Kota Gorontalo – Sempat terhenti sementara, pengerjaan peningkatan infrastruktur Jalan Zainal Umar Sidiki (ZUS)—atau yang akrab disapa Jalan Palma—resmi dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pada Rabu (23/09/2026).

Kelanjutan pengerjaan fisik ini dilakukan sehari setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meidy Novieta Silangen, memberikan kepastian bahwa proyek akan segera berjalan pascapenyelesaian saluran air bersih di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa (23/9/2026), pengerjaan peningkatan jalan telah memasuki tahap penghamparan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A. Proses penghamparan fisik ini dimulai dari kawasan Terminal Tipe A Dungingi.

Langkah ini diambil setelah aktivitas proyek sempat dihentikan guna menunggu perbaikan jaringan pipa air bersih yang juga berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Kota Gorontalo.

“Karena menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus), makanya jadi tanggung jawab kita di Dinas PUPR,” terang Meidy usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) di BLY, Senin (22/9/2026).

Meidy menjelaskan bahwa pengerjaan utilitas bawah tanah harus dirampungkan terlebih dahulu agar konstruksi badan jalan yang telah diperbaiki tidak rusak akibat dibongkar ulang di kemudian hari.

“Kita harus menunggu proyek itu selesai, baru kita lanjutkan pengerjaan perbaikan jalan. Biar jalan yang sudah diperbaiki tidak dirusak lagi untuk perbaikan saluran air bersih itu,” tegasnya.

Di lokasi proyek, titik pengerjaan lanjutan tidak dimulai dari lokasi sebelumnya, melainkan dialihkan ke kawasan Terminal Tipe A Dungingi.

Pelaksana lapangan, Bambang Mooduto, mengonfirmasi bahwa penyesuaian titik awal dilakukan karena lokasi sebelumnya masih memerlukan penyelesaian struktur talud.

“Di sana (lokasi sebelumnya) kita masih menunggu penyelesaian pekerjaan talud. Sudah mau selesai juga itu,” ungkap Bambang saat ditemui di lokasi proyek, Selasa (23/9/2026).

Bambang menegaskan, proses penghamparan LPA Kelas A ditargetkan tuntas pada hari yang sama. Setelah tahap penghamparan selesai, pengerjaan akan langsung disambung dengan pemadatan material sebagai persiapan awal jelang pengaspalan.

“Kita upayakan selesai hari ini dan dilanjutkan pemadatan untuk pengaspalan. Soal pengaspalan, kita menunggu informasi dan instruksi lebih lanjut,” pungkas Bambang.

Sebagai informasi, Jalan Zainal Umar Sidiki merupakan satu dari tiga ruas jalan utama yang menjadi prioritas agenda peningkatan infrastruktur Pemkot Gorontalo sepanjang tahun 2026. Selain Jalan ZUS, Pemkot Gorontalo juga tengah memacu perbaikan Jalan Taman Buah dan Jalan Pangeran Hidayat II, yang didanai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

The post Sempat Terhenti Sementara! Pemkot Gorontalo Lanjutkan Pengerjaan Jalan Zainal Umar Sidiki appeared first on Barakati ID.

The post Sempat Terhenti Sementara! Pemkot Gorontalo Lanjutkan Pengerjaan Jalan Zainal Umar Sidiki appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-106 Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan segenap anggota legislatif.

Agenda utama rapat diisi dengan penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo atas Nota Keuangan Ranperda APBD TA 2027, yang dilanjutkan dengan penyerahan dokumen secara resmi dari pihak eksekutif kepada pimpinan DPRD.

Dalam penjelasannya, Gubernur Gusnar Ismail memaparkan bahwa proyeksi APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran Rp1,2 triliun (atau tepatnya Rp1,271 triliun), mengindikasikan penurunan sekitar 17,32 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Secara rinci, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik 7,45 persen menjadi Rp473,44 miliar (atau sekitar Rp477 miliar), Pendapatan Transfer sebesar Rp797 miliar, serta pendapatan daerah lain yang sah.

Dari postur Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp1,261 triliun, Belanja Operasi mendominasi sebesar Rp1,076 triliun (terdiri dari Belanja Pegawai Rp649,88 miliar dan Belanja Barang/Jasa Rp412,23 miliar), Belanja Transfer Rp152 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp5 miliar, serta Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp27,58 miliar.

Adapun pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan SiLPA sebesar Rp11 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21 miliar diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada Bank SulutGo dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Gubernur mengungkapkan, keterbatasan fiskal daerah tidak terlepas dari tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir, di mana APBD Induk Gorontalo terus terkoreksi dari Rp1,9 triliun pada 2024, turun menjadi Rp1,8 triliun pada 2025, Rp1,6 triliun pada 2026, hingga mencapai Rp1,2 triliun pada 2027.

Meski dibayangi tekanan fiskal, Pemprov Gorontalo tetap memasang target makro pembangunan secara optimistis, mencakup pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, penekanan angka kemiskinan hingga 11,29 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,9 persen, serta Gini Ratio 0,36.

Sejumlah program strategis telah disiapkan dalam RAPBD 2027, di antaranya modernisasi SMK, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pemukiman baru, hilirisasi peternakan dan perikanan, SPAM Regional dari Waduk Bulango Ulu, bantuan bedah rumah 6.667 unit, pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, SMA Garuda, serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam sesi Pemandangan Umum Fraksi, seluruh fraksi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan, meski diwarnai sederet catatan dan rekomendasi kritis.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berdampak nyata, bukan sekadar dokumen administratif. Golkar mendesak alokasi anggaran yang proporsional bagi sektor pertanian serta mendorong digitalisasi pajak untuk mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat.

Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PKS secara khusus menyoroti anjloknya alokasi Belanja Modal yang merosot hingga 70,16 persen (dari Rp92,44 miliar menjadi Rp27,58 miliar). Kedua fraksi meminta pemerintah melakukan review agar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sarana kesehatan, dan pendidikan tidak terhenti. PKS juga menuntut transparansi rincian Belanja Barang dan Jasa senilai Rp412,23 miliar secara detail per OPD.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya mengalokasikan anggaran untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hidrometeorologi serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang. PDI-P juga mendesak pengawasan ketat terhadap izin tambang, reklamasi, dan perlindungan sumber air.

Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan pencegahan kebocoran penerimaan daerah, seraya menegaskan dukungan fraksi bersifat kritis-konstruktif demi kepentingan rakyat.

Sementara itu, Fraksi PPP memberikan perhatian khusus pada penyelesaian pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan dana Rp80 miliar untuk naik menjadi Tipe B dan pusat layanan kanker. PPP juga menyoroti realisasi cetak sawah baru yang baru mencapai 879 hektare dari target 5.642 hektare, serta mengusulkan dana sharing Pemprov-Pemkab untuk lahan Sekolah Rakyat di Bone Bolango.

Fraksi Amanat Bangsa dan Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan. Amanat Bangsa mendorong industrialisasi komoditas lokal agar Gorontalo tidak sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, sementara Demokrat Nurani Rakyat mendesak intervensi anggaran khusus untuk mengatasi serangan hama penggerek batang yang memicu penurunan produksi padi hingga 12,58 persen.

Menariknya, dalam proses tanggapan Gubernur usai pemandangan umum fraksi, mengemuka pula aspirasi efisiensi anggaran, di mana alokasi pakaian dinas Gubernur sebesar Rp226 juta diusulkan untuk dipangkas menjadi sekitar Rp100 juta agar sisa anggarannya dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat.

Seluruh masukan dan catatan dari delapan fraksi tersebut kini menjadi basis acuan dalam pembahasan teknis antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo guna melahirkan APBD 2027 yang transparan, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

The post Satu Suara Sepakat Lanjut! Seluruh Fraksi DPRD Gorontalo Terima Ranperda APBD 2027 appeared first on Barakati ID.

The post Satu Suara Sepakat Lanjut! Seluruh Fraksi DPRD Gorontalo Terima Ranperda APBD 2027 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan strategis tersebut diambil melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (7/9/2026).

Pengesahan perubahan regulasi ini menjadi pijakan penting dalam menata ulang sistem pendapatan daerah. Kendati demikian, DPRD menegaskan bahwa upaya mengoptimalkan penerimaan daerah harus berjalan selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili. Agenda ini turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, perwakilan BPK dan BPKP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Kementerian Hukum, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam forum tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo memaparkan laporan akhir hasil pembahasan Ranperda yang telah melalui tahapan panjang. Pembahasan dilakukan secara intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, dilanjutkan proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum, hingga kunjungan kerja dan studi komparasi ke sejumlah instansi luar daerah demi menyempurnakan materi muatan regulasi.

Anggota Pansus DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Udoki, menegaskan bahwa perubahan Perda ini tidak boleh dipandang semata-mata dari kacamata peningkatan angka penerimaan kas daerah. Menurutnya, regulasi ini harus menjadi instrumen pembenahan tata kelola pendapatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh publik.

“Perubahan Perda ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan pengelolaan pendapatan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kristina saat membacakan laporan Pansus.

Ia menambahkan, penyesuaian aturan pajak dan retribusi daerah pada akhirnya akan bersentuhan langsung dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas sebagai penggerak ekosistem penerimaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi poin krusial yang ditekankan DPRD.

DPRD berharap, peningkatan penerimaan daerah tidak berhenti pada capaian angka di atas kertas, melainkan dikelola secara tepat guna dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan diterimanya persetujuan pada Pembicaraan Tingkat II ini, Ranperda PDRD selanjutnya memasuki tahapan penetapan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi struktur fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo, sekaligus mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang tertib, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan warga Gorontalo.

The post Sah Jadi Perda! DPRD Provinsi Gorontalo Setujui Perubahan Aturan Pajak dan Retribusi Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Sah Jadi Perda! DPRD Provinsi Gorontalo Setujui Perubahan Aturan Pajak dan Retribusi Daerah appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama pembiayaan program pembangunan daerah. Guna mengukur realisasi fiskal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Evaluasi PAD Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Pertemuan BPKPD pada Senin (15/06/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengungkapkan bahwa evaluasi paruh tahun ini sengaja dipercepat lantaran performa realisasi PAD di sejumlah OPD tercatat masih memprihatinkan dan berada di bawah target yang dipatok dalam APBD 2026.

“Bagi OPD pengelola PAD, saya minta berikan atensi serius terhadap capaian pendapatan masing-masing. Kita sudah berada di penghujung Triwulan II, artinya tidak ada lagi waktu untuk bersantai. Segera ambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan target,” tegas Wabup Iwan.

Menurut Iwan, raihan PAD merupakan indikator sahih kemandirian fiskal daerah dalam membiayai program strategis serta pelayanan publik. Oleh karena itu, jajaran OPD didesak untuk melepaskan cara kerja konvensional dan mulai melahirkan inovasi guna menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Setiap instansi harus mampu memetakan potensi secara presisi, memperbarui akurasi pendataan di lapangan, serta memperketat fungsi pengawasan terhadap objek-objek pajak dan retribusi daerah. Jangan sampai ada potensi pendapatan yang bocor atau menguap begitu saja,” cetus Iwan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa target nominal PAD yang dibebankan kepada setiap OPD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tanggung jawab moral dan konstitusional yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan di Bumi Panua.

“Target PAD jangan hanya dijadikan angka mati di atas kertas. Butuh komitmen, kerja keras, dan sinergi lintas sektor. Pascarapat ini, saya instruksikan seluruh OPD segera melakukan evaluasi internal dan mengeksekusi strategi percepatan penyerapan,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Wabup Iwan menjelaskan bahwa jalannya rapat evaluasi ini diinstruksikan langsung oleh Bupati Pohuwato. Seluruh nota rekapitulasi capaian dan kendala OPD akan dilaporkan sebagai rapor performa instansi sekaligus bahan pertimbangan kebijakan strategis ke depan.

Selain fokus mengevaluasi rapor merah PAD, forum tersebut dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pohuwato. Agenda sekunder yang tidak kalah urgen ini membahas perumusan roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk periode 2026–2029. Peta jalan tersebut nantinya akan menjadi kompas digitalisasi tata kelola keuangan Pemkab Pohuwato selama beberapa tahun ke depan.

Menutup arahannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengimbau penguatan ekosistem nontunai secara masif melalui optimalisasi kanal digital, khususnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Gerakan digitalisasi ini ditegaskan harus dimulai dari jajaran pengurus TP2DD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pohuwato sebagai motor penggerak contoh bagi masyarakat luas.

The post Genjot Kemandirian Fiskal: Pemkab Pohuwato Kejar Target Pendapatan Asli Daerah di Paruh Tahun appeared first on Barakati ID.

The post Genjot Kemandirian Fiskal: Pemkab Pohuwato Kejar Target Pendapatan Asli Daerah di Paruh Tahun appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas instansi kepabeanan dalam memberantas peredaran barang ilegal. Dukungan ini ditegaskan secara langsung saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail, menghadiri acara pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai di eks Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada pemusnahan produk-produk ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai (polos) atau yang tidak bermeterai resmi. Langkah ini merupakan bagian krusial dari upaya penegakan hukum dan aturan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sekda Ismail menyatakan bahwa pemerintah daerah berdiri di garda terdepan untuk mendukung penuh segala bentuk penertiban peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

“Pemusnahan ini sangat perlu kita dukung karena berkaitan langsung dengan tata kelola pengedaran barang. Khususnya untuk komoditas rokok, distribusinya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dikenakan pajak cukai,” ujar Ismail.

Lebih lanjut, ia menjabarkan bahwa keberadaan rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum perniagaan, tetapi juga merugikan kas daerah secara nyata. Pasalnya, sebagian dari pendapatan cukai rokok nasional turut dialokasikan kembali ke daerah.

“Cukai atau pajak rokok itu, 10 persennya akan masuk ke daerah. Dengan mendukung penegakan aturan kepabeanan ini, secara tidak langsung kita juga berkontribusi nyata dalam mengamankan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Selain menyoroti aspek penerimaan pendapatan daerah, Sekda Ismail juga menggarisbawahi bahwa pengendalian peredaran rokok bersinggungan erat dengan upaya negara dalam menjaga taraf kesehatan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pengenaan instrumen pajak dan cukai pada produk tembakau sejatinya menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan tingkat konsumsi warga.

“Kalau pajak atau cukai semakin tinggi, harga rokok akan ikut menyesuaikan. Hal itu diharapkan dapat mengurangi atau mengendalikan daya beli dan konsumsi rokok, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Ismail mengakui bahwa hingga saat ini, rokok masih menjadi barang konsumsi yang sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun demikian, pemerintah tetap memiliki kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengatur peredarannya demi kemaslahatan yang lebih luas.

Melalui momentum kegiatan pemusnahan ini, Pemkot Gorontalo berharap kesadaran masyarakat—baik dari sisi konsumen maupun pedagang—terhadap pentingnya penggunaan barang legal dapat semakin meningkat. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan publik.

The post Tegas! Pemkot Gorontalo Dukung Penuh Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal Tanpa Cukai appeared first on Barakati ID.

The post Tegas! Pemkot Gorontalo Dukung Penuh Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal Tanpa Cukai appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Transformasi digital di sektor keuangan daerah terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato. Wakil Bupati (Wabup) Pohuwato, Iwan S. Adam, secara khusus menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan untuk menjadi pelopor pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi keuangan.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Wabup Iwan saat memimpin jalannya Apel Korpri tingkat Kabupaten Pohuwato yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, Iwan menegaskan bahwa penggunaan QRIS bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah langkah krusial dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Oleh karena itu, para abdi negara dituntut untuk tidak hanya sekadar paham teori, tetapi juga aktif mempraktikkan penggunaan QRIS, utamanya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Sebagai abdi negara, ASN harus menjadi role model atau contoh nyata dalam penerapan digitalisasi ini. Mulai dari hal sederhana seperti bertransaksi menggunakan QRIS. Jika aparaturnya sudah terbiasa, masyarakat tentu akan ikut terdorong untuk beralih ke sistem pembayaran nontunai,” tegas Wabup Iwan di hadapan peserta apel.

Lebih lanjut, ia menjabarkan sederet keuntungan penerapan transaksi berbasis QRIS. Selain memberikan kemudahan, sistem ini menjamin proses transaksi yang jauh lebih cepat, aman, dan transparan. Dari sisi pemerintahan, ekosistem digital ini diyakini mampu mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran seluruh pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Tak berhenti pada imbauan penggunaan pribadi, Wabup Iwan juga mengajak seluruh ASN untuk mengambil peran proaktif dalam menyosialisasikan manfaat QRIS kepada masyarakat luas, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Transformasi digital ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari semua pihak. ASN harus hadir sebagai pelopor, sekaligus agen perubahan dalam menuntun masyarakat menuju ekosistem ekonomi digital,” tambahnya penuh harap.

Sebagai informasi, Apel Korpri tersebut berlangsung secara tertib dan khidmat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris OPD, para camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato. Momen ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi secara digital.

The post Wajib Melek Digital! Wabup Pohuwato Instruksikan Seluruh ASN Bertransaksi Pakai QRIS appeared first on Barakati ID.

The post Wajib Melek Digital! Wabup Pohuwato Instruksikan Seluruh ASN Bertransaksi Pakai QRIS appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo dalam waktu dekat bakal resmi memberlakukan penarikan retribusi pelayanan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di sejumlah kawasan strategis perkotaan. Kebijakan fiskal ini menyasar para pedagang di kawasan Pelataran Sentral (PS), trotoar Jalan Jhon Ario Katili, Jalan Nani Wartabone, Jalan Cokroaminoto, hingga area koridor depan Kantor Wali Kota Gorontalo.

Langkah taktis tersebut diambil sebagai bagian dari strategi intensifikasi pemda dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan struktur fiskal ini nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur serta stimulus kegiatan kemasyarakatan.

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea membeberkan, tarif nominal retribusi yang akan dibebankan kepada setiap pelaku usaha ditetapkan sebesar Rp10.000 per lapak untuk setiap harinya. Besaran tarif tersebut ditegaskannya bersifat akumulatif karena sudah mencakup kompensasi biaya pengelolaan kebersihan lingkungan.

“Besarannya Rp10 ribu per lapak setiap hari. Tarif itu sudah bersih, termasuk untuk retribusi pelayanan kebersihan di lokasi berjualan,” ungkap Wali Kota Adhan Dambea saat dikonfirmasi via panggilan aplikasi WhatsApp, Rabu (11/02/2026), di sela-sela agenda kunjungannya di kawasan Coffee Street Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Adhan menambahkan, kebijakan penarikan retribusi di zona coffee street dan pusat kuliner malam sejenis sebenarnya bukan hal baru, melainkan sudah lumrah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Meski demikian, Pemkot Gorontalo menerapkan formula pendekatan yang lebih adaptif dan humanis.

Berbeda dengan daerah lain yang langsung memungut biaya sejak awal berdiri, Pemkot Gorontalo terlebih dahulu memberikan kelonggaran berupa masa tenggang (grace period) selama beberapa bulan bagi para pelaku UMKM lokal untuk merintis dan menstabilkan omzet penjualan mereka. Penarikan retribusi baru resmi diaktifkan setelah ekosistem usaha di koridor jalan tersebut dinilai mandiri dan mapan.

“Insyaallah dalam waktu dekat instrumen pemungutan retribusinya segera kita jalankan secara resmi di lapangan. Nilainya tetap flat Rp10 ribu,” tegas Wali Kota Adhan.

Melalui skema ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap kepatuhan wajib retribusi dari para pedagang kaki lima di area publik dan trotoar protokol dapat berjalan optimal. Sinergitas ini diharapkan mampu melahirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi sektor informal dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

The post Genjot PAD Sektor Informal: Cara Wali Kota Adhan Dambea Tata Regulasi Fiskal UMKM protokol appeared first on Barakati ID.

The post Genjot PAD Sektor Informal: Cara Wali Kota Adhan Dambea Tata Regulasi Fiskal UMKM protokol appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo resmi memberlakukan program parkir berlangganan pada awal tahun 2026. Launching program yang telah dipersiapkan sejak 2025 itu dilakukan tanpa seremoni berlebihan, berlangsung sederhana namun penuh makna, bersamaan dengan apel kerja awal tahun di Lapangan Taruna Remaja, Senin (05/01/2026).

Kebijakan ini digarap oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Gorontalo sebagai strategi penataan parkir yang lebih tertib sekaligus upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Melalui penerapan sistem berlangganan, Pemkot menargetkan pengelolaan parkir yang transparan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengingatkan agar pengelolaan parkir berbayar dijalankan secara tertib, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan tidak ingin sistem ini disalahgunakan pihak tertentu.

“Kalau sudah pakai sistem, mainnya harus bersih. Jangan ada pelanggaran di lapangan,” tegas Wali Kota Adhan.

Menurutnya, parkir berbayar bukan sekadar soal penarikan retribusi, tetapi juga menyangkut ketertiban publik, kejelasan setoran ke kas daerah, dan kenyamanan warga. Karena itu, Dishub diminta memastikan setiap petugas memahami aturan dan bekerja sesuai prosedur.

Sebagai bagian dari peluncuran program, dilakukan pula penempelan stiker tanda parkir berbayar pada sejumlah kendaraan. Kegiatan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, Sekretaris Daerah Ismail Madjid, dan perwakilan Bank Indonesia, yang turut memberikan dukungan terhadap penerapan sistem parkir berlangganan yang lebih tertib dan terintegrasi secara digital.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, menjelaskan bahwa pendaftaran parkir berlangganan dimulai hari ini dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai peserta pertama.

“Pendaftaran bagi ASN akan berlangsung selama sepuluh hari. Kami akan mendatangi semua OPD untuk memberikan layanan langsung. Bahkan, masyarakat umum juga bisa mendaftar pada periode tersebut di kantor Dishub, sebelum nantinya dibuka di beberapa titik di Kota Gorontalo,” jelas Hermanto.

Program parkir berlangganan ini menandai babak baru pengelolaan ruang publik di Kota Gorontalo. Pemerintah menegaskan, sasaran utama kebijakan ini bukan semata-mata peningkatan angka pendapatan, tetapi penciptaan sistem yang tertib, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

Musim 2026 baru saja dimulai. Kini semua perhatian tertuju pada bagaimana kebijakan baru ini dijalankan di lapangan—apakah benar bisa menghadirkan parkir yang lebih tertib dan pelayanan yang lebih baik bagi warga Kota Gorontalo.

The post Tanpa Banyak Seremoni! Pemkot Gorontalo Resmikan Parkir Berlangganan appeared first on Barakati ID.

The post Tanpa Banyak Seremoni! Pemkot Gorontalo Resmikan Parkir Berlangganan appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Kelurahan Biawao kembali mengharumkan nama Kota Gorontalo dengan prestasi gemilang di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkat arahan dan bimbingan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kelurahan ini berhasil meraih predikat Terbaik I Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025.

Sejak dinakhodai oleh Lurah Nurhadi Taha, Kelurahan Biawao menunjukkan konsistensi dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2024, Biawao sempat menduduki posisi Terbaik II dalam kategori kelurahan dengan penerimaan di atas Rp500 juta. Saat itu, dari target sebesar Rp815.583.133,00, berhasil terealisasi hingga Rp876.356.538,44, atau mencapai 107,45 persen.

Kinerja positif tersebut terus meningkat pada tahun 2025. Hingga Rabu, 17 Desember 2025, Kelurahan Biawao sukses mencatatkan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp922.658.535, melampaui target Rp849.835.780 atau mencapai 108,57 persen.

Lurah Nurhadi Taha menilai keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi dan kerja keras tim antara aparat kelurahan dan para kolektor pajak. Ia menyebut timnya terus melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan serta memudahkan proses pembayaran pajak.

“Prestasi ini merupakan buah dari kerja tim yang solid serta kesadaran tinggi masyarakat Biawao akan pentingnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak,” ujar Nurhadi.

Selain kerja tim, ia juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan dampak positif dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Adhan Dambea. Salah satu di antaranya adalah penghapusan denda PBB serta pengurangan nilai pajak bagi masyarakat yang mengajukan permohonan, yang mulai diberlakukan sejak Agustus lalu.

“Dukungan dan kebijakan dari Bapak Wali Kota menjadi faktor penting dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak di masyarakat,” tutupnya.

Dengan raihan ini, Kelurahan Biawao tak hanya menjadi contoh sukses dalam pengelolaan pajak, tetapi juga bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat mampu memperkuat fondasi ekonomi Kota Gorontalo.

The post Berawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2 appeared first on Barakati ID.

The post Berawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2 appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar Focus Grub Discussion (FDG) optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi tata cara perhitungan tarif pajak dan retribusi daerah serta implementasi elektronifikasi transaksi, bertempat di hotel Sanrise, (20/10/2022).

Sekretaris Daerah Iskandar Datau menyampaikan, dengan ditertibkannya UU nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) telah membawa perubahan yang mendasar dalam beberapa aspek terkait keuangan daerah, salah satunya pajak retribusi.

“Kami sampaikan kepada para pimpinan OPD pengelola pendapatan asli daerah Kabupatan Pohuwato, agar selalu semangat dan jangan kenal lelah dalam menggali potensi-potensi PAD yang ada di lingkup tugasnya. Mari bersama kita wujudkan Pohuwato yang sejahtera dan terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pohuwato tercinta ini,” Ujar Iskandar.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Keuangan Daerah itu, turut dihadiri Asisten Ekbang Fikri Adam, Asisten Adum Rusmiati Pakaya, para Pimpinan OPD, serta Pejabat Eselon III dan IV selaku pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato, Fitriyani H. Lasantu menjelaskan sejalan dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD, telah menyusun naskah akademis dan ranperda PDRD.

“Namun masih banyak kekurangan, maka diperlukan pendampingan lagi terkait penggalian potensi dan tata cara perhitungan tarif pajak dan retribusi daerah agar dapat terwujud optimalisasi PAD Kabupaten Pohuwato”, ungkap Vivi sapaan akrab Fitriyani H Lasantu.

Fitriyani menyebutkan, kegiatan FGD diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pohuwato. “Yang masing-masing OPD terdiri dari Kepala OPD beserta Pejabat eselon III dan IV dan pelaksana yang mengelola retribusi”, jelasnya.

The post Melalui FGD Sekda Pohuwato Harap Masing-masing OPD Bisa Galih Potensi PAD appeared first on Barakati ID.

The post Melalui FGD Sekda Pohuwato Harap Masing-masing OPD Bisa Galih Potensi PAD appeared first on Barakati ID.