Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., secara tegas mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera turun tangan menangani persoalan fenomena antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang kian meresahkan masyarakat. Selain itu, pimpinan Pemkot Gorontalo tersebut menginstruksikan pengusutan tuntas atas dugaan penimbunan serta penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu secepatnya duduk bersama dan berkoordinasi intensif dengan PT Pertamina, aparat penegak hukum (APH), serta instansi teknis terkait guna mengevaluasi sistem distribusi energi di wilayah Gorontalo.

“Jangan biarkan masyarakat terus mengantre tanpa kepastian. Gubernur harus segera mengambil langkah konkret, mengevaluasi distribusi, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diusut sesuai hukum. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban,” tegas Jeffry kepada wartawan.

Menurut Jeffry, meski kewenangan tata kelola dan pengawasan distribusi BBM lintas wilayah berada di bawah domain pemerintah provinsi dan otoritas terkait, Pemerintah Kota Gorontalo memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal serta memperjuangkan jeritan keluhan warganya di lapangan.

Bentuk kepedulian nyata Pemkot Gorontalo ditunjukkan melalui aksi pengumpulan para pelaku usaha depot BBM eceran serta pengelola pom mini melalui jajaran pemerintah kelurahan. Pertemuan tersebut digelar guna membahas harga jual eceran di tingkat masyarakat serta menuntut kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Jeffry menambahkan, Wali Kota Adhan Dambea pada prinsipnya tetap mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan para pelaku usaha kecil di daerah. Kendati demikian, pengembangan sektor usaha ekonomi mikro tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

“Pak Wali sayang rakyatnya, tetapi bukan berarti Pak Wali membiarkan praktik-praktik yang merugikan orang banyak terus berlanjut,” tandasnya.

Pemkot Gorontalo berharap Pemprov Gorontalo segera mengambil tindakan tegas, terukur, dan transparan agar polemik antrean panjang kendaraan di SPBU, dugaan penyimpangan alokasi BBM bersubsidi, hingga lonjakan harga di tingkat pengecer tidak terus-menerus berlarut tanpa kepastian.

The post Rakyat Mengantre Tanpa Kepastian! Adhan Dambea Desak Gubernur Gorontalo Usut Antrean BBM appeared first on Barakati ID.

The post Rakyat Mengantre Tanpa Kepastian! Adhan Dambea Desak Gubernur Gorontalo Usut Antrean BBM appeared first on Barakati ID.

BONBOL – Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang dijual secara eceran di kawasan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango, melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Lonjakan harga mencekik ini terjadi akibat pasokan Pertalite di SPBU Bonepantai yang kerap mengalami kekosongan berkepanjangan.

Hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan sejujmlah depot mini di wilayah Kecamatan Bonepantai mematok harga Pertalite eceran di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Kendati harganya melambung tinggi dibanding harga eceran tertinggi (HET) resmi, opsi ini terpaksa diambil masyarakat demi menyambung aktivitas harian di tengah mandeknya pasokan di SPBU.

Sejumlah warga setempat membeberkan bahwa SPBU Bonepantai sempat menghentikan operasinya akibat kekosongan pasokan BBM selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Meski sempat kembali menerima kiriman BBM pada akhir September hingga awal Oktober 2026, stok yang tersedia langsung ludes diserbu warga dalam waktu sangat singkat.

Persoalan ini memicu keprihatinan mendalam lantaran SPBU Bonepantai berada di posisi sangat strategis, yakni melintasi Jalur Trans Sulawesi yang menjadi urat nadi penghubung utama antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, keberadaan SPBU tersebut tidak hanya menopang kebutuhan warga lokal, tetapi juga menjadi tumpuan bagi lalu lintas kendaraan antarprovinsi.

Ketika pasokan BBM di SPBU tersebut nihil, dampaknya merembet luas. Pengendara lintas provinsi yang melintasi rute tersebut terancam mogok di jalan akibat kesulitan memperoleh bahan bakar.

Kondisi ini kian memprihatinkan bagi sektor perekonomian lokal. Masyarakat nelayan dan petani di kawasan pesisir merupakan kelompok yang paling terdampak langsung dari krisis energi ini. Nelayan membutuhkan Pertalite untuk menggerakkan mesin perahu saat melaut, sementara petani memanfaatkannya untuk mengoperasikan mesin pompa dan alat mesin pertanian (alsintan).

Keterbatasan pasokan memaksa warga merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM eceran. Situasi ini secara signifikan membengkakkan biaya operasional dan menggerus pendapatan harian para pekerja sektor informal di wilayah tersebut.

Kondisi kelangkaan ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas dan kesinambungan tata kelola distribusi BBM di wilayah pesisir Bone Bolango. SPBU yang berada di jalur perlintasan utama antarprovinsi mestinya mendapatkan prioritas pengawasan dan kuota yang memadai.

Masyarakat mendesak pihak pengelola SPBU, PT Pertamina (Persero), serta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk segera menginvestigasi penyebab tersendatnya pasokan Pertalite ini, sekaligus merumuskan solusi konkret guna menjamin kelancaran distribusi BBM.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari pihak pengelola SPBU Bonepantai maupun otoritas Pertamina setempat terkait pemicu utama kekosongan stok serta langkah taktis yang akan diambil.

The post Melambung Hingga Rp15 Ribu Per Liter! Harga Pertalite Eceran di Bone Pesisir Mencekik Warga appeared first on Barakati ID.

The post Melambung Hingga Rp15 Ribu Per Liter! Harga Pertalite Eceran di Bone Pesisir Mencekik Warga appeared first on Barakati ID.

Marisa – Manajer SPBU Marisa, Kabupaten Pohuwato, Arab Maman, memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM tetap masuk secara rutin setiap hari, meskipun volume pengiriman sempat mengalami pengurangan.

“Kelangkaan itu tidak ada. Kalau kelangkaan biasanya stok tiba-tiba kosong sama sekali. Tapi ini pengiriman ada setiap hari, hanya saja memang ada pengurangan pengiriman dari kapal,” ujar Arab Maman.

Ia menjelaskan, pengurangan volume yang diterima SPBU Marisa disebabkan oleh kendala teknis pada pengiriman armada kapal. Namun, persoalan keterlambatan distribusi kapal tersebut diakui berada di luar kewenangan pihak SPBU.

“Selanjutnya, kenapa bisa terlambat dari kapal, itu sudah bukan wilayah (kewenangan) saya,” tambahnya.

Arab merinci, dalam kondisi normal SPBU Marisa rata-rata menerima pasokan BBM mencapai 32 kiloliter (KL) per hari. Namun, jatah tersebut sempat merosot hingga 16 KL per hari, yang kemudian memicu dinamika di lapangan.

Meski demikian, kondisi distribusi perlahan membaik. Pada hari ini, volume BBM yang diterima SPBU Marisa kembali meningkat menjadi 24 KL.

“Marisa ini biasanya dapat 32 KL per hari, kemarin sempat cuma dikirim 16 KL. Tapi alhamdulillah, hari ini Marisa sudah dikirim 24 KL,” jelas Arab.

Menanggapi antrean panjang kendaraan yang mengular di area SPBU, Arab mengaku tidak dapat memastikan faktor tunggal pemicunya. Kendati demikian, ia menduga penumpukan kendaraan terjadi akibat melonjaknya permintaan konsumen yang bertepatan dengan masa penyesuaian kuota pasokan.

“Kalau antrean panjang itu saya juga kurang tahu pasti. Mungkin karena pembelian atau volume konsumen sedang banyak, bertepatan dengan pengiriman yang sempat turun dari 32 KL ke 16 KL. Mungkin itu yang menyebabkan antrean,” tuturnya.

Pihak manajemen SPBU Marisa menegaskan komitmennya untuk terus menyalurkan BBM secara maksimal sesuai dengan jumlah pasokan yang diterima. Mengenai durasi penyesuaian kuota kapal ini, Arab mengaku belum dapat memprediksi batas waktunya.

“Untuk sampai kapan kondisi pengurangan ini berlangsung, saya belum tahu. Yang intinya, penyaluran di SPBU sudah sesuai permintaan. Kalau pasokan kembali normal ke angka 32 KL per hari, tentu antrean akan terurai,” pungkasnya.

The post Pasokan Sempat Turun, Manajer SPBU Marisa Klarifikasi Pemicu Antrean Panjang Kendaraan appeared first on Barakati ID.

The post Pasokan Sempat Turun, Manajer SPBU Marisa Klarifikasi Pemicu Antrean Panjang Kendaraan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Aroma praktik curang kembali mencuat dari SPBU Randangan, Kabupaten Pohuwato. Solar subsidi jenis biosolar yang seharusnya dijual sesuai harga resmi, diduga kuat dipatok hingga Rp11.000 per liter kepada konsumen, khususnya kendaraan ekspedisi lintas daerah.

Sejumlah warga menilai SPBU tersebut lebih mengutamakan pengisian jerigen dan bisnis pengetap solar ketimbang melayani masyarakat umum.

“12 ribu bisnis isi, 11 ribu ke ekspedisi. Ini operator, ini truk ekspedisi ada muatan, bukan kaleng-kaleng. Torang ini mau isi tapi disuruh bayar Rp11 ribu. Bagaimana ini peraturan?” keluh seorang sopir ekspedisi dengan nada kesal.

Keluhan serupa juga disampaikan Pendi Acil, warga Randangan, yang menyebut SPBU ini sudah lama meresahkan. Ia bahkan menduga ada pihak-pihak yang membekingi bisnis tersebut.

“No, kamu mo lawan pemiliknya? Mantan anggota, modal bangun SPBU besar. Tapi ini sudah murni mafia solar. Selama ada Pertamina di Randangan, sudah 6 tahun torang tidak pernah bisa isi solar dengan tenang. Tuhan tidak buta, tunggu saja waktunya,” tegasnya.

Sementara itu, konsumen lain bernama Weris mengaku kerap ditolak saat hendak mengisi BBM dengan alasan solar habis. Namun, stok justru selalu tersedia untuk pengisian bisnis.

“Baru biasa dorang bilang habis solar. Tapi kalau untuk isi bisnis, dorang masih ada solar. Begitu terus tiap hari,” ungkapnya.

Masyarakat mendesak Pertamina dan aparat penegak hukum segera turun tangan bahkan menyegel SPBU Randangan yang diduga kuat menyalahgunakan distribusi solar subsidi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi resmi meski upaya konfirmasi terus dilakukan awak media.

The post Solar Subsidi Disulap Jadi Bisnis, Pertamina Diminta Segel SPBU Randangan appeared first on Barakati ID.

The post Solar Subsidi Disulap Jadi Bisnis, Pertamina Diminta Segel SPBU Randangan appeared first on Barakati ID.