DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim, menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (18/12/2023).

Ranperda tersebut merespons ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya adalah meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Provinsi Gorontalo. Fokusnya adalah menyederhanakan penerbitan perizinan berusaha, meningkatkan efektivitas, serta memastikan pengawasan kegiatan usaha yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum.

Pembahasan Ranperda ini dimulai pada 28 Agustus 2023, dengan mencapai tahapan pembicaraan tingkat I. Hasil fasilitas pengkajian yuridis formal dan materiil dari Kementerian Dalam Negeri diterima pada 16 November 2023.

AW Thalib, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa keputusan tingkat II telah disahkan oleh DPRD dan disetujui oleh Gubernur Gorontalo. Proses selanjutnya adalah registrasi di Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikannya Peraturan Daerah pada tahun 2024.

“Keputusan ini akan dibawa ke Kemendagri untuk diregistrasi, sehingga perda ini pada 2024 sudah jalan untuk peraturan daerahnya,” ungkap AW Thalib.

Lebih lanjut, AW Thalib menekankan bahwa Ranperda ini akan memberikan kemudahan bagi para investor. Dengan adanya landasan hukum, investasi di Gorontalo akan menjadi lebih terjamin dan transparan.

“Saat perda ini sudah dijalankan, maka akan mendapatkan kemudahan berinvestasi di Gorontalo, karena sudah ada landasan hukumnya, sudah ada kepastian hukum, sehingga tidak ada keragu-raguan dari investor menanamkan modal investasi di daerah ini,” tambahnya.

The post DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Setujui Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Setujui Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo kembali melakukan rapat paripurna pembicaraan tingkat ll pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan yang berlangsung di gedung dewan (13/7/2021), turut dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Gorontalo.

Pelaksanaan rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Syam T. Ase, dimana keseluruhan membahas pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 yang nantinya pada pengambilan keputusan disepakati oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.

Menurut Syam T. Ase Ranperda yang dibahas nantinya memasukan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga perlu ada persetujuan oleh seluruh fraksi sesuai keanggotaan Badan Anggaran DPRD.

Berikutnya lagi, hasil pembahasan tersebut perlu dimintakan persetujuan bersama dalam forum rapat paripurna untuk penetapannya menjadi peraturan daerah.

Ia juga menambahkan, sebelum ditetapkan hasil Ranperda ini perlu diajukan kepada Gubernur Gorontalo untuk dilakukan evalusi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila hasil evaluasi Gubernur menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2020 tidak memenuhi kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,..”

“Maka akan dilaksanakan pembahasan dan penyempurnaan kembali sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” Ungkap Ketua Syam.

Pada rapat paripurna tersebut, seluruh anggota legislatif menyetujui hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban tahun anggaran 2020.

The post DPRD Kabgor kembali gelar paripurna Ranperda Pertanggungjawaban appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Kabgor kembali gelar paripurna Ranperda Pertanggungjawaban appeared first on Barakati ID.