Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama pembiayaan program pembangunan daerah. Guna mengukur realisasi fiskal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Evaluasi PAD Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Pertemuan BPKPD pada Senin (15/06/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengungkapkan bahwa evaluasi paruh tahun ini sengaja dipercepat lantaran performa realisasi PAD di sejumlah OPD tercatat masih memprihatinkan dan berada di bawah target yang dipatok dalam APBD 2026.

“Bagi OPD pengelola PAD, saya minta berikan atensi serius terhadap capaian pendapatan masing-masing. Kita sudah berada di penghujung Triwulan II, artinya tidak ada lagi waktu untuk bersantai. Segera ambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan target,” tegas Wabup Iwan.

Menurut Iwan, raihan PAD merupakan indikator sahih kemandirian fiskal daerah dalam membiayai program strategis serta pelayanan publik. Oleh karena itu, jajaran OPD didesak untuk melepaskan cara kerja konvensional dan mulai melahirkan inovasi guna menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Setiap instansi harus mampu memetakan potensi secara presisi, memperbarui akurasi pendataan di lapangan, serta memperketat fungsi pengawasan terhadap objek-objek pajak dan retribusi daerah. Jangan sampai ada potensi pendapatan yang bocor atau menguap begitu saja,” cetus Iwan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa target nominal PAD yang dibebankan kepada setiap OPD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan di Bumi Panua.

“Target PAD jangan hanya dijadikan angka mati di atas kertas. Butuh komitmen, kerja keras, dan sinergi lintas sektor. Pascarapat ini, saya instruksikan seluruh OPD segera melakukan evaluasi internal dan mengeksekusi strategi percepatan penyerapan,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Wabup Iwan menjelaskan bahwa jalannya rapat evaluasi ini diinstruksikan langsung oleh Bupati Pohuwato. Seluruh nota rekapitulasi capaian dan kendala OPD akan dilaporkan sebagai rapor performa instansi sekaligus bahan pertimbangan kebijakan strategis ke depan.

Selain fokus mengevaluasi rapor merah PAD, forum tersebut dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pohuwato. Agenda sekunder yang tidak kalah urgen ini membahas perumusan roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk periode 2026–2029. Peta jalan tersebut nantinya akan menjadi kompas digitalisasi tata kelola keuangan Pemkab Pohuwato selama beberapa tahun ke depan.

Menutup arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengimbau penguatan ekosistem nontunai secara masif melalui optimalisasi kanal digital, khususnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Gerakan digitalisasi ini ditegaskan harus dimulai dari jajaran pengurus TP2DD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pohuwato sebagai motor penggerak contoh bagi masyarakat luas.

The post Genjot Kemandirian Fiskal: Pemkab Pohuwato Kejar Target Pendapatan Asli Daerah di Paruh Tahun appeared first on Barakati ID.

The post Genjot Kemandirian Fiskal: Pemkab Pohuwato Kejar Target Pendapatan Asli Daerah di Paruh Tahun appeared first on Barakati ID.