Gorontalo – Sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional, kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026 di lahan pertanian Dusun Teladan, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Agenda ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dirangkaikan dengan Zoom Meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang diikuti jajaran Polda dan Polres dari berbagai daerah.

Acara di Gorontalo turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang mewakili Gubernur, Kapolda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, Kasrem 133/Nani Wartabone, serta Bupati Gorontalo. Hadir pula unsur TNI–Polri, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui peningkatan produksi jagung sebagai komoditas unggulan daerah.

Hamzah menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta para petani demi tercapainya target swasembada pangan nasional.
“Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, dalam sambutannya melalui Zoom Meeting, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menjelaskan bahwa penanaman jagung serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Kapolri menyebutkan bahwa kebutuhan jagung nasional terus meningkat, baik untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam hingga 1 juta hektare guna mendorong produksi dan ketersediaan jagung di dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, TNI–Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia perbankan, dan kelompok tani—agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Rangkaian kegiatan di lokasi dimulai dengan pembukaan acara dan doa bersama, dilanjutkan sambutan Kapolri secara daring, kemudian penanaman jagung simbolis, foto bersama, serta diakhiri dengan buka puasa bersama para tamu undangan dan masyarakat setempat.

Program Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi jagung sebagai bahan pangan alternatif, bahan baku industri, serta pakan ternak. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara penambang dan petani yang membahas persoalan sedimentasi dan gangguan air terhadap lahan persawahan digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Rabu (28/01/2026).

Berdasarkan pantauan awak media, kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, sembilan kepala desa dari dua kecamatan yakni Buntulia dan Duhiadaa, serta kelompok tani dan perwakilan penambang yang dipimpin oleh Yosar Ruibah.

Dalam forum tersebut, para petani menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah memberikan solusi konkret atas persoalan gagal panen yang telah terjadi tiga kali berturut-turut dan kegagalan tanam pada musim keempat. Akibatnya, hanya sekitar 2 persen dari total 1.500 hektare lahan di dua kecamatan itu yang masih bisa ditanami.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Pohuwato merumuskan beberapa poin penting hasil rapat, di antaranya:

1. Mengedepankan semangat gotong royong untuk mencari solusi menghadapi ancaman darurat pangan di daerah.

2. Memerintahkan Dinas Pertanian untuk segera menarik kembali alat ekskavator yang sebelumnya dipinjamkan, guna dimanfaatkan para petani.

3. Memfasilitasi kerja sama antara petani dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan alat pertanian berat seperti ekskavator.

4. Mendesak perusahaan tambang agar ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan sedimentasi yang berasal dari aktivitas tambang, karena memiliki dampak langsung dari hulu hingga hilir.

DPRD menegaskan bahwa jika perusahaan tidak mengindahkan perintah tersebut, lembaga legislatif akan menggunakan hak angket untuk memanggil secara resmi pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Pohuwato.

Menanggapi keputusan itu, Yosar Ruibah selaku perwakilan penambang dan pelaku usaha tambang lokal menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam penyelesaian jangka menengah yang akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Ia juga menegaskan bahwa pada hari berikutnya pihaknya akan menurunkan tiga unit ekskavator guna membantu pengerjaan sedimentasi dan proyek irigasi yang bersifat mendesak, atas nama penambang, petani, dan masyarakat Pohuwato.

Sementara itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa mereka tengah menyusun langkah strategis tambahan, termasuk rencana pengadaan sumur bor guna mengatasi persoalan kekurangan air yang kerap menjadi hambatan utama bagi produktivitas petani Pohuwato.

The post Petani Menjerit, DPRD Desak Tambang Tanggung Jawab Atas Sedimen Sawah appeared first on Barakati ID.

The post Petani Menjerit, DPRD Desak Tambang Tanggung Jawab Atas Sedimen Sawah appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi atas pelaksanaan program percetakan lahan sawah baru seluas kurang lebih 5.600 hektare yang kini mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Program tersebut dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, yang hadir mewakili Ketua DPRD pada kegiatan sosialisasi, menegaskan bahwa program tersebut sangat penting mengingat kebutuhan beras di Gorontalo hingga kini masih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan.

“Selama ini kita masih kekurangan beras dan masih disuplai dari Sulawesi Selatan. Dengan adanya percetakan sawah baru seluas 5.600 hektare ini, kita berharap kebutuhan beras di Gorontalo bisa terpenuhi, bahkan ke depan bisa surplus,” ujar Hamzah.

Selain memperkuat ketahanan pangan, Hamzah juga menekankan bahwa program ini akan memberi dampak positif terhadap peningkatan ekonomi petani lokal.

“Program ini sangat membantu perekonomian petani kita, khususnya di Kabupaten Pohuwato. DPRD tentu menyambut baik dan akan memberikan dukungan penuh agar program berjalan sukses,” katanya.

Lebih lanjut, Hamzah menyampaikan bahwa dari hasil diskusi dengan pihak TNI yang turut terlibat dalam pelaksanaan program, terlihat bahwa proyek percetakan sawah baru ini memiliki nilai strategis bagi pembangunan sektor pertanian di Provinsi Gorontalo.

“Tadi saya berbicara dengan Pak Jenderal, dan beliau juga menegaskan bahwa program ini sangat baik untuk Gorontalo. Kita bersyukur karena program ini telah dipercayakan kepada daerah kita dan dikerjakan dengan serius oleh pihak terkait, termasuk dukungan dari DPRD,” jelasnya.

Program percetakan sawah tersebut dijadwalkan berlangsung selama 90 hari kerja. Menurut Hamzah, jangka waktu tersebut cukup singkat sehingga menuntut koordinasi dan kerja sama erat antarinstansi agar pelaksanaannya efisien dan tepat sasaran, mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan.

“Dengan waktu yang terbatas, tentu diperlukan kerja sama yang solid. Anggarannya besar, jadi kita berharap pelaksanaannya benar-benar efektif, transparan, dan bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Hamzah.

The post Petani Makin Sejahtera, DPRD Provinsi Gorontalo Puji Proyek Sawah Baru di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Petani Makin Sejahtera, DPRD Provinsi Gorontalo Puji Proyek Sawah Baru di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Sungai Provinsi Gorontalo untuk membahas sejumlah persoalan terkait paket pekerjaan irigasi yang dinilai tidak tepat sasaran dan belum mencapai target pelaksanaan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi teknis terkait.

Dalam rapat tersebut, Anas Jusuf menyoroti sembilan paket pekerjaan irigasi dengan total nilai mencapai Rp32 miliar, yang menurut DPRD, sebagian di antaranya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Ia mencontohkan beberapa lokasi seperti Bongoopini, Gandasari, dan sekitar kawasan Danau Perintis, yang dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai wilayah dengan potensi irigasi produktif.

“Kami menyoroti program irigasi ini. Dari sembilan paket senilai Rp32 miliar itu, ada beberapa yang tidak sesuai target dan tidak tepat sasaran, seperti di Bongoopini, Gandasari, dan Danau Perintis,” tegas Anas.

Menurutnya, beberapa proyek tersebut berpotensi direkomendasikan untuk pemutusan kontrak apabila tetap dikerjakan di lokasi yang tidak memberikan manfaat jelas bagi sektor pertanian.

“Kalau tidak tepat sasaran, kami akan rekomendasikan kepada pemerintah pusat agar kontraknya diputus,” ujarnya.

Anas menjelaskan, sejumlah lokasi yang dipilih bahkan tidak memiliki areal persawahan, sehingga proyek irigasi justru tidak relevan dengan kondisi masyarakat di sekitar.

“Contohnya di Gandasari, area yang dilalui proyek itu hanya kebun jeruk dan kelapa, tidak ada sawah sama sekali,” tambahnya.

Pihak Balai Sungai sebelumnya beralasan bahwa penentuan lokasi proyek merupakan hasil usulan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan temuan lapangan DPRD, Balai Sungai tidak melakukan verifikasi langsung terhadap kelayakan lokasi sebelum proyek dijalankan.

Selain persoalan sasaran pembangunan, DPRD juga menyoroti progres fisik proyek yang tergolong lambat. Di salah satu lokasi, yakni Pilohayanga, perkembangan pekerjaan disebut baru mencapai 20 persen, jauh dari target penyelesaian sebelum akhir tahun anggaran.

“Berdasarkan laporan lapangan, banyak pekerjaan yang realisasinya masih rendah. Di Pilohayanga, misalnya, baru 20 persen. Kami ragu proyek tersebut bisa selesai sebelum 31 Desember 2025,” ungkap Anas.

DPRD menegaskan akan mengawal secara ketat pelaksanaan proyek-proyek irigasi tersebut agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata, tepat sasaran, dan sesuai perencanaan teknis.

The post Anggaran Besar, Manfaat Minim: DPRD Bongkar Masalah Irigasi Tak Tepat Sasaran appeared first on Barakati ID.

The post Anggaran Besar, Manfaat Minim: DPRD Bongkar Masalah Irigasi Tak Tepat Sasaran appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Komisi III DPRD meninjau langsung progres pekerjaan saluran irigasi di kawasan Daerah Irigasi (D.I.) Pilohayanga, Desa Pilohayanga, Kabupaten Gorontalo, Minggu (7/12/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang berjalan di bawah kewenangan Balai Sungai.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap pekerjaan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Terlebih, seluruh proyek yang ditangani Balai Sungai ditargetkan rampung pada 31 Desember 2025.

“Seluruh program dari Balai Sungai berada dalam pengawasan kami. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah progresnya sudah sesuai jadwal dan bisa diselesaikan tepat waktu,” tegas Espin.

Dalam kunjungan tersebut, pihak penyedia jasa, PT Brantas Abipraya, optimistis proyek irigasi di Pilohayanga dapat diselesaikan sesuai dengan target. Keyakinan tersebut didukung oleh penggunaan teknologi konstruksi terbaru yang dinilai lebih efisien dan berkualitas tinggi.

Sementara itu, pihak Balai Sungai menjelaskan bahwa pekerjaan saluran irigasi di kawasan tersebut menggunakan Geosynthetic Cementitious Composite Mat System (GCCMS) — material komposit modern berbentuk lembaran menyerupai karpet dengan ketebalan sekitar 1 sentimeter.

Material tersebut digelar mengikuti alur saluran, kemudian disambung hingga membentuk satu lapisan utuh, dan diperkuat melalui proses pengerasan menggunakan air. Teknologi ini disebut lebih tahan lama, cepat terpasang, serta memiliki daya rekat kuat dibandingkan metode plester konvensional yang biasa digunakan.

Menurut Balai Sungai, GCCMS merupakan teknologi impor yang sebelumnya telah diterapkan di Lampung dan Papua, dan kini mulai digunakan di Gorontalo sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur irigasi.

“Teknologi ini jauh lebih efisien dan kuat dibanding material konvensional. Prosesnya cepat dan hasilnya lebih presisi terhadap kontur saluran,” jelas perwakilan Balai Sungai.

Espin Tulie mengapresiasi penerapan teknologi tersebut sebagai bentuk inovasi dalam pembangunan daerah. Ia memastikan bahwa Komisi III DPRD akan terus melakukan pemantauan hingga seluruh pekerjaan tuntas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami akan kembali turun untuk mengecek hasil akhir proyek, memastikan kualitas, ketahanan, serta manfaatnya bagi masyarakat terutama para petani,” ujar Espin.

DPRD Provinsi Gorontalo berharap pembangunan irigasi ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan layanan air dan produktivitas pertanian, khususnya di Desa Pilohayanga dan wilayah sekitarnya.

The post Pantau Proyek Strategis: DPRD Gorontalo Tinjau Pekerjaan Irigasi Pilohayanga appeared first on Barakati ID.

The post Pantau Proyek Strategis: DPRD Gorontalo Tinjau Pekerjaan Irigasi Pilohayanga appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan pentingnya langkah strategis dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dua kebijakan utama yang perlu diimplementasikan di Gorontalo adalah stabilitas harga gabah dan penerapan digitalisasi pertanian berbasis data spasial.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai upaya untuk melindungi kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga pangan nasional. Limonu Hippy menyambut baik kebijakan tersebut dan mendorong pemerintah daerah untuk memastikan implementasinya di tingkat lokal. “Penetapan HPP gabah yang adil akan memberikan kepastian pendapatan bagi petani kita di Gorontalo,” ujar Limonu.

Limonu Hippy juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendukung digitalisasi dan modernisasi pertanian. Menurut Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, data spasial sangat membantu petani dalam mendapatkan pupuk subsidi yang tepat sasaran dan meningkatkan produktivitas pertanian. “Data spasial menjadi bagian penting dari program digitalisasi pertanian, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi pangan,” jelas Sudaryono.

Sebagai anggota DPRD, Limonu Hippy berkomitmen untuk mendorong implementasi teknologi pertanian di Gorontalo. Ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat membantu petani dalam memantau kondisi tanaman, mengelola irigasi, dan memprediksi hasil panen secara lebih akurat. “Dengan dukungan infrastruktur digital, petani di Gorontalo dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian kita,” tambah Limonu.

Limonu Hippy menekankan bahwa kombinasi antara kebijakan harga yang menguntungkan petani dan penerapan teknologi digital dalam pertanian merupakan langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan di Gorontalo. Ia berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan program ini demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan pemanfaatan teknologi, Gorontalo memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang mandiri dalam produksi pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

The post Limonu Hippy : Digitalisasi dan harga Gabah yang stabil kunci Swasembada Pangan di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Limonu Hippy : Digitalisasi dan harga Gabah yang stabil kunci Swasembada Pangan di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

“Tentu sebagai Kader dan Aleg Gerindra, kami siap mengawal dan mengawasi segala bentuk program dan kebijakan Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan bahwa implementasinya di tingkat bawah berjalan sesuai dengan ketentuan dan arahan Bapak Presiden atau tidak,” ujar Limonu Hippy.

Menurutnya, pengawasan yang intens dan konsisten khususnya pada setiap OPD maupun satker-satker yang manjalankan program ini sangat diperlukan agar program Swasembada Pangan benar-benar terwujud dengan baik di seluruh daerah, termasuk Gorontalo. Program ini dinilai sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mendukung kesejahteraan petani.

“Dengan demikian, kami harus intens dan konsisten untuk itu, baik di setiap OPD maupun Satker-satker pemerintahan yang menjalankan ini. Sebab kami diwajibkan untuk mengawal dan mengevaluasi serta memberikan report terkait program Presiden ini agar benar-benar terwujud dengan baik,” tambahnya saat ditemui di sela-sela kegiatannya di kantor DPD Gerindra Povinsi Gorontalo..

Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian besar, Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Limonu Hippy menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran Gerindra di Gorontalo akan terus mengawal setiap kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Swasembada Pangan sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berencana mencetak jutaan hektar lahan pertanian baru serta memperkuat sektor pertanian dengan berbagai kebijakan strategis.

Dengan adanya dukungan dari para kader Gerindra di daerah, seperti yang disampaikan oleh Limonu Hippy, diharapkan program ini dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

The post ANGWAN GERINDRA Limonu Hippy Siap Kawal Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo appeared first on Barakati ID.

The post ANGWAN GERINDRA Limonu Hippy Siap Kawal Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Ketua komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Syafrudin Bano menilai kebijakan Gubernur Gorontalo dalam mendukung hasil produksi pertanian lokal tidak serius. Ia meminta Gubernur Gorontalo mengeluarkan kebijakan tegas, seperti surat pelarangan bagi bahan pangan dari luar yang masuk ke Gorontalo.

Syafrudin mengatakan dari himbauan Gubernur yang mengisyaratkan pedagang tidak boleh memasukan bahan pertanian dari luar Gorontalo, menurutnya itu diseriusi dan harus tegas.

“Berani ada beras dari luar Gorontalo masuk di perbatasan harus ditangkap, itu baru namanya peduli terhadap petani lokal.” Tegas Syafrudin Bano

“Ini ngomong dukung petani, kebijakannya hanya himbauan agar tidak memasukan bahan dari luar Gorontalo. Coba mengeluarkan kebijakan harus tegas, agar produksi lokal terserap dan para petani kita sejahtera,” Sambung Syafrudin

Syafrudin juga mengungkapkan hal serupa yang terjadi pada petani unggas, hasil ternak mereka tidak terserap oleh pasaran. Karena pasar yang ada di Gorontalo sudah dikuasai oleh unggas diluar Gorontalo.

Selain itu Ia juga mengatakan, persoalan ini telah diadukan ke komisi II DPRD Provinsi terkait kondisi pasar saat ini, Ia menjelaskan saat ini pasar telah dikuasai oleh produk dari luar daerah.

“Contohnya pasar kita dikuasai oleh unggas diluar Gorontalo, pada hal sesuai presentase mereka unggas lokal sudah mencukupi kebutuhan kita,” Terang Syafrudin

“Bahkan ada kurang lebih 2 juta unggas yang beredar di Gorontalo ini, namun tidak terserap oleh pasar. Karena pasar kita dikuasai oleh unggas dari luar Gorontalo,” Katanya.

The post Gubernur Gorontalo Dinilai Tak Serius Dukung Hasil Pertanian Lokal appeared first on Barakati ID.

The post Gubernur Gorontalo Dinilai Tak Serius Dukung Hasil Pertanian Lokal appeared first on Barakati ID.