Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., kembali menerima kedatangan rombongan penambang yang menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindakan pemerasan oleh oknum petugas. Pertemuan ini merupakan audiensi lanjutan atas keluhan serupa yang sebelumnya sempat diutarakan kepada orang nomor satu di Kota Gorontalo tersebut.

Berbeda dari pertemuan pertama, para penambang kali ini membawa serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang mereka alami di lapangan. Kendati demikian, berkas yang disodorkan tersebut dinilai belum cukup valid dan kuat oleh Adhan untuk dijadikan dasar hukum dalam menindaklanjuti laporan secara resmi.

Adhan secara tegas mengingatkan bahwa setiap tuduhan pelanggaran hukum mutlak disertai pembuktian yang jelas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ia enggan merespons laporan yang hanya bersandar pada pengakuan lisan tanpa ditopang alat bukti yang otentik.

“Yang mereka bawa tidak begitu valid. Saya tolak, saya minta buktinya harus akurat,” tegas Adhan kepada awak media.

Meski belum dapat menerima berkas yang dibawa pada pertemuan tersebut, wali kota dua periode ini memastikan bahwa dirinya tetap memberi ruang terbuka bagi para penambang untuk kembali datang menyampaikan pengaduan. Ia meminta mereka segera melengkapi bukti-bukti teknis yang diperlukan agar indikasi pemerasan oleh oknum tersebut dapat ditelusuri secara terang benderang.

Menurut Adhan, keberanian warga untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselaraskan dengan kesiapan menyajikan fakta. Dengan demikian, aduan tersebut tidak membentur tembok hampa atau sekadar berhenti sebagai desas-desus, melainkan dapat diproses berdasarkan fakta empiris yang teruji.

“Saya siap membawanya ke Pak Presiden,” cetus pimpinan daerah Gorontalo tersebut.

Ia juga menyuntikkan keberanian kepada para penambang agar tidak gentar melaporkan tindakan pemerasan maupun perlakuan sewenang-wenang dari oknum mana pun, sepanjang laporan itu dipayungi bukti yang sah.

Adhan bahkan menegaskan komitmen pasang badan untuk memberikan pendampingan penuh bagi masyarakat penambang yang tengah memperjuangkan keadilan, selama perjuangan tersebut berdiri di atas landasan laporan yang valid.

“Saya akan pasang badan, asalkan buktinya kuat,” pungkas Adhan.

Sikap konsisten ini mempertegas komitmen Adhan Dambea dalam mengawal aspirasi masyarakat kecil, sekaligus mengedukasi warga akan krusialnya keabsahan alat bukti dalam pembuktian perkara hukum.

The post Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan appeared first on Barakati ID.

The post Siap Pasang Badan Hingga ke Presiden, Adhan Dambea Minta Penambang Bawa Bukti Akurat Soal Pemerasan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfah, menerima kehadiran massa aksi yang menyuarakan berbagai persoalan seputar aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2026).

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting dalam sektor pertambangan, mulai dari dampak lingkungan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap penambang lokal, hingga kejelasan regulasi tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawal dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat, khususnya penambang kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfah menegaskan bahwa DPRD, terutama unsur pimpinan, akan menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan tindak lanjuti. DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan kebijakan di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ridwan di hadapan peserta aksi.

Ridwan juga menekankan pentingnya legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi agar aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat dapat berlangsung secara legal, terkontrol, dan berwawasan lingkungan.

“Saya secara pribadi dan kelembagaan akan terus memperjuangkan penetapan wilayah pertambangan rakyat. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dirugikan, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap, komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat penambang dapat terus terjalin dengan baik. Menurut Ridwan, pendekatan kolaboratif dan terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pertambangan secara adil, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Dinilai akan mengganggu aktivitas perusahaan beroperasi, keberadaan penambang lokal bakal disingkirkan dari wilayah pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan PT. Merdeka Copper Gold (TBK).

Hal ini ditegaskan langsung oleh direktur utama PT. GSM, Pets Boyke Abidin, saat menggelar konferensi pers bersama awak media, dalam rangka doa bersama dan sosialisasi Pani gold project yang berlangsung di Desa Teratai, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. (22/9/2022).

Menurut Boyke, area aktivitas perusahaan akan membahayakan para penambang yang berada di lokasi tersebut. Sehingga keberadaan para penambang perlu di keluarkan dari wilayah produksi untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan.

“Kalau soal keluar itu pasti, karena tidak mungkin kita menambang mereka ada, itu bahaya,” Tegas Boyke Saat Ditanyai Sikap Perusahaan Terhadap Penambang Lokal Pohuwato.

The post Penambang Lokal Pohuwato Bakal Tersingkirkan?! appeared first on Barakati ID.

The post Penambang Lokal Pohuwato Bakal Tersingkirkan?! appeared first on Barakati ID.