DEPROV – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang dijadwalkan digelar kemarin harus tertunda berjam-jam. Penyebabnya, terjadi perdebatan sengit terkait dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang memicu tarik-menarik kepentingan antara legislatif dan eksekutif.

Anggota DPRD, Ghalib Lahijun, mengungkapkan bahwa Pokir sejatinya adalah instrumen sah bagi anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh dijadikan alat sandera dalam pembahasan anggaran.

“Kemarin paripurna itu tertunda hanya gara-gara perdebatan soal Pokir. Pokir memang hak anggota DPRD, tapi jangan sampai menjadi alat untuk menyandera proses pemerintahan. Semua kepentingan harus kembali ke rakyat,” tegas Ghalib.

Ghalib secara pribadi menyatakan siap mengembalikan anggaran Pokir ke pemerintah untuk menghindari konflik yang berlarut-larut dan menjaga stabilitas pemerintahan.

“Saya tidak mau melakukan penyanderaan hanya untuk kepentingan Pokir. Ini bisa berbahaya. Pada akhirnya pemerintah harus mengotak-atik anggaran. Saya kembalikan saja agar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan OPD,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembalian Pokir bukan berarti dana tersebut hilang, melainkan tetap akan kembali ke masyarakat melalui program pemerintah.

“Saya bertemu langsung dengan OPD, mereka mengalami kesulitan di lapangan. Oleh karena itu, anggota DPRD tidak boleh egois menarik semua anggaran menjadi kewenangan dewan. Walaupun Pokir dikembalikan, uang itu akan tetap kembali ke rakyat,” tutup Ghalib.

The post Ghalib Lahijun: DPRD Tak Boleh Egois, Pokir Harus untuk Kepentingan Rakyat appeared first on Barakati ID.

The post Ghalib Lahijun: DPRD Tak Boleh Egois, Pokir Harus untuk Kepentingan Rakyat appeared first on Barakati ID.