Untuk mengusut lebih dalam, KPK memeriksa dua mantan Subkoordinator PPTKA Kemnaker, Mustafa Kamal dan Eka Primasari, serta menelusuri penerimaan uang-uang lain yang bersifat tidak resmi. KPK juga menelusuri pembelian aset para tersangka yang diduga berasal dari dana tidak sah tersebut.

Dalam perkara ini, KPK sudah menahan delapan tersangka — yaitu Suhartono (mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023), Haryanto (Direktur PPTKA 2019-2024/Dirjen Binapenta 2024-2025), Wisnu Pramono (Direktur PPTKA 2017-2019), Devi Angraeni (Direktur PPTKA 2024-2025), Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Mereka diduga menikmati hasil pemerasan hingga Rp53,7 miliar, yang tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk makan-makan hingga dibagikan kepada sekitar 85 pegawai Direktorat PPTKA lainnya, minimal Rp8,94 miliar.

“Selain itu, uang dari pemohon tersebut dibagikan setiap 2 minggu dan membayar makan malam pegawai di Direktorat PPTKA,” ujar Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo. “Uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh Pegawai Direktorat PPTKA (kurang lebih 85 orang) sekurang-kurangnya sebesar Rp 8,94 miliar,” tambahnya.

KPK sudah menyita sejumlah aset, di antaranya 11 mobil, 3 motor, dan 18 bidang tanah seluas 4,7 hektare. Salah satu unit motor disita dari Staf Khusus mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang kini menjadi Bupati Buol. Puluhan miliar rupiah hasil kejahatan juga sudah mulai dikembalikan ke negara.

The post KPK: Hampir Semua Pegawai PPTKA Kemnaker Menerima THR dari Uang Pemerasan appeared first on Barakati ID.

The post KPK: Hampir Semua Pegawai PPTKA Kemnaker Menerima THR dari Uang Pemerasan appeared first on Barakati ID.

Selama 6,5 jam penuh Sudewo duduk di ruang pemeriksaan. Usai keluar, ia menyampaikan kepada media bahwa dia telah menjawab semua pertanyaan “sejujur-jujurnya”

Topik yang banyak dibahas adalah soal aliran uang yang menurut Sudewo bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa semua dana yang dimaksud telah ia jelaskan sejak dua tahun lalu adalah pendapatan sebagai anggota DPR RI, dilengkapi dengan catatan pemasukan dan pengeluaran

Nama Sudewo memang muncul dalam sidang terdakwa di kasus ini, yaitu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (Putu Sumarjaya) dan pejabat pembuat komitmen (Bernard Hasibuan)

Di tempat yang sama, JPU KPK pernah menunjukkan barang bukti berupa uang tunai—sekitar Rp3 miliar yang diklaim ditemukan di rumah Sudewo. Namun, Sudewo kembali membantah—mengklaim uang itu adalah gaji DPR dan hasil usaha, bukan suap. Ia juga menolak tuduhan menerima Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan lewat stafnya .

KPK sendiri pernah menyatakan bahwa pengembalian uang, meski dilakukan, tidak menghapus unsur pidana—sejalan dengan ketentuan hukum pidana korupsi.

Di luar ruang pemeriksaan, situasinya juga memanas. Ratusan warga Pati bahkan mengirim surat ke KPK desak agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka. Merespons ini, Sudewo menyampaikan harapannya agar aksi tetap berlangsung dengan damai. Ia menegaskan niatnya “istikamah dan amanah” dalam menjalankan tugas, serta mengajak masyarakat untuk tetap solid dan damai .

The post BUPATI PATI SUDEWO MENGAKU UANG 3 MILYAR HASIL DARI DPR, BUKAN UANG SUAP appeared first on Barakati ID.

The post BUPATI PATI SUDEWO MENGAKU UANG 3 MILYAR HASIL DARI DPR, BUKAN UANG SUAP appeared first on Barakati ID.