Pohuwato – Pemberitaan mengenai lonjakan signifikan harta kekayaan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mendapat klarifikasi langsung dari Tim Ahli Bupati Pohuwato, Roslan Tawaa.

Dalam pertemuan bersama sejumlah jurnalis di sela-sela agenda buka puasa bersama, Jumat (13/03/2026), Roslan menegaskan bahwa angka kekayaan sebesar Rp14.024.613.366 yang ramai diberitakan di berbagai media terjadi akibat kesalahan teknis atau human error saat proses penginputan data.

Penyampaian klarifikasi tersebut turut disaksikan Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Tenaga Ahli Bupati Bidang Infokom Edy Sijaya, serta puluhan wartawan dari berbagai media di Kabupaten Pohuwato.​

Roslan menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan dan cross check secara mendalam bersama mantan Kepala Inspektorat dan jajaran terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian pada data yang tercantum dalam kategori tabungan di Bank BRI.​

“Kami sudah mencocokkan langsung dengan rekening koran Bapak Bupati. Dari situ diketahui adanya kesalahan input atau human error, khususnya pada bagian tabungan di Bank BRI,” ungkap Roslan di hadapan awak media.​

Ia menambahkan, lonjakan angka yang sangat besar pada laporan tahun 2024 tersebut membuat LHKPN tahun 2025 belum dapat diterbitkan atau diterima sepenuhnya karena masih terdapat kejanggalan administratif yang harus diperbaiki.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, Roslan menyebutkan bahwa total harta kekayaan riil Bupati Saipul pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp950.160.925.pohuwato.beritabaru+1
“Iya, kenaikan harta kekayaan beliau sebagai Bupati Pohuwato dalam kurun waktu satu tahun sebenarnya hanya sekitar Rp200 jutaan. Angka tersebut masih sangat wajar,” tegasnya.

Menanggapi isu yang sempat berkembang di masyarakat, Roslan mengimbau agar publik tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia juga menegaskan bahwa kesalahan penginputan data dalam laporan LHKPN bukan hal baru dan pernah terjadi di sejumlah pejabat lainnya.​

“Kami berharap masyarakat tidak mudah termakan berita hoaks atau propaganda yang dapat menjatuhkan martabat seseorang. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan siap memberikan klarifikasi kapan saja,” pungkas Roslan.​

Saat ini, Inspektorat Kabupaten Pohuwato tengah memproses perbaikan data tersebut dengan berkoordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar laporan kekayaan Bupati dapat kembali tercatat secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

The post Dibongkar di Depan Wartawan, Ini Penjelasan Soal Rp14 M Harta Bupati Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Dibongkar di Depan Wartawan, Ini Penjelasan Soal Rp14 M Harta Bupati Pohuwato appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Gorontalo tengah menjadi sorotan tajam. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melayangkan kritik keras terhadap lembaga tersebut karena diduga banyak melakukan maladministrasi dalam penerbitan sertipikat dan dokumen pertanahan.

“BPN (Kantah) Kota Gorontalo banyak membuat kesalahan dalam menerbitkan sertipikat,” tegas Adhan dalam pernyataannya kepada awak media.

Namun, Kantah justru menerbitkan dokumen dengan waktu pemanfaatan mulai tahun 2008, yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Persoalan ini mencuat dalam rapat di ruang pola Kantor Wali Kota pada Selasa (20/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kantah Kota Gorontalo Kusno Katili, bersama dua pejabat dari instansinya. Dalam rapat itu, Kusno mengakui adanya dua dokumen penggunaan aset yang berbeda masa berlaku, serta mengonfirmasi bahwa waktu pemanfaatan yang benar adalah sejak 2002 sesuai PKS.

“Yang sah dimulai dari tahun 2002, dan dokumen yang benar adalah yang masa pemanfaatannya 20 tahun,” ujar Kusno di hadapan Wali Kota.

Selain kasus Blue Marlin, Adhan juga menyoroti maladministrasi kedua yang diduga dilakukan Kantah terkait HGB milik Bank SulutGo (BSG). Menurutnya, data lokasi dalam dokumen HGB dan posisi bangunan nyata di lapangan tidak sinkron.

“Dalam dokumen HGB disebut berada di Kecamatan Kota Tengah, padahal bangunan BSG berdiri di Kecamatan Kota Selatan,” ungkap Adhan.

“Saya jual dengan harga Rp1,5 miliar, tapi baru dibayar sekitar Rp1 miliar. Anehnya, sertipikat sudah dibalik nama, dan itu dilakukan oleh BPN Kota Gorontalo,” bebernya.

“Masalah seperti ini bukan hanya di Kota Gorontalo, tapi juga terjadi di banyak daerah lain. Ini sudah saatnya diprotes dan disuarakan,” tegas Adhan.

“Kalau dengan pemerintah saja berani, bagaimana dengan masyarakat? Makanya Kantah Kota Gorontalo ini perlu didemo,” tutup Adhan dengan nada tegas.

The post Tak Bisa Ditolerir, Adhan Bongkar Dugaan Maladministrasi BPN Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tak Bisa Ditolerir, Adhan Bongkar Dugaan Maladministrasi BPN Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke kantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Rabu (14/1/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau progres tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Sawit yang sebelumnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengapresiasi langkah Inspektorat Kabupaten Gorontalo yang telah menunjukkan kemajuan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, meskipun pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap.

“Mereka sudah menunjukkan progres dan mulai menindaklanjuti rekomendasi secara perlahan. Namun, perhatian utama kami saat ini adalah belum adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten,” ujar Umar Karim.

Menurutnya, secara prosedural, setiap rekomendasi yang dikeluarkan DPRD berasal dari Pemerintah Provinsi melalui Gubernur. Karena itu, Gubernur diharapkan segera mengambil peran aktif dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi agar pelaksanaannya berjalan efektif di tingkat kabupaten.

“Rekomendasi DPRD itu secara prosedur berasal dari Pemerintah Provinsi melalui Gubernur. Jadi ketika rekomendasi sudah diserahkan, seharusnya Gubernur melakukan koordinasi dengan daerah. Sayangnya, hingga saat ini belum ada koordinasi sama sekali dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tegasnya.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan terus meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai belum adanya tindak lanjut koordinasi tersebut. Langkah ini, ujar Umar, penting untuk memastikan seluruh rekomendasi Pansus Sawit benar-benar dijalankan sesuai tujuan awal dan tidak berhenti hanya pada tataran administrasi.

“Komisi I akan terus mendorong agar rekomendasi Pansus Sawit dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa terkendala lemahnya koordinasi antar pemerintahan,” pungkas Umar.

The post Koordinasi Macet! Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Soroti Pemprov Soal Pansus Sawit appeared first on Barakati ID.

The post Koordinasi Macet! Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Soroti Pemprov Soal Pansus Sawit appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai acara pisah sambut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (13/01/2026). Dalam acara tersebut, jabatan Sekwan resmi beralih dari Sudarman Samad kepada Rifli Katili.

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran Sekretariat DPRD. Momentum itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Sudarman selama lebih dari tiga tahun memimpin Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Sudarman menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang terbangun selama masa jabatannya. Ia berharap di bawah kepemimpinan pejabat baru, Sekretariat DPRD terus bertransformasi menjadi lembaga yang profesional, kompak, dan mampu mendukung kinerja DPRD secara maksimal.

“Dengan kepemimpinan Sekretaris DPRD yang baru, saya berharap Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo semakin solid, profesional, dan siap memberikan dukungan optimal bagi tugas-tugas kedewanan,” ujar Sudarman.

Diketahui, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Sekwan, Sudarman Samad kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Rotasi jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas birokrasi untuk pelayanan publik.

Menariknya, usai serah terima jabatan, Sudarman turut berpamitan kepada awak media yang selama ini melakukan peliputan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo. Melalui pesan di grup WhatsApp wartawan DPRD, ia menuliskan ucapan perpisahan yang penuh kesan:

“Assalamualaikum. Rekan-rekan yang saya banggakan. Dengan berakhirnya masa tugas saya sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, mohon izin pamit. Terima kasih atas kerja samanya selama ini.”

Pesan sederhana itu mendapat respons hangat dari para jurnalis. Sejumlah wartawan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan kemudahan akses informasi selama ia menjabat.

Acara ini diharapkan menjadi momentum awal bagi Sekretaris DPRD yang baru, Rifli Katili, untuk melanjutkan dan memperkuat tata kelola kelembagaan. Dengan semangat baru, Sekretariat DPRD diharapkan semakin optimal dalam mendukung tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

The post Serah Terima Sekwan DPRD Provinsi Gorontalo Berlangsung Hangat, Rifli Katili Siap Lanjutkan Dedikasi appeared first on Barakati ID.

The post Serah Terima Sekwan DPRD Provinsi Gorontalo Berlangsung Hangat, Rifli Katili Siap Lanjutkan Dedikasi appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang digelar di ruang pertemuan kantor BPK, Selasa (13/01/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III sekaligus Plh Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Thomas menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi BPK dalam menjaga transparansi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter keuangan” yang berperan mengatur pola pengelolaan keuangan agar terhindar dari “penyakit” administrasi maupun penyimpangan anggaran.

“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujar Thomas.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi pengingat dan bahan evaluasi agar seluruh penyelenggara pemerintahan lebih berhati-hati, tertib, serta memahami aturan secara menyeluruh.

“Temuan BPK harus kita jadikan bahan pembelajaran agar tata kelola keuangan ke depan semakin baik,” tambahnya.

Thomas juga menegaskan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan.

“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Jika sudah ditandatangani, maka wajib diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan harmonis, saling menguatkan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan sejumlah pakar hukum di daerah tersebut. Agenda ini membahas mekanisme pengangkatan Tim Ahli atau Kelompok Pakar yang akan mendukung kinerja DPRD Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menegaskan bahwa proses perekrutan Tim Pakar akan dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka dan transparan. Ia menyebutkan, DPRD berencana merekrut delapan orang Tim Pakar dengan latar belakang keilmuan yang relevan sesuai kebutuhan lembaga legislatif.

“Kami akan membuka seleksi untuk Tim Pakar sebanyak delapan orang yang akan membantu DPRD dari sisi keilmuan mereka. Seleksi ini akan kami buat terbuka dan transparan,” ujar Umar Karim.

Ia menekankan, keberadaan Tim Ahli sangat vital dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, terutama dalam pembahasan kebijakan, penyusunan regulasi, serta pengambilan keputusan yang memerlukan kajian akademis dan perspektif ilmiah yang kuat.

Lebih lanjut, Umar Karim mengungkapkan bahwa proses seleksi nantinya tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga akan menguji kapasitas dan kompetensi calon Tim Ahli.

“Dalam seleksi nanti, kami akan menguji kemampuan dan kapasitas para calon Tim Ahli, di samping pemenuhan syarat administrasi yang telah ditentukan,” jelasnya.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berharap, melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Tim Pakar yang terpilih benar-benar memiliki kualitas, integritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja DPRD Provinsi Gorontalo.

The post Demi Kinerja Profesional, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Rekrut Tim Pakar appeared first on Barakati ID.

The post Demi Kinerja Profesional, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Rekrut Tim Pakar appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mulai menyoroti secara serius proses pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Dugaan adanya kejanggalan dalam pengadaan tersebut mencuat dalam rapat internal Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar pada Senin, 12 Januari 2026, di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengungkapkan bahwa ada sejumlah aspek dalam proses pengadaan tenaga outsourcing yang dinilai patut dicurigai dan perlu ditelusuri lebih jauh. Menurutnya, Komisi I bakal mendalami seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan tidak ada pelanggaran atau penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi secara terbuka. Ini penting agar penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Umar Karim.

Umar menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara maksimal, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan apabila tidak diawasi dengan ketat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan tenaga outsourcing, untuk memberikan penjelasan resmi di hadapan anggota dewan.

“Kalau memang tidak ada masalah, tentu semua pihak tidak perlu khawatir. Namun, jika ditemukan kejanggalan, Komisi I siap merekomendasikan langkah lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui langkah tersebut, DPRD berharap seluruh proses penggunaan anggaran daerah dapat berjalan secara transparan, efisien, serta sesuai prinsip akuntabilitas publik.

The post Ketika DPRD Bergerak, Komisi I Mulai Uji Transparansi Pengadaan Outsourcing appeared first on Barakati ID.

The post Ketika DPRD Bergerak, Komisi I Mulai Uji Transparansi Pengadaan Outsourcing appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo secara resmi mengumumkan pelaksanaan Uji Publik Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029.

Pengumuman tersebut ditetapkan melalui surat bernomor DPRD/4218/XII/2025, sebagai tindak lanjut dari surat Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Gorontalo Nomor 20/TIMSEL-KPID GTO/XII/2025 tertanggal 5 Desember 2025 tentang penyampaian hasil uji kompetensi dan usulan pelaksanaan uji publik.

Uji publik ini digelar untuk menilai kelayakan dan kepatutan para calon anggota, sesuai amanat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI.

DPRD Provinsi Gorontalo merilis 15 nama calon komisioner KPID yang akan mengikuti uji publik, yaitu:

1. Abdul Rajak Babuntai

2. Arif Rahim

3. Fahrudin F. Salilama

4. Hasanudin Djadin

5. Jitro Paputungan *

6. Marten Nusi

7. Muhlis Pateda

8. Rahmat Giffary Bestamin

9. Rajib Gandi Ismail *

10. Sofya Abdullah

11. Suci Priyanti Kartika Chanda Sari

12. Sudirman Mile *

13. Yenny Harmain

14. Zainudin Husain
    (*) Menandakan calon petahana.

Dalam kesempatan itu, DPRD Provinsi Gorontalo mengajak partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan, saran, maupun masukan terhadap para calon komisioner KPID selama masa pelaksanaan uji publik.

Tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis ke alamat DPRD Provinsi Gorontalo di Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo 96118, atau melalui email resmi di sekretariat.dprdgorontalo@gmail.com.

Waktu penyampaian tanggapan dibuka setiap hari kerja pukul 08.00–16.00 WITA, mulai tanggal 5 hingga 18 Desember 2025. Semua tanggapan wajib mencantumkan identitas pengirim dan dijamin kerahasiaannya oleh pihak DPRD.

Melalui uji publik ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses seleksi, agar komisioner KPID terpilih nantinya merupakan figur yang profesional, kredibel, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah.

The post Warga Diajak Terlibat! DPRD Provinsi Gorontalo Umumkan Uji Publik Calon KPID appeared first on Barakati ID.

The post Warga Diajak Terlibat! DPRD Provinsi Gorontalo Umumkan Uji Publik Calon KPID appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo resmi mengumumkan daftar nama peserta yang akan mengikuti tahapan Uji Publik Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

Pengumuman ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk memberikan masukan, informasi, tanggapan, atau keberatan terhadap nama-nama peserta yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi sebelumnya.

Tahapan uji publik menjadi bagian penting dalam mekanisme seleksi terbuka calon anggota KPID, yang bertujuan memastikan para calon memiliki integritas, kompetensi, serta rekam jejak profesional sesuai kebutuhan lembaga penyiaran daerah.

Komisi I DPRD menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi yang tengah berjalan.

Berikut daftar nama peserta yang berhak mengikuti tahapan uji publik calon anggota KPID Provinsi Gorontalo Tahun 2025:

1. Abdul Rajak Babuntai

2. Arif Rahim

3. Fahrudin F. Saillama

4. Hasanudin Djadin

5. Jitro Paputungan

6. Marten Nusi

7. Muhlis Pateda

8. Rahmat Giffary Bestamin

9. Rajib Gandi Ismail

10. Sofya Abdullah

11. Suci Priyanti Kartika Chanda Sari

12. Sudirman Mile

13. Yenny Harmain

14. Zainudin Husain

Komisi I membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya bagi siapa pun yang ingin menyampaikan informasi tambahan, catatan, atau keberatan terhadap peserta uji publik.

Masukan masyarakat dapat dikirimkan selama periode 5—17 Desember 2025, baik secara tertulis maupun melalui kanal resmi Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Seluruh tanggapan yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan peserta yang berhak melanjutkan tahapan berikutnya.

Komisi I berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat kredibilitas proses seleksi sehingga KPID Gorontalo ke depan diisi oleh figur-figur profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap kemajuan dunia penyiaran daerah.

Pengumuman ini disampaikan secara terbuka agar diketahui seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo.

The post Resmi Diumumkan! DPRD Provinsi Gorontalo Rilis Daftar Peserta Uji Publik Calon Anggota KPID 2025 appeared first on Barakati ID.

The post Resmi Diumumkan! DPRD Provinsi Gorontalo Rilis Daftar Peserta Uji Publik Calon Anggota KPID 2025 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-64 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Gorontalo, Jumat (5/12/2025). Agenda istimewa ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Idrus M. Thomas Mopili.

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Sejak awal acara, suasana khidmat terasa kuat, terlebih ketika Ketua DPRD menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami menyampaikan rasa duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi tersebut. Semoga kondisi di wilayah terdampak segera pulih dan masyarakat diberikan ketabahan,” ujar Idrus dalam sambutannya.

Rapat paripurna tersebut secara resmi dibuka berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur bahwa sidang paripurna peringatan HUT provinsi bersifat pengumuman, sehingga tidak mensyaratkan quorum untuk pelaksanaannya.

Dalam pidatonya, Idrus menyoroti perjalanan pembangunan Provinsi Gorontalo yang telah memasuki usia seperempat abad. Ia memaparkan sejumlah capaian strategis sebagai bukti kemajuan nyata daerah.

Beberapa capaian penting yang disampaikan antara lain:

• APBD meningkat dari Rp150,61 miliar pada tahun 2002 menjadi Rp1,75 triliun pada 2025.

• Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 71,48 persen pada 2001 menjadi 13,24 persen pada 2025.

• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita melonjak dari Rp2,8 juta pada 2003 menjadi Rp44,43 juta pada 2024.

• Pertumbuhan ekonomi tetap stabil positif, mencapai 5,49 persen pada triwulan III tahun 2025.

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat hingga menyentuh angka 72,62 pada tahun ini.

Idrus menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat yang bersama-sama mendorong pembangunan Gorontalo.

“DPRD akan terus memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk memastikan kemajuan pembangunan daerah. Kami berkomitmen mendukung percepatan pembangunan demi mewujudkan Gorontalo yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penuh harapan. Momentum ini menjadi refleksi dan tekad bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan pembangunan Gorontalo memasuki usia 25 tahun menuju masa depan yang lebih baik.

The post Momentum Bersejarah! DPRD Provinsi Gorontalo Peringati HUT ke-25 dengan Capaian Mengesankan appeared first on Barakati ID.

The post Momentum Bersejarah! DPRD Provinsi Gorontalo Peringati HUT ke-25 dengan Capaian Mengesankan appeared first on Barakati ID.