Bengkulu – Ratusan keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, memilih untuk mengundurkan diri setelah rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” oleh Dinas Sosial setempat. Program pemasangan stiker ini dimulai sejak 20 Oktober 2025 dan dilakukan secara acak di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Pasar Ujung dan Padang Lekat.

Helmi Johan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, menjelaskan bahwa tujuan pemasangan stiker ini adalah sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengungkapkan, “Sebenarnya, pemasangan stiker ini bertujuan untuk edukasi dan sosialisasi. Bagi warga yang masih berkeinginan untuk menerima Bansos, stiker tersebut akan tetap dipasang. Namun, jika mereka memilih untuk mengundurkan diri, maka kami akan mencopot stikernya”.​

Selama proses ini, pihak Dinas Sosial menemukan fakta menarik; beberapa penerima manfaat Bansos ternyata sudah mengalami peningkatan ekonomi. Ada yang sudah memiliki mobil, garasi, hingga rumah dengan keramik berantai. Hal ini memicu sejumlah warga untuk mundur secara sukarela dari program Bansos. Helmi menambahkan, “Ada yang mengundurkan diri secara spontan saat stiker akan dipasang. Ada juga yang datang ke kantor dengan inisiatif sendiri untuk meminta mundur karena merasa perekonomiannya sudah membaik”.​

Salah satu warga yang memutuskan mundur, Darlena, mengatakan, “Kami sudah menerima Bansos selama setahun, dan sekarang ekonomi kami sudah membaik, jadi saya menyatakan mundur dari KPM”. Sikap serupa juga disampaikan oleh seorang penerima Bansos yang telah menikmati bantuan selama tujuh tahun, “Kami sudah menikmati Bansos selama tujuh tahun, jadi kami menyatakan mundur. Kami ingin memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menikmati Bansos juga”.​

Langkah Dinsos Kepahiang ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya dalam upaya menata data bantuan sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran. Data terakhir 2025 mencatat total keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8.782 dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 12.896 KPM di Kepahiang. Dengan mundurnya sejumlah penerima yang ekonominya membaik, bantuan bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan, seperti anak yatim piatu dan penyandang disabilitas.​

Selain itu, dari liputan media lain seperti Koran RB dan Investigasibhayangkara, pemasangan stiker tersebut juga dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari stiker kertas hingga cat pilok yang tahan lama. Helmi Johan juga menyampaikan harapannya, “Apa yang sudah kami lakukan ini adalah bagian dari upaya kita melakukan penataan data Bansos. Mudah-mudahan saja, banyak yang mundur secara mandiri”.​

Namun, tindakan pemasangan stiker ini juga menimbulkan reaksi campur aduk di masyarakat. Ada yang merasa malu hingga memilih mundur, sementara ada warga yang mempertanyakan ketepatan data penerima akibat adanya rumah yang tergolong mewah ikut menerima Bansos.

The post Malu dan Tidak Layak, Ratusan Warga Kepahiang Mundur dari Penerima Bansos Setelah Rumah Dipasangi Stiker Keluarga Miskin appeared first on Barakati ID.

The post Malu dan Tidak Layak, Ratusan Warga Kepahiang Mundur dari Penerima Bansos Setelah Rumah Dipasangi Stiker Keluarga Miskin appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Suasana hangat mewarnai silaturahmi antara Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Gorontalo dan Koordinator PKH Kabupaten Pohuwato dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Pohuwato, Rabu (18/06/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Asisten Administrasi Umum, Mahyudin Ahmad, serta Sekretaris Dinas Sosial Pohuwato, Risna Laisa. Dalam kesempatan itu, Wabup Iwan menyampaikan apresiasi terhadap perhatian yang diberikan Kementerian Sosial RI, khususnya Korwil PKH Provinsi, terhadap pelaksanaan PKH di daerahnya.

“Pemerintah daerah sangat memperhatikan keberlangsungan PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Pohuwato. Insyaallah, program ini tetap menjadi prioritas kami, terutama dalam hal dukungan anggaran sharing dari daerah,” ungkap Wabup Iwan.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan tersebut akan diteruskan kepada Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang sedang menjalankan tugas di luar daerah. Menurut Wabup, Bupati menitipkan pesan agar penguatan dan keberlanjutan program PKH terus menjadi perhatian bersama.

Koordinator Wilayah PKH Provinsi Gorontalo, Hendrik Yasin, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari instruksi Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, dalam rangka monitoring dan memastikan implementasi PKH berjalan sesuai rencana.

“Pohuwato adalah kabupaten dengan alokasi anggaran sharing PKH terbesar di Provinsi Gorontalo. Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program sosial ini,” kata Hendrik.

Ia juga menekankan pentingnya pencapaian target graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun ini, yakni minimal 10 keluarga per pendamping PKH, serta membuka peluang dukungan untuk Program Pusat Stimulan Ekonomi (PPSE) dan bantuan stimulan ekonomi lainnya bagi KPM yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Pohuwato, Vairin Rauf, melaporkan bahwa saat ini sedang dilakukan verifikasi calon penerima PPSE, yang akan diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop).

Pertemuan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan dan efektivitas program perlindungan sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui program-program berkelanjutan.

The post PKH dan Pemda Pohuwato Bahas Target Graduasi & Stimulan Ekonomi KPM appeared first on Barakati ID.

The post PKH dan Pemda Pohuwato Bahas Target Graduasi & Stimulan Ekonomi KPM appeared first on Barakati ID.