Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Apel Akbar Peringatan Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Kamis (15/01/2026).

Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Pohuwato itu diikuti oleh seluruh kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pohuwato. Selain jajaran pemerintah desa, kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Dinas PPA dan PMD Provinsi Gorontalo, Rustam Huntoyungo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkifli Umar, Staf Ahli Bupati, Amrin Umar, Kadis PMD Pohuwato, Kadir Amran, para pimpinan OPD, camat, serta unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Risang Septian Putranto, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan bahwa peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting dan membahagiakan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa untuk memperkuat komitmen dalam memajukan desa.

“Hari ini adalah hari yang berbahagia, momentum kita bersama memperingati Hari Desa Nasional Tahun 2026. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Pohuwato,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Iwan menyoroti kondisi baru yang dihadapi pemerintah desa pada tahun ini, di mana terjadi penyesuaian anggaran desa. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut setiap aparatur desa untuk lebih cermat, bijak, dan kreatif dalam mengelola keuangan serta merancang program pembangunan.

“Namun saya yakin tantangan ini bukan penghalang, melainkan momentum untuk bersama-sama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang ada,” jelasnya.

Iwan juga menegaskan bahwa alokasi dana desa tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip tertib administrasi, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan setiap penggunaan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Pohuwato yang selama ini telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan bertanggung jawab.

“Selamat Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2026. Semoga dengan semangat kebersamaan dan komitmen meningkatkan efisiensi anggaran desa, kita mampu membangun desa yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri,” tutupnya.

Mengakhiri sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang belum dapat hadir karena sedang mengikuti pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait finalisasi pembangunan Kantor Bupati Pohuwato.

“Bapak Bupati menitipkan salam untuk kita semua, khususnya pemerintah desa yang saat ini memperingati Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Pohuwato,” pungkas Iwan.

The post Jangan Lengah! Wakil Bupati Ingatkan Desa Hadapi Tantangan Baru Anggaran appeared first on Barakati ID.

The post Jangan Lengah! Wakil Bupati Ingatkan Desa Hadapi Tantangan Baru Anggaran appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Pengurangan alokasi dana desa berdampak langsung terhadap pelayanan publik di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Desa Duano terpaksa melakukan penyesuaian anggaran, termasuk pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Kepala Dusun Desa Duano, Rahmat Unggo, mengatakan, berkurangnya alokasi dana desa memaksa pemerintah desa mengambil langkah sulit agar pembayaran gaji kader, guru PAUD, dan sejumlah tenaga pelayanan masyarakat lainnya tetap berjalan lancar tanpa keterlambatan.

“Dengan adanya pengurangan dana desa, kami harus menyesuaikan semua program dengan anggaran yang tersedia. Untuk program BLT, terpaksa jumlah penerima manfaat dikurangi dari sebelumnya 31 orang menjadi 12 orang,” ujar Rahmat.

Menurutnya, keputusan pengurangan jumlah penerima BLT bukan langkah mudah karena menyangkut langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari warga yang terdampak.

“Kami memahami bahwa langkah ini bukan yang terbaik, namun kondisi keuangan negara yang belum stabil membuat kebijakan ini tidak terhindarkan dan berimbas langsung hingga ke tingkat desa,” tambahnya.

Meski demikian, Rahmat menegaskan pemerintah Desa Duano berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski dengan keterbatasan yang ada.

Pemerintah desa berharap ke depan tidak ada lagi pengurangan dana desa, sehingga pelayanan publik, kegiatan sosial, dan program kesejahteraan masyarakat dapat kembali ditingkatkan demi kepentingan bersama.

The post Anggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas appeared first on Barakati ID.

The post Anggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Rapat Koordinasi dan Workshop Regulasi serta Kondisi Desa yang diselenggarakan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Gorontalo menghadirkan beragam pandangan strategis terkait masa depan tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025, di ruang rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dukcapil-PMD) Provinsi Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil-PMD, Refli Buata.

Rakor yang diinisiasi PPDI tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus dari lima kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Pohuwato, dan Boalemo. Kehadiran para perwakilan dari berbagai daerah ini menjadikan forum tersebut sebagai wadah konsolidasi penting untuk membahas regulasi desa serta kondisi aktual perangkat desa di lapangan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Ramdan D. Liputo, yang hadir mewakili lembaga DPRD, menyampaikan apresiasi terhadap prakarsa PPDI dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ramdan menegaskan bahwa dukungan terhadap penguatan regulasi desa merupakan bagian dari tanggung jawab Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan dan hukum.

“Secara kelembagaan maupun pribadi, saya mengapresiasi inisiatif ini. Rakor dan workshop seperti ini menjadi ruang yang sangat penting untuk memastikan perangkat desa mendapat perhatian yang layak,” ujar Ramdan usai kegiatan.

Ia menambahkan, kualitas masa depan desa sangat bergantung pada regulasi yang kuat serta keberpihakan politik negara dalam melindungi perangkat desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Forum seperti ini, lanjutnya, menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola desa yang selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kejelasan status perangkat maupun sistem kerja di lapangan.

Sementara itu, Ketua PPDI Provinsi Gorontalo, Suban Tangahu, melalui Ketua PPDI Kabupaten Gorontalo, Agus Ali, S.Pd, menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih dihadapi perangkat desa di berbagai wilayah. Ia menekankan pentingnya kejelasan status perangkat desa dan perlindungan kerja yang harus diperkuat melalui regulasi yang berpihak.
Selain itu, Suban juga menegaskan agar pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengalokasikan bantuan keuangan langsung ke desa sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Perangkat desa adalah garda terdepan pelayanan publik. Status yang jelas dan dukungan anggaran yang memadai merupakan kebutuhan mendesak,” tegas Agus Ali.

Forum Rakor dan Workshop tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama:

1. Regulasi desa,

2. Kondisi dan pembangunan desa, serta

3. Penguatan organisasi PPDI.

Adapun rekomendasi yang disepakati antara lain mendorong Pemerintah Provinsi dan DPRD Gorontalo untuk:

• Mengalokasikan bantuan keuangan provinsi bagi desa dalam APBD Perubahan 2026,

• Menetapkan regulasi yang menjamin status perangkat desa secara hukum,

• Menyinkronkan regulasi terkait pemerintahan desa,

• Meningkatkan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja desa, serta

• Memperkuat fungsi advokasi PPDI agar lebih responsif terhadap kebutuhan perangkat desa.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan bersama dalam memperjuangkan kepastian regulasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan sinergi berkelanjutan antara PPDI, DPRD, serta Pemerintah Provinsi Gorontalo.
PPDI menegaskan akan menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut melalui forum monitoring dan evaluasi pasca-workshop, agar rumusan yang dihasilkan tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan di lapangan.

The post Rakor PPDI Gorontalo: Dari Regulasi hingga Harapan Bantuan Langsung ke Desa appeared first on Barakati ID.

The post Rakor PPDI Gorontalo: Dari Regulasi hingga Harapan Bantuan Langsung ke Desa appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Coaching clinic aplikasi sistem dan tata kelola keuangan desa yang berlangsung di Hotel Amaris Kota Gorontalo dibuka Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga yang turut dihadiri Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, dan Ketua APDESI Pohuwato, (23/11/2022).

Menurut Bupati, dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah kabupaten Pohuwato berupaya setiap tahun dapat melaksanakan kegiatan coaching clinik bagi perangkat desa se-kabupaten Pohuwato dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini dimaksudkan agar pengetahuan dan penguasaan aparatur desa terhadap dinamika perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa terus terbarukan.

Selanjutnya dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan Mendagri dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah diterbitkan dan telah disosialisasikan, diharapkan nantinya tidak ada lagi keterlambatan dan kekeliruan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2023 di tingkat desa.

“Kepada para kepala desa se- kabupaten pohuwato sebagai pengguna anggaran sekaligus pengelola keuangan desa untuk dapat mengikuti kegiatan coaching clinik ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menjadi pembelajaran dan referensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,” Kata Saipul.

Sehubungan dengan kegiatan ini juga kami berharap kedepan akan banyak perubahan yang terjadi di tingkat desa, dukungan anggaran dan regulasi yang memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan segala potensi yang ada merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun desa serta masyarakatnya”,jelas bupati.

Diakhir sambutan, Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo atas dukungan dan kesediaannya berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan diberikan untuk para kepala desa, sekdes serta seluruh peserta.

“Saya berharap agar seluruh pemerintah desa dapat mengikutsertakan perangkat desa yang dipekerjakan, sehingga perangkat desa bisa merasa lebih nyaman dan aman dalam bekerja karena telah dilindungi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutup Bupati Saipul.

The post Buka Coaching Clinic Bagi Perangkat Desa, Ini Harapan Bupati Saipul appeared first on Barakati ID.

The post Buka Coaching Clinic Bagi Perangkat Desa, Ini Harapan Bupati Saipul appeared first on Barakati ID.