News – Suasana kemeriahan mewarnai acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan XVII di Gorontalo. Momentum tersebut eskalatif ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa secara khusus Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam pidato sambutan resminya, Rabu (24/06/2026).

Insiden menarik itu bermula saat Kepala Negara melakukan prosesi sapaan formal kepada sejumlah kepala daerah yang memadati podium kehormatan. Namun, begitu nama Sherly Tjoanda diucapkan oleh Presiden, gemuruh sorak-sorai dan riuh tepuk tangan dari ribuan pasang mata penonton spontan memuncak, terasa jauh lebih kontras dan bising dibandingkan momentum penyebutan gubernur dari wilayah lain.

“Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda,” ucap Presiden Prabowo Subianto di hadapan lautan peserta dan tamu undangan nasional.

Gelombang respons publik yang begitu masif ini dipicu oleh tingginya atensi masyarakat Gorontalo yang sebelumnya telah mengendus informasi mengenai kedatangan srikandi pemimpin Maluku Utara tersebut. Resonansi tepuk tangan yang menggema panjang di area utama venue PENAS bertransformasi menjadi representasi sambutan hangat warga lokal terhadap figur kepala daerah yang tengah menjadi buah bibir nasional itu.

Melihat antusiasme massa yang begitu meluap, Presiden Prabowo Subianto langsung merespons situasi panggung dengan menyelipkan kelakar taktis khasnya.

“Seperti pemenang Piala Citra ya,” seloroh Presiden Prabowo yang seketika memantik tawa renyah dari seluruh hadirin, sekaligus mencairkan formalitas protokoler kenegaraan.

Agenda puncak PENAS XVII tahun ini bertindak sebagai episentrum konsolidasi akbar bagi jutaan petani, nelayan, pelaku industri agrobisnis, hingga para pemangku kebijakan lintas sektor dari Sabang sampai Merauke. Selain Sherly Tjoanda, hajatan strategis ini turut dihadiri barisan elit daerah seperti Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Utara, hingga Gubernur Maluku.

Kehadiran jajaran gubernur pendamping bersama Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari komitmen kolektif intervensi kebijakan guna memperkokoh sektor agraria dan maritim sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional menuju swasembada total.

Kendati demikian, ledakan antusiasme masyarakat terhadap eksistensi Sherly Tjoanda di Bumi Serambi Madinah sukses mencuri panggung utama (scene-stealer) dalam pelaksanaan PENAS XVII di Gorontalo. Fenomena sosiologis ini sekaligus merefleksikan tingginya magnetisme publik terhadap profil kepemimpinan Sherly di kancah nasional saat ini.

The post Disebut Mirip Pemenang Piala Citra: Kelakar Presiden Prabowo Sapa Sherly Tjoanda di PENAS Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Disebut Mirip Pemenang Piala Citra: Kelakar Presiden Prabowo Sapa Sherly Tjoanda di PENAS Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono menggelar agenda silaturahmi sosiopolitik bersama pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta jajaran kader Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Selasa (23/06/2026) malam.

Malam keakraban yang berlangsung dinamis tersebut didesain sebagai instrumen untuk mempererat sekaligus memperkuat simpul koordinasi antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen strategis masyarakat bawah. Fokus utamanya menyasar para pelaku sektor hulu pertanian hingga hilir perdagangan di Bumi Serambi Madinah.

Dalam momentum informal tersebut, Sudaryono disuguhi hidangan rahang tuna bakar, salah satu mahakarya kuliner khas Gorontalo yang legendaris. Menu ini dikenal luas sebagai hidangan wajib bagi para pejabat negara dan tamu protokoler yang berkunjung ke daerah tersebut.

Di hadapan ratusan pasang mata yang memadati area pertemuan, Wamentan Sudaryono melayangkan rasa syukur mendalam atas kokohnya komitmen kebersamaan lintas sektoral yang ditunjukkan oleh masyarakat Gorontalo.

“Alhamdulillah, malam ini kami bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan kawan-kawan pejuang pangan dari HKTI, Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta keluarga besar Partai Gerindra Gorontalo,” ungkap Sudaryono hangat.

Bagi Sudaryono, ruang perjumpaan komunal seperti ini memiliki urgensi tinggi untuk melebur sekat birokrasi, merajut ukhuwah, sekaligus menjadi kanal sosiologis untuk membumikan kebahagiaan bersama. “Esensinya kita berkumpul, makan bersama, menikmati musik, dan berbagi energi kegembiraan dengan kawan-kawan di daerah,” imbuhnya.

Kendati dibalut atmosfer sukacita, Sudaryono tetap menyelipkan pesan humanis. Ia mengajak seluruh tokoh yang hadir untuk tidak melupakan empati sosial serta tetap menaruh kepedulian riil terhadap masyarakat kecil yang saat ini masih berjuang menghadapi impitan ekonomi.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa prihatin kita kepada saudara-saudara di luar sana yang sedang berjuang keras menghadapi kesulitan hidup, malam ini kita hadir untuk membagi secercah kegembiraan dan kebahagiaan bersama kawan-kawan di Gorontalo,” tutur Wamentan.

Kunjungan kerja Sudaryono di Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kedinasan menjelang seremoni penutupan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan 2026. Agenda akbar tersebut dijadwalkan menghentak pada Rabu (24/06/2026) di Gelanggang Olahraga (GOR) David-Tonny, Kabupaten Gorontalo.

Puncak penutupan PENAS 2026 tersebut direncanakan bakal dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala daerah se-Indonesia.

Pantauan di lokasi, agenda malam silaturahmi ini turut dihadiri oleh sederet tokoh elite politik dan pejabat daerah Gorontalo. Tampak hadir di antaranya Sulyanto Pateda, Adhan Dambea, Indra Gobel, Nuraini Aini Sompie, Nelson Pomalingo, Syarif Mbuinga, hingga Limonu Hippy. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mempertegas solidnya sinergitas pentaheliks untuk mengawal kedaulatan pangan dan akselerasi pembangunan infrastruktur pertanian di Provinsi Gorontalo.

The post Tolak Sekat Birokrasi Kaku: Strategi Sudaryono Cairkan Suasana Lewat Musik dan Kuliner Lokal appeared first on Barakati ID.

The post Tolak Sekat Birokrasi Kaku: Strategi Sudaryono Cairkan Suasana Lewat Musik dan Kuliner Lokal appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual dari KDKMP Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Sabtu (16/05/2026).

Prosesi peresmian operasionalisasi ribuan KDKMP tersebut dilakukan secara simbolis oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, langsung dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang ditandai dengan penekanan tombol sirene.

Di lokasi virtual, Bupati Saipul didampingi oleh Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, serta Kadis Perindagkop dan UKM Ibrahim Kiraman. Turut hadir pula Camat Randangan Saharudin Saleh, Camat Wanggarasi Elan I. Mohi, Tenaga Ahli Bupati, jajaran unsur Muspika, serta para kepala desa se-Kecamatan Randangan.

Usai agenda peresmian, Bupati Saipul menyatakan apresiasi mendalam dan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Langkah strategis ini dinilai memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi desa melalui penyediaan fasilitas berupa gudang serta alat produksi yang dikelola mandiri oleh masyarakat setempat.

Bupati Saipul mengungkapkan bahwa KDKMP Desa Manunggal Karya merupakan salah satu dari 7 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pohuwato yang kini telah siap beroperasi secara penuh. Ia berharap capaian ini dapat memotivasi desa-desa lain di Bumi Panua untuk segera bergerak, terutama dalam mengatasi kendala penyediaan lahan.

“Kami selaku pemerintah daerah akan terus mendorong dan mendukung penuh program ini. Kebijakan Bapak Presiden Prabowo ini merupakan implementasi nyata dari Pasal 33 UUD 1945, di mana beliau konsisten mendorong terciptanya ekonomi kerakyatan di Indonesia,” jelas Saipul.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih ini menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa. Pasalnya, dalam kurun waktu hanya tujuh bulan, pemerintah mampu merampungkan pembangunan fisik gedung, infrastruktur gudang, sistem manajerial, ketersediaan barang, hingga kesiapan logistik dan petugasnya.

“Saya kira ini adalah prestasi sekaligus kebanggaan bagi Bangsa Indonesia. Pada Agustus mendatang, kita menargetkan 30 ribu KDKMP sudah siap,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo optimis kehadiran KDKMP akan menggenjot perputaran ekonomi di tingkat tapak. Terlebih, program ini terintegrasi dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menghidupkan ekonomi desa melalui peredaran uang yang mencapai Rp900 juta per bulan atau setara dengan Rp10,8 miliar per tahun di setiap desa.

“Kita harapkan pertumbuhan ekonomi di setiap desa dan kelurahan menjadi nyata. Kita tidak akan lagi tergantung pada pihak luar karena kita memiliki kekuatan mandiri,” imbuh Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melaporkan bahwa setelah sukses meresmikan kelembagaan 80.000 KDKMP di Klaten, Jawa Tengah, kini Presiden RI melangkah ke tahap peresmian operasionalisasi unit.

“Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan ekonomi Bangsa Indonesia. Semangat ini sejalan dengan konstitusi kita, Pasal 33 UUD 1945,” terang Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, program ini merupakan wujud ekonomi konstitusional di mana negara hadir memastikan rakyat menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Hingga saat ini, sebanyak 9.294 koperasi telah rampung dibangun dan 1.061 di antaranya siap beroperasi penuh. Pemerintah mematok target 30.000 unit lebih KDKMP selesai dibangun dan beroperasi sebelum 16 Agustus mendatang.

“Guna memastikan koperasi berjalan profesional, pemerintah tengah melakukan rekrutmen 30.000 manajer KDKMP dan 5.476 manajer untuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Mereka akan menjadi motor penggerak, mengawasi distribusi pangan, dan memastikan sirkulasi ekonomi sepenuhnya kembali ke masyarakat desa,” pungkas Menko Pangan.

The post Ekonomi Kerakyatan Nyata: Bupati Saipul Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih appeared first on Barakati ID.

The post Ekonomi Kerakyatan Nyata: Bupati Saipul Hadiri Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, mengikuti prosesi peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual dari Gerai Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pulubala, Sabtu (16/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wawali Indra Gobel hadir didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gorontalo, Effendy Rauf, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Agenda nasional yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat peran serta fungsi koperasi di tingkat desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam arahannya dari pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya sebatas seremonial, simbolis, atau sekadar papan nama semata.

Menurut Kepala Negara, koperasi harus mampu hadir sebagai motor penggerak ekonomi riil yang secara langsung menjawab kebutuhan pokok masyarakat di tingkat bawah.

Presiden Prabowo menekankan bahwa operasional harian koperasi wajib difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, penguatan rantai pasok lokal, serta membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap sumber permodalan yang tidak sehat atau merugikan.

Selain itu, Presiden secara khusus menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah beserta jajaran pemerintah daerah untuk melakukan pengawalan dan pendampingan secara serius terhadap keberlangsungan operasional Koperasi Merah Putih yang telah diresmikan.

Pemerintah daerah diminta aktif memfasilitasi, memantau, dan memastikan seluruh Koperasi Merah Putih dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable) serta memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga setempat.

The post Ikuti Peresmian Virtual Bersama Presiden! Wawali Indra Gobel Dorong Penguatan Koperasi Merah Putih di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ikuti Peresmian Virtual Bersama Presiden! Wawali Indra Gobel Dorong Penguatan Koperasi Merah Putih di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) terus memperkuat akurasi basis data sosial di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan optimalisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang melibatkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di 50 kelurahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasie Kesra) tingkat kecamatan, serta seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kota Gorontalo.

Agenda ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran, berbasis data yang valid, serta mampu merefleksikan kondisi riil masyarakat di lapangan. DTSEN sendiri telah ditetapkan sebagai rujukan utama dalam perumusan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan akselerasi pengentasan kemiskinan di daerah.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, menjelaskan bahwa pemutakhiran data yang berkesinambungan merupakan fondasi paling krusial dalam menentukan keberhasilan program-program sosial pemerintah.

“Optimalisasi pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Eladona.

Ia menambahkan bahwa tinggi-rendahnya kualitas data sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi kolaboratif dari para petugas di lapangan.

“Peran operator SIKS-NG bersama pendamping PKH sangat menentukan dalam proses verifikasi dan validasi data, sehingga data yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan,” imbuhnya.

Langkah strategis daerah ini sejalan dengan penegasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menginstruksikan agar seluruh program pengentasan kemiskinan nasional berbasis pada satu rujukan DTSEN agar lebih terintegrasi dan efisien.

Di tingkat daerah, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, juga berulang kali menekankan pentingnya penggunaan data sosial yang akurat, transparan, dan akuntabel guna mengeliminasi potensi kesalahan atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos kepada warga.

Melalui kegiatan penguatan ini, para peserta tidak hanya dibekali peningkatan kapasitas teknis, melainkan juga pemahaman mendalam mengenai krusialnya integritas data dalam sistem kesejahteraan sosial. Operator SIKS-NG dan pendamping PKH diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai garda terdepan verifikasi lapangan.

Dengan basis data yang makin solid, berbagai skema program bantuan sosial—seperti usaha ekonomi produktif, beasiswa pendidikan bagi keluarga kurang mampu, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)—diharapkan dapat disalurkan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta berkeadilan sosial bagi seluruh warga Kota Gorontalo.

The post Pastikan Bansos Tepat Sasaran! Dinsos PM Kota Gorontalo Gandeng Operator SIKS-NG dan Pendamping PKH appeared first on Barakati ID.

The post Pastikan Bansos Tepat Sasaran! Dinsos PM Kota Gorontalo Gandeng Operator SIKS-NG dan Pendamping PKH appeared first on Barakati ID.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melemparkan sebuah wacana berani: memungut pajak atas kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan radikal ini lahir dari observasi terhadap langkah serupa yang direncanakan oleh Iran di Selat Hormuz. Purbaya menilai, sudah saatnya Indonesia mengkapitalisasi perairan strategisnya yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan global, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang kerap menegaskan besarnya pengaruh geopolitik Nusantara.

Berbicara dalam Simposium PT SMI 2026 yang digelar di Jakarta pada Rabu (22/4/2026), Menkeu mempertanyakan status quo yang selama ini merugikan kas negara akibat banyaknya kapal asing yang melintas secara cuma-cuma.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” kata Purbaya.

Bila melihat statistik global, potensi ekonomi dari wacana ini memang sangat masif. Mengutip laporan dari otoritas maritim internasional dan US Energy Information Administration (EIA), Selat Malaka tercatat sebagai salah satu chokepoint pelayaran tersibuk di bumi. Setiap tahunnya, lebih dari 100.000 kapal transit melewati perairan ini. Selain itu, Selat Malaka menanggung beban distribusi energi raksasa dunia, dengan meloloskan sekitar 23 hingga 24 juta barel minyak per hari, yang mewakili hampir 29 persen dari total lalu lintas minyak maritim global.

Melihat besarnya volume logistik bernilai triliunan dolar tersebut, Purbaya mengusulkan skema pungutan secara kolektif bersama negara-negara tetangga yang saling berbagi kawasan, yakni Malaysia dan Singapura. Model pembagiannya kelak akan didasarkan pada bentang wilayah kedaulatan masing-masing negara.

“Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz kata. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya tidak menutup mata terhadap realitas diplomasi internasional. Realisasi penerapan pajak lintas batas ini dipastikan tidak akan mudah dan butuh negosiasi yang alot, meskipun faktanya Indonesia menguasai porsi geografis terbesar di sepanjang jalur Selat Malaka.

“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur,” pungkas Purbaya.

The post Terinspirasi Iran di Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal Internasional di Selat Malaka appeared first on Barakati ID.

The post Terinspirasi Iran di Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal Internasional di Selat Malaka appeared first on Barakati ID.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Dalam forum itu, Bahlil menuturkan komitmennya untuk menjadikan pemerataan akses listrik hingga pelosok sebagai prioritas utama kebijakan sektor ESDM.

“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai. Kabinet ini sukses kalau semua desa dan kelurahan sudah dialiri listrik,” ujar Bahlil. Ia menekankan, keberhasilan kabinet akan ikut dinilai dari sejauh mana seluruh desa dan kelurahan dapat menikmati listrik secara merata.

Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa capaian indikator makro, seperti lifting minyak dan gas maupun target kelistrikan nasional, tidak cukup bila masih ada warga di desa dan kelurahan yang hidup dalam kegelapan. “Sekalipun katakanlah lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya Menteri yang gagal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor energi untuk menjadikan akses listrik sebagai tolok ukur nyata kehadiran negara. Bahlil menilai, pemerataan listrik desa merupakan bentuk konkret keadilan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kegiatan belajar anak sekolah hingga aktivitas ekonomi lokal.

Bahlil juga menyampaikan bahwa dukungan politik dari DPR penting untuk menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. “Dan saya mendapat vitamin besar dari Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12, untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan, agar saudara-saudara kita belum ada listrik,” katanya. Ia menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah, PLN, dan para mitra lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah terpencil.

Meski pemerataan listrik terus membaik, sejumlah data menunjukkan masih adanya desa yang belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai. PLN mencatat Rasio Desa Berlistrik (RDB) Indonesia telah mencapai 99,92 persen hingga akhir 2024, dengan 83.693 desa dan kelurahan sudah terlistriki. Rasio elektrifikasi nasional pada periode yang sama dilaporkan mencapai sekitar 99,83 persen.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga mengakui masih terdapat ribuan desa yang belum menikmati listrik secara penuh, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Pada awal 2026, pemerintah menargetkan percepatan penyediaan listrik bagi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersambung ke jaringan PLN, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Bahlil. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya mengungkap bahwa lebih dari 10.000 lokasi atau desa masih belum teraliri listrik PLN per kuartal I 2025, dan kebutuhan investasi untuk menutup kesenjangan itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 triliun.

Kementerian ESDM sudah lama menargetkan rasio listrik perdesaan mendekati 99,7 persen pada 2025 melalui program listrik perdesaan, mini-grid, dan solar home system, termasuk dengan mendorong peran BUMD, swasta, dan koperasi untuk melistriki daerah terpencil berbasis energi terbarukan. PLN juga melaporkan, sepanjang 2024 program Listrik Desa berhasil menerangi 951 desa baru, menyambungkan lebih dari 100.000 rumah tangga, dan membangun ribuan kilometer jaringan tegangan menengah dan rendah berikut gardu distribusi untuk memperkuat infrastruktur.

Dalam konteks kebijakan saat ini, pernyataan Bahlil menempatkan tanggung jawab pribadi dan institusional secara bersamaan, karena ia mengikat reputasinya sebagai menteri pada tuntas atau tidaknya persoalan desa tanpa listrik menjelang akhir masa kerja kabinet. Sikap ini sejalan dengan dorongan publik agar pemerintah tidak hanya mengejar angka rasio elektrifikasi nasional, tetapi memastikan tidak ada kantong-kantong desa yang tertinggal dari akses listrik yang layak.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.

The post Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik appeared first on Barakati ID.