KOTA GORONTALO – Berdasarkan surat edaran Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2021, Kota Gorontalo masuk dalam kriteria Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Tentu saja hal ini tak lepas dari peran stakeholder dan seluruh elemen masyarakat dalam penanganan covid 19.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengungkapkan keberhasilan Kota Gorontalo turun pada level 1 berkat kolaborasi dan sinergitas dan kerja sama dari semua pihak, mulai dari unsur TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua lapisan masyarakat.

Menurut Wali Kota untuk mencapai hasil tersebut tidaklah mudah, karena wilayah yang tersebar di kota Gorontalo harus benar-benar tak ada konfirmasi kasus.

“Alhamdulillah kota Gorontalo hari ini kasusnya nol dan semua kecamatan dan kelurahan sudah zona hijau semuanya,” Jelas Marten Taha.

Selanjutnya ia juga menyampaikan tingkat kesembuhan terbilang tinggi berkisar 96,87 persen. Sementara untuk kasus kematian covid sejak tiga bulan terakhir sudah tidak ada lagi atau nol.

“Positif rate sangat rendah dan cakupan tes baik PCR maupun antigen sangat tinggi, rata-rata diatas 1000 persen yang kita lakukan,” Ungkap Wali Kota.

Meskipun Kota Gorontalo telah level 1 wali kota mengimbau masyarakatnya untuk tidak lengah, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas di luar rumah.

Ada beberapa hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan penanganan covid, diantaranya penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat mulai dari testing, tracking, treatment (3T) dan 5 M dikalangan masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi.

The post Berhasil Tangani Covid, PPKM Kota Gorontalo Turun Ke Level 1 appeared first on Barakati ID.

The post Berhasil Tangani Covid, PPKM Kota Gorontalo Turun Ke Level 1 appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah yang turun status menjadi level 2 di masa perpanjangan PPKM tanggal 5 – 18 Oktober. penurunan level itu berdasarkan Inmendagri no 48 tahun 2021, tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level, 4,3,2 dan 1, serta mengoptimalkan posko penanganan corona disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sebelumnya Kota Gorontalo berada pada level 3, namun melihat adanya penurunan kasus postif yang cukup tinggi, tingkat kesembuhan meningkat serta jumlah warga tervaksin diatas 50 persen pada dosis pertama, maka diturunkan levelnya.

Terkendalinya covid -19 di Kota Gorontalo terlihat pada update penanganan covid -19 tertanggal 4 oktober 2021. Data itu menampilkan pemetaan zona status kasus, yaitu 3 kecamatan dipetakan berzona hijau dan 6 kecamatan status zona kuning.

Data tersebut juga mencantumkan jumlah kasus aktif, dan pasien sembuh setiap hari. hingga data ini diturunkan tercatat tinggal 8 orang yang terkonfirmasi dengan tingkat kesembuhan mencapai 96,30 persen.

Turunnya status menjadi level 2 merupakan sinyal positif bagi warga Kota Gorontalo, bahwa pandemi berangsur terkendali. kesadaran warga sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penuluran covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti penyuntikan vaksin sebanyak 2 dosis.

Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengembalikan situasi daerah menjadi normal seperti sebelum pandemi. contoh dekat adalah sektor esensial pendidikan yang mulai diberikan kelonggaran.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo melalui kabid pendidikan dasar Husin Ali mengatakan pihaknya sejak senin 27/9/21, sudah mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) dijenjang SD dan SMP.

“Kita patut bersyukur bahwa pembelajaran tatap muka terbatas sudah diperkenanan meski masih tahap uji coba,” kata Husin saat diwawancarai (5/10/2021).

Namun kata Husin, PTM terbatas dapat dilakukan di semua wilayah kecamatan apabila wilayah tersebut telah berstatus zona hijau. seperti di kecamatan Kota Barat, Hulonthalangi dan Kota Utara semua sekolah sudah dibuka.

“Totalnya ada 34 sekolah dasar negeri di 3 kecamatan berzona hijau. itu semuanya kita buka,” jelas Husin.

Kabar gembira pun datang, menyusul edaran Inmendagri No. 48 tahun 2021. Walikota Gorontalo Marten Taha menegaskan semua sekolah SD dan SMP di kota Gorontalo akan segera dibuka.

“Tadi saya sampaikan kepada kepala dinas pendidikan, sudah dapat membuka semua sekolah baik SD, SMP Negeri maupun swasta. tapi dengan catatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ucap marten saat membuka Workshop Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama.

The post Di Masa Perpanjangan PPKM, Kota Gorontalo Turun Ke Level 2 appeared first on Barakati ID.

The post Di Masa Perpanjangan PPKM, Kota Gorontalo Turun Ke Level 2 appeared first on Barakati ID.

JAKARTA – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat level 2 hingga 4 diputuskan diperpanjang hingga 13 September 2021 mendatang untuk Jawa-Bali.

Keputusan tersebut diumumkan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, (6/9/2021) malam.

Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada sejumlah aturan baru yang diterapkan dalam PPKM sepekan ke depan. Menurutnya beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat diantaranya, penyesuaian waktu makan di tempat atau dine in di mal berubah menjadi 60 menit, dengan kapasitas 50 persen.

“Ini akan diuji coba di 20 tempat wisata di daerah PPKM level 3. Meski demikian, di tempat-tempat makan tersebut, pengelola harus tetap ketat menerapkan protokol kesehatan serta menggunakan platform PeduliLindungi,” Ujar Luhut.

Ia juga mengatakan saat ini kondisi COVID-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya daerah yang mengalami penurunan level PPKM.

“Terhitung sejak 5 September 2021, hanya 11 kota/kabupaten yang ditetapkan PPKM level 4. Sebelumnya ada 25 kota dan kabupaten.” Tuturnya.

The post PPKM Kembali Diperpanjang Hingga 13 September 2021 appeared first on Barakati ID.

The post PPKM Kembali Diperpanjang Hingga 13 September 2021 appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Pandemi covid 19 belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan penyebarannya, mulai dari pembatasan sosial berskala besar hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tentu saja hal ini membawa dampak di berbagai aspek kehidupan terutama pada ekonomi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, sebagai profesional trader Rahmat Is Ambo berbagi kebahagiaan dengan menyisihkan sedikit rezekinya ke seluruh petugas PPKM di Provinsi Gorontalo.

“Sebagai Profesional Trader di Purna Paskibraka Indonesia, saya merasa prihatin dan mengapresiasi para pejuang PPKM yang ada di Provinsi Gorontalo,” Ungkapnya.

Diakuinya kegiatan ini telah ia lakukan beberapa waktu lalu, yang mana ia memulai dari Ujung Barat Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya ia melanjutkan hal serupa di Kabupaten Boalemo, dan saat ini dirinya tengah berada di Kota Gorontalo untuk melakukan aksi yang sama.

“Yang alhamdulilah sudah terbagi keseluruhan 250 paket makanan untuk para pejuang PPKM itu,” Kata Rahmat.

Ia juga menyampaikan, kegiatan ini akan terus dilakukan, dan ini pula sebagai bentuk panggilan jiwa untuk berbagi dengan sesama manusia terutama bagi merek yang terdampak covid saat ini.

“Insya Allah ini tetap akan berkelanjutan terus. Saya ingin tetap berbagi dengan mereka yang tak kenal lelah didalam menangani Covid-19,” Tutup Rahmat.

The post Apresiasi Pejuang PPKM, Rahmat Is Ambo Lakukan Hal Ini appeared first on Barakati ID.

The post Apresiasi Pejuang PPKM, Rahmat Is Ambo Lakukan Hal Ini appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Manawa bersama Aliansi PPKM, dalam rangka menanggapi berbagai persoalan yang merupakan aksi protes warga.

Diantaranya yang menjadi tuntutan masyarakat agar pihak Dewan bisa mengupas tuntas terkait pembangunan lapangan tahun 2019, proyek pembangunan pamsimas tahun 2017, program bumdes, dan proyek bantuan rumah rehapan, serta pungutan 3% untuk tanah.

Pada rapat tersebut turut menghadirkan langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman ( Perkim), Camat Patilanggio, dan sejumlah anggota DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi yang memimpin jalannya rapat tersebut mengungkapkan, sebelumnya ia telah mendapatkan informasi dari aliansi PPKM mengenai beberapa persoalan tersebut, dirinya juga menambahkan adanya pemukulan masa aksi yang terjadi di lapangan pada saat bentuk protes yang dilakukan.

Menurutnya pertemuan hari ini untuk menemukan solusi terbaik, sehingga dilakukan mediasi terkait kasus yang terjadi di Desa Manawa.

“Dan hasil dari pertemuan tersebut kami mendapatkan beberapa temuan baik dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan,” Jelas Nasir.

“Sehingga kami meminta kepada pemerintah kecamatan agar lebih memperhatikan terhadap perdes yang nantinya akan di sepakati terlebih dahulu,..”

“Harusnya ada pengawasan sepenunya atau kajian yang kuat terhadap pembahasan perdes yang nantinya di rancang oleh BPD dan pemerintah desa sebelum di sepakati terlebih dahulu oleh pihak kecamatan agar bisa mencegah pemicu permasalahan nantinya,” Ungkap Nasir.

Ia juga mengatakan, untuk segera memberhentikan perdes tersebut dan juga segera mungkin dapat merancang kembali untuk perbaikan perdes yang baru dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Apalagi persoalan tentang pungutan sppht 3% yang sudah di perdeskan ini sudah menyalahi aturan dan bukan hanya itu mengenai persoalan pembangunan lapangan yang masih terkendala dengan tergenangnya air ketika hujun,dan juga lebih penting persoalan bumdes yang masih lemah dalam pelaksanaannya agar kiranya dapat di perhatikan,” Jelasnya

The post Gelar RDP Dekab Pohuwato Dapatkan Sejumlah Temuan Di Pemdes Manawa appeared first on Barakati ID.

The post Gelar RDP Dekab Pohuwato Dapatkan Sejumlah Temuan Di Pemdes Manawa appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Berdasarkan hasil penilaian pemerintah pusat, Provinsi Gorontalo statusnya tetap berada pada level 3 dimana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan kembali dilakukan mulai 24 Agustus hingga 6 September 2021 mendatang.

Penerapannya mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2021, tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2 dan 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian Covid-19.

Diketahui, dalam Imendagri tersebut ada beberapa kelonggaran, salah satunya pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh.

Selain itu juga sektor ekonomi juga mengalami kelonggaran, selanjutnya pelaksanaan kegiatan di tempat kerja maupun perkantoran diberlakukan 75% Work From Home (WFH) dan 25% Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Tak hanya itu, industri dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 hari.

Berikutnya, untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat dan kapasitas pengunjung 50%.

Kemudian untuk Apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 Jam. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum ditempat umum seperti warung makan, rumah makan, restoran dan kafe dapat melayani makan ditempat atau dine in dengan kapasitas 50%.

Terakhir untuk jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

The post PPKM Akan Kembali Dilakukan Mulai 24 Hingga 6 September Mendatang appeared first on Barakati ID.

The post PPKM Akan Kembali Dilakukan Mulai 24 Hingga 6 September Mendatang appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 2 hingga Level 4 oleh pemerintah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri akan berakhir pada hari ini, Tak terkecuali Kota Gorontalo yang masuk dalam kriteria level 3, akan melakukan hal yang sama, dimana pelaksanaanya akan berakhir pada senin, (23/8/2021).

Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan, pelaksanaan PPKM ini diatur berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri atas perintah presiden yang kemudian dikoordinasikan kepada koordinator Jawa Bali dan luar Jawa yang selanjutnya ditindaklanjuti secara operasional.

“Instruksi Mendagri No 32, khusus untuk Kota Gorontalo masuk dalam kriteria level tiga akan berakhir pada hari ini tanggal 23 Agustus pukul 00.00 dan kita pada malam ini akan menunggu pengumuman satgas pusat atas perintah presiden,” Ungkap Wali Kota, (23/8/2021).

Menurutnya, jika dalam pengumuman tersebut ada instruksi Mendagri yang baru maka pemerintah kota akan menindaklanjutinya dan mengeluarkan surat edaran Wali Kota Gorontalo dalam rangka pelaksanaan instruksi.

Selanjutnya, kata Wali Kota Marten Taha tindakan-tindakan operasional di lapangan akan di ikuti oleh surat pemerintah kota yang akan ditandatangani oleh Sekda ke unit-unit kerja masing-masing.

“apa itu pemerintahan, swasta kemudian ke lembaga-lembaga tertentu dan tempat ibadah dan lain sebagainya,” Jelas Marten.

Ia juga menambahkan, dengan adanya surat edaran dan penegasan dari pemerintah kota, semua unit-unit kegiatan bisa mengetahui, mematuhi dan menjalankannya.

“Saya sendiri hingga pukul 16.10 ini belum tau karena masih menunggu instruksi Mendagri pada malam nanti,..”

“Jika instruksi Mendagri mengatakan bahwa PPKM diperpanjang sampai kapan maka atas dasar itu pemerintah kota akan menindaklanjutinya dan mengikuti petunjuk apa yang menjadi instruksi mendagri,” Kata Marten.

The post Wali kota Marten Taha Tunggu Instruksi Mendagri Terkait PPKM appeared first on Barakati ID.

The post Wali kota Marten Taha Tunggu Instruksi Mendagri Terkait PPKM appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Penerapan PPKM Level 3 di pasar tradisional Marisa dipantau langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga bersama Kapolres Pohuwato dan Dandim 1313 Pohuwato, sejumlah warga yang kedapatan beraktivitas di pasar tradisional Marisa tidak menggunakan masker langsung dilakukan swab ditempat oleh gugus tugas.

Hasil dari pantauan yang dilakukan Bupati, sekitar 95 persen pengunjung dan penjual sudah menggunakan masker, selebihnya yang tidak menggunakan masker langsung ditindaki.

Saipul Mbuinga menjelaskan peninjauan tersebut sebagaimana kesepakatan bersama pada rapat Jum’at, kemarin bersama pihak terkait, dimana penerapan PPKM level 3 akan diterapkan di pasar tradisional marisa.

“Alhamdulillah, sebagian besar sudah menggunakan masker atau sekitar 95 persen meski ada beberapa orang saja yang tidak menggunakan langsung ditndaki. Sementara di tempat lain berupa di pintu masuk pasar tersedia tempat rapid antigen, dan ternyata semua yang di rapid baik pungunjung, abang bentor, petugas pasar sekaligus dan salah satu driver bupati hasilnya negatif,” ungkap Bupati.

Bupati Saipul mengaku bahagia dan bangga karena hasil rapid yang dilakukan oleh petugas kesehatan semuanya negatif, sehingga hal ini diminta bisa dipertahankan.

“Artinya, kemana pun kita pergi atau ketika mau keluar rumah jangan lupa masker digunakan, apalagi di tempat keramaian seperti ini. Kedepan diharapkan penerapan prokes terus menjadi perhatian bersama, olehnya diingatkan kepada petugas yang terlibat untuk tidak segan-segan selalu mengedukasi masyarakat akan pentingnya penerapan prokes disuasana pandemi covid-19 ini,” Ujarnya.

The post Tak Pakai Masker Pengunjung Pasar Marisa di Swab di Tempat appeared first on Barakati ID.

The post Tak Pakai Masker Pengunjung Pasar Marisa di Swab di Tempat appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Lonjakan kasus covid -19 terjadi di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir. Akibatnya keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan meningkat drastis. Ironinya lonjakan kasus itu, turut mempengaruhi status PPKM diwilayah rumah sakit itu berada.

Persoalan ini menjadi salah satu topik utama pada rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual, (9/8/2021).

Walikota Gorontalo Marten Taha yang juga merupakan Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pemerintahan dan Otonom Apeksi Pusat, mengungkapkan kondisi ini sangat mempengaruhi kenaikan data kasus positif berdasarkan BOR.

“Sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid -19 yang di tunjuk Kemenkes, tentu kami tidak hanya melayani pasien asal kota gorontalo. Yang jadi persoalan keterisian BOR, diidentikan dengan kenaikan status PPKM di Kota Gorontalo,” ungkap Marten.

Ia mengatakan, jika dihitung hanya sekitar 28 persen pasien kota Gorontalo yang menjalani perawatan. Angka tersebut melonjak menjadi 86 persen berdasarkan BOR.

” Jika BOR jadi parameter, maka status level kita akan semakin naik. Padahal status PPKM kota Gorontalo berada pada level 3 bahkan bisa turun pada level 2,” ucap Marten.

Tidak hanya di Kota Gorontalo, sejumlah pemerintah kota lainnya mengalami hal yang serupa. Seperti Kota Banjarmasin, Menurut Walikota Ibnu sina keterbatasan tenaga medis dan peralatan kesehatan juga kewalahan menyikapi lonjakan kasus tersebut.

” Karena ini menjadi persoalannya yang sama, maka perlu ada tindak lanjut rekomendasi usulan ke pusat, ujarnya.

Realisasi vaksinasasi, penerapan PPKM juga turut di utarakan oleh para walikota pengurus pusat Apeksi. Topik semakin meluas ketika para ketua komsariat wilayah 1 sampai 6 Apeksi diberikan kesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi.

Selain penangananan dihilir Marten juga memaparkan yang dilakukan pihaknya di hulu. Ia menekankan bahwa penanganan penyebaran covid -19, harus melibatkan semua pihak termasuk tingkat RT, RW dan kelurahan.

” Di Kota Gorontalo upaya pencegahan bukan hanya bertumpu pada puskesmas, tetapi melibatkan RT, RW untuk mengintensifkan testing, tracing dan treatment,” ungkapnya.

Demikian juga percepatan vansinasi, pemerintah kota Gorontalo bekerjasama dgn TNI/Polri, Perguruan Tinggi serta para relawan mendorong masyarakat untuk divaksin.

” Alhamdulillah capaian vaksinasi di kota Gorontalo sudah 50 persen lebih. Terget kita akhir tahun bisa terealisasi semuanya,” kata Marten.

The post Lonjakan BOR di RS Rujukan, Pengaruhi Status PPKM Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Lonjakan BOR di RS Rujukan, Pengaruhi Status PPKM Daerah appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Rapat pimpinan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan secara daring dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dari hasil rapat tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo bersiap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik instruksi mendagri tersebut. Meski begitu, ia berharap bupati dan wali kota harus konsisten dengan ucapan dan kebijakan yang nanti dilahirkan.

Rusli mencontohkan, di pasar Moodu Kota Gorontalo. Pasar yang menjadi kewenangan Pemkot Gorontalo dibiarkan tidak terurus. Tidak ada petugas yang intens mensosialisasikan soal protokol kesehatan atau turun membagikan masker.

“Coba kita Pemprov Gorontalo saja yang urus. Pak Kasatpol PP turun hari Senin ke pasar, dibantu dari BPBD, Dinas Kesehatan dan kalau perlu koordinasi dengan Kapolres dan Dandim. Taruh petugas di situ, sosialisasikan prokes, kita bagi bagikan masker,” tegas Rusli.

Penanganan covid-19 menurutnya tidak cukup hanya diserius oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota harus turun dan peduli terhadap rakyatnya. Gubernur Rusli bahkan sering berkoordinasi dengan Kapolda dan menyatakan siap mendukung semua kebijakan penanganan covid-19.

“Tadi malam jam 12 saya masih telponan dan Kapolda. Beliau sampaikan apapun kebijakan saya untuk penanganan covid-19 beliau siap dukung. Pasukannya siap maju,” sambungnya.

Rusli ingin penanganan covid-19 dilakukan lebih realistis dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal sederhana yakni mengatur pasar tradisional sebagai tempat yang potensial penularan virus corona. Ia meminta aparat terkait turun setiap hari di kabupaten kota sesuai jadwal operasional pasar mingguan.

Sementara itu berdasarkan hasil assesment Kementrian Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021 bahwa lima kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo berada di level 3. Kabupaten Boalemo menjadi pengecualian dengan kasus komunitas, rawat inap dan kematian covid-19 yang rendah.

“Assesment ini Pak Gub berdasarkan aplikasi. Contohnya di Kota Gorontalo semua sudah berada di level 3. Kasus komunitasnya 71,72 per 100 ribu penduduk per minggu. Rawat inap RS 26,10 per 100 ribu penduduk per minggu dan kasus kematian 2,28 per 100 ribu penduduk per minggu,” jelas Kadis Kesehatan dr. Yana Yanti Suleman.

Yana menjelaskan, jika pemerintah daerah menerapkan PPKM level 3 maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Diantaranya hanya 25 persen pegawai bekerja dari kantor, pertemuan wajib dilakukan secara daring, pusat perbelanjaan dan mal diperbolehkan dengan kapasitas maksimal 25 persen.

“Hal hal lain yang diatur pak gub yakni pedagang kaki lima diizinkan dengan kapasitas 25 persen dan jam operasional maksimal pukul 17.00 waktu setempat. Restoran yang melayani pesan antar boleh beroperasi 24 jam. Kegiatan resepsi pernikahan pada PPKM level 3 masih tidak diizinkan, sementara kegaiatan hajatan masyarakat boleh dilakukan dengan maksimal 25 persen,” ujarnya.

The post PPKM Level 3 Akan Diterapkan Pemprov Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post PPKM Level 3 Akan Diterapkan Pemprov Gorontalo appeared first on Barakati ID.