Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Selasa. Meski memberikan fleksibilitas lokasi kerja, kebijakan ini dibarengi dengan ancaman sanksi tegas bagi pegawai yang dinilai lalai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa pemberlakuan WFA sama sekali bukan hari libur terselubung. Seluruh aparatur dituntut untuk tetap bekerja secara profesional, responsif, dan bersiaga penuh (standby) terhadap setiap kebutuhan layanan masyarakat maupun koordinasi kedinasan.

Peringatan keras tersebut dilontarkan Adhan di sela-sela kegiatannya saat meninjau penertiban bangunan semipermanen di kawasan Bank BTN Cabang Gorontalo, Rabu (8/4/2026). Ia memaparkan, penetapan hari Selasa sebagai hari WFA dirancang sedemikian rupa guna menjaga ritme produktivitas kerja pegawai sepanjang pekan.

“Setiap hari Selasa akan diawali terlebih dahulu dengan kegiatan kerja bakti lingkungan. Setelah selesai, aparatur baru diperbolehkan melaksanakan tugas dari luar kantor. Yang terpenting, dalam satu minggu tetap teralokasi satu hari khusus untuk pelaksanaan WFA,” jelas Wali Kota Adhan.

Namun, di balik fleksibilitas tersebut, terdapat aturan disiplin ketat yang mengikat. Adhan mewajibkan seluruh ASN untuk tetap siaga penuh selama jam kerja berlangsung. Hal ini mencakup kecepatan dalam merespons panggilan telepon atau instruksi mendadak dari atasan.

Tak tanggung-tanggung, ia menetapkan batas waktu respons maksimal hanya lima menit. Jika aturan krusial ini diabaikan, sanksi berat sudah menanti di depan mata.

“Kalau ditelepon oleh atasan dan tidak diangkat dalam waktu lima menit, pegawai tersebut akan langsung dinonjobkan,” tegas Adhan memberikan ultimatum.

Menurutnya, kebijakan disiplin ini sengaja dirancang agar penerapan WFA tetap sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan prima. Jika sewaktu-waktu terdapat tugas mendesak yang mensyaratkan kehadiran fisik di kantor, ASN yang bersangkutan diwajibkan untuk segera merapat tanpa alasan maupun penundaan.

Melalui aturan ini, Pemkot Gorontalo berharap keseimbangan antara fleksibilitas sistem kerja modern dan tingginya kualitas layanan publik dapat terus terjaga dengan baik.

The post Tegas! WFA Bukan Libur, Adhan Dambea Ancam Copot Jabatan ASN yang Susah Dihubungi appeared first on Barakati ID.

The post Tegas! WFA Bukan Libur, Adhan Dambea Ancam Copot Jabatan ASN yang Susah Dihubungi appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menetapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang baru sebagai agenda super prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan strategis ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan RKPD 2027 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota setempat, Rabu (01/04/2026).

Adhan Dambea menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini akan segera direalisasikan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai langkah awal, Pemkot Gorontalo siap mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah pada tahun depan tanpa mengabaikan perbaikan infrastruktur vital lainnya, seperti akses jalan raya.

“Pembangunan Kantor Wali Kota ini menjadi fokus utama kita selama lima tahun ke depan. Untuk tahun depan, kita telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar sebagai tahap awal pelaksanaannya,” ungkap Wali Kota Adhan.

Menurutnya, mega proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata komitmen Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, representatif, dan terintegrasi.

🔊 Dengarkan berita

Meski demikian, Adhan menyadari bahwa realisasi proyek super prioritas ini membawa konsekuensi pada penyesuaian program kerja lainnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan selektif dalam merancang pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, kita harus benar-benar jeli memilih mana program prioritas yang mendesak dan bisa dibiayai. Oleh karena itu, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal kita, sekaligus menggali alternatif pembiayaan di luar APBD,” jelasnya.

Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan ini diakui Adhan sebagai salah satu cita-cita dan mimpi terbesarnya selama masa kepemimpinan. Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil di masa mendatang.

“Ini selalu saya sampaikan dan saya impikan. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, sebelum saya meninggalkan jabatan ini, Kota Gorontalo sudah memiliki Kantor Wali Kota yang baru dan megah. Ini adalah harapan kita bersama,” tuturnya.

Menutup arahannya, wali kota dua periode itu meminta seluruh aparatur pemerintah untuk terus bersinergi dan tidak mudah mengeluh.

“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata lelah apalagi mengeluh dalam bekerja melayani rakyat. Apa yang kita capai nanti adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot Gorontalo,” pungkas Adhan.

The post Pemkot Gorontalo Siapkan Rp30 Miliar Bangun Kantor Wali Kota Baru di 2027 appeared first on Barakati ID.

The post Pemkot Gorontalo Siapkan Rp30 Miliar Bangun Kantor Wali Kota Baru di 2027 appeared first on Barakati ID.

NEWS – Dunia maya kembali dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan dugaan oknum ASN di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang asyik bermain gim komputer di tengah jam pelayanan. Sangat disayangkan, layar monitor yang seharusnya digunakan untuk memproses administrasi hukum masyarakat, justru menampilkan permainan saat petugas masih berada di balik meja layanan. Meski terlihat aktivitas pelayanan tetap berjalan, pemandangan ini tentu mencederai profesionalitas dan etos kerja yang diharapkan dari seorang abdi negara di instansi publik sepenting Pengadilan Negeri.

​Gimana menurut kalian? Apakah hal seperti ini masih bisa dimaklumi kalau lagi “santai”, atau tetap harus ditindak tegas tanpa alasan? Tulis pendapat kalian di bawah.

Sumber : Aishsholihah

The post ASN ini Tertangkap Basah Sedang Main Game saat Pelayanan Berlangusng appeared first on Barakati ID.

The post ASN ini Tertangkap Basah Sedang Main Game saat Pelayanan Berlangusng appeared first on Barakati ID.

UNG – Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang tengah menjalani program magang di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo turut berperan aktif dalam penguatan komunikasi publik menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Selain menjalankan tugas utama dalam pengelolaan media informasi di lingkungan instansi, para mahasiswa juga dipercaya mengelola laboratorium podcast serta memproduksi konten harian sebagai bagian dari strategi komunikasi digital. Aktivitas tersebut meliputi pembuatan konten edukasi kesehatan, dokumentasi kegiatan, hingga pengelolaan informasi publik berbasis media digital.

Tidak hanya berfokus pada produksi konten, mahasiswa juga dilibatkan secara langsung dalam kegiatan lapangan melalui piket Posko Ketupat Otanaha 2026 pada bidang bina komunikasi masyarakat (Binkemas). Kegiatan ini berlokasi di TVRI Gorontalo dan menjadi salah satu pusat koordinasi informasi publik selama periode mudik dan perayaan Idulfitri.

Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam mendukung penyebaran informasi yang akurat dan responsif di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang akhir Ramadan.

Partisipasi mahasiswa di posko ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban arus informasi sekaligus mendukung kesiapsiagaan komunikasi publik, khususnya dalam menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat di Kota Gorontalo menjelang Hari Raya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan kompetensi komunikasi yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga memahami secara langsung dinamika komunikasi krisis, manajemen informasi, serta pelayanan publik di lapangan.

Kegiatan ini juga mencerminkan sinergi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam memperkuat literasi informasi masyarakat, terutama pada momentum strategis yang membutuhkan koordinasi komunikasi yang efektif dan terintegrasi.

Ke depan, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan berbasis pelayanan publik dan komunikasi strategis diharapkan dapat terus diperluas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.

The post Terjun Langsung! Mahasiswa UNG Perkuat Komunikasi Publik di Posko Ketupat appeared first on Barakati ID.

The post Terjun Langsung! Mahasiswa UNG Perkuat Komunikasi Publik di Posko Ketupat appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Rapat Paripurna Dewan ke-30 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Pohuwato berlangsung khidmat di ruang sidang DPRD Pohuwato, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, jajaran Forkopimda, serta para tamu undangan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan Wakil Ketua II Delpan Yanjo, yang turut dihadiri seluruh anggota DPRD Pohuwato.

Turut hadir pula Anggota DPD RI Syarif Mbuinga, Sekda Provinsi Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara, Sekda Kabupaten Boalemo, perwakilan bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta Manager Pengembangan Bisnis Trada Telkom Indonesia.

Selain itu, hadir juga Sekda Pohuwato Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, Ketua TP PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Risnawati Adam Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Suriyati Iskandar Datau, pimpinan organisasi perempuan, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pejuang pembentukan Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Gorontalo dan seluruh undangan yang hadir. Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Anggota DPD RI Syarif Mbuinga yang dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Pohuwato.

“Pada hari bersejarah ini, Kabupaten Pohuwato telah memasuki usia ke-23. Walau tergolong muda, kita patut bersyukur karena berbagai kemajuan dan perkembangan telah nyata terlihat di banyak sektor,” ujar Saipul.

Bupati Saipul kemudian memaparkan sejumlah capaian penting pembangunan daerah. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pasca pandemi Covid-19 pada 2021, pertumbuhan ekonomi Pohuwato tercatat sebesar 2,20 persen, dan meningkat menjadi 7,16 persen pada 2025—melampaui target RPJMD sebesar 4,5 persen.

“Peningkatan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, iklim investasi, serta peran swasta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dengan baik,” jelas Saipul.

Dari sisi penanggulangan kemiskinan, Bupati mengungkapkan bahwa pada awal terbentuknya daerah, angka kemiskinan sempat mencapai 62,34 persen. Melalui berbagai kebijakan strategis dan optimalisasi potensi daerah, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 15,24 persen pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar 17 persen.

Meski demikian, ia mengakui angka itu masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Gorontalo (12,62 persen) dan nasional (8,25 persen). “Permasalahan kemiskinan menjadi tantangan kompleks yang harus terus menjadi fokus utama pemerintah,” tegasnya.

Dari sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pohuwato juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran turun dari 3,46 persen pada 2023 menjadi 2,83 persen pada 2025, melewati target RPJMD sebesar 3,0 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,67 pada 2022 menjadi 70,59 pada 2025, sesuai target RPJMD sebesar 70,5. Tingkat kesenjangan pendapatan atau gini ratio juga membaik dari 0,413 pada 2024 menjadi 0,392 pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar 0,40.

Capaian menonjol lainnya terlihat pada realisasi investasi yang melonjak tajam. Pada 2022, nilai investasi tercatat Rp986,24 miliar dan meningkat drastis pada 2025 menjadi Rp4,15 triliun atau naik hingga 421 persen. “Dalam empat tahun terakhir, Kabupaten Pohuwato berhasil mencatat realisasi investasi tertinggi di Provinsi Gorontalo,” ujar Saipul.

Di bidang pelayanan publik, Kabupaten Pohuwato juga meraih prestasi membanggakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kabupaten Pohuwato mendapat predikat A– dengan skor 4,07, tertinggi di antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Saipul berharap momentum HUT ke-23 Kabupaten Pohuwato menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan kebersamaan, kerja keras, dan dukungan semua pihak, kita optimistis Kabupaten Pohuwato akan terus maju, berkembang, serta menjadi daerah yang berdaya saing dan sejahtera,” pungkasnya.

The post Tumbuh di Tengah Tantangan, Pohuwato Catat Investasi Tertinggi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tumbuh di Tengah Tantangan, Pohuwato Catat Investasi Tertinggi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Gerai Koperasi Merah Putih di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, pada Jumat (13/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pelayanan publik serta memantau progres pembangunan fasilitas ekonomi masyarakat tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nurayin Sompie, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut difokuskan untuk memastikan legalitas lahan, kualitas pelayanan, serta percepatan penyelesaian pembangunan gerai. Dalam dialog bersama Kepala Desa Yosonegoro, pihaknya memastikan lahan tempat berdirinya gerai koperasi merupakan aset resmi milik desa yang telah bersertifikat.

Sompie menuturkan, Provinsi Gorontalo mendapatkan lima gerai Koperasi Merah Putih dari program nasional yang dimulai sejak peletakan batu pertama pada 3 November 2025. Dari kelima gerai yang ditargetkan, Gerai Desa Yosonegoro menjadi yang pertama rampung, sedangkan empat gerai lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Ia juga menambahkan bahwa dua gerai lainnya di wilayah berbeda telah mencapai progres 100 persen. Menurutnya, keberhasilan proses pembangunan ini tak lepas dari kolaborasi antara masyarakat dan TNI yang bersama-sama mendukung percepatan pembangunan hingga mencapai target waktu yang ditetapkan.

Komisi I DPRD Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang terlibat karena pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan lahan atau kendala teknis. Keberadaan Gerai Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui akses koperasi yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

The post Dorong Ekonomi Desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Gerai Koperasi Merah Putih Yosonegoro appeared first on Barakati ID.

The post Dorong Ekonomi Desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Gerai Koperasi Merah Putih Yosonegoro appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Pedebuolo, Kota Gorontalo. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai urgen, di antaranya terkait pelayanan BPJS Kesehatan, ketidaktepatan data desil kesejahteraan, serta kendala dalam pengajuan proposal bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menanggapi persoalan seputar BPJS Kesehatan, Hamzah Muslimin menegaskan bahwa proses pengurusan maupun pengaktifan keanggotaan sebenarnya cukup mudah dilakukan. Ia mengimbau masyarakat agar aktif berkoordinasi dengan aparat kelurahan atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan.

“BPJS itu sebenarnya gampang diurus. Masyarakat bisa datang ke kantor kelurahan atau langsung ke kantor BPJS untuk mengaktifkan keanggotaannya dan mendapatkan layanan,” jelas Hamzah di hadapan warga Pedebuolo.

Selain BPJS, Hamzah juga menyoroti persoalan pendataan desil yang disebut masih menimbulkan banyak ketimpangan di lapangan. Ia mengungkapkan, selama masa reses di berbagai lokasi di Kota Gorontalo, masalah serupa kerap ditemui, di mana warga miskin justru terdata dalam kategori desil yang lebih tinggi.

“Masih banyak warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1, tetapi dalam data justru tercatat sebagai Desil 6. Bahkan, ada warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah dan hanya menumpang, tapi dianggap mampu berdasarkan data,” ujarnya.

Menurut Hamzah, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan dan validasi data penerima bantuan sosial. Karena itu, ia menilai perlu ada koordinasi intensif antarinstansi untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih akurat dan adil.

“Ini berarti ada kesalahan dalam pendataan. Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar masalah seperti ini segera diselesaikan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Hamzah Muslimin menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan koordinasi lintas sektor. Rencananya, pihaknya akan mengundang Dinas Sosial kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan untuk duduk bersama membahas langkah percepatan penyelesaian masalah tersebut.

“Kami akan mengundang instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar permasalahan data dan layanan sosial ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Kepala Desa Butungale, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Samiun Yalang, angkat bicara terkait belum dicairkannya klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Kisman Moha, dengan ahli waris Herdi Tahir. Padahal, seluruh persyaratan administrasi disebut telah lengkap sejak beberapa waktu lalu.

Samiun menjelaskan, sejak awal pihak keluarga telah melengkapi seluruh dokumen yang diminta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk rekening ahli waris. Bahkan, sempat ada pemberitahuan dari pihak BPJS bahwa dana klaim akan segera ditransfer ke rekening ahli waris.

Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, pencairan tersebut tak kunjung terealisasi.

“Semua persyaratan sudah kami penuhi. Ahli waris juga sudah diundang ke kantor BPJS dan dijanjikan akan ditransfer. Tapi ditunggu-tunggu tidak ada juga. Akhirnya saya mendampingi ahli waris untuk memastikan langsung,” ujar Samiun Yalang saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp, Jumat (06/02/2026).

Ia menuturkan, saat mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan, pejabat yang berwenang tidak berada di tempat. Hanya seorang petugas perempuan yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lanjutan yang akan diteruskan kepada Arif, salah satu staf pelayanan BPJS Pohuwato. Namun hingga kini, belum ada kepastian yang diterima keluarga.

Kepala Desa Butungale mempertanyakan sikap BPJS Ketenagakerjaan yang sejak awal meminta keluarga melengkapi seluruh berkas, tetapi kemudian menyatakan klaim tidak dapat diproses. Menurutnya, hal itu membuat ahli waris kecewa karena sudah berharap besar bahkan sampai harus meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kalau memang tidak bisa diproses, seharusnya disampaikan sejak awal dengan alasan yang jelas, bukan setelah semua berkas selesai,” tegasnya.

Samiun menambahkan, ahli waris bahkan telah mengurus dokumen tambahan, termasuk pembuatan duplikat dokumen ke Gorontalo serta penyesuaian nama pada dokumen administrasi. Seluruh persyaratan, termasuk rekomendasi dari Dinas Sosial, telah dilengkapi dengan benar.

Berdasarkan hasil pengecekan awal di Dinas Sosial, almarhum Kisman Moha tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif. Namun setelah klaim dinyatakan lengkap, pihak keluarga tidak lagi mendapat kabar lanjutan sehingga pemerintah desa kembali mendampingi ahli waris mendatangi Kantor BPJS di Marisa untuk meminta kejelasan.

Samiun berharap BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses verifikasi dan komunikasi yang lebih baik ke depan. Menurutnya, transparansi dan kejelasan informasi sangat penting agar masyarakat tidak dirugikan secara waktu, tenaga, dan materi.

“Kami berharap BPJS lebih proaktif menjelaskan status klaim kepada keluarga, misalnya lewat telepon atau WhatsApp, agar warga tidak bolak-balik ke kantor hanya untuk menanyakan kejelasan,” tutupnya.

Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato melalui bagian pelayanan, Arif, memberikan klarifikasi mengenai belum diprosesnya klaim tersebut.

Menurut Arif, sejak awal pihaknya telah menjelaskan bahwa pencairan klaim akan melalui proses verifikasi mendalam. Hasil investigasi menunjukkan adanya dugaan bahwa peserta tidak lagi aktif bekerja saat didaftarkan.

“Setelah berkas diterima, kami melakukan pengecekan di lapangan. Dari hasilnya, diketahui bahwa almarhum Kisman Moha saat didaftarkan sudah dalam kondisi sakit selama dua tahun dan menggunakan kursi roda,” jelas Arif.

Ia menambahkan, fakta tersebut dikonfirmasi langsung melalui warga sekitar dan dibenarkan oleh salah satu anak almarhum. Hasil pengecekan kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial pada November lalu dan dinyatakan benar bahwa peserta sudah tidak lagi bekerja aktif saat pendaftaran dilakukan.

“Karena peserta dalam kondisi tidak aktif bekerja dan sudah lama sakit saat didaftarkan, maka klaim jaminan kematian tersebut tidak dapat diproses sesuai ketentuan,” tegas Arif.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengimbau agar setiap peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui program perlindungan sosial benar-benar memenuhi syarat keaktifan kerja agar tidak menimbulkan kendala serupa di kemudian hari.

The post Janji Tinggal Janji, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Warga Pohuwato Belum Cair appeared first on Barakati ID.

The post Janji Tinggal Janji, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Warga Pohuwato Belum Cair appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Dr. H. Ismail Madjid, M.M., mewakili Wali Kota Gorontalo, Dr. H. Adhan Dambea, M.Pd., melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pangan Kota Gorontalo, Kamis (29/12/2025), di Banthayo Lo Yiladia.

Kegiatan pelantikan dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta sejumlah undangan dari jajaran Pemerintah Kota Gorontalo. Suasana berlangsung khidmat dan penuh makna sebagai bentuk penyegaran organisasi dalam mendukung peningkatan kinerja birokrasi daerah.

Dalam sambutannya, Sekda Ismail menegaskan bahwa mutasi, rotasi, serta promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi modern. Menurutnya, dinamika tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan penyegaran di lingkungan pemerintahan agar roda organisasi tetap berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan bukan dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Ismail.

Ia juga menambahkan, pejabat yang baru dilantik telah melalui proses seleksi dan pertimbangan yang matang, objektif, dan berbasis pada kompetensi, integritas, serta kinerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap posisi memiliki tanggung jawab strategis, sehingga penempatan pejabat harus mempertimbangkan kesesuaian kemampuan dengan kebutuhan organisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa pejabat administrator dan pengawas memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, mengawasi kinerja bawahannya, serta memastikan kebijakan pimpinan dapat diterjemahkan dengan baik dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan ditutup dengan pengambilan sumpah/janji jabatan serta penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik. Melalui momentum tersebut, diharapkan semangat pengabdian dan profesionalisme aparatur semakin tumbuh dalam mendukung visi misi Pemerintah Kota Gorontalo.

The post Penyegaran Birokrasi! Sekda Ismail Lantik Pejabat Baru di Dinas Pangan appeared first on Barakati ID.

The post Penyegaran Birokrasi! Sekda Ismail Lantik Pejabat Baru di Dinas Pangan appeared first on Barakati ID.