Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melemparkan sebuah wacana berani: memungut pajak atas kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan radikal ini lahir dari observasi terhadap langkah serupa yang direncanakan oleh Iran di Selat Hormuz. Purbaya menilai, sudah saatnya Indonesia mengkapitalisasi perairan strategisnya yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan global, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang kerap menegaskan besarnya pengaruh geopolitik Nusantara.

Berbicara dalam Simposium PT SMI 2026 yang digelar di Jakarta pada Rabu (22/4/2026), Menkeu mempertanyakan status quo yang selama ini merugikan kas negara akibat banyaknya kapal asing yang melintas secara cuma-cuma.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” kata Purbaya.

Bila melihat statistik global, potensi ekonomi dari wacana ini memang sangat masif. Mengutip laporan dari otoritas maritim internasional dan US Energy Information Administration (EIA), Selat Malaka tercatat sebagai salah satu chokepoint pelayaran tersibuk di bumi. Setiap tahunnya, lebih dari 100.000 kapal transit melewati perairan ini. Selain itu, Selat Malaka menanggung beban distribusi energi raksasa dunia, dengan meloloskan sekitar 23 hingga 24 juta barel minyak per hari, yang mewakili hampir 29 persen dari total lalu lintas minyak maritim global.

Melihat besarnya volume logistik bernilai triliunan dolar tersebut, Purbaya mengusulkan skema pungutan secara kolektif bersama negara-negara tetangga yang saling berbagi kawasan, yakni Malaysia dan Singapura. Model pembagiannya kelak akan didasarkan pada bentang wilayah kedaulatan masing-masing negara.

“Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya tidak menutup mata terhadap realitas diplomasi internasional. Realisasi penerapan pajak lintas batas ini dipastikan tidak akan mudah dan butuh negosiasi yang alot, meskipun faktanya Indonesia menguasai porsi geografis terbesar di sepanjang jalur Selat Malaka.

“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur,” pungkas Purbaya.

The post Terinspirasi Iran di Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal Internasional di Selat Malaka appeared first on Barakati ID.

The post Terinspirasi Iran di Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal Internasional di Selat Malaka appeared first on Barakati ID.