DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo melalui kegiatan Adhyaksa Run 5K, Minggu pagi (14/12/2025), di kawasan Pasar Modern Limboto (PASMOLIN), Kabupaten Gorontalo. Tahun ini, kegiatan tersebut mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat.”

Kehadiran Ketua DPRD menjadi bentuk dukungan nyata lembaga legislatif Provinsi Gorontalo terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini terus dikampanyekan oleh Kejaksaan. Menurutnya, peringatan HAKORDIA tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Peringatan HAKORDIA 2025 di Limboto turut dihadiri oleh Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, ST, Wakil Bupati Tony S. Junus, unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai pelaksana kegiatan, unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, pimpinan lembaga daerah, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Provinsi Hj. Yeyen Sidiki, SE., SH., MH., dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Venny Anwar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo. Kedua aleg tersebut turut mendampingi Ketua DPRD dalam kegiatan tersebut.

Ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat tampak antusias mengikuti Adhyaksa Run 5K. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai media edukasi publik untuk menanamkan nilai kejujuran, sportivitas, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Metode pelibatan masyarakat secara langsung melalui kegiatan semacam Adhyaksa Run dinilai sebagai pendekatan efektif dalam menyebarluaskan pesan anti-korupsi. Kegiatan seperti ini membuktikan bahwa upaya memerangi korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Negeri Gorontalo yang telah menggagas kegiatan positif ini. Ini adalah bentuk edukasi publik yang inspiratif dan patut terus didorong,” ujar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, saat ditemui awak media usai mengikuti kegiatan.

Thomas Mopili menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo siap bersinergi dengan Kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pembangunan agar tetap transparan dan akuntabel.

“Semangat kebersamaan seperti hari ini harus terus kita rawat. Selain menumbuhkan kepedulian sosial, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan pembangunan berkelanjutan harus menjadi spirit bersama. Selamat atas suksesnya pelaksanaan Adhyaksa Run HAKORDIA 2025, kegiatan ini luar biasa dan layak dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya,” tutup Ketua DPRD, Idrus M. Thomas Mopili.

The post Lawan Korupsi Lewat Olahraga: Ketua DPRD Gorontalo Hadiri Adhyaksa Run HAKORDIA 2025 appeared first on Barakati ID.

The post Lawan Korupsi Lewat Olahraga: Ketua DPRD Gorontalo Hadiri Adhyaksa Run HAKORDIA 2025 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut baik inisiatif KPK dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Seringkali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila di daerah muncul persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar kami dapat memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

“KPK ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.

The post Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi appeared first on Barakati ID.