Kasus ini menyeruak setelah 65 calon jemaah haji jalur mandiri gagal berangkat karena diduga diberangkatkan dengan visa tenaga kerja, bukan visa haji, melalui biro travel milik Mustafa Yasin, PT Novavil Mutiara Utama. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah; salah satu korban bahkan menyebutkan, “Total uang yang saya sudah setorkan untuk berangkat haji ini kurang lebih Rp800 juta, itu untuk tiga orang. Saya bersama istri dan anak saya,” ungkap Amin seusai melapor ke Polda Gorontalo.

Menurut korban lain, setelah tiba di Jeddah jemaah masih dimintai biaya tambahan sebesar Rp33 juta per orang untuk lanjut ke Arafah, namun akhirnya tetap gagal berhaji. Seorang korban yang enggan disebut namanya berkata, “Kami hitung-hitung boros, kalau biaya perjalanan maksimal hanya mencapai Rp3 miliar, lalu ke mana sisa Rp10 miliarnya?”. Ketua LSM pendamping korban, Reflin Liputo, menegaskan, “Para korban sebenarnya hanya ingin uang mereka dikembalikan, tapi sampai saat ini pemilik travel tidak mau bertemu dengan para korban,” pungkasnya.

Sengkarut kasus ini tak lepas dari sorotan publik. Travel milik Mustafa diketahui telah diblokir izinnya oleh Kemenag, namun tetap memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji yang diakali menjadi “Visa Amil”. Dalam dokumen yang beredar dan dikonfirmasi ke media, “Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Eksekusi Makkah dengan Nomor Surat Promes 1009062519361145, tanggal 09-06-2025, bahwa Mustafa Yasin berhutang kepada seseorang bernama Waleed Saad bin Awadh Al-Otaibi dengan total tagihan sejumlah 150.000 Riyal Saudi, dengan status perkara sedang dalam proses eksekusi.”

DPRD dan PKS di Gorontalo terus didesak bersikap. Publik bertanya-tanya soal perlindungan politik, “Statusnya sebagai anggota DPRD membuat sebagian publik bertanya-tanya, adakah perlindungan politik yang sedang bekerja di balik layar? Kalau bukan penipuan, lalu apa?” kutip salah satu korban pada media. Kuasa hukum korban juga menantang, “Kapolda harus berani memeriksa Mustafa Yasin dan Nova Lahay sesuai proses hukum yang berlaku,” ungkapnya di media lokal.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pengembalian dana kepada para jemaah, sementara aksi dan tuntutan massa terus bergulir di berbagai titik, termasuk DPRD, Polda, Kantor Kemenag, dan DPTW PKS Gorontalo.

The post Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi appeared first on Barakati ID.

The post Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Terkait Dana alokasi Umum Kabupaten Gorontalo yang mengalami pengurangan di tahun 2022 kurang lebih 43 M, menuai reaksi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.

Menurut ketua fraksi PKS Eman Mangopa hal ini perlu pengkajian yang teliti dari Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Gorontalo. Dirinya menyampaikan bahwa pengurangan ini pasti akan berdampak pada pos-pos belanja yang ada.

“Saya khawatir di 2022 nanti, akan ada pos-pos belanja yang susah akan direalisasikan. Itupun kita masih menunggu hasil rasionalisasi yang sementara dibuat oleh TAPD terhadap KUA PPAS Tahun 2022.” Jelas Eman Mangopa.

“Sehingga kami akan melihat apa hasil rasionalisasi yang dibuat terhadap pengurangan DAU Tahun 2022 itu terjadi, karena pasti larinya pada pos-pos yang ada, misalnya pembiayaan honor-honor akan terpengaruh, dan belanja lokal belum tentu akan terpenuhi.” Sambung Eman.

Kemudian terhadap pembiayaan-pembiayaan yang bersifat lokal itu akan tertunda lagi, walaupun nanti kedepan insya Allah tidak ada lagi refocusing. Karena melihat covid19 ini sudah mulai melandai, tetapi dengan begitu saya masih tetap belum yakin kalau nanti belanja-belanja yang sudah ditetapkan untuk 2022 akan berjalan normal.

“Jangan lagi ada penetapan pendapatan yang terlalu tinggi proyeksinya, karena tidak tau lagi akan seperti parian baru lagi dan sebagainya kedepan akan muncul. Kita akan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini ditahun sebelumnya, jangan justru memproyeksi terlalu tinggi dan akan mempengaruhi belanja-belanja yang bersifat lokal dan ini yang jadi bumerang lagi dikemudian hari.” Pungkasnya.

The post Pengurangan DAU 2022 Kabgor Dikhawatirkan Berdampak Pada Pos Belanja Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Pengurangan DAU 2022 Kabgor Dikhawatirkan Berdampak Pada Pos Belanja Daerah appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Silaturahmi kebangsaan DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Gorontalo disambut dengan hangat oleh ketua DPD Partai Gerindra Gorontalo Elnino M. H Mohi bersama jajaran pengurus, di sekretariat partai, Jl. Dewi Sartika, Dulalowo Timur Kota Tengah, (24/5/2021).

Menurut Elnino meskipun perhelatan Pileg maupun Pilkada masih jauh, namun masing-masing partai telah memiliki kajian dan berhak mengusung siapa figur yang telah ditentukan. Ia juga mengatakan tiap partai telah mempersiapkan calonnya yang nantinya akan di dorong dalam pesta rakyat tersebut.

Kata dia Partai Gerindra, setiap ketua siap untuk menjadi calon kepala daerah, terlebih untuk menyukseskan hal itu maka dibutuhkan kendaraan politik.

“Maka, setiap pimpinan partai di daerah siap untuk maju sebagai pimpinan daerah, baik yang punya kursi dan yang tidak punya kursi di DPRD,” Jelas Elnino.

Sementara itu Ketua DPW PKS Adnan Entengo mengungkapkan, pertemuan pada hari ini, tak lain menjalin silaturahmi dengan DPD Gerindra Gorontalo, sementara untuk komunikasi politik diakuinya akan terus berjalan bahkan hingga ditahun 2024.

“Sebab, silaturahim ini bagian dari komunikasi yang harus dibangun komunikasi yang sama pun juga dilakukan oleh partai-partai lain,” Ujarnya.

The post Elnino Sambut Silaturahim Kebangsaan DPW PKS appeared first on Barakati ID.

The post Elnino Sambut Silaturahim Kebangsaan DPW PKS appeared first on Barakati ID.