DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Pedebuolo, Kota Gorontalo. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai urgen, di antaranya terkait pelayanan BPJS Kesehatan, ketidaktepatan data desil kesejahteraan, serta kendala dalam pengajuan proposal bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menanggapi persoalan seputar BPJS Kesehatan, Hamzah Muslimin menegaskan bahwa proses pengurusan maupun pengaktifan keanggotaan sebenarnya cukup mudah dilakukan. Ia mengimbau masyarakat agar aktif berkoordinasi dengan aparat kelurahan atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan.

“BPJS itu sebenarnya gampang diurus. Masyarakat bisa datang ke kantor kelurahan atau langsung ke kantor BPJS untuk mengaktifkan keanggotaannya dan mendapatkan layanan,” jelas Hamzah di hadapan warga Pedebuolo.

Selain BPJS, Hamzah juga menyoroti persoalan pendataan desil yang disebut masih menimbulkan banyak ketimpangan di lapangan. Ia mengungkapkan, selama masa reses di berbagai lokasi di Kota Gorontalo, masalah serupa kerap ditemui, di mana warga miskin justru terdata dalam kategori desil yang lebih tinggi.

“Masih banyak warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1, tetapi dalam data justru tercatat sebagai Desil 6. Bahkan, ada warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah dan hanya menumpang, tapi dianggap mampu berdasarkan data,” ujarnya.

Menurut Hamzah, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan dan validasi data penerima bantuan sosial. Karena itu, ia menilai perlu ada koordinasi intensif antarinstansi untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih akurat dan adil.

“Ini berarti ada kesalahan dalam pendataan. Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar masalah seperti ini segera diselesaikan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Hamzah Muslimin menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan koordinasi lintas sektor. Rencananya, pihaknya akan mengundang Dinas Sosial kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan untuk duduk bersama membahas langkah percepatan penyelesaian masalah tersebut.

“Kami akan mengundang instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar permasalahan data dan layanan sosial ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.