Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak sisi gelap penyalahgunaan wewenang kepala daerah. Kali ini, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya. Dalam konferensi pers, penyidik memamerkan berbagai barang bukti, mulai dari tumpukan uang tunai hingga produk mode bernilai tinggi.

Praktik lancung ini terbongkar setelah lembaga antirasuah mengendus adanya rencana transaksi di Pendopo Kabupaten Tulungagung. Terkait hal tersebut, perwakilan KPK menguraikan kronologi penangkapan secara gamblang.

“jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan bahwa tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dari salah satu dinas kepada bupati ditrigger adanya kebutuhan dari bupati sehingga disiapkan sejumlah uang dan penyerahan uang dilakukan melalui perantara baik perantara pemberi maupun perantara penerima dari pihak bupati dalam hal ini adalah Saudara YOG di mana penyerahan dilakukan di pendopo kemudian pasca dilakukan penyerahan kemudian tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai sebagaimana kawan-kawan bisa lihat dalam layar,” ungkap penyidik KPK.

Uang tunai ratusan juta yang disita saat operasi senyap tersebut diyakini hanyalah sebagian kecil dari akumulasi dana liar yang dikumpulkan sang kepala daerah. Target pungutan liar itu dikabarkan mencapai angka miliaran rupiah dengan membebankan target pada belasan instansi.

Pihak KPK memaparkan, “sehingga uang tunai yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini total sejumlah 335 juta ini bagian dari total dugaan penerimaan yang sudah dilakukan oleh bupati sekitar 2,7 miliar dari permintaan setidaknya senilai 5 miliar kepada sekurang-kurangnya 16 OPD yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.”

Ironisnya, alih-alih untuk program daerah, uang hasil pemerasan tersebut justru difungsikan layaknya brankas pribadi. Tersangka disinyalir kerap menagih pengeluaran pribadinya agar ditanggung oleh uang negara melalui skema pergantian dana atau tagihan ke para bawahan.

“bupati ini selalu melakukan rimbers ya atau minta penggantian atas ee biaya-biaya yang sudah dikeluarkan bahkan hingga pembelian sepatu itu juga minta untuk diganti biayanya oleh ee perangkat daerah atau OPD kemudian biaya-biaya seperti kebutuhan berobat jamuan makan dan juga keperluan pribadi lainnya,” tegas KPK menjabarkan siasat tersangka.

Sejumlah laporan dari media massa nasional turut memperjelas detail kasus ini. Berdasarkan pemberitaan dari ANTARA News dan Kompas TV, empat pasang sepatu yang disita sebagai barang bukti tersebut merupakan produk fesyen berkelas dari rumah mode asal Prancis, Louis Vuitton (LV).

The post Miris! Rincian Barang Bukti OTT Bupati Tulungagung: Uang Ratusan Juta dan Sepatu LV appeared first on Barakati ID.

The post Miris! Rincian Barang Bukti OTT Bupati Tulungagung: Uang Ratusan Juta dan Sepatu LV appeared first on Barakati ID.

Putri dari pedangdut legendaris A. Rafiq ini berdalih bahwa dirinya bukanlah seorang birokrat tulen. Oleh sebab itu, segala urusan teknis terkait birokrasi pemerintahan selama ia menjabat diklaim telah diserahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan.

Namun, alasan tersebut langsung ditepis dengan tegas oleh pihak lembaga antirasuah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menilai argumen Fadia sangat tidak berdasar mengingat rekam jejak politiknya yang sudah cukup panjang.

“FAR adalah seorang Bupati atau penyelenggara negara selama dua periode, serta satu kali menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2011-2016, sehingga sudah semestinya FAR memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah,” tegas Asep.

Berdasarkan hasil penyidikan, Fadia ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing (tenaga alih daya) dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023-2026. Praktik lancung ini diduga kuat dikendalikan untuk meraup keuntungan pribadi, di mana keluarga sang bupati ditaksir telah menikmati aliran dana hingga Rp19 miliar.

Modus operandi yang digunakan pun terbilang terencana. KPK mengungkap bahwa PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) yang kerap mendapat jatah proyek terafiliasi kuat dengan Fadia. Bahkan, Direktur PT RNB yang bernama Rul Bayatun sebenarnya berstatus sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dari sang bupati, di mana posisinya sebagai direksi diduga sekadar formalitas belaka.

Ditangkap Saat Mengisi Daya Mobil Listrik dan Menyeret Belasan Pihak

Penangkapan sosok bupati yang dilaporkan ke LHKPN memiliki total harta kekayaan mencapai Rp85,6 miliar ini juga memiliki cerita tersendiri. Berdasarkan informasi, tim KPK mendapati Fadia sedang berada di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan Semarang pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

“Nah ketika sampai ke Semarang itu, ya itu juga semacam keberuntungan lah. Dicari ternyata mobil-mobil listrik ada gitu. Lagi di cas, lagi diisi. Nah di situlah ketemunya,” ungkap Asep menceritakan momen penangkapan tersebut.

Dalam operasi senyap tersebut, Fadia tidak diamankan sendirian. Tim penyidik membawa total 14 orang untuk diperiksa secara maraton di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dari belasan orang yang diciduk—yang terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak swasta—Sekda Pemkab Pekalongan, HM Yulian Akbar, turut masuk dalam rombongan yang digiring ke ibukota. Untuk mendalami konstruksi perkara, KPK juga telah menyegel sejumlah ruangan penting di kantor Pemkab Pekalongan dan menyita berbagai barang bukti elektronik beserta kendaraan roda empat.

The post Kena OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan Karena Bekas Penyanyi dangdut appeared first on Barakati ID.

The post Kena OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan Karena Bekas Penyanyi dangdut appeared first on Barakati ID.