Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah.

“Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. Dengan begitu, investasi dapat berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, Bupati Saipul yang didampingi Sekretaris Dewan Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, mengikuti rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sultra, hingga laporan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Agenda dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kementerian Hukum terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.

Rakornas juga menghadirkan materi strategis dari berbagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, talk show lintas kementerian, hingga kunjungan ke PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025.

Bupati Saipul berharap, hasil Rakornas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato, dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas guna mendukung peningkatan investasi dan percepatan pembangunan daerah.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.

The post Keras! Aceh Tolak Konsesi Pulau ke Sumut, Gubernur Manaf: Itu Hak Kita! appeared first on Barakati ID.

The post Keras! Aceh Tolak Konsesi Pulau ke Sumut, Gubernur Manaf: Itu Hak Kita! appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi Kota Gorontalo, memungkinkan pemerintah daerah untuk mandiri mengelola rumah tangganya. Dampak tersebut antara lain tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kemampuan fiskal daerah.

Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, menyampaikan harapannya bahwa peningkatan ini dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo. “Kami berharap bahwa peningkatan IPM dan PAD akan terus meningkat, angka kemiskinan terus menurun, dan konektivitas infrastruktur yang baik dapat terwujud,” ungkapnya saat membacakan sambutan dari Mendagri RI, Tito Karnavian, pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII yang diadakan Pemerintah Kota Gorontalo.

Ismail menegaskan bahwa pemerintah Kota Gorontalo akan terus berupaya maksimal untuk meningkatkan IPM dan PAD. Terkait PAD, dia menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan berbagai terobosan untuk menggali potensi yang ada tanpa melanggar hukum dan norma serta tanpa memberatkan rakyat.

Selain itu, Ismail juga menyoroti implementasi regulasi ekonomi hijau dalam pembangunan wilayah. “Pengembangan wilayah perlu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, di mana aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan menjadi pertimbangan utama,” pungkasnya.

The post Otonomi Daerah Mendorong Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Otonomi Daerah Mendorong Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Atas nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan sebagai wakil ketua yang membidangi otonomi daerah, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, sangat setuju otonomi daerah dievaluasi.

Menurutnya, hampir seperempat abad dengan berbagai perubahan undang-undang dan berbagai turunannya sebenarnya telah usang jika berbicara tentang bagaimana memperkuat otonomi daerah untuk Indonesia sejahtera pada 2045.

“Jika begitu terus, angan-angan kita di 2045 untuk Indonesia sejahtera tidak akan tercapai. Ini pengalaman kami di daerah,” ungkap Wali Kota Marten Taha pada simposium nasional majelis pembangunan daerah ICMI dengan tema memperkuat otonomi daerah menuju Indonesia sejahtera pada tahun 2045, (10/1/2023). Bertempat di balai kota Bogor, Jawa barat.

Marten mengatakan, undang-undang otonomi daerah ini sebenarnya hanya ada dua yang diminta, pertama kemandirian daerah kedua ada afirmasi ke daerah.

“Kemandirian daerah tugas kami, bagaimana kami bisa mengelola sumber daya alam, mengelola sumber daya manusia, mengelola seluruh aset kami dan memberdayakan seluruh potensi yang ada di daerah untuk kemandirian daerah,” lanjut Marten.

Marten menggambarkan, kemandirian bisa diberikan kepada daerah asal daerah itu diberikan sedikit kebebasan, tapi sekarang malah sebaliknya. Justru banyak urusan-urusan yang ada di daerah diambil dari pusat.

Sehingga tak bisa diseragamkan, nah hal inilah yang menjadi perhatian terkait kemadirian dipembaharuan Otonomi Daerah. Marten menyebut jika ada pembaruan otonomi daerah yang lebih mandiri maka program-program di daerah akan bisa berjalan dengan maksimal.

“Jadi tidak lagi tumpang tindih dengan pemerintah pusat, terlebih jika program tersebut tengah berjalan,” ujarnya.

The post Wali Kota Marten Taha Setuju Otonomi Daerah Dievaluasi appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Marten Taha Setuju Otonomi Daerah Dievaluasi appeared first on Barakati ID.