Pohuwato – Penanganan kasus dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kecamatan Popayato kembali menuai sorotan. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Aksi Bela Rakyat (Labrak), Mohamad Alulu, menyebut bahwa proses hukum yang melibatkan penyidik Polres Pohuwato dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut tidak profesional dan menyisakan sejumlah kejanggalan.

Alulu menyoroti putusan banding terhadap terdakwa FW yang divonis lebih ringan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti FW menjual pupuk kepada PT Lebuni.

“Saya merasa putusan ini aneh. Dalam amar putusan disebut bahwa tidak terbukti FW menjual pupuk bersubsidi ke PT Lebuni. Padahal, dalam sidang tingkat pertama, setahu kami FW sempat mengakui hal itu,” ujar Mohamad Alulu kepada Barakati.id, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, jika pengakuan tersebut benar ada dalam persidangan sebelumnya, maka pertimbangan majelis hakim yang menyebut tidak ada bukti kuat menjadi bertolak belakang dan membingungkan publik.

Lebih jauh, Mohamad menduga ada konspirasi tersembunyi di balik lemahnya pembuktian kasus ini. Ia menuding bahwa ada indikasi penyidik Polres Pohuwato maupun jaksa penuntut tidak mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum anggota kepolisian di lapangan.

“Kami menduga kuat, ada upaya menutupi keterlibatan oknum aparat, termasuk indikasi peran oknum Kapolsek beserta anggotanya dalam mata rantai distribusi pupuk tersebut. Akibatnya, hakim tidak memperoleh gambaran utuh soal kasus ini,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penelusuran aliran dana dari penjualan pupuk ke PT Lebuni, termasuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan perusahaan tersebut dalam kasus yang menyeret FW.

“Kasus ini belum terang benderang. Jika aliran dananya ditelusuri, maka bisa terbuka siapa saja yang terlibat dan bagaimana praktik penyimpangan itu terjadi. Ini menyangkut keadilan masyarakat, khususnya petani kecil,” ungkap Mohamad.

Sebagai bentuk respons atas kekecewaan publik dan dugaan ketidakadilan dalam penanganan perkara ini, LSM Labrak berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Marisa dan Polres Pohuwato.

“Dua institusi itu yang paling bertanggung jawab terhadap proses awal kasus ini. Bila sejak awal prosesnya tidak profesional, tentu hasil akhirnya menjadi rancu dan jauh dari rasa keadilan,” pungkasnya.

The post LSM Labrak Soroti Putusan Kasus Pupuk Subsidi: Diduga Ada Ketidaksesuaian Fakta dan Penanganan Tak Profesional appeared first on Barakati ID.

The post LSM Labrak Soroti Putusan Kasus Pupuk Subsidi: Diduga Ada Ketidaksesuaian Fakta dan Penanganan Tak Profesional appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo terus berupaya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Dalam rangkaian usaha tersebut, Komisi II melakukan kunjungan ke pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo pada Kamis, 23 Mei 2024.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Wasito Sumawiyono, menyatakan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Informasi yang kami butuhkan adalah kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi. Sehingga, kami memastikan apakah tersedia di pengecer,” ujar Wasito.

Selain memastikan ketersediaan pupuk, Wasito menekankan pentingnya jumlah dan ketepatan waktu dalam pendistribusian pupuk kepada petani.

“Yang lebih utama adalah jumlah serta ketepatan waktu dalam pendistribusian kepada petani. Karena setelah dua minggu jagung ditanam, itulah waktunya memupuk, jadi kalau terlambat dia tidak akan berbuah dengan bagus,” jelasnya.

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong pengecer untuk menerapkan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang mengalokasikan 6 sak pupuk untuk setiap hektar lahan.

“Bulan depan sistem ini harus diterapkan, namun sebelum diterapkan disosialisasikan terlebih dahulu, agar mereka memahami sistem ini,” tambah Wasito.

Kunjungan ini diharapkan dapat memastikan para petani mendapatkan pupuk tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai, sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya sistem yang baik dan dukungan dari pemerintah, diharapkan masalah pupuk dapat teratasi dan kesejahteraan petani meningkat.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Pastikan Pupuk Bersubsidi Tersedia bagi Petani appeared first on Barakati ID.

The post Komisi II DPRD Gorontalo Pastikan Pupuk Bersubsidi Tersedia bagi Petani appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo terus berupaya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani di wilayahnya. Dalam rangka ini, mereka melakukan kunjungan kerja ke UD Tani Baru, salah satu distributor pupuk bersubsidi terbesar di Provinsi Gorontalo, yang terletak di Kecamatan Limboto, Kelurahan Hunggaluwa, Kabupaten Gorontalo.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Wasito Sumawiyono, menjelaskan bahwa kunjungan ini sangat penting mengingat peran strategis UD Tani Baru dalam mendistribusikan pupuk ke berbagai kecamatan di provinsi tersebut.

“UD Tani Baru melayani enam kecamatan di Provinsi Gorontalo, termasuk Kecamatan Wonosari, yang merupakan salah satu sentra pertanian dan pangan utama di Gorontalo,” ujar Wasito.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD, ketersediaan pupuk di tingkat konsumen dan produsen saat ini masih mencukupi. Wasito menegaskan bahwa dengan adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur terbaru tentang alokasi pupuk dan harga eceran tertinggi, serta SK Bupati yang mengatur alokasi pupuk per kecamatan, stok pupuk di Provinsi Gorontalo berada dalam kondisi yang baik.

“Ketersediaan pupuk di Provinsi Gorontalo masih cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, terutama setelah diterbitkannya SK Gubernur dan SK Bupati terbaru,” jelas Wasito.

Meskipun ketersediaan pupuk masih memadai, Wasito mengimbau para petani agar segera menebus pupuk yang saat ini masih tersedia di distributor. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup pupuk untuk kegiatan bertani, yang pada gilirannya akan menjaga produktivitas pertanian dan stabilitas pangan nasional.

“Pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Kami mengimbau petani untuk segera menebus pupuk yang tersedia agar mereka dapat bertani dengan baik dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” pungkas Wasito.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke UD Tani Baru menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian melalui pemantauan dan pengawasan ketersediaan pupuk bersubsidi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan petani di Provinsi Gorontalo dapat terus meningkatkan produktivitas mereka, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas pangan nasional.

The post Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Terus Pantau Ketersediaan Pupuk Bersubsidi appeared first on Barakati ID.

The post Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Terus Pantau Ketersediaan Pupuk Bersubsidi appeared first on Barakati ID.