar masuknya escavator tersebut. Namun, ketika media mencoba mengonfirmasi langsung dengan oknum tersebut, tidak ada tanggapan.

Kepala Desa Buntulia Jaya, Rahmawati Pulumulo, menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya escavator yang terparkir di rumah Ibu Suci. Terkait kerusakan jalan akses kampung, Rahmawati menjelaskan bahwa jalan tersebut merupakan bagian dari proyek LAPEN pada tahun 2017 dan belum menerima laporan resmi terkait masuknya escavator di lokasi tersebut.

Sementara itu, upaya untuk mengonfirmasi oknum polisi yang diduga terlibat tidak membuahkan hasil, karena tidak ada respons dari pihak yang bersangkutan. Hal ini menambah misteri terkait keberadaan escavator dan perannya dalam aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut.

The post Kontroversi Alat Berat: Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi di Desa Buntulia Jaya appeared first on Barakati ID.

The post Kontroversi Alat Berat: Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi di Desa Buntulia Jaya appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Peristiwa pengeroyokan yang menimpa aktivis mahasiswa, Muh. Zulkifli Usman, pada Selasa dini hari (16/01/24) di Gorontalo mengejutkan. Menurut pengakuan korban, ia diduga menjadi korban keroyokan oleh sejumlah orang, salah satunya merupakan oknum polisi yang bertugas di Intelkam Polda Gorontalo.

Muh. Zulkifli Usman menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika dirinya berkunjung ke rumah seorang senior, berinisial (AM), untuk membahas masalah pembayaran angsuran motor. Menurut korban, permasalahan tersebut sebenarnya telah mencapai kesepakatan dan solusi.

Namun, dalam situasi yang tidak terduga, saudara Hendrawan, yang diduga sebagai salah seorang oknum polisi bagian Intelkam Polda Gorontalo, beserta beberapa temannya, tiba-tiba melakukan pengeroyokan terhadap Muh. Zulkifli Usman. Akibat serangan tersebut, korban mengalami memar di beberapa bagian wajah, seperti pipi, rahang, telinga, dan leher, serta mengalami luka di bagian kepala.

Muh. Zulkifli Usman, pada hari yang sama sekitar jam 10.00 pagi, mendatangi Mapolda Gorontalo untuk melaporkan kejadian tersebut. Ia berharap agar laporan mengenai peristiwa ini dapat diproses dengan segera dan berharap keadilan akan ditegakkan. Korban juga mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seharusnya bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

The post Aksi Penganiayaan Aktivis oleh Oknum Polisi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Aksi Penganiayaan Aktivis oleh Oknum Polisi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.