GORUT – Pelaksana Tugas Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu mengungkapkan pendapat pada saat pembahasan penyusunan Rekomendasi APKASI, terkait penundaan penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Thariq menegaskan pentingnya penundaan pemberlakuan peraturan ini karena mempertimbangkan kondisi daerah/kabupaten-kota di Indonesia yang tidak sama kondisi lokal, tantangan, masalah maupun potensinya.

Hal tersebut dikatakan Thariq Modanggu pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Vimalla, Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6/2022) .

Rakernas yang dihadiri oleh seluruh Bupati/Kepala Daerah se-Indonesia ini, dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Pemberlakuan penghapusan harus benar didasarkan pada data dan kajian dampak dari penghapusan dimaksud. Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pasti akan menghadapi banyak masalah di lapangan,”

Selain itu, Plt Bupati Gorut juga turut memperjuangkan terkait Rancangan Undang-Undang Pesisir dan Kepulauan yang menjadi usul inisiatif DPD-RI dan diperjuangkan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO).

Ada 12 poin yang dibahas dan diolah menjadi rekomendasi APKASI, dan akan disampaikan kepada Presiden serta Kementerian Lembaga terkait.

The post Thariq Modanggu Sarankan Penghapusan PTT Ditunda Pada Rakernas APKASI appeared first on Barakati ID.

The post Thariq Modanggu Sarankan Penghapusan PTT Ditunda Pada Rakernas APKASI appeared first on Barakati ID.