Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melemparkan sebuah wacana berani: memungut pajak atas kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan radikal ini lahir dari observasi terhadap langkah serupa yang direncanakan oleh Iran di Selat Hormuz. Purbaya menilai, sudah saatnya Indonesia mengkapitalisasi perairan strategisnya yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan global, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang kerap menegaskan besarnya pengaruh geopolitik Nusantara.

Berbicara dalam Simposium PT SMI 2026 yang digelar di Jakarta pada Rabu (22/4/2026), Menkeu mempertanyakan status quo yang selama ini merugikan kas negara akibat banyaknya kapal asing yang melintas secara cuma-cuma.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” kata Purbaya.

Bila melihat statistik global, potensi ekonomi dari wacana ini memang sangat masif. Mengutip laporan dari otoritas maritim internasional dan US Energy Information Administration (EIA), Selat Malaka tercatat sebagai salah satu chokepoint pelayaran tersibuk di bumi. Setiap tahunnya, lebih dari 100.000 kapal transit melewati perairan ini. Selain itu, Selat Malaka menanggung beban distribusi energi raksasa dunia, dengan meloloskan sekitar 23 hingga 24 juta barel minyak per hari, yang mewakili hampir 29 persen dari total lalu lintas minyak maritim global.

Melihat besarnya volume logistik bernilai triliunan dolar tersebut, Purbaya mengusulkan skema pungutan secara kolektif bersama negara-negara tetangga yang saling berbagi kawasan, yakni Malaysia dan Singapura. Model pembagiannya kelak akan didasarkan pada bentang wilayah kedaulatan masing-masing negara.

“Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya tidak menutup mata terhadap realitas diplomasi internasional. Realisasi penerapan pajak lintas batas ini dipastikan tidak akan mudah dan butuh negosiasi yang alot, meskipun faktanya Indonesia menguasai porsi geografis terbesar di sepanjang jalur Selat Malaka.

“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur,” pungkas Purbaya.

The post Terinspirasi Iran di Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal Internasional di Selat Malaka appeared first on Barakati ID.

The post Terinspirasi Iran di Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal Internasional di Selat Malaka appeared first on Barakati ID.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Dalam forum itu, Bahlil menuturkan komitmennya untuk menjadikan pemerataan akses listrik hingga pelosok sebagai prioritas utama kebijakan sektor ESDM.

“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai. Kabinet ini sukses kalau semua desa dan kelurahan sudah dialiri listrik,” ujar Bahlil. Ia menekankan, keberhasilan kabinet akan ikut dinilai dari sejauh mana seluruh desa dan kelurahan dapat menikmati listrik secara merata.

Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa capaian indikator makro, seperti lifting minyak dan gas maupun target kelistrikan nasional, tidak cukup bila masih ada warga di desa dan kelurahan yang hidup dalam kegelapan. “Sekalipun katakanlah lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya Menteri yang gagal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor energi untuk menjadikan akses listrik sebagai tolok ukur nyata kehadiran negara. Bahlil menilai, pemerataan listrik desa merupakan bentuk konkret keadilan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kegiatan belajar anak sekolah hingga aktivitas ekonomi lokal.

Bahlil juga menyampaikan bahwa dukungan politik dari DPR penting untuk menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. “Dan saya mendapat vitamin besar dari Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12, untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan, agar saudara-saudara kita belum ada listrik,” katanya. Ia menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah, PLN, dan para mitra lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah terpencil.

Meski pemerataan listrik terus membaik, sejumlah data menunjukkan masih adanya desa yang belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai. PLN mencatat Rasio Desa Berlistrik (RDB) Indonesia telah mencapai 99,92 persen hingga akhir 2024, dengan 83.693 desa dan kelurahan sudah terlistriki. Rasio elektrifikasi nasional pada periode yang sama dilaporkan mencapai sekitar 99,83 persen.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga mengakui masih terdapat ribuan desa yang belum menikmati listrik secara penuh, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Pada awal 2026, pemerintah menargetkan percepatan penyediaan listrik bagi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersambung ke jaringan PLN, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Bahlil. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya mengungkap bahwa lebih dari 10.000 lokasi atau desa masih belum teraliri listrik PLN per kuartal I 2025, dan kebutuhan investasi untuk menutup kesenjangan itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Kementerian ESDM sudah lama menargetkan rasio listrik perdesaan mendekati 99,7 persen pada 2025 melalui program listrik perdesaan, mini-grid, dan solar home system, termasuk dengan mendorong peran BUMD, swasta, dan koperasi untuk melistriki daerah terpencil berbasis energi terbarukan. PLN juga melaporkan, sepanjang 2024 program Listrik Desa berhasil menerangi 951 desa baru, menyambungkan lebih dari 100.000 rumah tangga, dan membangun ribuan kilometer jaringan tegangan menengah dan rendah berikut gardu distribusi untuk memperkuat infrastruktur.

Dalam konteks kebijakan saat ini, pernyataan Bahlil menempatkan tanggung jawab pribadi dan institusional secara bersamaan, karena ia mengikat reputasinya sebagai menteri pada tuntas atau tidaknya persoalan desa tanpa listrik menjelang akhir masa kerja kabinet. Sikap ini sejalan dengan dorongan publik agar pemerintah tidak hanya mengejar angka rasio elektrifikasi nasional, tetapi memastikan tidak ada kantong-kantong desa yang tertinggal dari akses listrik yang layak.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.