BANDUNG – Panggung politik dan jagat media sosial kembali dibuat riuh. Sebuah potongan video yang menampilkan pendakwah kondang, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah, mendadak viral. Dalam momen tersebut, Gus Miftah secara blak-blakan mengungkap tabir di balik majunya Dedi Mulyadi hingga sukses menduduki kursi Gubernur Jawa Barat.

Pernyataan yang dilontarkan di hadapan publik itu sontak menyita perhatian. Pasalnya, Gus Miftah secara terbuka memposisikan dirinya sebagai “jembatan” utama yang menghubungkan Dedi Mulyadi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah orasi atau sambutannya, pendakwah nyentrik ini dengan lantang menegaskan perannya dalam peta politik Jawa Barat. Tanpa ragu, Gus Miftah menyatakan, “Saya di balik rekomendasi Dedi Mulyadi jadi gubernur.”

Klaim tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ia menceritakan bagaimana proses lobi tingkat tinggi itu terjadi, menyiratkan bahwa lobi politiknya kepada Prabowo adalah kunci sukses melenggangnya mantan Bupati Purwakarta tersebut ke Gedung Sate. Menegaskan perannya yang krusial, Gus Miftah melontarkan kalimat, “Itu jasa aku.”

Menariknya, kejujuran Gus Miftah yang terlampau polos ini memancing reaksi Dedi Mulyadi (KDM) yang juga diketahui hadir dalam momen tersebut dengan hanya menunjukkan ekspresi tersenyum simpul merespons celotehan sahabatnya itu.

Jika ditarik ke belakang, klaim Gus Miftah ini bukannya tanpa dasar. Mengutip laporan dari media arus utama seperti Kompas dan CNN Indonesia, Gus Miftah memang dikenal memiliki kedekatan eksklusif dengan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian mengangkatnya sebagai Utusan Khusus Presiden. Di sisi lain, rekam jejak Dedi Mulyadi yang mundur dari posisinya di DPR RI demi merapat ke gerbong Prabowo juga sempat menjadi sorotan nasional.

Media lainnya juga banyak menulis bagaimana manuver politik Dedi Mulyadi mendapat dukungan penuh (endorsement) dari koalisi Prabowo untuk bertarung di Pilgub Jabar, sebuah proses di mana lingkaran ring satu presiden—termasuk Gus Miftah—memiliki pengaruh yang sangat kuat.

Kini, video “buka-bukaan” tersebut menjadi perbincangan hangat, membuka mata publik tentang bagaimana lobi kultural dan kedekatan personal tokoh agama dapat menjadi faktor penentu dalam kontestasi politik sekelas pemilihan gubernur.

The post Gus Miftah Pamer Jasa Loloskan Dedi Mulyadi Jadi Gubernur Ke Praboso appeared first on Barakati ID.

The post Gus Miftah Pamer Jasa Loloskan Dedi Mulyadi Jadi Gubernur Ke Praboso appeared first on Barakati ID.

SUMUT – Video pengakuan siswi SMA asal Langkat, Sumatera Utara berinisial L mendadak viral. L curhat pilu di media sosial lantaran ia dan ayahnya, Japet, justru jadi tersangka saat membela diri dari pengeroyokan.

​Kejadian ironis ini berujung pada penahanan sang ayah. Memohon keadilan ke Presiden Prabowo, Kapolri, hingga DPR RI, L mengabarkan kondisinya.

​”Sekarang bapak saya sudah ditahan di Rutan Tanjung Pura. Dan saya masa penangguhan karena masih sekolah,” keluh L di videonya.

​Menanggapi kehebohan publik, kepolisian mengungkap fakta berbeda. Polisi menegaskan L tak sekadar melerai, melainkan ikut menyerang lawan ayahnya, yakni Indra.

​”Kalau anaknya itu, dia ikut gigit dan mencakar Indra,” beber perwakilan polisi, Ghulam.

​Mengutip laporan dari DetikSumut, konflik ini ternyata bermula pada 4 Oktober 2025 akibat tuduhan penampungan sawit curian yang berujung aksi saling lapor. Indra sebenarnya sudah divonis penjara atas laporan Japet sebelumnya. Tak terima, Indra pun balik mempolisikan bapak dan anak itu atas tuduhan pengeroyokan.

​Pihak kepolisian mengklaim sudah mengupayakan jalur damai.

​”Kami sudah beri kesempatan untuk bermediasi dua kali dan satu kali diversi namun tak tercapai karena pihak Japet menolak meminta maaf,” jelas Ghulam.

​Kini, berkas perkara Japet dan L resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Langkat sejak 1 April 2026. Kasus ini masih ramai disorot netizen.

The post Selamatkan Nyawa Ayah saat Diserang, Siswi SMA Langkat Malah Jadi Tersangka appeared first on Barakati ID.

The post Selamatkan Nyawa Ayah saat Diserang, Siswi SMA Langkat Malah Jadi Tersangka appeared first on Barakati ID.

Jakarta – Sebuah pemandangan tak biasa tersaji di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jumat (10/4/2026). Tumpukan uang tunai pecahan Rp 100 ribu disusun rapi bak tembok bata setinggi tiga meter, menjadi latar panggung penyerahan dana ke negara.

Prosesi ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengutip pemberitaan media Liputan6, Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menyerahkan aset raksasa itu kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Pada hari ini sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik, kami akan menyerahkan uang total sebesar Rp 11.420.104.815.858 ke kas negara,” tegas Burhanuddin mengonfirmasi angka pastinya.

Uang jumbo Rp 11,4 triliun ini bersumber dari denda administratif kehutanan Rp 7,23 triliun, PNBP korupsi Rp 1,96 triliun, berbagai setoran pajak termasuk PT Agrinas Palma Nusantara lebih dari Rp 1 triliun, serta denda lingkungan hidup Rp 1,14 triliun. Tak sekadar uang, Satgas PKH turut mengamankan 5,88 juta hektar lahan sawit dan 10.257 hektar kawasan tambang.

Presiden Prabowo merespons positif capaian ini. “Terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara,” tuturnya.

The post Penampakan Tumpukan Uang Penyerahan ke Negara 11,4 Triliun, Bak Tembok Tinggi Saat Prabowo Berpidato appeared first on Barakati ID.

The post Penampakan Tumpukan Uang Penyerahan ke Negara 11,4 Triliun, Bak Tembok Tinggi Saat Prabowo Berpidato appeared first on Barakati ID.

JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan empat prajurit Denma BAIS TNI sebagai tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Para tersangka yang terdiri dari Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, kini ditahan di Pomdam Jaya.
​“Tadi pagi saya telah menerima dari Dantim BAIS TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andrie Yunus,” ungkap Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto, Rabu (18/03/2026).

​Keempatnya terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. “Pasal yang dikenakan kepada 4 terduga pelaku sementara kita menerapkan Pasal 467 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 di situ ada ayat 1, 2, di mana ancaman hukumannya sudah tertuang di situ ada yang 4 tahun, 7 tahun,” tambah Yusri.
​Polda Metro Jaya memastikan keaslian bukti visual tanpa rekayasa ddigital

Kombes Pol Iman Imannudin menegaskan, “Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan atau pengolahan. Sehingga kami dapat pertanggungjawabkan ini bukan hasil artificial intelligence.”

​Kasus ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmennya: “Kemarin Bapak Presiden sudah jelas memberitakan bahwa kita harus mengusut tuntas. Tentunya saat ini Polri sedang bekerja.”

​Kabar baik datang dari RS Cipto Mangunkusumo mengenai kesehatan Andrie. Aktivis Fatia Maulidiyanti menjelaskan, “Alhamdulillah ada perkembangan yang baik gitu ya. Jadi mata Andrie masih bisa selamatkan, dia tidak akan buta.” Meski demikian, penyelidikan motif di balik teror ini masih terus didalami oleh tim gabungan.

The post Terbongkar! 4 Oknum Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus appeared first on Barakati ID.

The post Terbongkar! 4 Oknum Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyiraman Air Keras Andrie Yunus appeared first on Barakati ID.

NEWS – Di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026), sebuah langkah ambisius dirajut demi melepas jerat ketergantungan energi. Presiden Prabowo Subianto tegas menginstruksikan jajarannya, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, untuk memacu transisi dari elpiji ke kompor listrik. Manuver ini merupakan respons atas kerentanan fluktuasi harga migas global, sekaligus upaya meredam lonjakan impor yang kian membebani fiskal negara.

​Sinergi lintas kementerian pun dipantik agar migrasi energi ini tak sekadar wacana. Sebuah Satgas percepatan transisi yang dikoordinasikan Bahlil langsung dibentuk untuk eksekusi lapangan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi disiagakan guna meramu landasan riset perguruan tinggi. Mengonfirmasi mandat krusial tersebut, Menteri Brian Yuliarto menyatakan secara lugas, “Kita diminta (Presiden Prabowo) mempercepat bagaimana kompor listrik itu bisa menggantikan kompor dari elpiji,” tuturnya usai pertemuan.

​Desakan untuk beralih dari elpiji ini sejatinya lahir dari kalkulasi ekonomi yang mendesak. Melansir analisis dari berbagai media, pergeseran ini adalah langkah krusial untuk mereduksi triliunan rupiah uang negara yang terkuras oleh subsidi energi tahunan. Mewujudkan kemandirian ini ditargetkan tak memakan waktu lama. Sesuai tenggat waktu Presiden, revolusi energi dapur—yang juga diiringi percepatan PLTS dan motor listrik—harus terealisasi utuh paling lambat tiga hingga empat tahun ke depan.

The post Prabowo Instruksikan Migrasi Gas ke Kompor Listrik Dipercepat appeared first on Barakati ID.

The post Prabowo Instruksikan Migrasi Gas ke Kompor Listrik Dipercepat appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Polemik penggunaan bahan pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo kian memanas. Setelah menerima kritik tajam dari Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Gorontalo, Rian Uno, kini Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Gorontalo, Kifli, akhirnya angkat bicara.

Kifli menegaskan bahwa secara prinsip, program MBG memang wajib memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal, baik dari sektor pertanian maupun perikanan. Namun ia mengakui, pada pelaksanaan di lapangan, tidak semua daerah mampu memenuhi kebutuhan pasokan secara mandiri.

“Secara umum, tujuan program ini adalah menggunakan bahan pangan lokal. Namun apabila di daerah tertentu belum mampu menyediakan kebutuhan secara penuh, maka diperbolehkan mengambil dari luar,” jelas Kifli saat dikonfirmasi, Jumat (13/03/2026).

Meski begitu, ia menekankan bahwa pemasok bahan pangan untuk program MBG tidak boleh sembarangan. Semua pihak yang menyalurkan bahan pangan wajib memiliki legalitas usaha dan kelengkapan administrasi.

“Pemasok harus jelas secara administrasi, bisa berupa BUMDes, koperasi, atau UMKM yang memiliki legalitas. Selain itu, kualitas bahan pangan harus baik, harga sesuai pasar, dan mampu menyediakan dalam jumlah besar,” tambahnya.

Kifli juga menantang pihak-pihak yang menuding bahwa sejumlah dapur MBG tidak menggunakan bahan lokal agar membuka data secara transparan.
“Yang dimaksud tidak menggunakan bahan lokal itu siapa? Apakah BUMDes, CV, atau koperasi? Dan mereka menyuplai ke SPPG mana?” tanyanya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan yayasan pengelola dapur MBG yang sengaja tidak memanfaatkan bahan pangan lokal, pihaknya siap memberikan teguran langsung.
“Nanti kalau ada yayasan pengelola yang menolak bahan lokal, segera beri kami datanya. Kami akan menegur langsung,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan petani dan nelayan lokal menuju visi Indonesia Emas 2045.

Namun di lapangan, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Gorontalo, Rian Uno, menilai bahwa implementasinya belum sepenuhnya berdampak pada pelaku usaha tani lokal. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah dapur MBG di Gorontalo masih mengandalkan pasokan bahan dari luar daerah, bukan dari petani dan nelayan setempat.

“Program MBG ini sangat strategis. Selain memberi asupan bergizi gratis bagi masyarakat, seharusnya juga menjadi penggerak ekonomi dengan menyerap hasil pertanian petani desa,” kata Rian Uno, Senin (11/03/2026).

Menurutnya, jika pasokan bahan pangan benar-benar bersumber dari petani dan nelayan lokal, dampak ekonominya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan.
“Ketika hasil panen terserap dengan baik, pendapatan petani meningkat, roda ekonomi desa ikut bergerak, dan rantai produksi hingga konsumsi menjadi lebih hidup,” ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG agar petani tetap semangat meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen.
“Program ini harus diperkuat dan didukung serius oleh pemerintah provinsi dan kabupaten agar petani tetap termotivasi menanam, dan anak-anak tetap mendapatkan gizi yang baik,” tegasnya.

Kini, publik menantikan transparansi data rantai pasok bahan pangan MBG. Sebab jika benar bahan pangan masih banyak didatangkan dari luar Gorontalo, maka tujuan utama program untuk menggerakkan ekonomi desa terancam tidak tercapai.

The post Polemik Memanas, Koordinator BGN Gorontalo Akhirnya Buka Suara Soal Bahan Lokal MBG appeared first on Barakati ID.

The post Polemik Memanas, Koordinator BGN Gorontalo Akhirnya Buka Suara Soal Bahan Lokal MBG appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Forum Pemuda Gorontalo melontarkan kritik tajam kepada Koordinator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Gorontalo, Zasmin Dalanggo, terkait belum selesainya pembayaran pembangunan dapur MBG di Kabupaten Pohuwato, meski proyek tersebut telah rampung 100 persen sejak Januari 2026.

Para pemuda menilai, keterlambatan pembayaran ini telah menimbulkan keresahan serius di kalangan investor, pekerja, hingga penyedia material bangunan yang hingga kini belum menerima hak mereka. Kondisi itu disebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program strategis nasional di daerah, terutama di kawasan 3T (terluar, terisolir, dan tertinggal).

“Bangunan dapur MBG sudah berdiri permanen dan selesai sejak Januari. Bahkan proses appraisal sudah dilakukan awal Februari. Tapi sampai sekarang pembayarannya belum juga terealisasi. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Ketua Forum Pemuda Gorontalo, Jumat (13/03/2026).

Forum tersebut menegaskan, keterlambatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat lokal, terutama para pekerja yang telah menyelesaikan tugasnya. Mereka menilai, alasan pergantian pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangani wilayah 3T tidak seharusnya menjadi hambatan pencairan anggaran.

“Pergantian pejabat tidak boleh mengorbankan hak masyarakat. Investor sudah berutang ke sana-sini demi menyelesaikan pembangunan dapur MBG. Kalau dibiarkan, hal ini bisa memicu konflik sosial di lapangan,” tegasnya.

Forum Pemuda Gorontalo juga mendesak Koordinator MBG wilayah Gorontalo, Zasmin Dalanggo, agar lebih proaktif memperjuangkan penyelesaian pembayaran tersebut kepada pihak pusat, supaya tidak merugikan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas MBG.

Mereka turut meminta pemerintah pusat untuk segera memberikan kepastian terkait pencairan dana yang disebut mencapai Rp30 triliun untuk program MBG di wilayah 3T. “Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan baru. Koordinator wilayah harus berani menyampaikan kondisi nyata di lapangan kepada BGN pusat,” tambahnya.

Sebelumnya, investor pembangunan dapur MBG di Pohuwato menyebut proyek tersebut telah selesai sejak Januari 2026 dan telah melalui proses penilaian atau appraisal pada awal Februari. Namun hingga awal Maret 2026, pembayaran masih belum direalisasikan.

Akibatnya, sejumlah kewajiban pembayaran kepada penyedia material seperti semen, besi, keramik, dan perlengkapan dapur belum terpenuhi. Para pekerja dan mitra penyedia pun terus menagih hak mereka.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Pohuwato, Erik Sigit Bangga, menyatakan bahwa masalah keterlambatan pembayaran ini tidak hanya terjadi di Pohuwato, melainkan juga menjadi persoalan nasional.

“Ini bukan hanya terjadi di Gorontalo, tapi di seluruh Indonesia. Karena yang menentukan pembayaran adalah Direktur Mitra dan Kerja Sama BGN di pusat,” jelas Erik.

Kasus ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait kepastian tata kelola program MBG di daerah 3T, terlebih ketika pembangunan telah rampung namun hak para pelaksana di lapangan belum juga terpenuhi. Forum Pemuda Gorontalo berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak semakin merugikan masyarakat yang telah bekerja keras membangun fasilitas tersebut.

The post Janji Gizi, Realita Tersendat: Forum Pemuda Desak Pembayaran Dapur MBG appeared first on Barakati ID.

The post Janji Gizi, Realita Tersendat: Forum Pemuda Desak Pembayaran Dapur MBG appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang bagi petani dan nelayan lokal di Gorontalo.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Gorontalo, Rian Uno, menilai program MBG merupakan kebijakan strategis yang memiliki dua manfaat sekaligus: memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyerapan hasil pertanian serta perikanan lokal.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan. Beberapa dapur pelaksana MBG di Gorontalo disebut masih menyuplai bahan makanan dari luar daerah, bukan dari hasil tani dan tangkapan nelayan lokal.

“Program MBG sebenarnya sangat baik karena dapat menyerap hasil panen petani dan memastikan mereka tidak lagi kesulitan mencari pasar. Hasil tanam mereka jelas dibutuhkan dan terserap,” ujar Rian Uno, Senin (11/03/2026).

Ia menambahkan, jika keterlibatan petani dan nelayan lokal dimaksimalkan, dampak ekonominya akan langsung terasa di tingkat desa. Pendapatan masyarakat meningkat, dan perputaran ekonomi desa menjadi lebih dinamis.

“Ketika hasil panen terserap dengan baik, pendapatan petani meningkat, roda ekonomi desa ikut bergerak, dan siklus produksi hingga konsumsi menjadi lebih hidup,” jelasnya.

Rian menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak masyarakat memperoleh makanan bergizi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin partisipasi petani dan nelayan lokal dalam rantai pasok program tersebut.

Ia pun mengimbau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo untuk memberikan dukungan penuh agar program nasional ini benar-benar memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat.

“Program ini harus diperkuat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah agar petani tetap semangat menanam dan anak-anak tetap memperoleh asupan gizi yang baik,” tegas Rian.

Lebih lanjut, Rian berharap agar pemerintah daerah tidak setengah hati dalam menjalankan kebijakan nasional ini. Menurutnya, peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian serta perikanan lokal menjadi kunci utama menjaga ketersediaan bahan pangan untuk program MBG di Gorontalo.

“Kalau petani dan nelayan lokal benar-benar didorong dan difasilitasi dengan serius, pasokan pangan berkualitas untuk MBG pasti bisa terpenuhi dari Gorontalo sendiri,” pungkasnya.

The post Ironi di Balik Program MBG: Petani Lokal Belum Dilibatkan Penuh appeared first on Barakati ID.

The post Ironi di Balik Program MBG: Petani Lokal Belum Dilibatkan Penuh appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Askary, pada Jumat (06/02/2026). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antardaerah.

Dalam kunjungan itu, keduanya membahas peluang kerja sama strategis untuk mendukung berbagai Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Wabup H. Askary menyampaikan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pangan karena karakteristik wilayahnya yang agropolitan dengan ketersediaan lahan luas.

“Kami di Mamuju Tengah memiliki banyak lahan yang siap dikembangkan untuk sektor pangan. Selain itu, latar belakang Pak Indra sebagai pengusaha tentu menjadi nilai tambah untuk memperluas jejaring antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.

Askary menambahkan, selain membahas kerja sama konkret, kunjungan ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar sesama pelayan masyarakat.
“Alhamdulillah, beliau menyambut dengan baik. Semoga kolaborasi yang kita rintis hari ini bisa segera terealisasi,” tandasnya.

Terkait ketersediaan lahan dalam pelaksanaan program KSPP, H. Askary menegaskan bahwa Mamuju Tengah tidak mengalami hambatan berarti.
“Kalau soal lahan, kami punya sangat banyak. Untuk ukuran 20 hektare saja, di sana itu kecil,” katanya.

Sementara itu, Wawali Gorontalo Indra Gobel mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah untuk menyukseskan agenda nasional, terutama setelah hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

“Program KSPP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat sektor pangan menuju swasembada. Indonesia ini kaya, hanya perlu dikelola secara optimal melalui kerja sama yang solid,” jelas Indra Gobel.

Ia menegaskan, kolaborasi antara daerah perkotaan dan wilayah dengan ketersediaan lahan luas seperti Mamuju Tengah dapat menjadi kunci percepatan realisasi swasembada pangan nasional.
“Kalau di kota lahannya terbatas, sementara di daerah lain tersedia luas, maka kolaborasi adalah jalan terbaik. Presiden sudah menegaskan, swasembada pangan menjadi target strategis menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

The post Demi Swasembada Pangan, Wawali Kota Gorontalo dan Wabup Mamuju Tengah Sepakat Kolaborasi appeared first on Barakati ID.

The post Demi Swasembada Pangan, Wawali Kota Gorontalo dan Wabup Mamuju Tengah Sepakat Kolaborasi appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesatuan langkah dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan di lapangan.

Usai kegiatan, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan bahwa banyak hal penting yang menjadi perhatian dalam Rakornas tersebut. “Presiden memberikan arahan yang sangat jelas agar seluruh kepala daerah berperan aktif dalam mengawal implementasi program prioritas nasional. Pesannya tegas: kebijakan pusat harus berjalan seiring dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Rakornas Tahun 2026 ini juga menjadi ajang penyamaan persepsi dan komitmen bersama antarpemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain membahas program sosial-ekonomi, forum nasional tersebut juga menyoroti berbagai isu penting lain seperti stabilitas keamanan daerah, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta berdaya saing.

Presiden melalui Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam kebijakan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rakornas ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkab untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi pembangunan nasional. “Pemerintah Kabupaten Pohuwato siap mendukung penuh program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Implementasinya akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat Pohuwato agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara langsung,” tegasnya.

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD, serta unsur Forkopimda menunjukkan soliditas dan sinergi pemerintahan daerah dalam memperkuat hubungan kerja antara lembaga eksekutif, legislatif, dan aparat keamanan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkokoh koordinasi lintas sektor di tingkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional.

Melalui Rakornas 2026 ini, pemerintah pusat berharap terbentuk kesamaan visi dan langkah antara pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat—termasuk masyarakat Kabupaten Pohuwato.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.