Pohuwato – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2022–2030, sekaligus pengukuhan pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Masa Bhakti 2025–2030 serta pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2025–2028 Kabupaten Pohuwato, berlangsung khidmat di Gedung Panua, Senin (10/11/2025).

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memimpin langsung prosesi tersebut yang juga dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti perwakilan Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan Kodim 1313 Pohuwato. Hadir pula Sekretaris Daerah Pohuwato, sejumlah pimpinan OPD, unsur perbankan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Pohuwato.

Kegiatan diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tiga kepala desa antar waktu, masing-masing Zaenab T. Yunus, S.IP. sebagai Kepala Desa Ayula, Kecamatan Randangan; Hardianto Ali sebagai Kepala Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa; dan Lian Latif, S.H. sebagai Kepala Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa.

Usai pelantikan, dilakukan pengukuhan pengurus DPC APDESI Kabupaten Pohuwato yang diketuai Sirwan Mohi oleh Ketua DPP APDESI Provinsi Gorontalo, Basir Kasiaradja, disaksikan langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga. Selanjutnya, Bupati Saipul juga mengukuhkan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Pohuwato Periode 2025–2028 yang diketuai Usman Polumuduyo.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala desa yang baru dilantik dan berpesan agar mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Saudara telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di desa masing-masing. Jalankan amanah ini dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan dalam melayani masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menegaskan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pembangunan dan motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala desa harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan berimbang.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Pohuwato Timur, Buntulia Barat, dan Ayula untuk bersatu mendukung kepala desa masing-masing. Lupakan perbedaan selama proses pemilihan, mari kita satukan tekad membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” imbau Bupati.

Selain itu, Bupati Saipul turut menyampaikan selamat kepada pengurus DPC APDESI dan Asosiasi BPD yang baru dikukuhkan. Ia berharap kedua lembaga tersebut dapat menjaga kehormatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Jadikan APDESI dan Asosiasi BPD sebagai organisasi yang profesional dalam mengadvokasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta bersinergi aktif dengan pemerintah daerah demi kemajuan bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peran desa dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional. “Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan kemajuan berkat kerja keras pemerintah desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat. “Keberhasilan ini adalah hasil kerja kolaboratif seluruh komponen desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” tutup Bupati Saipul.

The post Resmi Dilantik! Tiga Kepala Desa Pohuwato Siap Lanjutkan Pembangunan appeared first on Barakati ID.

The post Resmi Dilantik! Tiga Kepala Desa Pohuwato Siap Lanjutkan Pembangunan appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo meminta Pemerintah Daerah untuk menunda pelantikan kepala Desa Hutabohu dan Pilobuhuta. Pada rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna masyarakat meminta agar pihak DPRD bisa mengakomodir aspirasi mereka, karena putusan komisi penyelenggara dinilai tidak sesuai, (26/4/2021).

Dalam penjelasannya masyarakat juga akan mengajukan gugatan di PTTUN dan akan menempuh jalur hukum. Menanggapi hal tersebut ketua komisi l Syafrudin Bano, memberikan ruang ke pengacara hukum Desa Hutabohu dan Desa Pilobuhuta untuk menginformasikan Ke DPRD terkait laporan yang telah masuk ke PTTUN secara tertulis.

“Kami akan meminta penundaan pelantikan kepada dua desa saat terkonfirmasi dan kami memberikan waktu selama satu minggu ruang kepada PH dan silahkan memberikan informasi kepada kami komisi I DPRD,” Ungkap Syafrudin Bano.

Ia juga meminta bukti ke masing-masing pengacara untuk menyertakan bukti secara administrasi bahwa laporan telah teregistrasi.

“Apabila tidak memberikan informasi maka kami DPRD mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelantikan,” Jelasnya.

“Kami komisi I mengapresiasi kinerja komisi bahkan berkerja mereka sampai tengah malam, apapun keputusan komisi yang berdasarkan peraturan daerah, maka semua menjadi putusan kami sangat hormati, apabila ada yang tidak menerima silahkan menggugat ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).

Selain itu, Komisi l juga akan menggelar rapat kembali pada minggu depan untuk mengetahui kekurangan pelaksanaan pilkades serentak beberapa waktu lalu.

“Tetapi hanya dalam konteks administrasi aturan saja yang mungkin masih ada yang kurang dan sebagainya,” Pungkasnya.

The post Komisi I Dekab Minta Bukti Administrasi Registrasi ke PH appeared first on Barakati ID.

The post Komisi I Dekab Minta Bukti Administrasi Registrasi ke PH appeared first on Barakati ID.