Pohuwato – Transformasi digital di sektor keuangan daerah terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato. Wakil Bupati (Wabup) Pohuwato, Iwan S. Adam, secara khusus menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan untuk menjadi pelopor pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi keuangan.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Wabup Iwan saat memimpin jalannya Apel Korpri tingkat Kabupaten Pohuwato yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, Iwan menegaskan bahwa penggunaan QRIS bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah langkah krusial dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Oleh karena itu, para abdi negara dituntut untuk tidak hanya sekadar paham teori, tetapi juga aktif mempraktikkan penggunaan QRIS, utamanya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Sebagai abdi negara, ASN harus menjadi role model atau contoh nyata dalam penerapan digitalisasi ini. Mulai dari hal sederhana seperti bertransaksi menggunakan QRIS. Jika aparaturnya sudah terbiasa, masyarakat tentu akan ikut terdorong untuk beralih ke sistem pembayaran nontunai,” tegas Wabup Iwan di hadapan peserta apel.

Lebih lanjut, ia menjabarkan sederet keuntungan penerapan transaksi berbasis QRIS. Selain memberikan kemudahan, sistem ini menjamin proses transaksi yang jauh lebih cepat, aman, dan transparan. Dari sisi pemerintahan, ekosistem digital ini diyakini mampu mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran seluruh pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Tak berhenti pada imbauan penggunaan pribadi, Wabup Iwan juga mengajak seluruh ASN untuk mengambil peran proaktif dalam menyosialisasikan manfaat QRIS kepada masyarakat luas, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Transformasi digital ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari semua pihak. ASN harus hadir sebagai pelopor, sekaligus agen perubahan dalam menuntun masyarakat menuju ekosistem ekonomi digital,” tambahnya penuh harap.

Sebagai informasi, Apel Korpri tersebut berlangsung secara tertib dan khidmat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris OPD, para camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato. Momen ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi secara digital.

The post Wajib Melek Digital! Wabup Pohuwato Instruksikan Seluruh ASN Bertransaksi Pakai QRIS appeared first on Barakati ID.

The post Wajib Melek Digital! Wabup Pohuwato Instruksikan Seluruh ASN Bertransaksi Pakai QRIS appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo resmi memberlakukan program parkir berlangganan pada awal tahun 2026. Launching program yang telah dipersiapkan sejak 2025 itu dilakukan tanpa seremoni berlebihan, berlangsung sederhana namun penuh makna, bersamaan dengan apel kerja awal tahun di Lapangan Taruna Remaja, Senin (05/01/2026).

Kebijakan ini digarap oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Gorontalo sebagai strategi penataan parkir yang lebih tertib sekaligus upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Melalui penerapan sistem berlangganan, Pemkot menargetkan pengelolaan parkir yang transparan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengingatkan agar pengelolaan parkir berbayar dijalankan secara tertib, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan tidak ingin sistem ini disalahgunakan pihak tertentu.

“Kalau sudah pakai sistem, mainnya harus bersih. Jangan ada pelanggaran di lapangan,” tegas Wali Kota Adhan.

Menurutnya, parkir berbayar bukan sekadar soal penarikan retribusi, tetapi juga menyangkut ketertiban publik, kejelasan setoran ke kas daerah, dan kenyamanan warga. Karena itu, Dishub diminta memastikan setiap petugas memahami aturan dan bekerja sesuai prosedur.

Sebagai bagian dari peluncuran program, dilakukan pula penempelan stiker tanda parkir berbayar pada sejumlah kendaraan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, Sekretaris Daerah Ismail Madjid, dan perwakilan Bank Indonesia, yang turut memberikan dukungan terhadap penerapan sistem parkir berlangganan yang lebih tertib dan terintegrasi secara digital.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, menjelaskan bahwa pendaftaran parkir berlangganan dimulai hari ini dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai peserta pertama.

“Pendaftaran bagi ASN akan berlangsung selama sepuluh hari. Kami akan mendatangi semua OPD untuk memberikan layanan langsung. Bahkan, masyarakat umum juga bisa mendaftar pada periode tersebut di kantor Dishub, sebelum nantinya dibuka di beberapa titik di Kota Gorontalo,” jelas Hermanto.

Program parkir berlangganan ini menandai babak baru pengelolaan ruang publik di Kota Gorontalo. Pemerintah menegaskan, sasaran utama kebijakan ini bukan semata-mata peningkatan angka pendapatan, tetapi penciptaan sistem yang tertib, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

Musim 2026 baru saja dimulai. Kini semua perhatian tertuju pada bagaimana kebijakan baru ini dijalankan di lapangan—apakah benar bisa menghadirkan parkir yang lebih tertib dan pelayanan yang lebih baik bagi warga Kota Gorontalo.

The post Tanpa Banyak Seremoni! Pemkot Gorontalo Resmikan Parkir Berlangganan appeared first on Barakati ID.

The post Tanpa Banyak Seremoni! Pemkot Gorontalo Resmikan Parkir Berlangganan appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Kelurahan Biawao kembali mengharumkan nama Kota Gorontalo dengan prestasi gemilang di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkat arahan dan bimbingan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kelurahan ini berhasil meraih predikat Terbaik I Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025.

Sejak dinakhodai oleh Lurah Nurhadi Taha, Kelurahan Biawao menunjukkan konsistensi dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2024, Biawao sempat menduduki posisi Terbaik II dalam kategori kelurahan dengan penerimaan di atas Rp500 juta. Saat itu, dari target sebesar Rp815.583.133,00, berhasil terealisasi hingga Rp876.356.538,44, atau mencapai 107,45 persen.

Kinerja positif tersebut terus meningkat pada tahun 2025. Hingga Rabu, 17 Desember 2025, Kelurahan Biawao sukses mencatatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp922.658.535, melampaui target Rp849.835.780 atau mencapai 108,57 persen.

Lurah Nurhadi Taha menilai keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi dan kerja keras tim antara aparat kelurahan dan para kolektor pajak. Ia menyebut timnya terus melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan serta memudahkan proses pembayaran pajak.

“Prestasi ini merupakan buah dari kerja tim yang solid serta kesadaran tinggi masyarakat Biawao akan pentingnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak,” ujar Nurhadi.

Selain kerja tim, ia juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan dampak positif dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Adhan Dambea. Salah satu di antaranya adalah penghapusan denda PBB serta pengurangan nilai pajak bagi masyarakat yang mengajukan permohonan, yang mulai diberlakukan sejak Agustus lalu.

“Dukungan dan kebijakan dari Bapak Wali Kota menjadi faktor penting dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak di masyarakat,” tutupnya.

Dengan raihan ini, Kelurahan Biawao tak hanya menjadi contoh sukses dalam pengelolaan pajak, tetapi juga bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat mampu memperkuat fondasi ekonomi Kota Gorontalo.

The post Berawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2 appeared first on Barakati ID.

The post Berawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2 appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar Focus Grub Discussion (FDG) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi tata cara perhitungan tarif pajak dan retribusi daerah serta implementasi elektronifikasi transaksi, bertempat di hotel Sanrise, (20/10/2022).

Sekretaris Daerah Iskandar Datau menyampaikan, dengan ditertibkannya UU nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) telah membawa perubahan yang mendasar dalam beberapa aspek terkait keuangan daerah, salah satunya pajak retribusi.

“Kami sampaikan kepada para pimpinan OPD pengelola pendapatan asli daerah Kabupatan Pohuwato, agar selalu semangat dan jangan kenal lelah dalam menggali potensi-potensi PAD yang ada di lingkup tugasnya. Mari bersama kita wujudkan Pohuwato yang sejahtera dan terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pohuwato tercinta ini,” Ujar Iskandar.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Keuangan Daerah itu, turut dihadiri Asisten Ekbang Fikri Adam, Asisten Adum Rusmiati Pakaya, para Pimpinan OPD, serta Pejabat Eselon III dan IV selaku pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato, Fitriyani H. Lasantu menjelaskan sejalan dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD, telah menyusun naskah akademis dan ranperda PDRD.

“Namun masih banyak kekurangan, maka diperlukan pendampingan lagi terkait penggalian potensi dan tata cara perhitungan tarif pajak dan retribusi daerah agar dapat terwujud optimalisasi PAD Kabupaten Pohuwato”, ungkap Vivi sapaan akrab Fitriyani H Lasantu.

Fitriyani menyebutkan, kegiatan FGD diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pohuwato. “Yang masing-masing OPD terdiri dari Kepala OPD beserta Pejabat eselon III dan IV dan pelaksana yang mengelola retribusi”, jelasnya.

The post Melalui FGD Sekda Pohuwato Harap Masing-masing OPD Bisa Galih Potensi PAD appeared first on Barakati ID.

The post Melalui FGD Sekda Pohuwato Harap Masing-masing OPD Bisa Galih Potensi PAD appeared first on Barakati ID.