POHUWATO – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengeluhkan terhambatnya realisasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Hingga akhir bulan Mei, TPP ASN untuk bulan April belum juga direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah.

Keterlambatan ini menyebabkan sejumlah ASN mengalami kendala dalam pekerjaan dan masalah finansial. Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan segala persyaratan yang diajukan untuk pencairan TPP, namun hingga saat ini belum ada kepastian dari instansi terkait.

“Persyaratan untuk TPP kan cuma E-Kin dan itu sudah lama diselesaikan sampai kami pun sudah mengajukan administrasi penagihan ke Keuangan, namun mereka kembalikan lagi ke kami,” ujar ASN tersebut, Senin (27/05/2024).

Ia mempertanyakan hambatan yang terjadi dalam sistem keuangan daerah saat ini. “Ada apa dengan sistem keuangan daerah Pohuwato saat ini? Hampir semua dinas mengeluhkan terkait hal tersebut,” tandasnya.

Menanggapi keluhan ini, Kepala Badan Keuangan Daerah Pohuwato, Teti Alamri, menuturkan bahwa TPP ASN tetap akan direalisasikan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya mengembalikan administrasi penagihan untuk dikoreksi kembali karena terdapat kesalahan dalam berkas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, menyampaikan bahwa masalah TPP sudah diatur dalam Peraturan Bupati dan keterlambatan pembayaran TPP bukan hanya terjadi di Kabupaten Pohuwato tetapi juga di daerah lain.

“Jadi, pembayaran tetap akan dilakukan, hanya waktunya yang diundur. Semuanya sudah diatur dalam Perbup Pohuwato Nomor 7 tahun 2023,” ujarnya, Selasa (28/05/2024).

Sekda Iskandar menjelaskan bahwa salah satu hambatan dalam realisasi TPP adalah adanya pemangkasan anggaran dalam persiapan Pilkada.

“Ini juga berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kewajiban kita dalam Pilkada tahun ini. Kesimpulannya, pembayaran tetap akan dilakukan hanya waktunya yang digeser, tetapi itu belum bisa menjadi dasar sebab masih ada waktu bulan Mei ini, itupun tergantung anggaran yang masuk,” jelas Sekda Iskandar.

Dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, diharapkan para ASN bisa memahami situasi yang terjadi dan tetap bersabar menunggu realisasi TPP yang sudah dijanjikan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya agar tidak mengganggu kinerja ASN dan stabilitas pelayanan publik.

The post Realisasi TPP ASN di Kabupaten Pohuwato Terhambat, ASN Keluhkan Dampak Finansial appeared first on Barakati ID.

The post Realisasi TPP ASN di Kabupaten Pohuwato Terhambat, ASN Keluhkan Dampak Finansial appeared first on Barakati ID.