Gorontalo – Polemik penggunaan bahan pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo kian memanas. Setelah menerima kritik tajam dari Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Gorontalo, Rian Uno, kini Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Gorontalo, Kifli, akhirnya angkat bicara.

Kifli menegaskan bahwa secara prinsip, program MBG memang wajib memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal, baik dari sektor pertanian maupun perikanan. Namun ia mengakui, pada pelaksanaan di lapangan, tidak semua daerah mampu memenuhi kebutuhan pasokan secara mandiri.

“Secara umum, tujuan program ini adalah menggunakan bahan pangan lokal. Namun apabila di daerah tertentu belum mampu menyediakan kebutuhan secara penuh, maka diperbolehkan mengambil dari luar,” jelas Kifli saat dikonfirmasi, Jumat (13/03/2026).

Meski begitu, ia menekankan bahwa pemasok bahan pangan untuk program MBG tidak boleh sembarangan. Semua pihak yang menyalurkan bahan pangan wajib memiliki legalitas usaha dan kelengkapan administrasi.

“Pemasok harus jelas secara administrasi, bisa berupa BUMDes, koperasi, atau UMKM yang memiliki legalitas. Selain itu, kualitas bahan pangan harus baik, harga sesuai pasar, dan mampu menyediakan dalam jumlah besar,” tambahnya.

Kifli juga menantang pihak-pihak yang menuding bahwa sejumlah dapur MBG tidak menggunakan bahan lokal agar membuka data secara transparan.
“Yang dimaksud tidak menggunakan bahan lokal itu siapa? Apakah BUMDes, CV, atau koperasi? Dan mereka menyuplai ke SPPG mana?” tanyanya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan yayasan pengelola dapur MBG yang sengaja tidak memanfaatkan bahan pangan lokal, pihaknya siap memberikan teguran langsung.
“Nanti kalau ada yayasan pengelola yang menolak bahan lokal, segera beri kami datanya. Kami akan menegur langsung,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan petani dan nelayan lokal menuju visi Indonesia Emas 2045.

Namun di lapangan, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Gorontalo, Rian Uno, menilai bahwa implementasinya belum sepenuhnya berdampak pada pelaku usaha tani lokal. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah dapur MBG di Gorontalo masih mengandalkan pasokan bahan dari luar daerah, bukan dari petani dan nelayan setempat.

“Program MBG ini sangat strategis. Selain memberi asupan bergizi gratis bagi masyarakat, seharusnya juga menjadi penggerak ekonomi dengan menyerap hasil pertanian petani desa,” kata Rian Uno, Senin (11/03/2026).

Menurutnya, jika pasokan bahan pangan benar-benar bersumber dari petani dan nelayan lokal, dampak ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan.
“Ketika hasil panen terserap dengan baik, pendapatan petani meningkat, roda ekonomi desa ikut bergerak, dan rantai produksi hingga konsumsi menjadi lebih hidup,” ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG agar petani tetap semangat meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen.
“Program ini harus diperkuat dan didukung serius oleh pemerintah provinsi dan kabupaten agar petani tetap termotivasi menanam, dan anak-anak tetap mendapatkan gizi yang baik,” tegasnya.

Kini, publik menantikan transparansi data rantai pasok bahan pangan MBG. Sebab jika benar bahan pangan masih banyak didatangkan dari luar Gorontalo, maka tujuan utama program untuk menggerakkan ekonomi desa terancam tidak tercapai.

The post Polemik Memanas, Koordinator BGN Gorontalo Akhirnya Buka Suara Soal Bahan Lokal MBG appeared first on Barakati ID.

The post Polemik Memanas, Koordinator BGN Gorontalo Akhirnya Buka Suara Soal Bahan Lokal MBG appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi petani dan nelayan lokal di Gorontalo.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Gorontalo, Rian Uno, menilai program MBG merupakan kebijakan strategis yang memiliki dua manfaat sekaligus: memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyerapan hasil pertanian serta perikanan lokal.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan. Beberapa dapur pelaksana MBG di Gorontalo disebut masih menyuplai bahan makanan dari luar daerah, bukan dari hasil tani dan tangkapan nelayan lokal.

“Program MBG sebenarnya sangat baik karena dapat menyerap hasil panen petani dan memastikan mereka tidak lagi kesulitan mencari pasar. Hasil tanam mereka jelas dibutuhkan dan terserap,” ujar Rian Uno, Senin (11/03/2026).

Ia menambahkan, jika keterlibatan petani dan nelayan lokal dimaksimalkan, dampak ekonominya akan langsung terasa di tingkat desa. Pendapatan masyarakat meningkat, dan perputaran ekonomi desa menjadi lebih dinamis.

“Ketika hasil panen terserap dengan baik, pendapatan petani meningkat, roda ekonomi desa ikut bergerak, dan siklus produksi hingga konsumsi menjadi lebih hidup,” jelasnya.

Rian menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak masyarakat memperoleh makanan bergizi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin partisipasi petani dan nelayan lokal dalam rantai pasok program tersebut.

Ia pun mengimbau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo untuk memberikan dukungan penuh agar program nasional ini benar-benar memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat.

“Program ini harus diperkuat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah agar petani tetap semangat menanam dan anak-anak tetap memperoleh asupan gizi yang baik,” tegas Rian.

Lebih lanjut, Rian berharap agar pemerintah daerah tidak setengah hati dalam menjalankan kebijakan nasional ini. Menurutnya, peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian serta perikanan lokal menjadi kunci utama menjaga ketersediaan bahan pangan untuk program MBG di Gorontalo.

“Kalau petani dan nelayan lokal benar-benar didorong dan difasilitasi dengan serius, pasokan pangan berkualitas untuk MBG pasti bisa terpenuhi dari Gorontalo sendiri,” pungkasnya.

The post Ironi di Balik Program MBG: Petani Lokal Belum Dilibatkan Penuh appeared first on Barakati ID.

The post Ironi di Balik Program MBG: Petani Lokal Belum Dilibatkan Penuh appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak nyata bagi petani di berbagai daerah. Program yang menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah ini bukan hanya meningkatkan kualitas gizi pelajar, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani lokal.

Hasil panen yang sebelumnya bergantung pada fluktuasi harga kini memiliki pembeli tetap melalui dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Akibatnya, petani memperoleh jaminan bahwa hasil tanam mereka terserap secara berkelanjutan, sementara ekonomi desa mulai tumbuh lebih dinamis.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Gorontalo, Rian Uno, menilai program MBG memiliki nilai strategis karena mampu menyentuh dua sisi sekaligus—kesejahteraan petani dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Program MBG sangat baik karena mampu menyerap banyak hasil panen petani. Petani tidak lagi bingung mencari pasar karena hasil tanam mereka kini jelas dibutuhkan dan terserap,” ujar Rian Uno, Kamis, 26 Februari 2026.

Rian menambahkan, efek ekonomi dari program tersebut mulai terasa langsung di tingkat desa. Perputaran uang meningkat, para petani semakin bersemangat menanam, dan kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi berjalan lebih hidup.

Ia menegaskan, keberlanjutan program menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan.

“Keberlanjutan sangat penting agar anak-anak dan ibu hamil terus mendapatkan asupan gizi yang baik, sementara petani tetap semangat menanam,” tutur Rian.

Tani Merdeka Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Pertanian yang mendorong peningkatan produksi pangan. Menurut Rian, sinergi antar lembaga pemerintah perlu terus diperkuat agar distribusi dan pelaksanaan program MBG berjalan efektif.

“Kementerian Pertanian sudah bergerak dalam peningkatan produksi. Kementerian lain juga harus memastikan distribusi dan pelaksanaannya tepat sasaran,” ujarnya.

Meski demikian, Rian menilai evaluasi tetap harus dilakukan secara rutin.

“Jika masih ada kekurangan, segera diperbaiki. Pengawasan distribusi harus tepat agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat,” tambahnya.

Di sejumlah kabupaten, produksi hortikultura tercatat meningkat signifikan. Lonjakan permintaan dari dapur MBG membuat petani mulai menanam sesuai kebutuhan SPPG, terutama komoditas sayur-sayuran. Seluruh hasil panen kini terserap sepenuhnya oleh program.

Kepastian pasar membuat petani berani memperluas lahan tanam dan meningkatkan produksi. Program MBG pun tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, melainkan juga menjadi motor penggerak baru bagi ekonomi desa.

The post Panen Tak Lagi Sepi Pembeli: Petani Nikmati Dampak Program MBG appeared first on Barakati ID.

The post Panen Tak Lagi Sepi Pembeli: Petani Nikmati Dampak Program MBG appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Tepuk tangan memecah udara segar Desa Manunggal Karya, Kabupaten Pohuwato. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, berdiri di atas panggung sederhana untuk menandai dimulainya pembangunan cetak sawah baru. Prosesi peresmian berlangsung meriah: spanduk besar berkibar, kamera wartawan menyorot setiap langkah, dan anggaran senilai Rp207 miliar dari APBN dipamerkan sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ini bentuk perhatian Presiden Prabowo. Kita bekerja cepat, masyarakat mendukung,” ujar Gusnar dengan nada optimistis, seakan mengirim gelombang harapan ke seluruh petani di Kecamatan Randangan dan sekitarnya.

Ia menjelaskan, saat ini Gorontalo memiliki sekitar 25.000 hektare sawah produktif. Dengan tambahan lahan baru, pemerintah menargetkan produksi padi meningkat dan musim tanam bisa dilakukan hingga tiga kali setahun. Dalam suasana yang penuh antusiasme, harapan itu seolah mengalir lembut di antara ribuan hektare lahan yang akan segera dicetak.

Namun, optimisme dari tenda seremonial itu tak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Beberapa kilometer dari lokasi acara, kenyataan berbicara lain.

Di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, sawah-sawah bukan sedang menunggu masa tanam, melainkan perlahan mati. Tanahnya retak, kering, dan kehilangan daya hidup.

Di tengah hamparan lahan gersang, seorang petani bernama Abdurahman Lukum berdiri termenung. Separuh hidupnya ia habiskan di sawah, namun kini hanya bisa menatap tanah yang dulu menjadi sumber harapannya.

“Sekitar 80 persen petani di Duhiadaa sudah menyerah. Takut gagal lagi,” tuturnya pelan.

Masalah utama datang dari air irigasi yang kini keruh dan pekat membawa sedimen lumpur. Endapan tebal membuat akar padi tak bisa tumbuh. Beberapa petani yang masih berusaha turun ke sawah justru mengalami gatal-gatal akibat buruknya kualitas air.

Dulu, karung-karung gabah menumpuk di rumah-rumah mereka. Anak-anak makan dari hasil panen sendiri. Kini, kenyataan berbalik.

“Banyak yang harus membeli beras untuk makan sehari-hari,” ujar Abdurahman dengan suara bergetar, menyimpan getir yang sudah terlalu lama ia tahan.

Kondisi ini turut menekan perekonomian desa. Biaya pengolahan sawah kini mencapai Rp6 juta per hektare, angka yang sulit dijangkau petani kecil. Pengusaha penggilingan padi yang selama ini menjadi penopang modal petani pun mulai tumbang. Beberapa bahkan berencana menjual mesin gilingan karena terjerat utang dan tak mampu lagi beroperasi.

The post Di Balik Tepuk Tangan Gubernur, Sawah Gorontalo Merana appeared first on Barakati ID.

The post Di Balik Tepuk Tangan Gubernur, Sawah Gorontalo Merana appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Fikri Abdurrahman, dan bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait alokasi anggaran program pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun anggaran 2026.

Ketua Komisi III, Espin Tulie, menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program daerah irigasi tahun 2025, sekaligus mengajukan usulan tambahan program baru pada tahun 2026 agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami berharap Gorontalo kembali mendapatkan alokasi program di tahun 2026, namun dengan pelaksanaan yang lebih terukur dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Espin.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga didorong oleh hasil temuan lapangan Komisi III terhadap sejumlah kegiatan pembangunan irigasi yang dinilai tidak berada pada lokasi prioritas, seperti pembangunan di kawasan perkebunan yang seharusnya difokuskan di lahan persawahan.

“Kami menemukan beberapa pekerjaan yang letaknya tidak sesuai peruntukan. Irigasi mestinya dibangun di daerah persawahan yang membutuhkan pasokan air, bukan di lahan perkebunan. Kami berharap kesalahan serupa tidak terjadi lagi pada pelaksanaan program tahun 2026,” tegas Espin.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, bahwa pihaknya tidak dalam posisi mencari kesalahan, tetapi mendorong solusi konkret guna memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat guna, transparan, dan berpihak kepada petani.

“Tujuan kami sederhana, agar anggaran pembangunan yang turun benar-benar memberi dampak langsung bagi petani, terutama mereka yang bergantung pada sistem irigasi untuk mengairi sawah,” tambahnya.

Espin juga memahami berbagai kendala teknis di lapangan, termasuk keterlambatan realisasi anggaran yang kerap terjadi menjelang akhir tahun anggaran berjalan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Ditjen SDA menyampaikan bahwa penyedia jasa masih diberi tambahan waktu selama 90 hari untuk menuntaskan pekerjaan yang belum sepenuhnya rampung hingga akhir Desember 2025.

“Karena proyek-proyek tersebut masih berjalan, tentu harus dituntaskan. Alhamdulillah, penyedia telah diberikan perpanjangan waktu selama 90 hari hingga tahun depan,” tutup Espin.

The post Evaluasi dan Solusi: DPRD Provinsi Gorontalo Dorong Pembenahan Program Irigasi 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Evaluasi dan Solusi: DPRD Provinsi Gorontalo Dorong Pembenahan Program Irigasi 2026 appeared first on Barakati ID.