Pohuwato – Kabupaten Pohuwato menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Gorontalo yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Gorontalo sebagai lokasi pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) pertama di wilayah tersebut.

Rencana pembangunan ini terungkap dalam audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo, Bambang Haryanto, Bc.IP., S.H., M.H., bersama jajaran dengan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di ruang kerja bupati, Selasa (6/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bambang Haryanto mengungkapkan hingga kini Provinsi Gorontalo belum memiliki Balai Pemasyarakatan. Karena itu, Kabupaten Pohuwato dipilih sebagai lokasi pembangunan Bapas pertama di provinsi itu.

“Pohuwato menjadi pilihan karena hingga kini belum ada Bapas di Gorontalo. Ini akan menjadi pembangunan pertama di wilayah tersebut,” tutur Bambang.

Ia juga berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan gedung Bapas.

Menanggapi hal itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Kami sudah menyiapkan lahan di eks rumah jabatan bupati yang terletak di samping rumah jabatan Ketua DPRD Pohuwato,” ujar Saipul.

Menurutnya, keberadaan Bapas sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan dan pendampingan pemasyarakatan.

“Kabupaten Pohuwato sangat tepat menjadi lokasi pembangunan Bapas. Selain berada di ujung barat Provinsi Gorontalo, wilayah kami juga terluas di provinsi ini, hampir sepertiga dari total luas wilayah Gorontalo,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menuturkan bahwa Kabupaten Pohuwato, yang dikenal dengan julukan Bumi Panua, memiliki 13 kecamatan, 101 desa, dan 3 kelurahan. Berdasarkan data Dukcapil dan BPS tahun 2024, jumlah penduduk Pohuwato mencapai sekitar 161,73 ribu jiwa dengan beragam latar belakang suku, ras, dan agama. Mayoritas penduduknya merupakan suku Gorontalo.

“Dengan karakter wilayah dan jumlah penduduk tersebut, keberadaan Bapas menjadi sangat relevan dan dibutuhkan,” tambah Bupati.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga telah menyediakan rumah jabatan Sekretaris Daerah untuk digunakan sementara sebagai kantor Bapas sebelum gedung permanennya selesai dibangun.

“Kami siapkan rumah jabatan Sekda agar pelayanan Bapas dapat segera berjalan. Kehadiran Bapas nanti diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya dalam konsultasi dan pendampingan program pemasyarakatan,” tegas Saipul.

Usai pertemuan, Bupati Saipul bersama Kepala Kanwil Pemasyarakatan Gorontalo melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan Bapas di area eks rumah jabatan bupati. Lokasi tersebut berada di antara rumah jabatan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.

Rombongan juga meninjau rumah jabatan Sekda yang akan difungsikan sementara sebagai kantor operasional Bapas.

Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zulkifli Umar, Asisten Administrasi Umum Ahmad Djuuna, Kabag Hukum Setda Pohuwato Owin Mohi, Tenaga Ahli Bupati Yusuf Giasi, serta Kabag Prokopim Ikbal Mbuinga.

The post Akhirnya! Pohuwato Jadi Lokasi Pertama Pembangunan Bapas di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Akhirnya! Pohuwato Jadi Lokasi Pertama Pembangunan Bapas di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop) Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman, menghadiri acara pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 1313 Pohuwato yang digelar di Kafe Oma Marisa, Kamis (11/12/2025).

Kehadiran Kadis Perindakop dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung pembangunan daerah.

Acara tersebut menandai berakhirnya masa tugas Letkol Inf. Madiyan Surya sebagai Dandim 1313 Pohuwato, sekaligus menyambut komandan baru, Letkol Arm. Fiat Suwandana, S.Sos.

Dalam kesempatan itu, Kadis Perindakop Ibrahim Kiraman mewakili pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian serta dedikasi Letkol Inf. Madiyan Surya selama bertugas, dan menyambut dengan hangat kehadiran Dandim baru di lingkungan Kodim 1313 Pohuwato.

“Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif, sekaligus menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut dan semakin solid ke depannya,” ujar Ibrahim Kiraman.

Acara pisah sambut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komponen Cadangan (Komcad), serta jajaran TNI–Polri. Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh keakraban, ditutup dengan sesi ramah tamah dan penyerahan cendera mata sebagai bentuk penghormatan bagi pejabat lama dan sambutan bagi pejabat baru.

The post Kebersamaan Terjalin! Kadis Perindakop Hadiri Serah Terima Jabatan Dandim Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Kebersamaan Terjalin! Kadis Perindakop Hadiri Serah Terima Jabatan Dandim Pohuwato appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, menekankan pentingnya perhatian terhadap keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Pohuwato, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah. Pohuwato, yang merupakan lintasan darat trans Sulawesi dan memiliki akses laut yang langsung terhubung dengan Sulawesi Tengah, membutuhkan upaya maksimal untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warganya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Saipul saat menerima kunjungan silaturahmi Asrendam XIII/Mdk, Kolonel Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc, bersama Kasiren Rem 133/NW, Letkol Inf Andi Wicaksono Wibowo, S.I.P, yang turut didampingi oleh Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf Madiyan Surya, S.Hub.Int., M.Han., Selasa (30/09/2025), di ruang kerja Bupati.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Mohamad, serta Tenaga Ahli Bupati, Edo Sijaya. Bupati Saipul menjelaskan bahwa dengan posisi strategis sebagai daerah lintasan dan akses laut, Pohuwato rentan terhadap potensi peredaran barang terlarang, termasuk narkotika.

“Karena itu, dibutuhkan keamanan yang maksimal agar Pohuwato tetap kondusif dan masyarakat bisa merasa aman dalam beraktivitas,” ungkap Bupati Saipul.

Bupati Saipul juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pohuwato, yang dikenal dengan julukan Bumi Panua, terdiri dari 13 kecamatan, 101 desa, dan 3 kelurahan, dengan masyarakat yang beragam suku dan agama. Salah satunya adalah Desa Banuroja di Kecamatan Randangan yang disebut sebagai miniatur Indonesia, karena dihuni oleh berbagai suku dari seluruh nusantara.

“Meski mayoritas masyarakat Pohuwato berasal dari suku Gorontalo dan beragama Islam, tetapi kebersamaan, persatuan, dan kesatuan selalu terjaga dengan baik. Bila terjadi persoalan, selalu diupayakan penyelesaian secara musyawarah di tingkat desa maupun kecamatan. Inilah kunci keharmonisan yang membuat pembangunan di daerah kita bisa berjalan dengan lancar,” ujar Bupati Saipul.

Bupati Saipul berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat demi menciptakan Pohuwato yang aman, damai, dan sejahtera. “Insyaallah hidup berdampingan di daerah ini terus terjaga dan terbina untuk selamanya,” harapnya.

The post Bupati Pohuwato Tekankan Pentingnya Keamanan di Wilayah Lintas Trans Sulawesi appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Pohuwato Tekankan Pentingnya Keamanan di Wilayah Lintas Trans Sulawesi appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah.

“Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. Dengan begitu, investasi dapat berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, Bupati Saipul yang didampingi Sekretaris Dewan Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, mengikuti rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sultra, hingga laporan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Agenda dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kementerian Hukum terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.

Rakornas juga menghadirkan materi strategis dari berbagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, talk show lintas kementerian, hingga kunjungan ke PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025.

Bupati Saipul berharap, hasil Rakornas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato, dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas guna mendukung peningkatan investasi dan percepatan pembangunan daerah.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.

Pohuwat0 – DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-21 Pembicaraan Tingkat II penandatanganan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, di ruang rapat DPRD, Selasa (12/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan Wakil Ketua II Delapan Yanjo. Hadir pula Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Sekda Iskandar Datau, para asisten, pimpinan OPD, camat, dan Tenaga Ahli Bupati.

Dalam sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, yang telah bekerja maraton hingga Ranperda ini mencapai tahap pembahasan paripurna tingkat II.

“Kami bersyukur dan mengapresiasi kerja-kerja DPRD, khususnya Pansus RPJMD, yang telah bekerja tanpa lelah hingga dokumen ini siap disempurnakan menjadi Perda RPJMD setelah melalui evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, penyusunan dokumen RPJMD telah melewati sembilan tahapan sesuai regulasi. Salah satu poin penting yang dibahas adalah proyeksi pendapatan daerah, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan emas.

Proyek pertambangan yang diperkirakan mulai berproduksi pada 2026 ini diharapkan menjadi tambahan signifikan bagi pendapatan daerah, yang akan berdampak pada pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perikanan secara bertahap.

“Dengan potensi ini, kita optimistis dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJMD,” tambahnya.

Untuk memastikan proyeksi pendapatan akurat, Pemkab Pohuwato menghadirkan narasumber dari Pani Gold Project, Pemerintah Kota Palu yang berpengalaman menerima DBH pertambangan, serta investor pertambangan di Poboya.

Iwan menargetkan Perda RPJMD rampung dalam enam bulan sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri agar terhindar dari sanksi administrasi.

Di akhir sambutan, Iwan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Saipul A. Mbuinga yang berhalangan hadir karena sakit.

The post DPRD dan Pemkab Pohuwato Sepakati RPJMD, Target Rampung Perda dalam 6 Bulan appeared first on Barakati ID.

The post DPRD dan Pemkab Pohuwato Sepakati RPJMD, Target Rampung Perda dalam 6 Bulan appeared first on Barakati ID.