GORONTALO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada pejabat, termasuk jenderal, yang kebal hukum, kini menjadi sorotan tajam. Komitmen ini dianggap sebagai “lampu hijau” bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menindak tegas praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini diduga kuat dilindungi oleh oknum-oknum berpengaruh.

Di Gorontalo, masalah tambang ilegal bukan sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan penegakan hukum yang kompleks. Data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan berbagai laporan media lokal menunjukkan bahwa aktivitas PETI di wilayah seperti Bone Bolango dan Pohuwato terus beroperasi meski sering kali memakan korban jiwa akibat longsor.

Presiden Prabowo secara eksplisit mengingatkan bahwa reformasi di tubuh TNI dan Polri bertujuan untuk memastikan setiap anggota, tanpa terkecuali, tunduk pada konstitusi.
“Tidak ada yang kebal hukum, termasuk jenderal-jenderal pun tidak boleh kebal hukum,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini seakan menjawab kegelisahan masyarakat Gorontalo. Sebagai catatan, tragedi longsor tambang di beberapa tempat di Gorontalo yang memakan banyak korban jiwa menjadi bukti nyata betapa liarnya aktivitas ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, penggunaan alat berat jenis ekskavator di kawasan hutan lindung sering kali terendus, namun proses hukumnya kerap dianggap tumpul di level “pemilik modal” atau pelindung di balik layar.

Praktisi hukum di Gorontalo menilai, jika instruksi Presiden benar-benar dijalankan, maka tidak ada alasan lagi bagi Polda Gorontalo maupun Korem 133/Nani Wartabone untuk ragu dalam membersihkan anggotanya jika ada yang terindikasi menjadi “backing” tambang.
“Semua harus tunduk kepada hukum, karena kita ingin membangun negara yang bersih dan berwibawa,” tambah Presiden.

Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum daerah. Publik menantikan apakah komitmen pusat ini akan diterjemahkan menjadi aksi nyata, seperti penyitaan alat berat secara masif dan penindakan oknum yang membiarkan kerusakan hutan Gorontalo terus berlanjut. Reformasi ini bukan hanya soal pangkat, tapi soal menyelamatkan masa depan ekologi dan marwah hukum di daerah.

The post Tegak Lurus Instruksi Prabowo: Beranikah Polda dan Korem Gorontalo Sikat “Orang Kuat” di Peti Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tegak Lurus Instruksi Prabowo: Beranikah Polda dan Korem Gorontalo Sikat “Orang Kuat” di Peti Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo menyiapkan Siaga SAR Khusus guna mengantisipasi potensi kondisi darurat selama periode mudik dan arus balik.

Kepala Kantor SAR Gorontalo, Heriyanto, S.Adm, menyampaikan kesiapan tersebut usai pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-54 Basarnas yang digelar di halaman Kantor SAR Gorontalo. Ia mengatakan, momentum hari jadi Basarnas juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi untuk memperkuat komitmen pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya menjelang periode pergerakan besar masyarakat saat Lebaran.

Heriyanto menjelaskan bahwa Siaga SAR Khusus merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar untuk mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat selama mudik. Mengingat tingginya mobilitas warga pada momen Hari Raya, Basarnas perlu melakukan langkah antisipatif yang terukur dan terencana.

“Setiap tahun kami melaksanakan Siaga SAR Khusus untuk menyambut dan menyukseskan mudik Lebaran. Tahun ini, seluruh personel telah dipersiapkan dan akan ditempatkan di sejumlah titik strategis sesuai rencana yang telah disusun,” ujar Heriyanto.

Penempatan personel fokus pada lokasi-lokasi vital yang berpotensi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat, seperti pelabuhan sebagai jalur transportasi laut, bandara sebagai simpul transportasi udara, serta ruas Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Menurutnya, jalur darat Trans Sulawesi menjadi perhatian utama karena merupakan akses padat yang dilalui oleh kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan logistik selama musim mudik. Kondisi geografis dan potensi cuaca ekstrem turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi penanganan darurat.

Selain menempatkan personel di titik strategis, Basarnas Gorontalo juga memastikan kesiapan peralatan SAR, termasuk kendaraan operasional, perahu karet, alat komunikasi, serta perlengkapan pendukung lainnya. Seluruh tim disiagakan untuk merespons cepat bila terjadi kecelakaan transportasi, kondisi darurat medis, hingga insiden lain yang memerlukan tindakan pencarian dan pertolongan.

Dalam pelaksanaannya, Basarnas Gorontalo akan bersinergi dengan sejumlah instansi, antara lain TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta pihak terkait lainnya demi membentuk sistem pengamanan terpadu. Koordinasi lintas sektor ini dinilai penting untuk mempercepat proses penanganan bila terjadi kejadian darurat di lapangan.

Heriyanto berharap, pelaksanaan Siaga SAR Khusus Mudik Lebaran 2026 dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalani perjalanan pulang kampung. Ia juga mengimbau para pemudik untuk selalu mengutamakan keselamatan, memeriksa kondisi kendaraan sebelum berangkat, serta mematuhi aturan lalu lintas.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kami siap siaga, tetapi masyarakat juga perlu berhati-hati selama perjalanan,” tegasnya.

Melalui Siaga SAR Khusus Mudik Lebaran 2026, Basarnas Gorontalo kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam operasi pencarian dan pertolongan, sekaligus memastikan suasana Hari Raya Idulfitri dapat dirayakan dengan aman, lancar, dan penuh kebahagiaan tanpa gangguan keselamatan.

The post Waspadai Lonjakan Pemudik, Basarnas Gorontalo Gelar Siaga SAR Khusus appeared first on Barakati ID.

The post Waspadai Lonjakan Pemudik, Basarnas Gorontalo Gelar Siaga SAR Khusus appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Gorontalo menggelar latihan simulasi penanganan bencana dalam rangka Latihan Pra Operasi (Latpraops) Aman Nusa II pada Kamis, 5 Februari 2026, di wilayah Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan personel dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Dalam latihan tersebut, personel Brimob melaksanakan simulasi pengoperasian kendaraan khusus water treatment, yaitu unit pengolahan air yang mampu mengubah air baku dari sumber sungai menjadi air layak guna, baik untuk kebutuhan MCK maupun konsumsi. Tahapan simulasi meliputi mobilisasi kendaraan, pengambilan air baku, proses pengolahan dan pemurnian air, hingga pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak.

Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo, Kombes Pol Danu Waspodo, S.I.K., dalam sambutannya menegaskan pentingnya kesiapan teknis serta profesionalisme personel dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menekankan bahwa penguasaan teknologi water treatment menjadi bagian vital dalam mendukung operasi kemanusiaan, terutama pada kondisi darurat bencana.

“Setiap personel harus memahami dengan baik setiap prosedur kerja agar mampu menerapkannya secara optimal di lapangan,” ujar Kombes Pol Danu Waspodo.

Melalui latihan simulasi ini, Satuan Brimob Polda Gorontalo meneguhkan komitmennya dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana. Optimalisasi sumber daya manusia dan peralatan diharapkan mampu memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat peran Brimob sebagai garda terdepan dalam misi kemanusiaan di wilayah Gorontalo.

The post Siaga Sejak Dini! Brimob Gorontalo Gelar Simulasi Penanganan Bencana di Limboto appeared first on Barakati ID.

The post Siaga Sejak Dini! Brimob Gorontalo Gelar Simulasi Penanganan Bencana di Limboto appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah sebuah kementerian tengah menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menyatakan bahwa kedudukan Polri paling ideal tetap berada langsung di bawah Presiden.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyampaikan sikap tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ia sependapat dengan Kapolri bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.

“Polri paling tepat ditempatkan di bawah Presiden,” ujar Umar Karim, atau yang akrab disapa UK, saat dimintai tanggapannya terkait polemik tersebut.

Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden akan menjaga independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum. Dengan status langsung di bawah Presiden, Polri tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau birokrasi kementerian.

“Sebagai alat negara, Polri harus berdiri di bawah kendali langsung Presiden selaku Kepala Negara, bukan di bawah kementerian. Ini penting agar Polri tetap bebas dari tekanan politik praktis,” tegasnya.

Umar Karim juga mengingatkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka lembaga kepolisian berpotensi kehilangan posisi strategisnya sebagai alat negara dan justru berubah menjadi alat pemerintah. Ia menilai hal itu merupakan konsep yang destruktif bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Janganlah itu dilakukan. Menempatkan Polri di bawah kementerian adalah langkah destruktif. Kalau itu terjadi, Polri bukan lagi alat negara, tapi hanya menjadi alat pemerintah,” ujarnya menekankan.

Lebih lanjut, Umar Karim menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara Polri sebagai alat negara dengan Polri sebagai alat pemerintah.
“Jika Polri berstatus sebagai alat negara, maka lembaga ini dapat berdiri di atas semua kepentingan, baik pemerintah maupun rakyat, sehingga menjaga netralitasnya. Sebaliknya, bila Polri di bawah kementerian, risiko ketidakindependenan akan semakin tinggi. Polisi akan bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah, bukan semata-mata atas dasar hukum,” terangnya.

Ia menambahkan, penempatan Polri di bawah kementerian juga dapat menimbulkan risiko lebih besar bagi institusi tersebut, termasuk kemungkinan terseret dalam kepentingan kekuasaan. Hal itu, kata Umar Karim, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum.

“Kalau Polri menjadi bagian dari kementerian, otomatis ia masuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Akibatnya, Polri rawan digunakan sebagai alat politik. Jika hal itu terjadi, maka lambat laun kepercayaan publik bisa menurun dan citra Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat akan luntur,” tandasnya.

The post Tolak Tegas! Aleg Deprov Gorontalo Menentang Wacana Polri di Bawah Kementerian appeared first on Barakati ID.

The post Tolak Tegas! Aleg Deprov Gorontalo Menentang Wacana Polri di Bawah Kementerian appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Langit Bulangita sore itu menyimpan luka. Dari udara tampak jejak kerusakan yang membentang: alur sungai berubah warna, tanah terkelupas, dan sisa-sisa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berserakan di tengah kota. Di bawah bentang langit muram itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Drs. Widodo, S.H., M.H., berdiri menatap langsung wajah nyata kehancuran lingkungan yang diakibatkan tambang emas ilegal.

Kunjungan Kapolda ke lokasi pada Rabu (14/1/2025) bukan sekadar agenda seremonial. Ia datang dengan mata dan nurani, bukan hanya membawa laporan di atas kertas.

“Saya tahu sekarang seperti apa kondisi di lapangan. Selama ini hanya membaca laporan di atas meja, tapi saat melihat langsung, saya menemukan banyak hal yang jauh lebih parah,” ujarnya.

Dari udara, kerusakan terlihat semakin jelas. Drone yang diterbangkan memperlihatkan alur pembuangan limbah mengarah ke sungai—membentuk jalur panjang yang selama ini menjadi penyebab banjir dan merendam pemukiman warga.

“Dari atas terlihat jelas alurnya. Kenapa banjir terjadi, siapa yang membuang apa, dan ke arah mana aliran itu mengalir. Kita juga harus waspada, bukan hanya terhadap lumpur, tapi juga kemungkinan adanya campuran bahan kimia berbahaya yang ikut dibuang,” tegasnya.

Yang paling mengusik nuraninya, kata Kapolda, adalah fakta bahwa aktivitas PETI tersebut berlangsung di tengah kota, bahkan dekat dengan Mapolres Pohuwato.

“Ini sudah keterlaluan. Di tengah kota, dekat kantor polisi, aktivitas PETI terjadi secara masif dan merusak lingkungan secara dahsyat. Kerusakan ini sangat sulit dikembalikan seperti semula,” imbuhnya.

Dari temuan itu, keputusan tegas langsung diambil. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi atau alasan pembiaran.

“Kesimpulannya jelas: tidak ada ampun dan tidak ada kompromi bagi PETI. Kami akan maksimalkan hasil evaluasi, memperkuat pengawasan di lapangan, dan menentukan titik-titik penindakan. Ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung,” tegas Kapolda.

Perintah lapangan pun dikeluarkan hari itu juga. Semua sisa aktivitas PETI, mulai dari selang, mesin, hingga peralatan tambang, harus dihentikan dan diangkut secepatnya.

“Sisa-sisa selang dan alat tambang itu harus segera diangkut. Hari ini juga, tidak boleh ada yang tersisa,” perintahnya tegas.

Langkah itu menjadi tonggak dimulainya perang terbuka Polda Gorontalo terhadap praktik PETI. Sebuah langkah tegas untuk menyelamatkan lingkungan, mencegah banjir susulan, dan menjaga masa depan masyarakat Pohuwato dari ancaman kehancuran yang lebih besar.

The post Tak Ada Ampun! Kapolda Gorontalo Umumkan Perang Terbuka terhadap PETI di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Tak Ada Ampun! Kapolda Gorontalo Umumkan Perang Terbuka terhadap PETI di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

NEWS – Kebakaran hebat melanda pemukiman padat di Jalan Madura, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Selasa (16/12/2025) sekitar pukul 12.30 WITA. Api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya hingga menghanguskan enam rumah warga, termasuk satu unit usaha bengkel.

Dua rumah dilaporkan terbakar total, sementara empat lainnya mengalami kerusakan akibat kobaran api yang menjalar cepat karena kondisi permukiman yang berdempetan. Kobaran api baru berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran bekerja keras selama lebih dari satu jam.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo menurunkan tujuh unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Selain itu, satu unit mobil pemadam milik kepolisian serta bantuan personel TNI dari Kompi B turut dikerahkan ke lokasi guna mempercepat proses pemadaman dan pengamanan area.

Camat Kota Tengah, Sutami Suratinoyo, mengatakan, kebakaran tersebut berdampak pada 16 kepala keluarga dengan total 51 jiwa. Dari jumlah itu terdapat dua lanjut usia, dua penyandang disabilitas pasangan suami istri, serta empat balita.

“Korban saat ini telah dievakuasi ke rumah keluarga dan tetangga yang tidak terdampak. Pemerintah juga menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal sementara,” ujar Sutami kepada wartawan.

Ia menambahkan, tim dari Baznas dan PMI telah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan kebutuhan mendesak para korban. Bantuan awal dari donatur juga mulai berdatangan, di antaranya berupa susu untuk anak-anak dan makanan siap saji untuk kebutuhan malam hari.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, petugas pemadam masih melakukan pendinginan di sekitar lokasi guna mencegah munculnya kembali titik api.

The post Api Mengamuk di Jalan Madura! Enam Rumah dan Satu Bengkel Hangus appeared first on Barakati ID.

The post Api Mengamuk di Jalan Madura! Enam Rumah dan Satu Bengkel Hangus appeared first on Barakati ID.

Oleh: Adnan R. Abas
Kader HMI Cabang Gorontalo

Dalam arsitektur sosial modern, negara hadir melalui tiga entitas utama: pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Di dalamnya, polisi menempati posisi strategis sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjaga ketertiban dan menjamin rasa aman. Namun, yang kerap luput disadari: kekuasaan yang tidak diawasi selalu cenderung disalahgunakan. Maka relasi antara negara, masyarakat, dan polisi pun menjadi arena dialektika—antara perlindungan dan penindasan.

Negara seharusnya berdiri sebagai entitas yang menjamin hak-hak warganya, bukan menakuti mereka. Masyarakat adalah subjek, bukan objek kekuasaan. Dan polisi, idealnya, menjadi pelayan publik, bukan alat kekerasan struktural. Namun realitas sering kali menyajikan ironi: aparat yang semestinya melindungi, justru menjadi sumber trauma bagi rakyatnya.

Kekerasan dan intimidasi oleh oknum Polres Pohuwato terhadap salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal. Maka sebagai bentuk respon terhadap lanskap premanisme tersebut, hadirlah aksi protes yang digelar di Polda Gorontalo pada tanggal 24 Juli, tentu sebagai bentuk keberpihakan terhadap korban, sebab ia adalah merupakan bagian dari entitas hidup: manusia. Namun betapa miris dan sedihnya, aksi protes sebagai bentuk solidaritas dan juga ruang kuliah publik—demonstrasi, justru dihadapi dengan tindakan dorongan dan makian oleh oknum aparat kepolisian Polda Gorontalo di sore tadi, tepatnya di gerbang Polda Gorontalo. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi juga isyarat adanya krisis moral dan degradasi fungsi kepolisian.

Sejarah mencatat, kekuasaan represif yang dilegalkan atas nama ketertiban, hanya akan melahirkan ketakutan kolektif. Mengutip apa yang disampaikan oleh salah seorang filsuf dari Prancis, yang merupakan sejarawan dan teoriwan sosial, ia menulis dalam bukunya yang berjudul “Discipline and Punish: The Birth of the Prison”, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Disiplin dan Hukuman: Kelahiran Penjara—aparat negara (termasuk polisi) membentuk sistem kontrol sosial yang tak hanya bekerja lewat kekuatan fisik, tetapi juga lewat pengawasan dan intimidasi psikologis. Masyarakat diajarkanuntuk patuh, bahkan diintimidasi untuk tetap tunduk; menganguk; seolah mereka memampang bahwa kebenaran datangnya dari mereka, dan tindakan anarkis sering kali mereka maktubkan kepada para pengunjuk rasa. Inilah bentuk modern dari kekuasaan hegemonik.

Kritik terhadap aparat bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Justru, kritik adalah salah satu upaya merawat prinsip negara: Demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh pemikir dari Brasil, yang juga berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah dan berhasil dipincak jabatan atas perjuangannya karna mengutamakan pendidikan dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Brasil—Paulo Freire, ia berkata dalam Pedagogi Kaum Tertindas, bahwa rakyat haruslah sadar untuk menolak pendidikan dan praktik kekuasaan yang menindas. Jika negara, melalui wajah aparat kepolisian anti-kritik terhadap suara dan juga pernyataan publik, maka dengannya, terbentuklah warga negara yang trauma dan penuh dengan ketakutan. Sejatinya, perangkat negara (Polisi), harusnya bisa seperti jargon yang sering dilayangkan dalam ruang-ruang publik: mengayomi.

Maka, ketika Kapolda Gorontalo memilih untuk tidak hadir merespons aksi yang dilakukan oleh HMI Cabang Gorontalo terkait dengan mempertanyakan; mengklarifikasi; memperjuangkan keadilan dan proses penegakan hukum terhadap salah satu entitas makhluk hidup (manusia); sedihnya dia adalah Kader HMI yang menjadi korban akibat kekerasan dan tindakan premanisme; maka jangan heran publik tidak akan percaya lagi atas ketidakhadiran Kapolda Gorontalo, tetapi juga menciptakan pesan tersirat: ketidakpedulian. Negara seakan absen saat warganya menjerit. Negara, seolah tuli atas hukum dan deklarasi Human of Rights. Negara, seakan tidur melanggengkan aktivitas premanisme.

Sejatinya, masyarakat membutuhkan negara yang hadir dengan nurani, bukan hanya dengan otoritas. Internal Kepolisian harusnya melegitimasi dirinya adalah bagian dari satu entitas yang utuh: manusia. Tanpa kacamata (pandangan) itu, legitimasi institusional akan runtuh di mata publik. Sudah saatnya negara dan kepolisian melakukan refleksi: untuk siapa kuasa itu digunakan? Untuk siapa senjata, seragam, dan pangkat itu dibentuk? Jika bukan untuk melindungi rakyat, maka semuanya tak lebih dari simbol kekuasaan kosong.

Membedah Keberadaan Polisi dan HMI: Perspektif Sejarah Perjuangan

Sejarah bangsa Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari keringat, darah, dan air mata perjuangan berbagai elemen: rakyat, pemuda, intelektual, ulama, hingga aparat bersenjata. Dua entitas yang menarik untuk dibedah secara paralel dari perspektif sejarah perjuangan adalah Polisi Republik Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Keduanya lahir di atas semangat yang sama: menjaga keutuhan negara, membela rakyat, dan menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadaban. Namun, seiring waktu, jalan sejarah membentangkan posisi yang kadang sejajar, kadang berseberangan.

Polisi Republik Indonesia lahir tak lama setelah proklamasi, tepatnya pada 1 Juli 1946. Artinya, keberadaannya kini sudah 79 tahun setelah proses pembentukannya. Saat itu, peran polisi sangatlah vital dalam menjaga keamanan dalam negeri pasca-kemerdekaan. Polisi bukan sekadar aparat penertiban, tetapi bagian dari struktur pertahanan nasional melawan penjajah dan infiltrasi asing. Polisi berdiri bersama rakyat, bahkan banyak yang gugur dalam pertempuran demi mempertahankan kedaulatan bangsa.

Namun, seiring berubahnya struktur kekuasaan dan berkembangnya birokrasi negara modern, wajah polisi ikut berubah. Dari aparat revolusioner, polisi bertransformasi menjadi alat kekuasaan negara. Dalam rezim Orde Baru, misalnya, kepolisian menjadi bagian dari aparatur penekan terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Kritik terhadap kekuasaan sering dibungkam melalui represifitas. Maka, muncullah jarak antara polisi dan rakyat yang dulu saling menopang dalam perjuangan.

Di samping itu, dalam prespektif sejarah, tepatnya satu tahun setelah kelahiran Polri, tepatnya 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir. Didirikan oleh Kakanda Prof. Lafran Pane bersama 14 mahasiswa lainnya, HMI menyatukan dua misi besar: mempertahankan Republik Indonesia dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman.

Dari awal, HMI telah mengambil peran dalam medan perjuangan intelektual, politik, dan sosial. Ia bukan organisasi pasif, melainkan menjadi jembatan antara semangat keislaman dan nasionalisme. Adalah satu hal yang keliru, memandang kader-kader HMI adalah perusak; perusuh; preman atau anarkis. Sejatinya, bahasa tersebutlah keluar dari kuasa dan tubuh Polri itu sendiri. Sebab, seperti yang diterangkan oleh Thomas Khun dalam kerangka Paradigma, bahwa pengetahuan seringkali dilanggengkan oleh kuasa: seolah kader-kader buruk dan salah.

Dalam sejarahnya, HMI konsisten menjadi pengkritik kekuasaan yang otoriter. Di era Orde Lama dan Orde Baru, HMI turut serta dalam perlawanan terhadap berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan, termasuk ketika aparat negara bertindak represif terhadap rakyat. HMI juga mencetak kader-kader strategis yang berkiprah dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan gerakan masyarakat sipil.

Konflik antara HMI dan aparat kepolisian bukanlah hal baru, dan tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perbedaan peran: polisi sebagai alat negara, HMI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis terhadap negara. Dalam sistem demokrasi, gesekan ini seharusnya sehat—selama dilakukan dengan menjunjung hukum dan kemanusiaan.

Namun, insiden kekerasan oleh oknum Polres Pohuwato terhadap kader HMI dan tindakan intimidatif dalam aksi protes di Polda Gorontalo menunjukkan kemunduran dalam relasi negara dan masyarakat. Ketika aparat melampaui batas etik dan hukum, ketika makian dan dorongan menjadi cara merespons kritik, maka itu bukan lagi tugas menjaga keamanan, melainkan bentuk penindasan. Dan sejarah mengajarkan kita: setiap kekuasaan yang menindas, cepat atau lambat, akan ditumbangkan oleh perlawanan moral.

Refleksi Sejarah untuk Masa Depan

Baik polisi maupun HMI lahir dari semangat pengabdian terhadap negara. Namun kesetiaan itu diuji ketika kekuasaan tidak lagi berpihak kepada rakyat. Polisi harus kembali ke khitah-nya: menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan alat kekuasaan yang menakutkan. HMI pun harus terus menjaga semangat kritis, namun tetap menjunjung nilai etik dan intelektualitas perjuangan.

Jika sejarah telah menyatukan keduanya dalam perjuangan kemerdekaan, maka masa depan seharusnya tidak memisahkan mereka dalam relasi kuasa. Yang dibutuhkan adalah restorasi nilai, refleksi institusional, dan penguatan etika publik.

Sebagaimana dikatakan Bung Hatta, “Kekuasaan tanpa moral, hanya akan melahirkan kezaliman.” Dan sebagai kader bangsa, tugas kita adalah memastikan agar perjuangan tidak berubah menjadi penindasan yang dilanggengkan atas nama negara.

The post Negara, Masyarakat, dan Polisi: Relasi Kuasa dalam Bayang-Bayang Ketakutan appeared first on Barakati ID.

The post Negara, Masyarakat, dan Polisi: Relasi Kuasa dalam Bayang-Bayang Ketakutan appeared first on Barakati ID.

BONBOL – Upaya penyelundupan minuman keras (miras) ke kawasan pertambangan Suwawa berhasil digagalkan oleh jajaran Polsek Suwawa bersama personel Koramil 1304-06 dan Japentras Polres Bone Bolango, melalui pemeriksaan di Pos Pengamanan (Pospam) Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, (12/06/2025).

Kapolsek Suwawa, Iptu Djon K. Nusi, menjelaskan bahwa petugas mendapati dua tukang ojek berinisial KH dan RH membawa sejumlah botol miras saat hendak menuju ke lokasi tambang.

“Anggota kami yang berjaga di pospam memang rutin melakukan penggeledahan terhadap kendaraan maupun orang yang keluar-masuk area. Dari situ kami temukan barang bukti miras,” ujar Djon.

Petugas mengamankan total 168 botol minuman keras, yang terdiri dari:

• 24 botol jenis Kasegaran

• 96 botol Cap Tikus

• 48 botol Bir Bintang yang diketahui milik seseorang berinisial HH

Kapolsek menyebutkan bahwa pemilik miras telah diketahui identitasnya dan sebelumnya sudah pernah mendapat peringatan dari pihak kepolisian.

“Pemiliknya sudah pernah kami tegur. Namun masih saja melakukan pelanggaran,” tambahnya.

Menurut Kapolsek, penjagaan ketat di wilayah pertambangan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu:

1. Peredaran narkotika

2. Masuknya pekerja seks komersial (PSK), terutama anak di bawah umur

3. Distribusi minuman keras

Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar area pertambangan yang kerap menjadi titik rawan pelanggaran.

Kedua tukang ojek yang membawa miras saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Polsek Suwawa guna pendalaman kasus dan pengembangan lebih lanjut.

The post Polsek Suwawa dan TNI Amankan 168 Botol Miras dari Ojek di Jalur Tambang Bone Bolango appeared first on Barakati ID.

The post Polsek Suwawa dan TNI Amankan 168 Botol Miras dari Ojek di Jalur Tambang Bone Bolango appeared first on Barakati ID.

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kelembagaan. Mutasi ini tertuang dalam enam surat telegram yang diterbitkan pada 12 Maret 2025, dengan total 1.255 personel mengalami pergeseran jabatan.

Rincian Mutasi Berdasarkan Surat Telegram

Mutasi ini tercantum dalam enam surat telegram berikut:

• ST/488/III/KEP./2025 – 111 personel
• ST/489/III/KEP./2025 – 442 personel
• ST/490/III/KEP./2025 – 261 personel
• ST/491/III/KEP./2025 – 153 personel
• ST/492/III/KEP./2025 – 202 personel
• ST/493/III/KEP./2025 – 86 personel

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar serta sebagai upaya pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota.

“Mutasi ini adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, juga merupakan bagian dari pembinaan karier agar personel semakin profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho, Kamis (13/3/2025).

881 Personel Mendapat Promosi Jabatan

Dari total 1.255 personel yang dimutasi, 881 personel mendapat promosi jabatan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Dua Perwira Tinggi (Pati) di Mabes Polri

• Irjen Pol Anwar sebagai Asisten SDM Kapolri
• Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri

2. 10 Kapolda Baru Ditunjuk

• Brigjen Pol Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu
• Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulawesi Selatan
• Irjen Pol Drs. Nanang Avianto sebagai Kapolda Jawa Timur

Selain itu, mutasi ini juga mencakup:

• 6 Irjen Pol dan 33 Brigjen Pol mendapat promosi jabatan baru
• 288 Kombes Pol mengalami nivelering jabatan
• 205 AKBP menjabat sebagai Kapolres di berbagai daerah

Mutasi Lainnya dalam Struktur Polri

Selain promosi jabatan, mutasi kali ini juga mencakup:

• 74 personel mengikuti pendidikan
• 88 personel telah menyelesaikan pendidikan
• 77 personel menjalani tugas khusus (Gassus)
• 51 personel dikukuhkan dalam jabatan baru
• 63 personel memasuki masa pensiun

57 Polwan Naik Jabatan, 10 Jadi Kapolres

Dalam mutasi ini, 57 polisi wanita (Polwan) mendapatkan promosi jabatan, dengan 10 di antaranya ditunjuk sebagai Kapolres. Beberapa nama yang menonjol antara lain:

• AKBP Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana, Polda Bali
• AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah
• AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung

“Polwan memiliki peran yang semakin strategis dalam kepemimpinan Polri. Promosi ini menunjukkan bahwa Polri terus memberikan ruang bagi Polwan untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas,” tambah Irjen Pol Sandi Nugroho.

Memperkuat Organisasi dan Meningkatkan Profesionalisme

Mutasi ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat organisasi serta meningkatkan efektivitas kinerja di berbagai lini.

“Kami ingin memastikan Polri tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Mutasi ini adalah bagian dari strategi memperkuat organisasi agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” tegas Irjen Pol Sandi Nugroho.

Dengan mutasi ini, diharapkan Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

The post Polri Umumkan Mutasi Besar: 6 Irjen Pol Promosi, 205 Kapolres Baru Ditunjuk appeared first on Barakati ID.

The post Polri Umumkan Mutasi Besar: 6 Irjen Pol Promosi, 205 Kapolres Baru Ditunjuk appeared first on Barakati ID.

Dalam sambutannya, Kapolres Pohuwato, AKBP Winarno, menjelaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara merupakan momentum penting dalam sejarah kepolisian di Indonesia yang ditetapkan sejak 1 Juli 1946. Ia mengakui bahwa berbagai peristiwa telah terjadi dalam tubuh Korps Bhayangkara yang sempat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, saudara-saudara tetap menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi, sehingga sampai saat ini stabilitas kamtibmas di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo senantiasa terpelihara dengan aman dan kondusif serta mampu mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional di segala bidang,” ujar AKBP Winarno.

Usai upacara, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyampaikan apresiasinya terhadap dedikasi dan pengabdian Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Pohuwato, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pohuwato.

“Selamat bagi jajaran Kepolisian, khususnya Polres Pohuwato, yang hari ini merayakan hari jadinya yang ke-78 tahun. Semoga ke depan Polri semakin maju. Pada momentum yang berharga ini, kita harus mengakui dan menghargai peran penting Kepolisian dalam menjaga stabilitas dan keamanan di masyarakat. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan,” ujar Bupati Saipul.

Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ini menjadi momen untuk mengenang sejarah panjang Kepolisian Republik Indonesia dan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan nasional.

The post Bupati Pohuwato Pada Peringatan ke-78 Hari Bhayangkara appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Pohuwato Pada Peringatan ke-78 Hari Bhayangkara appeared first on Barakati ID.