KOTA GORONTALO– Juru bicara Partai GERINDRA, Wahidin Ishak tertawa terbahak-bahak setelah diberitahu bahwa ada partai lain yang menolak beasiswa PIP agar jangan sampai dihubungkan dengan Pilkada.

“Panik ya? Panik gak?” tanya Wahidin terbahak-bahak sambil menirukan video tiktok.

Menurutnya, jika ada partai yang menolak beasiswa PIP itu menunjukkan bahwa partai itu sedang panik dan berusaha melawan adanya beasiswa PIP. Kenapa partai itu panik dengan beasiswa PIP? “Ya karena PIP Elnino itu ditengarai dipakai untuk Pilkada,” tutur Wahidin yang terbahak menyeka air matanya saking lucunya, katanya.

Bagaimana cerita tentang beasiswa PIP itu? Wahidin menjelaskan panjang lebar tentang itu beasiswa itu yang diurus oleh Tim Elnino Center.

Beasiswa PIP itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan bekerjasama dengan Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan.

Sehingga beasiswa PIP itu ada dua jalur/jalan, yaitu Jalur Reguler (terkenal juga dengan isitilah beasiswa jalur non politik, atau Jalur Biasa,) dan Gorontalo mendapatkan bantuan kira-kira 10 ribu anak penerima tiap tahun.

Jalur ke dua adalan Jalur Pemangku Kepentingan berupa Jalur Aspirasi Anggota Komisi X DPR RI, Pejabat di Kementerian Dikbud, BPK, petinggi polri, TNI, Kejaksaan dan sebagainya.

Elnino Mohi, wakil rakyat dari Gorontalo ditugaskan oleh Ketua Umum GERINDRA Prabowo Subianto, jadi anggota DPR RI Komisi Pendidikan, maka dia mendapatkan diskresi untuk menentukan 60 ribu nama siswa penerima beasiswa PIP di provinsi Gorontalo. Itulah yang kita kenal sebagai “Jalur Aspirasi Elnino Mohi”.

Kenapa penyebutannya ada kata “aspirasi”? Sebab, yang dapat beasiswa PIP jenis ini hanyalah anak-anak yang orang tuanya diusulkan oleh pak Elnino sebagai politisi. Makanya jalur ini terkenal pula dengan istilah “beasisa PIP jalur politik”.

Jadi, semua orang menghubungi Elnino? “Praktisnya lewat kita lah di Elce karena Elnino sendirian bukan operator dari 60 ribu orang,” papar Wahidin.

POLITIS
Menurut Wahidin, seharusnya Elnino Mohi menyampaikan bahwa beasiswa PIP ini dia perjuangkan, pasti akibat politik bagi partai GERINDRA Gorontalo akan sangat positif. “Sayangnya Elnino Mohi sendiri yang tidak mau mengklaim begitu…” tutur Wahidin.

Oleh eLCe yang mengolah beasiswa PIP ini kemudian menetapkan kriteria penerima beasiswa PIP berturut-turut (satu kriteria juga sudah boleh): murid yang yatim-piatu, yatim, piatu, anak terlantar, kalangan duafa, orang yang ortu nya miskin, dst.

“Jadi, tidak ada syarat harus memilih atau mencoblos gambar GERINDRA yah…. Kalau begitu apanya yang dianggap untuk kepentingan Pilkada ya?” kata Wahidin menggaruk kepalanya sendiri.

Jadi, kata Wahidin, kalangan yang menolak beasiswa PIP itulah yang bekerja untuk kepentingan politik. “Itu beda dengan kami yang didoktrin untuk bekerja menolong orang yang susah,” tandasnya.

The post GERINDRA: Yang Politis Itu Partai yang Menolak Beasiswa PIP appeared first on Barakati ID.

The post GERINDRA: Yang Politis Itu Partai yang Menolak Beasiswa PIP appeared first on Barakati ID.

Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST., M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Politik di Indonesia selalu menampilkan wajah yang unik. Ia tak selalu linier dengan perasaan dan logika warganya.

Bagi pendukung si A, langkah dan rekam jejak si B selalu salah di mata si A. Demikian pula sebaliknya. Hingga jika kontestasi itupun berakhir, lalu ada konsolidasi elit untuk saling berbagi “resources” dan termasuk posisi. Sebagai contoh kontestasi Pilpres 2019 yang sangat panas lalu diakhir oleh perjumpaan politik hingga berbagi kekuasaan.

Demikianlah, fakta politik Indonesia yang bisa disebut sebagai political gymnastic. Hal ini memperlihatkan bahwa politik adalah sesuatu yang cair. Politik itu tidak selalu linier dengan cara pandang yang minimal.

Fakta bahwa dalam Pilpres 2024 yang mulai hangat, lalu jika nanti ada konsolidasi elit yang mengagetkan pasca ini, warga yang begitu sengit pada saat ini tentu mau tidak mau harus mengelus dada, bahwa semangat mereka yang berapi-api dalam mendukung kandidatnya, yang harus anti A dan pro B, mau tidak mau dan suka tidak suka harus menerima kenyataan, bahwa pembicaraan Jakarta telah “delapan enam”.

Sebab, pada saat pasca Pilpres nanti, dengan formasi partai politik yang bisa kita lihat sementara dari berbagai hasil survey, tidak ada satupun kandidat yang meraih mayoritas dukungan di legislatif. Kandidat yang menang nanti, siapapun itu, akan berada pada situasi yang lemah dari sisi politis. Bahwa ada suara rakyat yang memilihnya dan membawa ia secara elektoral menjadi Presiden, bukan lagi alasan untuk dia dianggap terus “kuat”. Sandaran politisnya hanya berada dalam “keputusan” masing-masing ketua umum partai yang jumlahnya hanya hitungan jari. Merekalah yang “menentukan” arah politik bangsa kedepan.

Para ketua umum ini akan menggaransi dukungan politik pada Presiden terpilih jika ada kompensasi kursi mentri di kabinet, lembaga negara, jabatan strategis di BUMN serta tentu saja “resources” yang tak terbatas. Tanpa itu, dukungan politik pada Presiden terpilih tak akan bulat seperti pada periode sebelumnya.

Jauh sebelum fakta ini berlangsung, di zaman kerajaan silam, kondisi seperti ini sudah berulang-ulang terjadi. Termasuk juga apa yang telah dialami Soekarno saat berpindah kekuasaan pada Soeharto. Juga perpindahan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Dari Gus Dur ke Megawati hingga ke SBY.

Kita disodori oleh sejarah tikung-menikung politik. Kita juga banyak membaca soal ketangkasan elit kita di banyak tikungan sejarah. Banyak yang tak terkira dan tak terpikirkan. Tetapi, hal-hal yang tak terpikirkan itu, telah terjadi secara berulang-ulang. Banyak korban yang mengenaskan, ada yang terlempar. Ada pula yang bertahan dengan segala kedigdayaannya.

Karena itu, politik Indonesia tidak bisa dibaca lagi dengan modal perasaan yang berhadap-hadapan dengan logika serta fakta politik yang ada di depan mata. Imajinasi politik harus lebih kuat dalam menghadapi segala macam “political gymnastic” yang akan terjadi.

Politik Indonesia bukan sekedar angka numerik dan elektabilitas pada pemilu, juga bukan soal angka pertumbuhan dan kemiskinan semata. Politik Indonesia adalah puzzle peradaban yang sedang mencari pola untuk kemudian menyejarah.

Banyak hal yang luar biasa di negeri ini, namun kita memiliki kekurangan pada soal kesabaran. Hal yang jarang kita temui di negeri ini.

Menghadapi kondisi politik terkini tidak bisa dihadapi dengan model asal tumbuh, maju dan cepat berkembang. Harus disertai dengan kondisi siap dengan segala perubahan cuaca politik.

Pada suatu titik nanti, ada kalanya kita harus menahan diri, belajar mengelola kesabaran untuk hal-hal yang mengecewakan, sambil terus merawat benih-benih harapan untuk bangsa ini.

The post Indonesia Pasca Pilpres appeared first on Barakati ID.

The post Indonesia Pasca Pilpres appeared first on Barakati ID.

Saat membaca tentang peran Elnino M. Husein Mohi sebagai seorang politisi dan dosen yang bertanggung jawab, terasa sungguh penting untuk berbagi pandangan mengenai kontribusinya yang positif. Ia telah menunjukkan bahwa politik dapat menjadi sarana untuk perubahan yang baik dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Artikel ini akan mengulas beberapa dari banyak prestasi dan komitmen Elnino, yang menjadi inspirasi bagi generasi muda yang berminat terlibat dalam dunia politik.

Dengan tekadnya, lebih dari 50 masjid di Gorontalo berhasil didigitalisasi melalui proyek Digimosque yang ia inisiasi bersama Bank Indonesia. Meskipun hanya 50 masjid dari total 130 yang berhasil direalisasikan, pencapaian ini membuktikan bahwa Elnino memahami cara menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai agama dalam tindakannya.

Elnino juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan literasi. Melalui kerjasamanya dengan program Perpusnas RI, tiga perpustakaan daerah yang berdampak besar berhasil didirikan di Gorontalo. Tindakannya ini mencerminkan komitmennya dalam meningkatkan minat baca dan pendidikan di masyarakat.

Sebagai anggota DPR RI, Elnino telah memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat Gorontalo. Lebih dari 2000 mahasiswa di wilayah tersebut mendapatkan manfaat dari Beasiswa KIP Kuliah (Bidik Misi) dan Bantuan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Bantuan ini telah diberikan di berbagai perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejak 2015 hingga saat ini, lebih dari 40.000 murid SD, SMP, dan SMA/K di Gorontalo menerima manfaat dari Beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar), yang diperoleh melalui aspirasi DPR RI dan melampaui kuota yang ada.

Tidak hanya dalam bidang pendidikan, Elnino juga telah menunjukkan dukungan terhadap kelompok petani. Selama masa jabatannya, ia berhasil memastikan 120 Kelompok Tani di Gorontalo mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pertanian. Langkah ini membantu kelompok tani memperoleh handtractor dan pompa air yang berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian mereka.

Pada tahun 2017, Elnino melalui Elnino Center menginisiasi desain Desa Digital pertama dan komprehensif di Indonesia, di Desa Lamahu, Bone Bolango. Proyek ini disponsori oleh PT. Telkomsel, dan Desa Digital Lamahu telah menjadi model bagi desa-desa digital lainnya di Indonesia. Prestasinya ini membuktikan bahwa Elnino memiliki visi untuk menggabungkan kemajuan teknologi dengan perkembangan desa.

Sejak 2010, Elnino juga telah memberikan dukungan bagi Desa Wisata Religius Bubohu di Bongo Batudaa Pantai, yang berhasil meraih predikat Desa Wisata Terbaik II se-Indonesia pada tahun 2021.

Prestasi-prestasi ini menggarisbawahi bahwa Elnino M. Husein Mohi bukanlah politikus biasa. Dedikasinya dan tindakan nyatanya memberikan inspirasi kepada kita semua, terutama generasi muda yang ingin terlibat dalam politik dengan tujuan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Sebagai langkah lebih maju, beberapa pandangan menyarankan agar Elnino mempertimbangkan perjalanan ke ranah eksekutif. Jejak prestasi dan komitmennya sebagai anggota DPR RI memberikan pondasi yang kuat untuk berperan dalam pembentukan kebijakan dan pelaksanaan di tingkat eksekutif. Seperti yang telah ditunjukkan, tindakan nyata adalah kunci untuk mewujudkan perubahan.

Semoga prestasi dan dedikasi Elnino M. Husein Mohi terus memberikan inspirasi bagi kita, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam mewujudkan perubahan positif melalui politik.

The post Elnino di Mata Mahasiswa Amerika appeared first on Barakati ID.

The post Elnino di Mata Mahasiswa Amerika appeared first on Barakati ID.

Sekretaris DPD PSI KOta Gorontalo, Tofan Kaluara mengatakan, dengan berbagai macam latar belakang para Bacaleg yang mendaftar mengharapkan Pemilu 2024 bisa berjalan sesuai Demokrasi, Lancar, Aman dan Damai, intinya semua yang baik tanpa ada penundaan.

“Hari ini saya membawa teman-teman dari denominasi serta profesi mereka masing-masing sebanyak 13 Bacaleg termasuk pengurus yang akan bertarung di perhelatan calon legislatif dan bakal menjadi sejarah serta penuh kebahagiaan dalam keikutsertaan pada pemilu 2024 nanti,” ungkapnya.

“Tidak lupa juga saya mengajak untuk seluruh warga kota Gorontalo untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang baik dan tertib tanpa gangguan serta mengawasi kecurangan-kecurangan, ini yang harus kita antisipasi utamanya,” imbuhnya.

DPD PSI Kota Gorontalo kata Tofan, menargetkan 2 kursi hal ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, dengan gagasan-gagasan kampanye yang dimiliki ala anak muda Gen Millenial dan Gen Z ia yakin bisa meraih kursi di parlemen Andalas.

“Tentunya semua sudah tahu bahwa kami di PSI secara nasional banyak kader-kader anak muda militant yang mempunyai gagasan brilliant untuk bekerja secara real demi kepentingan rakyat,”

“Sehingga strategi yang kami pakai pada Pileg nanti yaitu strategi-strategi anak muda yang penuh dengan kreatifitas,” terangnya.

Selain itu, Taufan Kaluara akan bersama memperjuangkan hal-hal yang saat ini masih menjadi polemik di kota Gorontalo. “Intinya Gorontalo Butuh Gedung Seni….kenapa butuh wadah? Sedikit saya paparkan…karena Gedung seni ini banyak manfaatnya untuk kalangan siapa saja tanpa mengenal umur,” terangnya.

The post PSI Kota Gorontalo Target 2 Kursi di Parlemen appeared first on Barakati ID.

The post PSI Kota Gorontalo Target 2 Kursi di Parlemen appeared first on Barakati ID.

BALUT- Asumsi yang menyebut Wenny Bukamo masih perkasa di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Laut dibanding calon bupati lainnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran Tuty Hamid, wakil bupati Balut, di bursa pencalonan bupati Banggai Laut periode 2020-2025 menjadi ancaman bagi kekuatan Wenny.

Hal ini dapat dilihat dari hasil survey Media Survey Indonesia (MSI) yang menempatkan elektabilitas Ketua Dewan Pertimbangan DPD Nasdem Balut itu unggul dari elektabilitas Wenny.

Tim Pemenangan Calon Bupati Balut Tuty Hamid, Adhy Phut Selasa (30/6) menyebutkan, persentase keunggulan Tuty Hamid di Survey MSI cukup jauh dibanding sejumlah nama termasuk Wenny Bukamo. Ditanya berapa angka rill capaian survey tersebut, Adhy belum mau membocorkan dengan alasan pihak MSI dalam waktu dekat akan merilisnya secara resmi.

“Cuma yang pasti ibu lebih unggul,” ujar Adhy singkat.

Aroma rivalitas Wenny-Tuty di Pilkada Balut memang sudah tercium sejak beberapa waktu kemarin. Setelah Tuty Hamid, wakil bupati Balut sekarang, mendeklarasikan diri untuk maju di Pilbup pada April 2020 lalu.

Kans politik pemilik jargon Tante Tuty (Tan Tu) itu pun semakin terbuka lebar setelah partai Nasdem menunjukkan gestur bakal mengusungnya. Belum lagi, Partai Demokrat, juga dikabarkan akan berkoalisi bersama Nasdem dengan skema Richard Manuas selaku ketua DPD Demokrat Balut maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Tuty. Wacana ini bahkan sudah diakui Tuty Hamid di mana dengan tegas dirinya menyatakan akan berpasangan dengan Richard Manuas di Pilbup nanti. Dan di awal Juli ini, dirinya akan berangkat ke Jakarta guna menerima rekomendasi dari DPP partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

The post Di Survei MSI, Tuty Hamid Pesaing Ketat Wenny Bukamo appeared first on Barakati ID.

The post Di Survei MSI, Tuty Hamid Pesaing Ketat Wenny Bukamo appeared first on Barakati ID.

Oleh : Shaqti Qhalbuddin Jusuf
Fungsionaris PB HMI Periode 2018-2020


Tahun 2018 memulai dinamika politik baru di Indonesia menuju pemilihan umum 2019. Dalam kampanye pemilihan, isu identitas menjadi salah satu topik yang sering dibahas dan menjadi fokus utama. Ini mengalihkan perhatian dari program-program yang ditawarkan oleh calon dan dapat memiliki dampak negatif pada kualitas demokrasi di Indonesia. Perdebatan tentang identitas dan isu-isu yang berkaitan dapat menimbulkan polarisasi dan mengurangi diskusi produktif tentang hal-hal seperti visi dan misi calon, solusi untuk masalah negara, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Politik identitas merupakan isu penting dalam perpolitikan Indonesia, khususnya dalam kontestasi pemilihan umum. Meskipun isu ini tidak baru, istilah “politik identitas” sendiri mungkin masih kurang familiar bagi sebagian besar masyarakat. Politik identitas dapat didefinisikan sebagai gaya politik yang berusaha memperjuangkan hak dan martabat kelompok tertentu yang dirasa termarginalisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat rasa identitas bersama melalui faktor-faktor seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, atau kepentingan yang sama.

Ditengah kondisi masyarakat yang masih berharap kepentingan dari kelompok mereka dapat terealisasi, politik identitas dapat dijadikan senjata yang cukup ampuh dalam memenangkan pemilu. Politik identitas ini biasa digunakan oleh para calon untuk menggambarkan citra diri bahwa ada kesamaan latarbelakang ataupun tujuan yang sesuai dengan kepentingan kelompok masyarakat tertentu, hal ini semata-mata untuk menarik simpati dari kelompok masyarakat itu agar mau menyumbangkan suara mereka untuk calon tersebut.

Politik identitas memang dapat menjadi strategi yang menarik perhatian dan meraup suara. Namun, harus diakui bahwa politik identitas juga memiliki beberapa efek samping. Pada saat sebuah kelompok masyarakat memiliki identitas dan kepentingan yang sama dengan calon yang berkampanye, persatuan antara mereka dapat tercipta. Namun, pada saat yang sama, ada kemungkinan juga akan terjadi perpecahan karena ada kelompok masyarakat lain yang memiliki identitas dan kepentingan yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh calon tersebut.

Konflik sosial menjelang pemilu biasanya muncul akibat menguatnya politik identitas. Narasi dalam politik identitas yang muncul menjelang pemilu 2019 berpotensi menimbulkan segregasi dalam tatanan sosial di masyarakat. Keretakan yang muncul dari pertemanan hingga kekeluarga akibat perbedaan pilihan dukungan terhadap calon tertentu. Penerapan politik identitas yang menyimpang akan sangat merugikan suatu kelompok yang memiliki satu identitas yang sama. Apalagi menjelang Pilpres 2019 ini, terjadi peningkatan hate speech (ujaran kebencian) yang memenuhi ruang-ruang publik terutama di media sosial.

Politik identitas, meskipun memiliki peran penting dalam demokrasi dan menjadi wadah aspirasi bagi kelompok-kelompok yang memiliki identitas tertentu, harus diterjemahkan dengan cara yang sopan dan berkualitas. Identitas politik harus memperhatikan etika dan moral, serta tidak mengabaikan atau menghina kelompok lain yang berbeda. Dalam hal ini, politik identitas baik yang berbasis pada agama, etnis, kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham, dan polarisasi politik yang ekstrem, harus dikembangkan dengan cara yang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Polarisasi Politik Identitas

Polarisasi politik identitas yang berkembang saat ini, membawa dampak negatif pada keharmonisan sosial di masyarakat. Elite politik seharusnya memimpin dengan baik dan memberikan contoh bagaimana berkompetisi secara sehat dan elegan, namun ternyata banyak dari mereka yang justru memperkeruh situasi dengan mengabaikan etika dan moral. Hasilnya, bullying, pemblokiran akun media sosial, perpecahan kelompok-kelompok keluarga, bahkan tindak kekerasan terhadap pihak yang berbeda orientasi politik, menunjukkan bahwa masyarakat gagal dalam menilai perbedaan demokratis.

Virus kengototan dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran masing-masing, turut memperparah situasi. Para elite politik bertanggung jawab untuk membimbing masyarakat dengan pendidikan politik yang baik dan mengajarkan nilai-nilai demokrasi yang sebenar-benarnya. Rekonsiliasi nasional juga sangat penting untuk memperbaiki situasi dan menyelesaikan kegaduhan yang membahayakan.

Di samping itu, masyarakat sendiri perlu memperkuat cara berpikir rasional dan menerima perbedaan, termasuk dalam hal pilihan politik. Tanpa rasa toleransi dan memahami perbedaan, situasi akan terus memburuk dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Pemilihan presiden dan gubernur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memperlihatkan tanda-tanda polarisasi yang sangat kuat. Dalam Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017, diskursus media sosial memainkan peran besar dalam memperluas perpecahan dalam masyarakat. Fenomena polarisasi semakin jelas terlihat sejak Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, dan mencapai titik puncaknya pada Pilpres 2019. Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, fokus kampanye yang berpusat pada Islam dan rehabilitasi istilah “pribumi” merupakan contoh nyata dari polarisasi politik. Isu agama, terutama pernyataan kontroversial Ahok terhadap surat Al-Maidah ayat 51, memiliki dampak signifikan terhadap kemenangan Anies-Sandi dalam pemilihan tersebut.

Menjelang pemilu tahun 2019, konflik-konflik pembelahan politik yang terpolarisasi seperti panggilan “cebong” bagi pendukung calon presiden petahana Joko Widodo dan “kampret” untuk pendukung Prabowo Subianto. Pembelahan-pembelahan semacam ini perlu direduksi, sebab kedamaian dan keharmonisan merupakan entitas yang harus terus dilestarikan di tengah-tengah masyarakat.

Persatuan ditengah Kemajemukan

Secara Sunatullah, setiap orang memang lahir berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima oleh seluruh masyarakat, namun harus diterima dan dalam hal ini disikapi secara bijak. Dalam UUD 1945, perbedaan diterima dengan cara memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif pada setiap warga negara. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki martabat dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.

Keberagaman adalah sebuah ciri khas yang membuat bangsa Indonesia begitu unik. Dengan berbagai latar belakang, identitas, dan keyakinan, kita berhasil menjadi satu kesatuan yang kuat dan bersatu. Meskipun banyak perbedaan yang mendasar, namun kita pasti mampu mengatasi hal tersebut dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Politik dan Aktivitas Sosial

Dunia politik merupakan sebuah domain aktivitas sosial yang menyangkut perebutan dan pendistribusian kekuasaan. Dunia politik mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan domain aktivitas sosial lainnya. Karekter tersebut terbagi atas; Pertama, masyarakat turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam dunia politik. Artinya, ada masyarakat yang secara langsung turut terjun dalam proses politik dan ada juga masyarakat yang tidak berperan apa-apa, tetapi keduanya merasakan dampak dari aktivitas politik tersebut.

Kedua, tersedianya institusi (lembaga) yang secara legal mengatur aktivitas politik. Lembaga inilah yang menjadi tools (alat) dalam aktivitas politik, seperti; publik, media, penyelenggara pemilu, parpol serta parlemen. Ketiga, aturan main dan etika dalam dunia perpolitikan merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dipandang perlu, sebab untuk menghindari konflik antar aktor-aktor didalamnya, meskipun kadangkala konflik dibutuhkan dalam batasan-batasan tertentu. Berkonflik lalu berkompromi, begitu seterusnya hingga menciptakan dinamika yang membuat proses politik dapat terus berkembang dan bertransformasi. Namun, ketika konflik politik ini tidak dapat dibendung, maka yang sering merasakan dampaknya tidak lain adalah masyarakat.

The post POLITIK IDENTITAS MENJELANG PEMILU 2019 appeared first on Barakati ID.

The post POLITIK IDENTITAS MENJELANG PEMILU 2019 appeared first on Barakati ID.

The post Dua Kepala Desa Di copot Bupati appeared first on Barakati ID.

The post Dua Kepala Desa Di copot Bupati appeared first on Barakati ID.