Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons santai tantangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menyatakan siap “mencium lutut” Dedi jika mampu membangun jalan di Kalbar dengan APBD Rp 6 triliun. Polemik ini dipicu viralnya perbandingan infrastruktur jalan Jabar dan Kalbar di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan tak pernah berniat pamer. “Mohon maaf, pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain,” ungkapnya melalui video, Sabtu (11/4/2026).

Alih-alih adu argumen, Dedi justru berterima kasih atas tantangan tersebut. Ia memaklumi sulitnya membangun infrastruktur di wilayah seluas Kalbar dengan APBD terbatas. “Kami memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri, apalagi dengan keterbatasan fiskal di wilayah seluas Kalimantan Barat,” paparnya. Hal ini sejalan dengan catatan CNBC Indonesia terkait tingginya disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Secara terbuka, Dedi meminta maaf jika pembangunan di Jabar menyinggung daerah lain. Ia berharap pemerataan fiskal ke depan lebih baik agar dana bagi hasil mengalir proporsional ke daerah. Menutup pernyataannya, Dedi mengirim salam hangat dan mendoakan Wagub serta seluruh warga Kalbar agar selalu sehat dan bahagia.

The post Respons Berkelas! Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Tantangan Cium Lutut Wagub Kalbar appeared first on Barakati ID.

The post Respons Berkelas! Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Tantangan Cium Lutut Wagub Kalbar appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk mempererat tali silaturahmi antar pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Setelah bersilaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melanjutkan kunjungannya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pada Senin (23/03/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda open house Idulfitri, yang berlangsung penuh kehangatan di Bantayo Lo Yiladia, rumah jabatan Wali Kota Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, didampingi Wakil Wali Kota Indra Gobel, serta sejumlah pejabat pemerintahan kota lainnya.

Dari pihak Pemkab Pohuwato, hadir Bupati Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, dan Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nanto. Turut pula mendampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan organisasi kewanitaan seperti Ketua TP-PKK Ny. Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua PIAD Erna Giasi, dan Ketua DWP Ny. Suriyati Iskandar Datau.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemerintah Kota Gorontalo.

“Semoga di hari yang fitri ini hati kita kembali bersih dan jernih, serta kebersamaan antara dua daerah ini terus terjaga untuk membangun wilayah masing-masing,” ujarnya.

Menurut Bupati Saipul, sebagai daerah yang berada dalam satu lingkup provinsi, Pohuwato dan Kota Gorontalo perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik dalam aspek pembangunan maupun pelayanan masyarakat.

“Terlebih Kota Gorontalo merupakan daerah tertua di provinsi ini. Maka penting bagi kita untuk menjalin kerja sama yang harmonis agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan merata,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama, sebagai simbol eratnya hubungan antar pemerintah daerah di Gorontalo yang diharapkan terus berlanjut di masa mendatang.

The post Dalam Suasana Lebaran, Bupati Saipul Mbuinga Berkunjung ke Wali Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Dalam Suasana Lebaran, Bupati Saipul Mbuinga Berkunjung ke Wali Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Usai melakukan kunjungan ke Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melanjutkan silaturahmi ke Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Minggu (22/03/2026).

Rombongan Pemerintah Daerah Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam disambut hangat oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Gorontalo, Rusli Habibie; Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail; Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo; Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili; Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto; serta Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sopian Ibrahim.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pohuwato, turut mendampingi Bupati antara lain Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Ketua TP-PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali, para asisten daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan open house tersebut menjadi bagian dari tradisi tahunan peringatan Idulfitri yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Selain sebagai ajang kebersamaan, momen ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Anggota DPR RI Rusli Habibie. Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin harmonis dan produktif.

“Momentum Idulfitri ini menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam rangka memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Saipul.

Usai dari kediaman Wakil Gubernur, rombongan Pemda Pohuwato melanjutkan kunjungan silaturahmi ke Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili bersama Ketua PIAD Provinsi Gorontalo, Nurjana H. Yusuf.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan keakraban tersebut diharapkan dapat semakin memperkokoh hubungan antarlembaga pemerintahan, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih maju di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

The post Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Rapat Paripurna Dewan ke-30 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Pohuwato berlangsung khidmat di ruang sidang DPRD Pohuwato, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, jajaran Forkopimda, serta para tamu undangan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan Wakil Ketua II Delpan Yanjo, yang turut dihadiri seluruh anggota DPRD Pohuwato.

Turut hadir pula Anggota DPD RI Syarif Mbuinga, Sekda Provinsi Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara, Sekda Kabupaten Boalemo, perwakilan bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta Manager Pengembangan Bisnis Trada Telkom Indonesia.

Selain itu, hadir juga Sekda Pohuwato Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, Ketua TP PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Risnawati Adam Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Suriyati Iskandar Datau, pimpinan organisasi perempuan, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pejuang pembentukan Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Gorontalo dan seluruh undangan yang hadir. Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Anggota DPD RI Syarif Mbuinga yang dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Pohuwato.

“Pada hari bersejarah ini, Kabupaten Pohuwato telah memasuki usia ke-23. Walau tergolong muda, kita patut bersyukur karena berbagai kemajuan dan perkembangan telah nyata terlihat di banyak sektor,” ujar Saipul.

Bupati Saipul kemudian memaparkan sejumlah capaian penting pembangunan daerah. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pasca pandemi Covid-19 pada 2021, pertumbuhan ekonomi Pohuwato tercatat sebesar 2,20 persen, dan meningkat menjadi 7,16 persen pada 2025—melampaui target RPJMD sebesar 4,5 persen.

“Peningkatan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, iklim investasi, serta peran swasta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dengan baik,” jelas Saipul.

Dari sisi penanggulangan kemiskinan, Bupati mengungkapkan bahwa pada awal terbentuknya daerah, angka kemiskinan sempat mencapai 62,34 persen. Melalui berbagai kebijakan strategis dan optimalisasi potensi daerah, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 15,24 persen pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar 17 persen.

Meski demikian, ia mengakui angka itu masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Gorontalo (12,62 persen) dan nasional (8,25 persen). “Permasalahan kemiskinan menjadi tantangan kompleks yang harus terus menjadi fokus utama pemerintah,” tegasnya.

Dari sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pohuwato juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran turun dari 3,46 persen pada 2023 menjadi 2,83 persen pada 2025, melewati target RPJMD sebesar 3,0 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,67 pada 2022 menjadi 70,59 pada 2025, sesuai target RPJMD sebesar 70,5. Tingkat kesenjangan pendapatan atau gini ratio juga membaik dari 0,413 pada 2024 menjadi 0,392 pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar 0,40.

Capaian menonjol lainnya terlihat pada realisasi investasi yang melonjak tajam. Pada 2022, nilai investasi tercatat Rp986,24 miliar dan meningkat drastis pada 2025 menjadi Rp4,15 triliun atau naik hingga 421 persen. “Dalam empat tahun terakhir, Kabupaten Pohuwato berhasil mencatat realisasi investasi tertinggi di Provinsi Gorontalo,” ujar Saipul.

Di bidang pelayanan publik, Kabupaten Pohuwato juga meraih prestasi membanggakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kabupaten Pohuwato mendapat predikat A– dengan skor 4,07, tertinggi di antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Saipul berharap momentum HUT ke-23 Kabupaten Pohuwato menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan kebersamaan, kerja keras, dan dukungan semua pihak, kita optimistis Kabupaten Pohuwato akan terus maju, berkembang, serta menjadi daerah yang berdaya saing dan sejahtera,” pungkasnya.

The post Tumbuh di Tengah Tantangan, Pohuwato Catat Investasi Tertinggi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tumbuh di Tengah Tantangan, Pohuwato Catat Investasi Tertinggi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato resmi menerbitkan Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor: T/3.2.0 414 IBKPSDM/808-II tentang ketentuan waktu kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadan 1447 Hijriah, cuti bersama Tahun Baru Imlek, serta jadwal apel kerja perdana pasca Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.

Surat edaran yang ditandatangani Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, pada 12 Februari 2026 itu memuat pengaturan jam kerja ASN selama Ramadan 1447 Hijriah, hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2026, serta waktu pelaksanaan apel kerja perdana setelah Idulfitri.

Penerbitan edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, serta Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 02 Tahun 2025, dan Nomor 05 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Senin dan Selasa, 16–17 Februari 2026, ditetapkan sebagai cuti bersama dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili.

Memasuki bulan suci Ramadan, ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato diberi kesempatan melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) pada 1 Ramadan 1447 Hijriah. Namun demikian, para ASN tetap diwajibkan melaporkan hasil kerjanya kepada pejabat penilai dan hadir kembali bekerja pada Kamis, 19 Februari 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pohuwato, Rahmat Ma’ruf, menjelaskan bahwa ketentuan WFA pada Kamis, 19 Februari 2026, hanya diberlakukan sekali pada pekan tersebut.

“Ya, karena 1 Ramadan nanti bertepatan dengan Kamis, maka WFA diberlakukan pada 19 Februari 2026. Namun, mulai pekan berikutnya, pelaksanaan WFA ditetapkan setiap hari Rabu,” ujar Rahmat Ma’ruf saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (18/2/2026).

Selama Ramadan, jam kerja ASN diatur sebagai berikut:

• Senin, Selasa, dan Kamis: pukul 08.00–15.00 Wita, dengan waktu istirahat pukul 11.30–13.00 Wita.

• Jumat: pukul 08.00–15.00 Wita, dengan waktu istirahat pukul 11.00–13.00 Wita.

• Rabu: pelaksanaan tugas secara fleksibel (WFA) dengan kewajiban melaporkan hasil kerja kepada pejabat penilai.

Selain itu, apel kerja perdana pasca Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah dijadwalkan pada Rabu, 25 Maret 2026.

Rahmat Ma’ruf menambahkan, kebijakan terkait penerapan WFA dan jam kerja setelah Lebaran akan menyesuaikan dengan arahan pimpinan.

“Edaran yang telah disampaikan ke seluruh OPD dan kantor kecamatan ini mengatur tentang cuti bersama Tahun Baru Imlek, jam kerja selama Ramadan, ketentuan WFA, serta jadwal apel perdana pasca Lebaran Idulfitri. Apabila terdapat perubahan, akan kami tindaklanjuti melalui surat edaran berikutnya,” pungkasnya.

The post Tertib Administrasi! Pemkab Pohuwato Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan appeared first on Barakati ID.

The post Tertib Administrasi! Pemkab Pohuwato Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar kegiatan halal bihalal yang berlangsung di ruang perpustakaan setempat, Jumat (13/02/2026). Kegiatan ini menjadi agenda tahunan dalam rangka mempererat silaturahmi antarpegawai sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pohuwato, Risnawati Ali, SP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal merupakan tradisi yang sarat makna kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan kerja.

“Hari ini kita melaksanakan halal bihalal yang rutin diadakan setiap tahun sebagai wujud mempererat tali silaturahmi. InsyaAllah, menjelang bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan jika ada salah kata maupun perbuatan,” ujarnya.

Risnawati juga menekankan pentingnya sikap saling memaafkan sebagai bentuk kesiapan lahir dan batin dalam menyambut bulan Ramadan. Menurutnya, saling memaafkan akan meringankan beban hati serta memperkuat rasa persaudaraan di antara pegawai.

“Mari kita saling memaafkan dan meringankan diri. Sebab jika belum saling memaafkan, dikhawatirkan ibadah puasa yang kita jalani tidak akan diterima dengan sempurna,” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut diakhiri dengan doa bersama. Diharapkan, momentum halal bihalal kali ini dapat memperkuat keharmonisan antarpegawai sekaligus menumbuhkan semangat kerja menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

The post Jelang Ramadan, Dinas Perpustakaan Pohuwato Gelar Halal Bihalal Penuh Kehangatan appeared first on Barakati ID.

The post Jelang Ramadan, Dinas Perpustakaan Pohuwato Gelar Halal Bihalal Penuh Kehangatan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato, Sri Muliana, menegaskan bahwa klaim Jaminan Kematian (JKM) atas nama Kisman Moha akan ditolak apabila sejak awal diketahui bahwa peserta tersebut tidak bekerja atau dalam kondisi sakit saat pendaftaran.

Penegasan itu disampaikan Sri Muliana saat dikonfirmasi wartawan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato, Rabu (11/02/2025).

Menurutnya, penanganan kasus yang sempat diberitakan sebelumnya telah dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku, serta mengacu pada kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.

Sri Muliana menjelaskan, almarhum Kisman Moha merupakan peserta program Pekerja Rentan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Pohuwato, dengan iuran dibayarkan melalui APBD. Kepesertaan tersebut tercatat sejak tahun 2025, dan almarhum meninggal dunia pada November 2025.

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan. Jika BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi semua warga negara, maka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi individu yang bekerja dan memperoleh penghasilan dari aktivitasnya.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, almarhum ternyata sudah tidak lagi bekerja. Apabila sejak awal kami diinformasikan bahwa yang bersangkutan tidak beraktivitas kerja, tentu kepesertaannya kami tolak,” jelas Sri Muliana.

Ketika ditanyakan mengapa almarhum tetap terdaftar meski tidak memenuhi syarat, Sri Muliana menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan apa pun terkait kondisi peserta saat pendaftaran.
“Apakah kami diberitahu? Tidak. Informasi itu seharusnya disampaikan sejak awal,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peserta pekerja rentan yang didaftarkan pemerintah daerah adalah mereka yang masih bekerja, meskipun berpenghasilan tidak tetap dan tergolong masyarakat ekonomi lemah.

“Yang harus dipahami, peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja, bukan orang sakit. Itu perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Sri Muliana juga menyebutkan bahwa apabila terdapat kepesertaan yang dinilai tidak memenuhi syarat, maka iuran yang telah dibayarkan dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah selaku pihak pembayar, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengembalian tersebut tidak diberikan kepada peserta maupun ahli waris.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pekerja rentan adalah individu dengan penghasilan tidak tetap, sering kali di bawah rata-rata, namun masih memiliki pekerjaan atau aktivitas ekonomi saat didaftarkan. Semua lapisan pekerjaan dapat didaftarkan selama memenuhi ketentuan tersebut.

Sementara itu, Arif, petugas bagian pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato yang menangani langsung proses klaim, turut memberikan penjelasan.

Arif mengungkapkan bahwa pada awal November, ahli waris almarhum datang ke kantor BPJS untuk mengurus klaim. Saat itu, hampir seluruh anggota keluarga hadir. Istri dan anak laki-laki almarhum menyampaikan bahwa almarhum telah lama sakit dan menggunakan kursi roda. Data serta dokumen, termasuk akta kematian, telah diverifikasi.

Namun, Arif menambahkan bahwa ia tidak bisa langsung menolak berkas, karena terdapat dua keterangan berbeda. Anak perempuan almarhum menyatakan bahwa ayahnya sempat sehat dan masih beraktivitas sebelum sakit dan meninggal dunia.
“Karena ada dua versi keterangan, kami tidak bisa langsung mengambil keputusan. Itu menjadi dasar kami melakukan pengecekan lanjutan,” ujarnya.

Setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut, hasilnya menunjukkan bahwa almarhum memang sudah lama sakit dan tidak lagi bekerja. Hasil tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk diproses sesuai ketentuan.

The post Bukan Karena Lalai, Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan Soal Kasus Kisman Moha appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Karena Lalai, Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan Soal Kasus Kisman Moha appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Meyke Camaru, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Buliide, Kota Gorontalo. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, persoalan saluran drainase menjadi isu utama yang banyak disuarakan warga. Mereka mengeluhkan seringnya terjadi genangan air setiap kali curah hujan tinggi, yang menyebabkan air meluap hingga memasuki area permukiman warga.

Warga menyebut kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memicu masalah kesehatan lingkungan. Kepala Puskesmas setempat turut menuturkan adanya indikasi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dipicu oleh genangan air, karena menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

“Masalah yang paling mengemuka dan banyak disampaikan oleh masyarakat adalah terkait saluran drainase. Saat hujan deras, air tergenang di banyak titik dan ini bisa menjadi sumber penyakit,” ungkap Meyke Camaru di hadapan warga Kelurahan Buliide.

Menanggapi hal itu, Meyke memastikan bahwa Kelurahan Buliide telah masuk dalam program pembangunan saluran drainase tahun 2026. Ia berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat tersebut agar segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, untuk tahun 2026, Kelurahan Buliide sudah termasuk dalam prioritas pembangunan saluran drainase. Insya Allah, pelaksanaannya akan dimulai tahun ini,” jelasnya optimistis.

Lebih jauh, Meyke juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di Kelurahan Buliide, tidak hanya terbatas pada perbaikan saluran air semata. Ia menilai bahwa peningkatan fasilitas umum seperti jalan lingkungan dan sarana kebersihan juga merupakan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan berbagai persoalan infrastruktur di Kelurahan Buliide. Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tegas anggota DPRD asal Dapil Kota Gorontalo tersebut.

Kegiatan reses ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.

The post Genangan di Mana-Mana, Meyke Camaru Janji Perjuangkan Drainase Buliide appeared first on Barakati ID.

The post Genangan di Mana-Mana, Meyke Camaru Janji Perjuangkan Drainase Buliide appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesatuan langkah dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan di lapangan.

Usai kegiatan, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan bahwa banyak hal penting yang menjadi perhatian dalam Rakornas tersebut. “Presiden memberikan arahan yang sangat jelas agar seluruh kepala daerah berperan aktif dalam mengawal implementasi program prioritas nasional. Pesannya tegas: kebijakan pusat harus berjalan seiring dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Rakornas Tahun 2026 ini juga menjadi ajang penyamaan persepsi dan komitmen bersama antarpemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain membahas program sosial-ekonomi, forum nasional tersebut juga menyoroti berbagai isu penting lain seperti stabilitas keamanan daerah, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta berdaya saing.

Presiden melalui Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam kebijakan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rakornas ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkab untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi pembangunan nasional. “Pemerintah Kabupaten Pohuwato siap mendukung penuh program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Implementasinya akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat Pohuwato agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara langsung,” tegasnya.

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD, serta unsur Forkopimda menunjukkan soliditas dan sinergi pemerintahan daerah dalam memperkuat hubungan kerja antara lembaga eksekutif, legislatif, dan aparat keamanan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkokoh koordinasi lintas sektor di tingkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional.

Melalui Rakornas 2026 ini, pemerintah pusat berharap terbentuk kesamaan visi dan langkah antara pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat—termasuk masyarakat Kabupaten Pohuwato.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.