DPRD KABGOR – Sebagai mitra Kepala Desa tentu saja peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan terutama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja sang Kepala Desa.

Untuk memaksimalkan hal tersebut Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo meminta ke Pemerintah Daerah terutama Dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi kinerja BPD berdasarkan regulasi yang ada.

Menurut Syafrudin Bano, berdasarkan pantauannya kinerja BPD selama ini tidak terlalu maksimal dikarenakan ada yang merangkap jabatan, “Ada guru, ada tenaga kesehatan, dan ada juga pejabat lainnya menjadi ketua atau anggota BPD,” Ungkapnya.

Lanjut Syafrudin pada regulasi Perbub dan Perda jelas, bahwa BPD dituntut bekerja sepenuh waktu sama dengan kerja ASN. Walaupun dalam regulasi dibenarkan ASN tidak boleh sebagai anggoat BPD. Tetapi pada poin berikut BPD wajib berkerja sesuai regulasi yang ada.

“Kami dorong untuk dilakukan evaluasi BPD, kami juga minta BPD ontime dalam bekerja baik perencanaan, pengawasan, dan membentuk Perdes yang ada di desa,” Tegas Syafrudin Bano.

The post Berdasarkan Peraturan BPD Dituntut Bekerja Secara Maksimal appeared first on Barakati ID.

The post Berdasarkan Peraturan BPD Dituntut Bekerja Secara Maksimal appeared first on Barakati ID.