Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Askary, pada Jumat (06/02/2026). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antardaerah.

Dalam kunjungan itu, keduanya membahas peluang kerja sama strategis untuk mendukung berbagai Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Wabup H. Askary menyampaikan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pangan karena karakteristik wilayahnya yang agropolitan dengan ketersediaan lahan luas.

“Kami di Mamuju Tengah memiliki banyak lahan yang siap dikembangkan untuk sektor pangan. Selain itu, latar belakang Pak Indra sebagai pengusaha tentu menjadi nilai tambah untuk memperluas jejaring antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.

Askary menambahkan, selain membahas kerja sama konkret, kunjungan ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar sesama pelayan masyarakat.
“Alhamdulillah, beliau menyambut dengan baik. Semoga kolaborasi yang kita rintis hari ini bisa segera terealisasi,” tandasnya.

Terkait ketersediaan lahan dalam pelaksanaan program KSPP, H. Askary menegaskan bahwa Mamuju Tengah tidak mengalami hambatan berarti.
“Kalau soal lahan, kami punya sangat banyak. Untuk ukuran 20 hektare saja, di sana itu kecil,” katanya.

Sementara itu, Wawali Gorontalo Indra Gobel mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah untuk menyukseskan agenda nasional, terutama setelah hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

“Program KSPP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat sektor pangan menuju swasembada. Indonesia ini kaya, hanya perlu dikelola secara optimal melalui kerja sama yang solid,” jelas Indra Gobel.

Ia menegaskan, kolaborasi antara daerah perkotaan dan wilayah dengan ketersediaan lahan luas seperti Mamuju Tengah dapat menjadi kunci percepatan realisasi swasembada pangan nasional.
“Kalau di kota lahannya terbatas, sementara di daerah lain tersedia luas, maka kolaborasi adalah jalan terbaik. Presiden sudah menegaskan, swasembada pangan menjadi target strategis menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

The post Demi Swasembada Pangan, Wawali Kota Gorontalo dan Wabup Mamuju Tengah Sepakat Kolaborasi appeared first on Barakati ID.

The post Demi Swasembada Pangan, Wawali Kota Gorontalo dan Wabup Mamuju Tengah Sepakat Kolaborasi appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Apel kerja awal tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Pohuwato digelar pada Senin (05/01/2026) di halaman Kantor Bupati Pohuwato. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang didampingi oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten dan staf ahli bupati, serta pimpinan OPD dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Pohuwato.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN yang hadir dan mengikuti apel kerja perdana di tahun 2026. Menurutnya, kehadiran ASN merupakan bentuk komitmen dan kedisiplinan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang mengawali tahun kerja 2026 dengan semangat. Ini menunjukkan komitmen dan kedisiplinan kita sebagai aparatur pemerintah yang siap bekerja melayani rakyat,” ujar Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan ucapan selamat memasuki tahun kerja 2026 kepada seluruh ASN, sembari mengingatkan perjalanan panjang tahun 2025 yang penuh tantangan. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dinilai tetap mampu menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya.

“Selama tahun 2025, kita telah bekerja keras menjalankan mandat rakyat meski di tengah kondisi fiskal terbatas. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh ASN yang telah mengabdi tanpa mengeluh,” tegasnya.

Bupati Saipul menegaskan bahwa tahun 2026 masih akan diwarnai tantangan yang relatif sama. Namun kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh menurunkan semangat, kedisiplinan, dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“ASN berada di bawah sumpah dan janji Korpri. Itu adalah tanggung jawab moral untuk terus melayani rakyat. Jika masa jabatan kami sebagai pejabat politik terbatas, maka pengabdian ASN justru masih panjang. Karena itu, mari kita bekerja sinergis dan kolaboratif untuk Pohuwato yang lebih baik,” ujarnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran daerah merupakan dampak dari kebijakan nasional. Pemerintah pusat saat ini tengah fokus pada sejumlah program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program prioritas pembangunan lainnya.

“Kondisi fiskal ini tidak hanya terjadi di Pohuwato, tetapi juga hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, saya berharap para pejabat daerah tidak hanya menunggu, melainkan aktif menjemput peluang serta berkoordinasi langsung dengan kementerian,” imbaunya.

Meski menghadapi keterbatasan, Bupati Saipul tetap optimistis terhadap peluang pembangunan di Pohuwato. Ia bersyukur karena pembangunan kantor bupati yang telah diperjuangkan selama dua tahun, kini akan mulai direalisasikan pada tahun ini.

“Insyaallah, pembangunan kantor bupati mulai dikerjakan tahun 2026 ini. Itu hasil perjuangan dan kesabaran kita bersama. Masih banyak program strategis lainnya yang akan kita dorong,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati Saipul mengajak seluruh ASN untuk tetap bersyukur, menjaga semangat, serta tidak larut dalam keluhan di tengah keterbatasan.

“Mari songsong tahun 2026 dengan semangat baru. Insyaallah, segala harapan dan doa masyarakat akan kita wujudkan melalui kerja nyata. Tetap semangat mengabdi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara,” pungkasnya.

The post Tantangan Fiskal Tak Halangi, ASN Pohuwato Diminta Tetap Berkomitmen appeared first on Barakati ID.

The post Tantangan Fiskal Tak Halangi, ASN Pohuwato Diminta Tetap Berkomitmen appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 118.153 penerima manfaat pada akhir pekan ini. Bantuan tersebut merupakan penyaluran Tahap II dari program nasional yang dijalankan berdasarkan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, polemik terkait pendistribusian bantuan pangan yang sempat muncul pada penyaluran Tahap I untuk bulan Juni–Juli kembali terulang. Saat itu, sejumlah warga mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara beras yang beredar dengan daftar penerima manfaat yang tercatat secara resmi.

Kali ini, persoalan serupa kembali muncul di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Rahmat Unggo, selaku Kepala Dusun, mengungkapkan bahwa data penerima bantuan pangan di wilayahnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga yang ada di lapangan.

“Penerimaan bantuan ini tidak sesuai kenyataan. Sejak penyaluran Tahap I, saya sudah menyampaikan hal ini kepada petugas pendamping dari Bulog,” ujar Rahmat.

Rahmat menjelaskan, pemerintah desa tidak diberikan kewenangan untuk mengganti nama penerima bantuan, kecuali dalam kasus tertentu seperti penerima yang meninggal dunia, pindah domisili, atau telah menjadi P3K. Ia menambahkan, nama pengganti penerima bantuan pun diberikan langsung oleh pihak Bulog tanpa melalui proses verifikasi dan rekomendasi dari pemerintah desa.

“Padahal, di lapangan masih banyak warga miskin yang seharusnya menerima bantuan, tetapi nama mereka tidak bisa diusulkan ke Bulog. Ini menjadi persoalan besar,” tambahnya.

Atas kondisi tersebut, Rahmat meminta Bulog untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penetapan penerima bantuan. Menurutnya, perlu ada kejelasan peran agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat terkait pihak yang sebenarnya berwenang menentukan penerima bantuan.

“Paradigma masyarakat adalah desa yang mengusulkan penerima ke Bulog. Namun kenyataannya kami tidak diberi kewenangan itu. Bulog perlu mengevaluasi agar tidak muncul lagi keblunderan seperti ini,” tegas Rahmat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Duano. Warga setempat berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperbaiki mekanisme pendataan agar bantuan tepat sasaran dan mengurangi potensi konflik sosial di tingkat desa.

The post Data Bermasalah Lagi: Warga Desa Duano Keluhkan Penerima Bantuan Pangan Tak Tepat Sasaran appeared first on Barakati ID.

The post Data Bermasalah Lagi: Warga Desa Duano Keluhkan Penerima Bantuan Pangan Tak Tepat Sasaran appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, menegaskan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis. Menurutnya, pengawasan dari tenaga profesional sangat krusial agar program yang ditujukan bagi anak-anak ini benar-benar mencapai tujuannya sebagai upaya mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

“Program ini menyasar anak-anak kita. Maka standar gizinya harus benar-benar diperhatikan. Namanya saja Makanan Bergizi Gratis, tentu harus memastikan setiap hidangan benar-benar bergizi dan terukur kandungannya,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Iqbal menjelaskan, penggunaan istilah “makanan bergizi” bisa menimbulkan kerancuan apabila tidak dibarengi pengawasan profesional di lapangan. Ia mengingatkan bahwa tanpa keterlibatan ahli gizi, setiap menu berpotensi tidak memenuhi standar gizi seimbang yang dibutuhkan anak-anak.

“Tanpa pengawasan dari tenaga ahli, program ini bisa kehilangan arah dan tidak akan mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia,” tegas Iqbal.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis Presiden yang berperan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, implementasinya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

“Program ini adalah bagian dari visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pelaksanaan di lapangan harus serius, terukur, dan diawasi langsung oleh ahli gizi agar hasilnya maksimal,” tambahnya.

Iqbal juga mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan organisasi profesi gizi maupun lembaga pendidikan kesehatan supaya program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah harus menggandeng ahli gizi di setiap satuan pendidikan penerima program. Dengan pengawasan profesional, manfaatnya akan langsung dirasakan anak-anak,” ujarnya.

Ia berharap ke depan, program Makanan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, mendorong tumbuh kembang optimal, dan memperkuat fondasi menuju pembangunan sumber daya manusia unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

The post Agar Tak Sekadar Nama, Iqbal Minta Program Makanan Bergizi Diawasi Profesional appeared first on Barakati ID.

The post Agar Tak Sekadar Nama, Iqbal Minta Program Makanan Bergizi Diawasi Profesional appeared first on Barakati ID.