DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait temuan lapangan bahwa masih banyak sekolah tingkat SMA/SMK yang belum memiliki sertifikat lahan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Inogeluma DPRD Gorontalo, dipimpin oleh Ketua Komisi I Fadli Foha dan dihadiri anggota komisi, antara lain Kristina Udoki, Ramdan Liputo, dan Yeyen Sidiki.

Dari pihak eksekutif hadir perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, serta sejumlah kepala sekolah SMA/SMK di Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, Yeyen Sidiki menegaskan bahwa Komisi I sebelumnya telah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa SMA/SMK dan mendapati masih banyak sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Sekolah yang sudah siap administrasinya bisa langsung melakukan pengurusan aset sertifikat ke BPN. Kami mendorong pihak sekolah untuk segera berkomunikasi agar proses ini berjalan,” ujarnya.

Yeyen juga mengingatkan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan tanggung jawab bersama, bukan untuk saling menyalahkan antarinstansi.

“Aset ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita saling lempar tanggung jawab. Kami bahkan pernah mencari arsip hingga ke BPN Manado demi mengamankan aset daerah agar tidak hilang,” tegasnya.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses legalisasi aset sekolah, mengingat status kepemilikan yang jelas akan mencegah potensi sengketa lahan di masa mendatang.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Tegaskan: Aset Pendidikan Harus Aman, Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Tegaskan: Aset Pendidikan Harus Aman, Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab appeared first on Barakati ID.