Kota Gorontalo – Munculnya pemberitaan di salah satu media daring terkait langkah politik Indra Gobel yang disebut-sebut mempersiapkan diri menjadi Wali Kota Gorontalo mulai menyita perhatian publik. Isu tersebut berhembus di tengah dinamika pemeriksaan hukum yang sedang dihadapi Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, di Polda Gorontalo terkait polemik bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf.

Menanggapi rumor yang berkembang, Indra Gobel angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas. Ia memastikan bahwa hubungannya dengan Adhan Dambea tetap solid dan berkomitmen berjalan seiring sejalan hingga akhir masa jabatan.

“Kami adalah satu pasangan, satu kesatuan yang berikrar menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan paket AIR (Adhan-Indra). Sampai dengan hari ini, kami terus mewakafkan diri untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Gorontalo sebagaimana slogan Torang Bekeng Bae,” tegas Indra.

Atas dasar itu, ia mengimbau seluruh masyarakat Kota Gorontalo agar tidak mudah termakan oleh isu atau berita bohong (hoaks) mengenai keretakan hubungan internal di tubuh kepemimpinan Pemkot Gorontalo. Menurutnya, isu tersebut sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu yang berupaya memanfaatkan situasi dan dinamika politik yang sedang berlangsung.

Dalam kesempatan yang sama, Indra Gobel turut mengkritisi surat permintaan klarifikasi yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kepada Wali Kota Gorontalo dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017.

Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut semestinya dibaca dan dipahami secara utuh, bukan setengah-setengah. Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017, disebutkan secara jelas bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk lingkup provinsi, serta bupati dan wali kota untuk daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada ayat (2) di pasal yang sama, ditegaskan pula bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepala daerah tersebut dibantu oleh Inspektorat Daerah.

“Dalam pasal ini sangat jelas, pembinaan untuk ASN Pemkot Gorontalo kewenangannya ada di tangan Pak Adhan Dambea selaku PPK [Pejabat Pembina Kepegawaian]. Jadi, alangkah baiknya Bapak Gubernur yang terhormat memahami aturan secara global,” saran Indra.

Indra menilai, masukan dan saran yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, patut untuk dipertimbangkan secara arif. Pasalnya, langkah yang diambil Pemprov Gorontalo belakangan ini terkesan hanya mendengarkan informasi dari satu pihak saja yang diduga kuat memiliki kepentingan pribadi tertentu.

The post Sebut Isu Keretakan Cuma Hoaks! Indra Gobel Pastikan Tetap Bersama Adhan Dambea hingga Akhir Jabatan appeared first on Barakati ID.

The post Sebut Isu Keretakan Cuma Hoaks! Indra Gobel Pastikan Tetap Bersama Adhan Dambea hingga Akhir Jabatan appeared first on Barakati ID.

Pelatihan skala provinsi ini diikuti oleh ratusan kader muda utusan resmi dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Melalui kegiatan ini, Partai Gerindra Gorontalo secara terbuka menegaskan kesiapannya menghadapi Pemilu 2029 dengan menjadikan Laskar Gerindra sebagai motor penggerak utama partai di tingkat akar rumput hingga ke pelosok desa.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, M. Nasir Madjid, menyatakan bahwa pembentukan Laskar Gerindra di tingkat daerah merupakan langkah terukur untuk memastikan struktur dan mesin partai bekerja optimal jauh sebelum kontestasi politik dimulai.

“Diklat Laskar Pertama ini adalah titik awal konsolidasi besar-besaran Partai Gerindra di Gorontalo. Laskar yang kita gembleng di Bongohulawa ini diproyeksikan menjadi mesin politik partai yang hidup dan bergerak langsung di tengah masyarakat. Mereka akan menjadi ujung tombak di akar rumput, masuk ke dusun-dusun dan pelosok desa untuk menjaga basis konstituen sekaligus mengawal kemenangan Gerindra pada Pemilu 2029 mendatang,” tegas M. Nasir Madjid di lokasi kegiatan, Minggu (27/09/2026).

M. Nasir Madjid menambahkan, Laskar Gerindra tidak hanya dibekali dengan kedisiplinan dan ketahanan fisik, tetapi juga dipersiapkan menjadi jembatan informasi antara partai, pemerintah, dan masyarakat desa.

“Para kader ini dilatih untuk memiliki militansi tinggi dan kepedulian sosial. Begitu kembali ke daerah masing-masing, mereka langsung bertugas memperkuat jaringan hingga tingkat ranting dan anak ranting, memastikan aspirasi masyarakat desa terserap dan diperjuangkan oleh Partai Gerindra,” tambah Nasir Madjid.

Langkah DPD Gerindra Gorontalo dalam membentuk Laskar Gerindra selaras dengan strategi kaderisasi nasional partai. Sebagaimana informasi yang dihimpun, gelombang Diklat Laskar Gerindra rutin digelar secara intensif di berbagai wilayah Indonesia—seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, hingga Jawa Barat. Laporan media massa mencatat bahwa perekrutan dan pelatihan Laskar Gerindra secara masif memang dirancang sebagai investasi politik jangka panjang. Kehadiran laskar dinilai efektif mengunci suara pemilih muda, memperkuat pengamanan basis di akar rumput, serta menjamin soliditas satu komando partai dari pusat hingga tingkat desa.

Dengan berakhirnya Diklat Laskar Pertama di Bumi Perkemahan Bongohulawa ini, DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo optimistis jaringan organisasi partai di seluruh pelosok Gorontalo semakin solid, terstruktur, dan siap memenangkan agenda-agenda politik menuju 2029.

The post Kunci Pemenangan 2029: Ratusan Laskar Gerindra Gorontalo Digembeleng Jadi Barisan Akar Rumput appeared first on Barakati ID.

The post Kunci Pemenangan 2029: Ratusan Laskar Gerindra Gorontalo Digembeleng Jadi Barisan Akar Rumput appeared first on Barakati ID.

Selama tiga hari menginap di tenda-tenda perkemahan, para peserta digembeleng secara intensif meliputi latihan kedisiplinan fisik, ketahanan mental, wawasan kebangsaan, hingga pemantapan ideologi partai. Kehadiran ratusan kader muda utusan DPC tersebut memperlihatkan bahwa Gerindra Gorontalo tidak ingin menunda konsolidasi organisasi pasca-agenda politik nasional.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, M. Nasir Madjid, menegaskan bahwa pelaksanaan Diklat Laskar Pertama ini memang dirancang sebagai start awal untuk memanaskan mesin partai secara sistematis hingga ke tingkat tapak.

“Diklat Laskar Pertama ini adalah bukti konkret bahwa Gerindra Gorontalo tidak ingin membuang waktu. Ini bukan sekadar agenda seremoni rutin, melainkan sinyal tegas bahwa mesin tempur partai sudah mulai kami panaskan dari sekarang untuk menyambut Pemilu 2029,” ujar M. Nasir Madjid di lokasi kegiatan, Minggu (27/09/2026).

M. Nasir Madjid menambahkan, penguatan kapasitas kader sejak jauh-jauh hari merupakan kunci utama agar jaringan partai di daerah selalu berada dalam kondisi siap tempur kapan pun dibutuhkan.

“Kami ingin memastikan seluruh jaringan kader, mulai dari DPD, DPC, hingga pengurus anak cabang di akar rumput, memiliki kedisiplinan, militansi, dan kesiapan yang sama. Lewat Diklat Laskar ini, para kader tidak hanya dilatih tangguh secara fisik di alam terbuka, tetapi juga dipersiapkan menjadi motor penggerak partai yang mampu mengawal program-program kerakyatan sekaligus memenangkan kepercayaan masyarakat Gorontalo menuju 2029,” lanjutnya.

Strategi penyiapan Laskar Gerindra sebagai tulang punggung mesin partai menuju Pemilu 2029 ini sejajar dengan arah kebijakan kaderisasi nasional Partai Gerindra. Sebagaimana diberitakan media nasional Detikcom dan RRI, gelombang Diklat Laskar Gerindra yang digelar secara masif di berbagai daerah—seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, hingga Jawa Tengah—merupakan bentuk investasi politik jangka panjang. Media-media besar tersebut mencatat bahwa konsolidasi Laskar Gerindra difokuskan untuk menjaga soliditas barisan, memperkuat jangkauan partai ke pemilih muda, serta memastikan para kader di daerah mampu menjadi penyambung lidah program-program strategis Presiden Prabowo Subianto di tengah masyarakat.

Dengan tuntasnya Diklat Laskar Perdana di Bumi Perkemahan Bongohulawa ini, DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo menegaskan kesiapannya untuk melangkah lebih cepat dalam mengonsolidasikan kekuatan politik partai hingga ke pelosok desa di seluruh wilayah Gorontalo.

The post Sinyal Untuk 2029! Diklat Laskar Gerindra Gorontalo Mulai Panaskan Mesin Tempur Partai appeared first on Barakati ID.

The post Sinyal Untuk 2029! Diklat Laskar Gerindra Gorontalo Mulai Panaskan Mesin Tempur Partai appeared first on Barakati ID.

Penyelenggaraan Diklat Laskar di tingkat daerah ini terasa istimewa karena menerapkan kurikulum dan pola pelatihan yang diadopsi secara persis dari pusat pendidikan kader DPP Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Model pendidikan yang digagas langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut kini diturunkan dan direplikasi sepenuhnya di daerah-daerah untuk menjaga standar kualitas kaderisasi partai.

Kegiatan perdana ini diikuti oleh ratusan kader terpilih yang merupakan utusan resmi dari setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Meskipun dihadapkan pada jadwal latihan yang padat serta penggemblengan fisik dan mental di alam terbuka, seluruh peserta tampak sangat gembira, antusias, dan bersemangat mengarungi setiap tahapan pelatihan.

Bendahara DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo sekaligus Ketua Panitia Kegiatan, N. Syamsu Panna, menegaskan bahwa penerapan pola Hambalang dalam Diklat Laskar Gorontalo bertujuan untuk membentuk postur kader yang memiliki kedisiplinan tinggi, loyalitas tanpa ragu, serta wawasan kebangsaan yang kuat.

“Pola pelatihan yang kami terapkan di Bumi Perkemahan Bongohulawa ini dibuat sama persis dengan sistem pendidikan kader DPP Partai Gerindra di Bukit Hambalang. Kami menghadirkan atmosfer Hambalang ke Gorontalo agar seluruh kader di tingkat DPC merasakan langsung bagaimana nilai-nilai kedisiplinan, militansi, dan kebersamaan ditanamkan. Kami sangat bangga melihat ratusan peserta tetap tersenyum gembira dan bersemangat tinggi mengikuti seluruh instruksi pembina dari awal hingga akhir,” ujar N. Syamsu Panna di lokasi kegiatan, Minggu (27/09/2026).

N. Syamsu Panna menambahkan bahwa Diklat Laskar Pertama ini menjadi pijakan awal konsolidasi kaderisasi berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Melalui pelatihan ini, partai memastikan seluruh jajaran struktur hingga akar rumput berada dalam satu komando perjuangan.

Secara nasional, model pendidikan kader di Bukit Hambalang telah lama dikenal sebagai “kawah candradimuka” utama Partai Gerindra. Berdasarkan informasi, pusat pelatihan Garuda Yaksa Hambalang memadukan materi kepemimpinan, wawasan kebangsaan, ideologi partai, hingga latihan disiplin fisik semi-militer. Sistem pendidikan terpusat ini terbukti menjadi instrumen efektif partai dalam melahirkan kader-kader yang tahan banting, memiliki jiwa patriotisme tinggi, serta siap diterjunkan dalam berbagai kegiatan sosial maupun kepemimpinan politik di tengah masyarakat.

Dengan suksesnya Diklat Laskar Gerindra Pertama di Bumi Perkemahan Bongohulawa ini, ratusan kader lulusan diharapkan dapat membawa energi dan standar kedisiplinan khas Hambalang ke daerah masing-masing untuk terus bergerak bersama dan hadir memberikan solusi bagi masyarakat Gorontalo.

The post Muda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Muda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Juru Bicara Partai Gerindra Gorontalo, Wahidin Ishak, mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan insan politik untuk saling menghargai perbedaan sikap serta pilihan politik setiap individu.

Menurut Wahidin, setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan partai politik yang dinilai selaras dengan pandangan maupun ideologi pribadinya. Hal tersebut merupakan pilar utama dalam prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia.

“Setiap diri bebas memilih partai politiknya sendiri yang dirasakannya cocok dengan ideologi dirinya. Kan memang begitu substansi demokrasi yang dianut dalam hukum positif Indonesia,” ujar Wahidin.

Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan pernak-pernik wajar dalam dinamika berdemokrasi. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terbawa perasaan (baper) maupun memperbesar perdebatan yang tidak substansial.

“Kita sebagai warga NKRI perlu menghargai orang yang berbeda pendapat dengan diri kita. Jadi, tidak boleh ada yang baper-baper segala. Santai lah,” selorohnya.

Sikap saling menghormati ini, kata Wahidin, sangat krusial agar energi bangsa tidak habis untuk polemik internal, melainkan dialihkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendesak demi kepentingan masyarakat luas.

Meski sebuah kebijakan politik jarang bisa memuaskan seluruh pihak, ia menggarisbawahi bahwa kemaslahatan masyarakat banyak harus tetap menjadi prioritas tertinggi di atas ambisi pribadi atau kelompok.

Hargai Keputusan Politik Setiap Individu

Lebih lanjut, Wahidin meminta publik menghormati keputusan serta sikap politik resmi yang diambil oleh siapa pun, termasuk terkait dinamika keanggotaan dalam partai politik.

“Kita hargai pendapat maupun sikap setiap diri yang dibuatnya secara resmi. Semua parpol pasti menerima diri seseorang yang masuk sebuah parpol maupun keluar dari parpol tersebut,” tuturnya.

Ia menegaskan, esensi utama dari keberadaan partai politik adalah pengabdian.

“Bagi setiap parpol, hal yang penting adalah diurut sebagai berikut: kepentingan orang banyak, lalu kepentingan pribadi,” tegas Wahidin.

Ingatkan Prinsip Negara Hukum

Dalam kesempatan yang sama, Wahidin mewanti-wanti masyarakat agar selalu menjadikan hukum dan lembaga peradilan resmi sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan setiap perselisihan.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdiri teguh di atas konstitusi.

“NKRI adalah negara hukum. Itu tertulis dalam peraturan tertinggi Indonesia, yang kita sebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar,” terangnya.

Oleh karena itu, ia meminta tidak ada pihak yang melakukan penghakiman secara sepihak berdasarkan persepsi atau keinginan kelompok tertentu.

“Marilah kita menempatkan hukum atau pengadilan yang resmi oleh negara sebagai rujukan utama kita sebagai warga negara. Intinya, kita serahkan kepada lembaga hukum untuk menetapkan kebenaran dan keadilan,” imbaunya.

Ia menambahkan, apa pun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pengadilan atau mahkamah wajib diterima dan dihormati oleh seluruh pihak secara legawa.

Gerindra Terbuka bagi Siapa Saja

Menutup arahannya, Wahidin menegaskan bahwa Partai Gerindra senantiasa terbuka terhadap dinamika politik, baik bagi individu yang ingin bergabung maupun yang memilih melangkah keluar.

“Gerindra adalah partai politik yang terbuka. Menurut kami, jika ada pribadi yang mau keluar partai ini maupun yang mau masuk parpol ini, ya biasa saja. Ndak perlu dikompori-kompori,” jelasnya.

Ia pun berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pergeseran peta politik.

“Jangan sampai si A dan si B yang ribut, malah si C yang panas,” kelakarnya menutup pembicaraan.

Wahidin berharap seluruh pihak dapat menyikapi dinamika politik secara dewasa, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

The post Jangan Baper! Jubir Gerindra Gorontalo Minta Warga Sikapi Beda Pilihan Politik Secara Dewasa appeared first on Barakati ID.

The post Jangan Baper! Jubir Gerindra Gorontalo Minta Warga Sikapi Beda Pilihan Politik Secara Dewasa appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) 2025, sorotan publik kembali tertuju pada penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo tersebut kini bergulir panas setelah Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat (YAPHARA) resmi melayangkan laporan serta menyatakan dukungan terhadap langkah Kejati.

Pembina YAPHARA, Adhan Dambea, mengungkapkan adanya pola penyimpangan yang diduga melibatkan empat oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, para oknum tersebut menitipkan Pokok Pikiran (Pokir) mereka ke KONI melalui cabang olahraga (cabor) yang secara langsung mereka pimpin atau kuasai.

Adapun keempat oknum yang dimaksud adalah:

• TM, Ketua Cabor Biliar

• EI, Ketua Cabor Ikatan Motor Indonesia (IMI)

• SP, Ketua Cabor Sepak Takraw

• IM, Ketua Cabor Taekwondo

Adhan menjelaskan, modus yang diduga digunakan serupa: Pokir dititipkan dalam bentuk hibah kepada KONI, kemudian dicairkan melalui proposal cabor yang dipimpin langsung oleh oknum legislatif bersangkutan.

“Pokir itu untuk masyarakat, bukan untuk dijadikan dompet pribadi. Ketika Pokir dititipkan ke KONI lalu dicairkan kembali melalui cabor yang mereka kuasai, itu jelas bentuk penyiasatan aturan,” tegas Adhan.

Ia menilai praktik tersebut tidak hanya melanggar mekanisme keuangan daerah, tetapi juga mengandung konflik kepentingan serta potensi tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, YAPHARA juga menyoroti dugaan pencairan hibah oleh oknum EI pada Februari 2024, padahal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2024—yang menjadi dasar legalitas hibah dalam Perubahan APBD—baru ditandatangani pada 18 Oktober 2024.

“Bagaimana mungkin hibah dicairkan sebelum dasar hukumnya ada? Ini bukti adanya pelanggaran serius dalam proses penganggaran,” sambung Adhan.

Selain itu, laporan YAPHARA juga mencatat bahwa pengelolaan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) serta KONI tidak berjalan sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024. Seharusnya seluruh tahapan mulai dari Musrenbang, Pokir, RKPD, hingga DPA tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, menurut Adhan, mekanisme tersebut justru direkayasa untuk menitipkan anggaran demi kepentingan kelompok tertentu.

Dalam laporan yang sama, YAPHARA menemukan adanya lonjakan anggaran hibah DISPORA yang signifikan, dari sekitar Rp24,965 miliar di awal tahun 2024 menjadi Rp28,555 miliar dalam Perubahan APBD berdasarkan Pergub No. 23/2024.

Adhan menegaskan agar Kejati Gorontalo tidak berhenti pada tahap penggeledahan, tetapi melanjutkan proses hukum dengan tegas tanpa ruang bagi intervensi politik.

“Ini menyangkut integritas APBD dan marwah daerah. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang jabatan,” ujarnya.

Menurutnya, praktik penyalahgunaan Pokir bukan hal baru. Pola tersebut telah berlangsung lama dan baru mencuat ke publik setelah mencampuri pengelolaan dana KONI.

Dengan adanya lima temuan utama—yakni dugaan penyimpangan anggaran, manipulasi Pokir, lonjakan hibah tidak wajar, pencairan tanpa dasar hukum, serta keterlibatan empat oknum aleg—Adhan menilai bahwa kasus KONI menjadi ujian besar bagi Kejati Gorontalo dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Saya siap menjadi saksi karena saat itu saya merupakan anggota DPRD Provinsi,” tegasnya.

Menutup pernyataannya bertepatan dengan momentum Harkodia 2025, Adhan berharap Kejati Gorontalo berani menunjukkan hasil nyata.

“Dalam momen Hari Anti Korupsi ini, seharusnya sudah ada tersangka yang ditetapkan. Ini penting sebagai motivasi sekaligus peringatan keras bagi para pelaku korupsi,” pungkasnya.

The post Adhan Dambea Bicara Blak-blakan: Pokir Disalahgunakan Lewat KONI appeared first on Barakati ID.

The post Adhan Dambea Bicara Blak-blakan: Pokir Disalahgunakan Lewat KONI appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Rapat koordinasi Partai Gerindra di Gorontalo menjadi ajang konsolidasi penting untuk memperkuat soliditas kader dan memastikan gerak politik partai tetap berpihak kepada kepentingan mayoritas rakyat. Pertemuan ini tidak hanya membahas strategi elektoral, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan kebijakan nyata yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.​

Rapat koordinasi yang diinisiasi DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo tersebut menghadirkan Koordinator Gerindra Regional Sulawesi dan mengundang seluruh kader, mulai dari struktur tingkat bawah hingga pengurus DPD. Hadir pula kader-kader yang kini menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, serta kepala daerah dari kader Gerindra, menjadikan forum ini sebagai pertemuan strategis untuk menyatukan langkah dan persepsi politik partai.​

Pertemuan yang digelar di Grand Q Hotel Kota Gorontalo ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti instruksi khusus Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Presiden RI. Instruksi tersebut menekankan pentingnya kesiapan partai menghadapi dinamika politik nasional ke depan, termasuk konsolidasi program dan penguatan peran kader di tingkat daerah.​

Gerindra memandang bahwa konfigurasi politik menuju tahun 2029 berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan teknologi dan budaya di Indonesia, yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk di Provinsi Gorontalo. Karena itu, partai menilai perlu ada kesiapsiagaan politik dan penguatan kapasitas kader agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.​

Koordinator Gerindra Regional Sulawesi, Abdul Karim Al Jufri, menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra harus terus bergerak dan tidak boleh terlena dengan waktu. Menurutnya, tahun pemilu 2029 atau 2031 bukan lagi terasa jauh, melainkan semakin dekat sehingga kerja politik harus dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan.​

“Perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakin canggih. Apalagi, seperti disampaikan Bendahara DPD Gerindra Provinsi Gorontalo, dunia AI sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, semua kader Gerindra di Gorontalo harus terus bergerak dan hadir di tengah masyarakat, sebab Gerindra memiliki misi besar untuk bangsa dan negara ini, termasuk bagi daerah Gorontalo,” ujarnya.​

Pria yang akrab disapa Bang AK itu meminta seluruh kader Gerindra, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, untuk bekerja sungguh-sungguh dan tidak takut berbuat yang terbaik bagi rakyat. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus diuji sejauh mana berpihak pada kepentingan publik, khususnya kelompok mayoritas yang selama ini membutuhkan keberpihakan negara.​

“Saya minta seluruh kader Gerindra yang berada di legislatif dan eksekutif agar jangan takut memberikan kritik. Selama kebijakan di suatu daerah berpihak pada kepentingan masyarakat, maka itu sejalan dengan arah gerakan Gerindra. Namun jika kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan rakyat, Gerindra harus tampil paling depan untuk melawan dan menyuarakan koreksi,” tegasnya.​

Di akhir penyampaiannya, Abdul Karim Al Jufri kembali mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif kader Gerindra dalam menyukseskan tiga program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni MBG (Makanan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Ketiga program ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.​

“Kita tahu bersama, ada tiga program prioritas Ketua Umum Gerindra yang juga Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yaitu MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Realisasi tiga program prioritas ini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Tanah Air. Saya minta seluruh kader Gerindra di Gorontalo berperan paling depan dalam mengampanyekan program ini dan ikut menyukseskannya di lapangan,” pungkasnya.

Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Hi. Adhan Dambea

​🔊 Dengarkan berita

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Hi. Adhan Dambea, menyampaikan bahwa sisa usianya akan diabdikan sepenuhnya untuk Partai Gerindra dan masyarakat Gorontalo. Ia menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke basis masyarakat melalui safari politik yang menjangkau berbagai wilayah.​

Adhan mengungkapkan rencananya melakukan safari politik dari ujung Kabupaten Pohuwato hingga ujung Kabupaten Bone Bolango, dengan pola kunjungan yang tidak hanya seremoni, melainkan menginap beberapa hari di tiap daerah. Langkah ini dimaksudkan agar ia dapat menyerap aspirasi warga secara lebih mendalam dan memperkuat kedekatan Partai Gerindra dengan masyarakat di akar rumput.​

Dalam rangka membesarkan Partai Gerindra di Gorontalo, Adhan berharap peran aktif seluruh kader, terutama yang saat ini duduk sebagai anggota legislatif di berbagai tingkatan. Menurutnya, keberadaan wakil rakyat dari Gerindra harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh konstituen sebagai bukti nyata bahwa gerakan partai berorientasi pada kepentingan publik.​

“Gerakan Partai Gerindra sangat jelas, yaitu hanya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, saya sampaikan kepada teman-teman, sisa umur saya ini saya baktikan untuk Gerindra dan masyarakat. Mulai awal tahun 2026, Insya Allah saya akan melakukan safari politik dari Pohuwato sampai Bone Bolango, bukan hanya kunjungan biasa, tetapi akan menginap beberapa hari. Maka dari itu, dalam rangka membesarkan Partai Gerindra, saya berharap peran semua kader Gerindra di semua wilayah benar-benar maksimal,” terangnya.

The post Bukan Rapat Biasa, Instruksi Gerindra Tegaskan Kader Harus Kompak dan Berdampak untuk Mayoritas Rakyat appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Rapat Biasa, Instruksi Gerindra Tegaskan Kader Harus Kompak dan Berdampak untuk Mayoritas Rakyat appeared first on Barakati ID.

NEWS – Partai Gerindra Kota Gorontalo mengecam keras tindakan pihak tertentu yang kembali menayangkan video lama Elnino M. H. Mohi sebagai “bantalan politik” dalam polemik terkait GHM. Menurut Gerindra, tindakan tersebut merupakan bentuk manipulasi komunikasi publik yang merendahkan kecerdasan masyarakat Gorontalo.

Video yang dimaksud direkam pada masa tenang, saat belum terjadi polemik maupun kericuhan publik. Saat itu, dukungan Elnino bersifat umum, manusiawi, dan wajar. Namun, hal yang dinilai tidak etis adalah penggunaan kembali rekaman tersebut dengan narasi seolah-olah video itu dibuat untuk konteks isu politik saat ini.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Gorontalo menegaskan, “Kalau sebuah program memang benar-benar baik, pemerintah provinsi tidak perlu menyandarkan pembenarannya pada video lama milik orang lain. Pola seperti ini hanya dilakukan oleh pihak yang panik dan kehabisan argumen.”

Gerindra menilai, langkah tersebut menunjukkan ketidakmampuan pihak terkait untuk menjawab substansi persoalan. Karena tidak mampu menjelaskan duduk perkara, menghadapi kritik, maupun memberikan penjelasan objektif, akhirnya dipilih cara termudah menggiring opini publik dengan video arsip.

Ketika dikonfirmasi langsung, Elnino M. H. Mohi memberikan tanggapan melalui pesan singkat WhatsApp yang justru memperjelas bahwa video itu sudah lama ia kirim dan tidak berkaitan dengan situasi saat ini.

Elnino menyampaikan, “Lha, ini ana pe video AI ana kirim so tiga bulan lalu stow karena te Daniel ada minta…”

Pernyataan ini menegaskan tiga hal penting:

1. Video tersebut bukan dibuat untuk konteks polemik hari ini.

2. Pihak yang meminta video sudah jelas, yakni Daniel.

3. Elnino sendiri heran mengapa videonya kembali beredar seolah baru direkam.

Artinya, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan video lama, memoles ulang, dan mendistribusikannya ke publik demi menutupi masalah yang mereka ciptakan sendiri.

Zulfikar, Sekretaris Gerindra Kota Gorontalo, menambahkan, “Jangan jadikan nama Elnino seperti obat nyamuk yang dibakar setiap kali suasana politik memanas. Publik kita tidak selemah itu.”

Ia menegaskan, masyarakat Gorontalo memiliki kecerdasan politik yang cukup matang untuk menilai mana dukungan tulus dan mana strategi murahan yang menipu opini publik.

Menurut Gerindra, polemik GHM tidak akan selesai hanya dengan memainkan video editan. Masih banyak pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka dan tuntas.

“Mengalihkan perhatian publik lewat video lama justru membuat masyarakat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” tandas Zulfikar.

Gerindra Kota Gorontalo mendesak Pemerintah Provinsi untuk menghentikan tindakan manipulatif yang memalukan tersebut. “Bahkan mahasiswa komunikasi semester pertama pun tahu bahwa ini trik murahan,” tutupnya.

The post Gerindra Kota Gorontalo: Hentikan Pembohongan Publik dengan Video Kadaluarsa appeared first on Barakati ID.

The post Gerindra Kota Gorontalo: Hentikan Pembohongan Publik dengan Video Kadaluarsa appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Juru bicara Partai GERINDRA Gorontalo, Wahidin Ishak tampak sewot dengan munculnya beberapa mahasiswa yang menolak pemberian gelar kepada Suharto.

“Ingat uti, torang ini pernah merasakan akibat dari Orde Lama, torang lahir di Orde Baru, torang mengalami zaman Reformasi dan sampai sekarang masih eksis. Ente yang masih kecil tidak perlu ajari angkatan kami tentang sejarah. Karena kami mengalami apa yang kau sebut sejarah itu. Jadi, kalau kau masih muda jangan justru mengarang-ngarang sejarah kepada kami supaya kau tidak tampak lucu di mata kami. Kami tetap akan selalu menyayangimu dan memikirkan masa depanmu,” tutur Wahidin Ishak sambil tenang dan tersenyum tipis.

Menurut Wahidin sudah banyak beredar di medsos beripa komentar-komentar yang setuju pemberian gelar pahlawan kepada pak Harto.

Menurut Wahidin, di jaman Orla harga-harga naik gila-gilaan, ekonomi terpuruk, rakyat juga miskin. Maka yang dituntut pada unjuk rasa waktu itu terutama adalah Turunkan Harga.

Di Orde Baru, jaman pak Harto, untuk beli 1 botol minyak tanah saja cukup membawa uang seribu. Dan mudah pula dapatnya. “Itu selama 32 tahun, lho. Ente kira gampang itu… ,” kata Wahidin.

Walaupun begitu rakyat Indonesia menghargai Bung Karno sebagai Pahlawan Nasional dengan berbagai macam alasan benar.

“Bung Karno itu adalah manusia yang tidak sempurna tapi kita akui sebagai pahlawan. Kenapa pak Harto yang juga manusia biasa dan ada kekurangannya justru ditolak untuk kita akui sebagai pahlawan? Bro, gitu-gitu ada jutaan orang yang pernah terselamatkan karena jasa pak Harto,” tutur Wahidin.

Di jaman Reformasi dan sekarang. “Sudah…sudah….jaman itu sudah kita alami sama-sama, tidak perlulah diceritakan,” potongnya.

The post GERINDRA Gorontalo Mendukung Gelar Pahlawan pak Harto, Wahidin: Jangan mengarang-ngarang Sejarah appeared first on Barakati ID.

The post GERINDRA Gorontalo Mendukung Gelar Pahlawan pak Harto, Wahidin: Jangan mengarang-ngarang Sejarah appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026 segera diparipurnakan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Gorontalo, Syarifudin Bano, usai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (4/9/2025). Menurutnya, rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bapemperda yang dikirimkan ke komisi terkait mengenai daftar usulan Ranperda 2026.

“Dalam waktu dekat kami minta untuk diparipurnakan,” tegas Syarifudin.

Dari sejumlah usulan, Bapemperda menilai tidak semuanya dapat diakomodasi sekaligus. Ranperda yang dianggap prioritas bagi kepentingan daerah akan lebih dulu dibahas.

“Kami melihat mana yang menjadi prioritas bersama, dalam rangka progres perencanaan Ranperda tahun 2026,” jelasnya.

Bapemperda mencatat terdapat Ranperda tahun 2024 dan 2025 yang belum rampung, ditambah usulan baru tahun 2026. Dari catatan tersebut, pihaknya mendorong enam Ranperda untuk segera ditindaklanjuti melalui rapat paripurna, setelah pengesahan APBD Perubahan 2025.

Syarifudin menargetkan agar seluruh Ranperda yang tertunda, termasuk Ranperda tentang kepemudaan, dapat diselesaikan pada tahun 2026.

“Target kami, semua Ranperda yang tertunda sebelumnya sudah harus tuntas tahun depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pembahasan Ranperda penting dilakukan karena menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas.

“InsyaAllah rancangan peraturan daerah ini akan kita pacu bersama-sama, karena menyangkut kepentingan daerah dan kepentingan umum,” tutup Syarifudin.

The post Bapemperda Targetkan Ranperda Kepemudaan dan Lainnya Rampung Tahun Depan appeared first on Barakati ID.

The post Bapemperda Targetkan Ranperda Kepemudaan dan Lainnya Rampung Tahun Depan appeared first on Barakati ID.