Efisiensi dilakukan dengan pengurangan anggaran di berbagai sektor, termasuk pemutusan kontrak pekerja honorer dan penundaan pengangkatan PNS, yang menimbulkan gelombang protes besar di masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kasus pemutusan kontrak sejumlah penyiar RRI dan pengurangan dana pemerintah ke daerah yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat di daerah-daerah kurang mampu.

Lebih jauh, kasus di Kabupaten Pati menjadi gambaran konkret bagaimana kebijakan efisiensi pusat memaksa kepala daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% guna mengisi kekosongan anggaran, yang kemudian memicu kemarahan warga. Pandji menilai bahwa efisiensi harus dilakukan pada kalangan yang mampu berkorban, bukan pada rakyat kecil yang justru semakin terbebani.

Pandji Pragiwaksono mengingatkan agar pemerintah dan pejabat dapat lebih peka dan tidak membuat rakyat menjadi korban kebijakan efisiensi demi penghematan anggaran negara.

The post Panji: Efisiensi Pemerintah Memicu Kemarahan Rakyat, Korban Terutama Rakyat Kecil appeared first on Barakati ID.

The post Panji: Efisiensi Pemerintah Memicu Kemarahan Rakyat, Korban Terutama Rakyat Kecil appeared first on Barakati ID.