Gorontalo – Pengurangan alokasi dana desa berdampak langsung terhadap pelayanan publik di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Desa Duano terpaksa melakukan penyesuaian anggaran, termasuk pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Kepala Dusun Desa Duano, Rahmat Unggo, mengatakan, berkurangnya alokasi dana desa memaksa pemerintah desa mengambil langkah sulit agar pembayaran gaji kader, guru PAUD, dan sejumlah tenaga pelayanan masyarakat lainnya tetap berjalan lancar tanpa keterlambatan.

“Dengan adanya pengurangan dana desa, kami harus menyesuaikan semua program dengan anggaran yang tersedia. Untuk program BLT, terpaksa jumlah penerima manfaat dikurangi dari sebelumnya 31 orang menjadi 12 orang,” ujar Rahmat.

Menurutnya, keputusan pengurangan jumlah penerima BLT bukan langkah mudah karena menyangkut langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari warga yang terdampak.

“Kami memahami bahwa langkah ini bukan yang terbaik, namun kondisi keuangan negara yang belum stabil membuat kebijakan ini tidak terhindarkan dan berimbas langsung hingga ke tingkat desa,” tambahnya.

Meski demikian, Rahmat menegaskan pemerintah Desa Duano berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski dengan keterbatasan yang ada.

Pemerintah desa berharap ke depan tidak ada lagi pengurangan dana desa, sehingga pelayanan publik, kegiatan sosial, dan program kesejahteraan masyarakat dapat kembali ditingkatkan demi kepentingan bersama.

The post Anggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas appeared first on Barakati ID.

The post Anggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas appeared first on Barakati ID.

Efisiensi dilakukan dengan pengurangan anggaran di berbagai sektor, termasuk pemutusan kontrak pekerja honorer dan penundaan pengangkatan PNS, yang menimbulkan gelombang protes besar di masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kasus pemutusan kontrak sejumlah penyiar RRI dan pengurangan dana pemerintah ke daerah yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat di daerah-daerah kurang mampu.

Lebih jauh, kasus di Kabupaten Pati menjadi gambaran konkret bagaimana kebijakan efisiensi pusat memaksa kepala daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% guna mengisi kekosongan anggaran, yang kemudian memicu kemarahan warga. Pandji menilai bahwa efisiensi harus dilakukan pada kalangan yang mampu berkorban, bukan pada rakyat kecil yang justru semakin terbebani.

Pandji Pragiwaksono mengingatkan agar pemerintah dan pejabat dapat lebih peka dan tidak membuat rakyat menjadi korban kebijakan efisiensi demi penghematan anggaran negara.

The post Panji: Efisiensi Pemerintah Memicu Kemarahan Rakyat, Korban Terutama Rakyat Kecil appeared first on Barakati ID.

The post Panji: Efisiensi Pemerintah Memicu Kemarahan Rakyat, Korban Terutama Rakyat Kecil appeared first on Barakati ID.