DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Koperasi Nusantara dan seorang nasabah bernama Herson Pakai, Senin (02/06/2026), menindaklanjuti aduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Gorontalo.

Ketua Komisi I DPRD Gorontalo, Fadly Poha, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bentuk fasilitasi DPRD terhadap permintaan YLKI yang menangani keluhan Herson, anggota Koperasi Nusantara POS dan Giro. Masalahnya, Herson ingin melunasi pinjaman, namun mengalami kendala karena terdapat ketidaksesuaian terkait sisa pinjaman yang belum jelas diterima secara utuh oleh yang bersangkutan.

“Alhamdulillah, dalam pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk bermusyawarah dan mencapai kesepahaman terkait penyelesaian pelunasan pinjaman,” ungkap Fadly.

Dari hasil mediasi, jumlah yang harus dilunasi diperkirakan sebesar Rp220 juta, namun angka tersebut masih bisa berubah tergantung kesepakatan akhir antara nasabah dan pihak koperasi.

Meski demikian, Fadly menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau mengintervensi kebijakan internal koperasi, termasuk penentuan waktu atau besaran pelunasan.

“Koperasi memiliki aturan dan mekanisme tersendiri. Kami di DPRD hanya memfasilitasi agar ada jalan tengah, bukan mengatur atau memaksakan keputusan,” tegasnya.

Fadly juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat mengajukan pinjaman di koperasi. Ia menekankan pentingnya membaca dan memahami kontrak perjanjian pinjaman, termasuk seluruh hak dan kewajiban sebagai nasabah.

“Agar kejadian serupa tidak terulang, kami mengingatkan masyarakat untuk teliti dan memahami isi kontrak sebelum menandatangani perjanjian dengan koperasi,” tutup Fadly.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan! Polemik Pelunasan Pinjaman Nasabah Koperasi Jadi Sorotan appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan! Polemik Pelunasan Pinjaman Nasabah Koperasi Jadi Sorotan appeared first on Barakati ID.