Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato bergerak cepat meredam gejolak sosial dengan mempercepat proses sertifikasi tanah milik warga di Kecamatan Popayato Timur. Lahan tersebut merupakan objek yang sebelumnya dijanjikan oleh tiga perusahaan, yakni PT BJA, PT IGL, dan PT BTL. Langkah taktis ini dibahas dalam rapat koordinasi khusus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Jumat (10/04/2026).

Rapat krusial tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Pohuwato Andi Baso Thabrani, Kasat Intel Polres Pohuwato, perwakilan manajemen PT Inti Global Group, jajaran kepala desa, serta perwakilan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Percepatan Sertifikasi.

Bupati Saipul A. Mbuinga menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan atensi penuh terhadap eskalasi dinamika yang terjadi di lingkungan lingkar perusahaan dalam sepekan terakhir. Ia mengapresiasi kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam memitigasi potensi konflik horizontal di lapangan.

“Alhamdulillah, kondisi yang sempat memanas di lapangan langsung direspons cepat oleh Kapolres dengan menerjunkan personel pengamanan. Berkat langkah preventif tersebut, potensi benturan fisik dapat kita hindari,” ungkap Saipul.

Bupati mengakui bahwa sengketa dan tuntutan sertifikasi lahan ini merupakan persoalan klasik yang telah berlarut-larut. Guna merealisasikan harapan besar masyarakat, Pemkab Pohuwato berkomitmen penuh mendorong percepatan penerbitan sertifikat dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagai langkah konkret, Saipul membeberkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan mantan Direktur PT Inti Global Laksana (IGL) Group, Ir. Burhanuddin. Dalam komunikasi tersebut, pihak manajemen menyatakan kesiapan penuh untuk bertanggung jawab menyelesaikan seluruh aspek administrasi yang diperlukan.

“Kami meminta komitmen dan peran aktif dari jajaran pemerintah desa, kecamatan, tim percepatan, serta warga pemilik lahan. Semua pihak harus proaktif dan responsif ketika dibutuhkan, terutama saat ada verifikasi dokumen yang harus ditandatangani di BPN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saipul menekankan bahwa penyelesaian sertifikasi ini sangat vital. Selain untuk memberikan kepastian hukum hak milik atas tanah bagi masyarakat, langkah ini juga penting guna menjamin iklim investasi dan kelancaran operasional korporasi di daerah.

Ia menambahkan, Pemkab telah menerima surat resmi dari beberapa desa terkait draf usulan lahan. Proses identifikasi batas tanah nantinya akan mengombinasikan pemanfaatan teknologi siber wahana tanpa awak (drone) dengan validasi fisik oleh tim gabungan di lapangan.

Di tempat yang sama, Kakantah Pohuwato Andi Baso Thabrani menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi data yuridis dan fisik yang diajukan. Validasi ini bertujuan untuk melihat peluang integrasi lahan tersebut ke dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran berjalan.

“Begitu data usulan masuk, kami langsung melakukan overlay (tumpang susun) pada peta pendaftaran untuk mengecek apakah bidang tanah tersebut memungkinkan diakomodasi dalam program PTSL tahun ini atau tidak,” urai Andi Baso.

Andi Baso menegaskan bahwa validitas dan kelengkapan dokumen administrasi pertanahan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam penerbitan sertifikat. Untuk tahun anggaran 2026, BPN Pohuwato sendiri memiliki target program PTSL seluas 948 hektare yang terkonsentrasi di Desa Wonggarasi Barat.

“Metode pemetaan bidang tanah tahun ini memang beralih menggunakan drone. Meskipun lokasi prioritas (Wonggarasi Barat) sudah dikunci, tidak menutup kemungkinan adanya plot alternatif untuk wilayah Popayato Timur, sasarannya tergantung luasan lahan dan kesiapan data klinis masyarakat,” terangnya.

Kendati demikian, Andi Baso menyiapkan opsi sekunder jika usulan tersebut terkendala batas waktu luasan plot anggaran tahun ini. “Jika belum terakomodasi penuh pada 2026, kami pastikan akan dikawal untuk masuk klaster prioritas program tahun anggaran berikutnya. Kami tetap berupaya maksimal agar realisasinya bisa ditarik tahun ini, asalkan koordinasi semua lini berjalan solid,” pungkasnya.

The post Redam Gejolak Lingkar Tambang: Bupati Saipul Desak Percepatan Sertifikasi Lahan Popayato Timur appeared first on Barakati ID.

The post Redam Gejolak Lingkar Tambang: Bupati Saipul Desak Percepatan Sertifikasi Lahan Popayato Timur appeared first on Barakati ID.