Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

The post Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar appeared first on Barakati ID.

The post Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar appeared first on Barakati ID.

Efisiensi dilakukan dengan pengurangan anggaran di berbagai sektor, termasuk pemutusan kontrak pekerja honorer dan penundaan pengangkatan PNS, yang menimbulkan gelombang protes besar di masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kasus pemutusan kontrak sejumlah penyiar RRI dan pengurangan dana pemerintah ke daerah yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat di daerah-daerah kurang mampu.

Lebih jauh, kasus di Kabupaten Pati menjadi gambaran konkret bagaimana kebijakan efisiensi pusat memaksa kepala daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% guna mengisi kekosongan anggaran, yang kemudian memicu kemarahan warga. Pandji menilai bahwa efisiensi harus dilakukan pada kalangan yang mampu berkorban, bukan pada rakyat kecil yang justru semakin terbebani.

Pandji Pragiwaksono mengingatkan agar pemerintah dan pejabat dapat lebih peka dan tidak membuat rakyat menjadi korban kebijakan efisiensi demi penghematan anggaran negara.

The post Panji: Efisiensi Pemerintah Memicu Kemarahan Rakyat, Korban Terutama Rakyat Kecil appeared first on Barakati ID.

The post Panji: Efisiensi Pemerintah Memicu Kemarahan Rakyat, Korban Terutama Rakyat Kecil appeared first on Barakati ID.